Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata

Samarinda (ANTARA) - Masyarakat sekitar kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraup nilai transaksi ekonomi mencapai Rp8,1 miliar selama Januari-Mei 2026 dari berbagai usaha yang mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha kehutanan berbasis masyarakat telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi anggota kelompok sekaligus mendukung pembangunan ekonomi wilayah sekitar kawasan hutan," kata Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM) Wilayah V, Elpa Rifadi di Samarinda, Senin.

Nilai transaksi ekonomi tersebut berhasil dikumpulkan dari aktivitas produktif kelompok tani hutan pada wilayah Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Balikpapan.

Sebaran kontribusi perekonomian terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Berau yang membukukan perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp7,87 miliar berkat adanya pengelolaan hasil bumi lokal yang memiliki akses pasar luas.

"Keberhasilan KTH Sei Baruk Lestari dalam menghasilkan miliaran rupiah dari komoditas gubal gaharu membuktikan bahwa pengelolaan hasil hutan bukan kayu tertentu masih menjadi penggerak utama ekonomi kehutanan kita," ujar Elpa.

Selain mengandalkan komoditas getah maupun kulit kayu mentah, warga sekitar rimba kini mulai berinovasi menciptakan nilai tambah tinggi melalui pengembangan produk olahan biomassa, budidaya madu kelulut, hingga sistem pertanian agroforestri kopi.

Beberapa kelompok tani hutan di wilayah daerah perkotaan juga dinilai berhasil mengubah paradigma dengan menyulap kawasan konservasi menjadi destinasi jasa wisata alam bernilai finansial yang sangat menguntungkan kas.

"Melihat masih adanya potensi besar yang belum optimal, peningkatan kapasitas usaha dan perluasan kemitraan bisnis akan terus kami dorong supaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan menjadi lebih inklusif," tuturnya.

Nilai ekonomi dari perhutanan sosial ini tidak terlepas dari peran aktif para tenaga penyuluh yang mendampingi petani dalam mengakses jejaring pemasaran serta menata sistem pencatatan administrasi.

Peningkatan berbagai aktivitas komersial tersebut kini turut menumbuhkan rasa percaya diri pada keanggotaan guna memperkuat partisipasi masyarakat kolektif demi menjaga keseimbangan ekosistem alam hayati.

"Sebagai langkah antisipasi ke depannya, strategi diversifikasi usaha tetap dijadikan landasan penting agar masyarakat pedalaman terhindar dari ketergantungan fatal terhadap satu jenis produk komoditas unggulan," jelas Elpa.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan setiap jamaah memperoleh pelayanan terbaik sejak awal perjalanan ibadahnya.

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports, Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, secara resmi memusatkan keberangkatan jamaah umrah di Terminal 2F mulai 1 Juli 2026.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi, di Tangerang, Jumat, mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini dilakukan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor SE-DJPU 12 Tahun 2026 tentang Pengaturan Layanan Penumpang Angkutan Udara Haji dan Umrah Melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta.

"Mulai 1 Juli 2026, proses keberangkatan jamaah umrah rombongan yang menggunakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara bertahap dilayani secara terpusat melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F yang dilengkapi berbagai fasilitas khusus," katanya pula.

Ia menyatakan, tujuan pemusatan layanan penerbangan umrah melalui terminal khusus ini untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih nyaman, tertib, dan tertata bagi para jamaah umrah sejak tiba di bandara hingga keberangkatan menuju Tanah Suci.

"Dengan fasilitas yang lebih lengkap, area yang lebih luas, serta dukungan operasional yang dirancang khusus, kami ingin memastikan setiap jamaah memperoleh pelayanan terbaik sejak awal perjalanan ibadahnya," katanya.

Dia menerangkan, Terminal 2F seluas 27.418 meter persegi ini dilengkapi fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan jamaah umrah dan keluarga pengantar, antara lain ruang tunggu berkapasitas hingga 3.000 orang dan masjid seluas 3.136 meter persegi yang mampu menampung sekitar 1.000 jamaah.

Menurutnya pula, sebanyak 20 konter check-in khusus disiapkan bagi jamaah umrah, sehingga proses pelaporan keberangkatan dan drop baggage jamaah umrah dilakukan secara terpisah dari penumpang reguler, untuk proses keberangkatan yang lebih cepat dan nyaman.

"Di samping itu, petugas bandara secara khusus berfokus memberikan layanan jamaah haji dan umrah, karena tidak ada penumpang reguler di terminal ini," ujarnya.

Pada tahap awal yakni mulai 1 Juli 2026, jamaah umrah yang menggunakan maskapai Long Air, Hainan Airlines dan Saudia Airlines akan memproses keberangkatan melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

"Untuk tahap berikutnya mulai 8 Juli 2026 mencakup jamaah umrah yang berangkat dengan maskapai Scoot dan Turkish Airlines, dan mulai 15 Juli 2026 mencakup jamaah umrah dengan maskapai Qatar Airways, Egypt Air, Oman Air, Emirates dan Etihad Airways," katanya lagi.

Heru menjelaskan, tahapan ini untuk memastikan proses transisi operasional berjalan optimal serta memberikan waktu bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan proses pelayanan kepada jamaah.

"Penerapan dilakukan secara bertahap agar layanan bagi jamaah umrah berjalan lancar. Kami terus berkoordinasi dengan maskapai, PPIU, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik," ujarnya pula.

Sebelumnya, Terminal 2F telah melayani keberangkatan jamaah umrah melalui sejumlah tahapan pengoperasian. Terminal ini pertama kali melayani penerbangan charter Lion Air pada 2022, kemudian berkembang dengan layanan penerbangan charter dan reguler Garuda Indonesia pada 2025.

"Berbagai penyempurnaan fasilitas dan skema operasional terus dilakukan hingga akhirnya terminal ini siap melayani keberangkatan jamaah umrah rombongan secara lebih luas mulai Juli 2026," kata dia lagi.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wavin kembali mempertegas komitmennya terhadap kualitas, keberlanjutan , dan keselamatan kerja dengan meraih tiga sertifikasi internasional sekaligus, yaitu ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .

Pencapaian ini menjadi bukti penerapan sistem manajemen terintegrasi yang memastikan seluruh proses operasional Wavin berjalan sesuai standar internasional, mulai dari kualitas produk, pengelolaan lingkungan, hingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Upaya Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Sertifikasi ISO 9001:2015



Senior Director Indonesia & Southeast Asia+, Susanto mengatakan, bahwa ketiga sertifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Wavin dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

"Standar internasional ini menjadi fondasi bagi Wavin untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan sekaligus memastikan setiap proses bisnis dijalankan secara bertanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan, dan karyawan," ujar Susanto.

Melalui implementasi ISO 9001, Wavin menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan. Sementara itu, ISO 14001 mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab melalui efisiensi penggunaan sumber daya, sedangkan ISO 45001 memperkuat budaya keselamatan kerja melalui pengelolaan risiko yang sistematis.

Pemimpin Industri Pipa Dunia Siap Perkuat Infrastruktur Indonesia



Head of Marketing Indonesia & Southeast Asia+, Frank Simorangkir menambahkan, bahwa penerapan sistem manajemen berstandar internasional memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena setiap produk diproduksi melalui proses yang konsisten dan memenuhi standar mutu global.

"Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, Wavin dapat menghadirkan solusi sistem perpipaan yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai kebutuhan proyek di Indonesia," kata Frank.

Perolehan tiga sertifikasi ISO ini semakin memperkuat posisi Wavin sebagai perusahaan yang tidak hanya menghadirkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik.

ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya tercermin pada angka defisit atau rasio utang, melainkan pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan harapan bagi generasi berikutnya

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti, muncul istilah yang belakangan sering diperbincangkan di pasar keuangan, yakni sell Indonesia. Istilah ini menggambarkan kecenderungan sebagian investor mengurangi eksposur investasinya pada aset-aset Indonesia ketika persepsi risiko meningkat.

Salah satu media internasional yang ikut menyikapi hal tersebut adalah Bloomberg, yang menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 36 persen sepanjang 2026. Penurunan itu menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk tahun ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg secara global.

Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergerakan pasar yang bersifat sementara. Di balik keputusan investasi yang berubah, terdapat pesan yang lebih dalam mengenai persepsi terhadap prospek ekonomi, stabilitas kebijakan, dan kemampuan suatu negara menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikan imbauan kepada para investor untuk mencermati data-data ekonomi Indonesia secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini Menteri Keuangan menegaskan fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam kondisi yang baik

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia, ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada triwulan I-2025 dan diproyeksikan berada pada kisaran 4,8–5 persen dalam beberapa tahun ke depan. Bank Dunia juga menilai disiplin fiskal, inflasi yang terkendali, serta cadangan keuangan yang memadai menjadi faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Investor juga memperhatikan keberlanjutan fiskal, yakni kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal generasi mendatang. Dalam konteks itulah fenomena sell Indonesia menjadi pengingat bahwa kredibilitas fiskal merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki suatu negara.

Menjaga keberlanjutan

Pasar keuangan pada dasarnya bergerak berdasarkan ekspektasi. Investor tidak hanya menilai kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memperhitungkan risiko yang mungkin muncul di masa depan. Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan, prospek pertumbuhan, maupun kondisi fiskal, investor cenderung melakukan penyesuaian portofolio.

Fenomena sell Indonesia yang terjadi belakangan mencerminkan dinamika tersebut. Sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah, penurunan kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, serta arus keluar modal portofolio dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Kekhawatiran pasar antara lain terkait meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, potensi pelebaran subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia, serta kebutuhan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan.

Meski demikian, penting dicatat bahwa fundamental Indonesia masih relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen pada 2025–2026 dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran. IMF juga menilai cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Tantangan utama justru terletak pada bagaimana pemerintah menjaga persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal dalam jangka panjang. IMF memperkirakan defisit fiskal Indonesia berada pada kisaran 2,8–2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas legal 3 persen, namun ruang fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kredibilitas fiskal memiliki hubungan erat dengan biaya pembiayaan negara. Studi IMF dan OECD dalam berbagai publikasinya menemukan bahwa negara dengan kerangka fiskal yang konsisten cenderung menikmati biaya utang yang lebih rendah serta lebih tahan menghadapi gejolak pasar keuangan dibandingkan negara yang kebijakan fiskalnya sering berubah-ubah.

Pengalaman berbagai negara di dunia juga menunjukkan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui konsistensi kebijakan.

Korea Selatan menjadi salah satu contoh menarik. Setelah mengalami krisis Asia 1998, negara tersebut membangun sistem pengelolaan fiskal yang lebih transparan dan disiplin. Hasilnya, Korea mampu mempertahankan peringkat kredit yang kuat bahkan ketika menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.

Keberhasilan tersebut tidak hanya didorong oleh pengendalian utang, tetapi juga oleh investasi besar pada pendidikan, teknologi, dan inovasi yang meningkatkan produktivitas nasional.

India juga menunjukkan pengalaman yang relevan. Reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data berhasil memperluas basis penerimaan negara. Dalam satu dekade terakhir, rasio penerimaan pajak India membaik seiring meningkatnya kepatuhan dan efisiensi administrasi. Banyak lembaga internasional menilai reformasi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi India.

Berbagai penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang berhasil menjaga kredibilitas fiskal umumnya memiliki tiga karakteristik utama, yaitu aturan fiskal yang jelas, transparansi anggaran yang tinggi, dan konsistensi reformasi struktural. Ketiga faktor tersebut terbukti lebih berpengaruh terhadap kepercayaan pasar dibandingkan sekadar target pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Bagi Indonesia, pembelajaran global tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal bukan hanya soal menekan defisit. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang mampu memperkuat penerimaan negara di masa depan.

Reformasi struktural

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia adalah memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah meningkatkan kapasitas penerimaan negara.

Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD maupun sejumlah negara berkembang utama di Asia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih dapat ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, penguatan administrasi perpajakan, dan optimalisasi transformasi digital perpajakan.

Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan dukungan fiskal yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kualitas belanja negara juga harus terus ditingkatkan. IMF dalam konsultasi Pasal IV tahun 2025 menegaskan bahwa mobilisasi penerimaan yang lebih kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi belanja negara. Belanja yang berkualitas akan menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya memperkuat basis penerimaan pemerintah

Prospek tersebut sesungguhnya cukup menjanjikan. Bank Dunia memperkirakan reformasi struktural yang mendorong produktivitas, investasi, dan perbaikan iklim usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati 5,5 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, berbagai investasi baru di sektor hilirisasi, energi bersih, dan ekonomi digital mulai menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen, inflasi relatif rendah, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah banyak negara maju, serta berbagai agenda transformasi ekonomi mulai menunjukkan hasil. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa fondasi yang kuat harus terus dirawat melalui disiplin fiskal, reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan kepastian kebijakan.

Penelitian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan produktivitas pada dekade mendatang. Karena itu, penguatan infrastruktur digital, kepastian regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang.

Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan fiskal di tengah fenomena sell Indonesia sesungguhnya bukan hanya tentang mempertahankan kepercayaan investor. Namun lebih dari itu, adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal hari ini mampu membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya tercermin pada angka defisit atau rasio utang, melainkan pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan harapan bagi generasi berikutnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen, Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesian Institute of Journalism (IIJ) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ( CIMB Niaga ) telah memilih 20 jurnalis dari seluruh Indonesia sebagai penerima program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship (SJF) 2026 . Seluruh peserta akan diundang ke Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti pelatihan sustainability masterclass dan menjalani proses mentoring ide keberlanjutan yang akan dilakukan oleh setiap peserta.

Dalam proses penerimaan proposal ide sustainability, IIJ dan CIMB Niaga membuka pendaftaran proposal SJF selama lebih dari dua bulan. Selama proses itu, IIJ menerima 233 proposal yang diajukan oleh jurnalis dari seluruh Indonesia.

Hampir semua proposal yang diajukan, kategori individu maupun kelompok, memiliki semangat keberlanjutan yang sangat baik dan beragam. Dari 233 proposal yang diterima panitia, dewan juri yang diwakili CIMB Niaga, IIJ dan Global Reporting Initiative (GRI) memilih 13 proposal yang terdiri dari 9 proposal individu dan 4 proposal kelompok (terlampir).

Beasiswa CIMB ASEAN Scholarship 2026 Dibuka, Ada Jaminan Kerja Setelah Lulus



Dari asal wilayah, peserta terpilih mewakili berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh hingga wilayah timur Indonesia. Dalam proses seleksi, dewan juri tidak hanya menilai kualitas proposal semata, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas keberlanjutan.

Pendekatan ini dilakukan karena tantangan keberlanjutan membutuhkan jurnalis yang tidak hanya mampu melaporkan persoalan, tetapi juga memahami realitas di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif IIJ sekaligus anggota dewan juri, Umar Idris mengatakan, para peserta yang telah terpilih menunjukkan kombinasi antara kompetensi jurnalistik, komitmen dan dampak proyek keberlanjutan yang akan dijalankan oleh setiap peserta.

Pengumuman peserta terpilih dilakukan pada Jumat, 5 Juni 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup se-dunia ini, CIMB Niaga dan IIJ menegaskan pentingnya peran jurnalis dan media dalam mendorong kesadaran dan perubahan menuju masa depan lingkungan dan sosial Indonesia yang lebih berkelanjutan.

"Hari ini, ketika memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami ingin menegaskan bahwa jurnalisme membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menulis berita. Para peserta yang terpilih menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat, pemahaman terhadap isu keberlanjutan, dan dalam banyak kasus juga keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Kami melihat hal tersebut sebagai modal penting untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam, akurat, dan berdampak," kata Umar Idris.

CIMB Niaga Perkuat Wealth Solution Dampingi Nasabah Sambut 2026



Menurut Umar, jurnalis memiliki posisi strategis untuk menjembatani informasi antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan komunitas yang terdampak oleh berbagai persoalan lingkungan. "Kami berharap para fellow tidak hanya menghasilkan liputan yang menarik, tetapi juga menghadirkan perspektif baru, mengangkat praktik-praktik baik, serta membantu publik memahami bahwa keberlanjutan adalah isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Regional Program Manager ASEAN GRI, Lany Harijanti, yang menilai bahwa kebutuhan akan jurnalisme keberlanjutan semakin mendesak di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim, transisi energi, hingga tanggung jawab sosial perusahaan.

"Saat ini publik butuh informasi yang dapat membantu mereka memahami dampak dan implikasi dari berbagai isu keberlanjutan. Jurnalis memiliki peran penting dalam menerjemahkan data, kebijakan, maupun laporan keberlanjutan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat luas," kata Lany.

Program ini terselenggara atas kerja sama CIMB Niaga dan IIJ yang didukung oleh GRI. Melalui program ini, para peserta yang terpilih akan mengikuti serangkaian pelatihan, mentoring bersama para ahli di Jakarta selama tiga hari. Para peserta yang terpilih berhak mendapatkan tunjangan dana untuk merealisasikan ide keberlanjutannya dengan total keseluruhan dana tunjangan sebesar Rp200 juta.

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menyebut anjungan lepas pantai Manpatu dirancang menunjang kegiatan produksi gas di wilayah kerja Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi.

"Pemasangan kerangka anjungan dan bagian atas anjungan lapangan minyak dan gas (migas) Manpatu sudah selesai pada 27 Mei 2026," ujar General Manager PT PHM Setyo Sapto Edi, di Balikpapan Rabu, ketika ditanya menyangkut pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu.

Lapangan migas Manpatu berada sekitar 35 kilometer dari pesisir Kota Balikpapan, dengan kedalaman perairan mencapai 50 hingga 60 meter, dengan fasilitas yang dibangun mampu menangani aliran gas hingga 80 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Menurut dia, anjungan lepas pantai Manpatu dirancang untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan lapangan di wilayah kerja Mahakam dmana diproyeksikan menambah produksi gas hingga 80 juta MMSCFD pada 2027, atau sekitar 20 persen dari total produksi wilayah kerja Mahakam.

Menurut dia, Proyek Manpatu merupakan komitmen perusahaan untuk terus melakukan investasi di sektor eksplorasi dan eksploitasi migas guna menjaga keberlanjutan produksi energi nasional.

PT PHM terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya baru, menambah cadangan, dan menjaga keberlanjutan produksi migas dari wilayah Kalimantan untuk puluhan tahun mendatang.

Perusahaan itu juga menerapkan pengawasan ketat, manajemen risiko yang terstruktur, serta budaya keselamatan kerja di seluruh tahapan proyek, serta aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (Health, Safety, Security, & Environment/HSSE).

Saat ini, tengah menyiapkan tahapan lanjutan proyek lapangan migas Manpatu, kata dia, meliputi pemasangan sistem perpipaan vertikal (riser), rakitan pipa pendek (subsea spool), penyambungan mekanikal, elektrikal dan sistem pipa (hook-up) anjungan lepas pantai.

Proyek Manpatu salah satu peran PT PHM dalam memperkuat dukungan target peningkatan produksi migas nasional sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia.

Anjungan lepas pantai Manpatu ditarget beroperasi secara optimal pada kuartal pertama 2027, proyek tersebut mendapat dukungan penuh dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) selaku induk perusahaan serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), demikian Setyo Sapto Edi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Gas menegaskan komitmennya dalam menjalankan program corporate social responsibility (CSR), yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Direktur Utama PLN Energi Gas Edwin Bangun, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya akan terus mendorong implementasi program CSR yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan perusahaan serta mendukung agenda transisi energi nasional.

"PLN Energi Gas sebagai perusahaan energi, tidak hanya berfokus pada keandalan operasional dan penyediaan energi nasional, namun juga aktif menghadirkan nilai sosial bagi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, pengembangan lingkungan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi komunitas," jelasnya.

Edwin melanjutkan atas pencapaian bidang CSR tersebut PLN Energi Gas, yang merupakan anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), meraih penghargaan TOP CSR Awards 2026 #Star 3 dalam ajang di Jakarta pada 25 Mei 2026.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam menghadirkan program CSR yang berdampak dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang adaptif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial," ujar Edwin.

Ajang TOP CSR Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil mengimplementasikan program CSR secara efektif, strategis, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung prinsip environmental, social, and governance (ESG) serta pembangunan berkelanjutan nasional.

Edwin menambahkan penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa transformasi dan inovasi yang dijalankan PLN Group dalam aspek keberlanjutan terus mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.

Sebelumnya, sejumlah entitas PLN Group juga memperoleh penghargaan CSR dan keberlanjutan atas berbagai program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang inovatif.

"Melalui capaian ini, PLN Energi Gas menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh bersama masyarakat, menghadirkan energi yang andal, serta menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia," sebut Edwin.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

penyerahan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan antara Kementerian ATR/BPN, pondok pesantren, umara, dan ulama dalam memperhatikan serta melayani masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan.

“Mudah-mudahan di hari yang baik ini, penyerahan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan antara Kementerian ATR/BPN, pondok pesantren, umara, dan ulama dalam memperhatikan serta melayani masyarakat. Kami berharap kita semua mampu melayani masyarakat dan menyejahterakan rakyat bersama-sama,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyerahkan hewan kurban dalam momentum Peringatan Idul Adha 1447 H kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa penyerahan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Idul Adha sekaligus bentuk kepedulian sosial Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan.

Hewan kurban yang diserahkan kali ini berasal dari partisipasi dan gotong royong keluarga besar Kementerian ATR/BPN, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, hingga para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hewan kurban tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah ponpes dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ponpes Darunnajah.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk menyerahkan hewan kurban Presiden kepada Ponpes Darunnajah.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Presiden terhadap pondok pesantren serta masyarakat dalam momentum Idul Adha 1447 H.

Menurut dia, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarsesama.

Ia berharap nilai-nilai kebersamaan tersebut dapat terus dijaga demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Semoga Pondok Pesantren Darunnajah semakin menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana janji Allah, segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi umat manusia niscaya akan bertahan di muka bumi,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Capaian ketepatan waktu ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan operasional penerbangan haji berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia mencatat tingkat ketepatan waktu (on-time performance/OTP) fase keberangkatan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi tertinggi dalam lima tahun terakhir, sebagai cerminan peningkatan kinerja operasional dan pelayanan jamaah.

"Capaian ketepatan waktu ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan operasional penerbangan haji berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Maskapai penerbangan pelat merah itu resmi menuntaskan fase keberangkatan haji yang berlangsung pada 21 April hingga 21 Mei 2026 dengan OPT sebesar 98,21 persen.

Persentase OTP tahun ini melampaui capaian tahun 2025 sebesar 96,33 persen, tahun 2024 sebesar 79,52 persen, tahun 2023 sebesar 91,15 persen, dan tahun 2022 sebesar 96,88 persen.

Dia menyebutkan penutupan fase keberangkatan tersebut ditandai dengan diberangkatkannya 360 jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) 81 embarkasi Solo menuju Jeddah melalui penerbangan GA4117 pada Kamis (21/5).

Ia menyampaikan selama fase keberangkatan, Garuda Indonesia telah menerbangkan sebanyak 102.955 jamaah calon haji dari 10 embarkasi menuju Tanah Suci.

"Tentunya capaian ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk terus menjaga konsistensi layanan pada fase operasional berikutnya, khususnya menjelang fase kepulangan jemaah ke Tanah Air,” ujar Glenny.

Adapun total jamaah yang telah diberangkatkan berasal dari embarkasi Banda Aceh sebanyak 5.484 jamaah, Medan 5.972 jamaah, Padang 5.374 jamaah, Jakarta 12.562 jamaah, Solo 29.039 jamaah, Yogyakarta 9.288 jamaah, Balikpapan 5.842 jamaah, Banjarmasin 6.804 jamaah, Makassar 16.728 jamaah, serta Lombok sebanyak 5.862 jamaah.

Glenny menambahkan keberhasilan penyelenggaraan fase keberangkatan tersebut turut didukung oleh koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Haji dan Umrah RI, otoritas kebandarudaraan, regulator, serta seluruh pihak terkait lainnya dalam memastikan kesiapan operasional dan layanan penerbangan haji berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Fase II (Kepulangan) operasional penerbangan haji yang akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026.

Berbagai kesiapan terus dimatangkan, khususnya dalam memastikan kebutuhan layanan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dapat terpenuhi secara optimal, mulai dari ketersediaan kursi roda, ambulift di sejumlah embarkasi, layanan buggy car, bus jemaah berfasilitas toilet, hingga kesiapan awak kabin Garuda Indonesia yang akan mendampingi jemaah selama penerbangan berlangsung.

“Garuda Indonesia akan terus memonitor pelaksanaan fase kepulangan guna memastikan seluruh proses kepulangan jemaah menuju Tanah Air dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman hingga operasional penerbangan haji selesai dilaksanakan pada akhir Juni mendatang,” kata Glenny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember dan Anggota Komisi HLNKI MUI

RUANG digital beberapa hari terakhir dipenuhi perdebatan tentang film dokumenter Pesta Babi. TikTok dipenuhi potongan video dan komentar emosional. Podcast politik dan budaya ramai mendiskusikannya.

Di X (Twitter), publik terbelah antara mereka yang melihat film ini sebagai kritik sosial penting dan mereka yang menganggapnya problematik, bahkan berbahaya. Ironisnya, banyak orang membangun opini sebelum benar-benar menonton filmnya secara utuh.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: karya budaya tidak lagi sekadar dikonsumsi sebagai seni, tetapi telah berubah menjadi arena pertarungan identitas. Film bukan hanya medium hiburan, melainkan ruang perebutan makna tentang siapa yang dianggap paling berhak mendefinisikan bangsa, budaya mana yang diterima sebagai “nasional”, dan identitas siapa yang masih diposisikan sebagai “yang lain”.

Kontroversi terhadap Pesta Babi pada akhirnya bukan sekadar tentang film. Ia adalah cermin dari nasionalisme yang masih belum sepenuhnya berdamai dengan pluralitas yang selama ini dibanggakan sendiri.

Simbol dan Kontroversi

Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut berbicara tentang masyarakat adat Papua Selatan yang menghadapi ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film itu memperlihatkan bagaimana masyarakat adat memandang tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan sejarah leluhur, relasi sosial, dan identitas budaya mereka.

Namun, polemik terbesar justru lahir dari simbol yang digunakan: “Pesta Babi”. Dalam konteks masyarakat adat Papua, babi memiliki posisi sosial dan kultural yang sangat penting. Ia merupakan simbol kehormatan, solidaritas komunal, dan ritus adat. Tetapi ketika simbol itu masuk ke ruang publik nasional yang mayoritas Muslim, maknanya berubah drastis. Kata “babi” segera dibaca dalam kerangka moral dan religius.

Di sinilah politik identitas bekerja secara nyata. Konflik tidak lahir karena fakta objektif, melainkan karena benturan tafsir terhadap simbol budaya. Satu kelompok melihatnya sebagai representasi tradisi adat, kelompok lain membacanya sebagai simbol yang sensitif secara religius. Ketika dua tafsir itu bertemu di media sosial yang bekerja berdasarkan algoritma emosi, kontroversi menjadi hampir tidak terhindarkan.

Antropolog Clifford Geertz sejak lama mengingatkan bahwa identitas primordial seperti agama, etnis, dan budaya memiliki daya emosional yang sangat kuat dalam masyarakat pascakolonial. Karena itu, simbol budaya sering kali lebih mudah memicu konflik dibandingkan dengan perdebatan rasional tentang kebijakan.

Dalam konteks masyarakat digital hari ini, sensitivitas terhadap simbol identitas membuat ruang publik sangat mudah berubah menjadi arena polarisasi. Persoalannya sesungguhnya lebih dalam daripada sensitivitas simbolik.

Polemik ini memperlihatkan bahwa nasionalisme masih memiliki kecenderungan mayoritarian dalam memandang identitas budaya. Keberagaman diterima secara retoris, tetapi belum sepenuhnya diterima secara praksis. Budaya dari wilayah pusat dianggap wajar dan nasional, sementara identitas dari wilayah periferi sering kali diposisikan sebagai eksotik, asing, atau bahkan mengancam.

Papua berada di titik paling kompleks dalam persoalan tersebut. Sejak integrasinya melalui Pepera 1969, Papua selalu hadir dalam posisi ambigu dalam imajinasi kebangsaan. Secara administratif, Papua adalah bagian sah NKRI.

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.

Dalam konteks ini, Pesta Babi sebenarnya sedang menguji kedewasaan nasionalisme itu sendiri. Apakah masyarakat benar-benar siap menerima identitas budaya yang tidak selalu sesuai dengan moralitas dominan? Ataukah keberagaman hanya diterima selama tetap berada di pinggiran dan tidak terlalu terlihat di ruang publik?

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan pengalaman negara lain. Di Kanada dan Australia, masyarakat adat selama bertahun-tahun mengalami marginalisasi atas nama pembangunan nasional.

Di Amerika Serikat, isu rasial terus menjadi luka politik yang berulang karena negara belum sepenuhnya berdamai dengan sejarah diskriminasinya sendiri. Kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya kecenderungan negara modern membangun nasionalisme melalui narasi tunggal tentang pembangunan, sementara suara kelompok periferi dianggap mengganggu stabilitas nasional.

Dalam kajian politik kritis, situasi seperti ini sering disebut sebagai internal colonialism—ketika wilayah periferi diperlakukan sebagai objek eksploitasi ekonomi dan politik atas nama kepentingan nasional. Karena itu, subjudul film ini, Kolonialisme di Zaman Kita, menjadi sangat provokatif sekaligus reflektif.

Ia mempertanyakan apakah pembangunan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat adat tanpa partisipasi setara masih dapat disebut sebagai kemajuan nasional. Tentu tidak semua orang harus setuju dengan sudut pandang film tersebut.

Tetapi demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan perspektif, bukan justru panik terhadapnya. Bangsa yang percaya diri tidak akan runtuh hanya karena sebuah film dokumenter. Sebaliknya, bangsa yang rapuh akan selalu melihat kritik dan perbedaan sebagai ancaman.

Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi memperlihatkan bahwa persoalan terbesar bukan sekadar keberagaman budaya. Melainkan ketidakmampuan sebagian masyarakat menerima bahwa bangsa ini memang dibangun dari banyak pengalaman sejarah, identitas, dan cara pandang yang berbeda.

Reaksi publik terhadap film ini menunjukkan bahwa yang sedang dipertarungkan bukan hanya soal Papua atau sebuah dokumenter, tetapi definisi tentang kebangsaan itu sendiri.

Dan mungkin di situlah ironi terbesar nasionalisme hari ini: bangsa ini sangat bangga menyebut dirinya plural, tetapi sering kali gugup ketika pluralitas itu benar-benar berbicara dengan suaranya sendiri.

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 di bandara kelolaannya berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan (on-time performance/OTP) mencapai sekitar 96 persen.

"Penyelenggaraan penerbangan haji di bandara-bandara InJourney Airports secara umum berjalan lancar dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan atau OTP mencapai sekitar 96 persen," kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan pada periode 21 April - 9 Mei 2026, sebanyak 126.097 jamaah calon haji diberangkatkan ke Tanah Suci melalui 14 bandara yang dikelola InJourney Airports. Selama periode tersebut, total penerbangan haji yang dilayani mencapai 322 penerbangan.

Dari total penerbangan itu, sebanyak 310 penerbangan tepat waktu, sehingga secara kumulatif OTP penerbangan keberangkatan haji di 14 bandara mencapai 96 persen.

Ia mengatakan tingginya OTP tersebut merupakan hasil kolaborasi seluru pemangku kepentingan dalam memastikan kelancaran operasional penerbangan haji.

Menurutnya, seluruh pihak telah melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik, mulai dari proses di asrama haji, perjalanan menuju bandara, hingga layanan keberangkatan di bandara dan proses naik ke pesawat.

“Perencanaan matang didukung implementasi yang tepat sangat mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji sehingga OTP sangat tinggi," ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat baik antara InJourney Airports, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, maskapai, AirNav Indonesia, operator ground handling, serta dukungan dari Kementerian Haji dan Umrah hingga Kementerian Perhubungan.

Sebagai bagian dari upaya memperlancar keberangkatan, pemeriksaan keamanan terhadap calon jamaah haji dan barang sebelum naik ke pesawat ada yang dilakukan sejak di asrama haji.

Sejalan dengan itu, InJourney Airports menugaskan personel aviation security dengan peralatan pemeriksaan keamanan lengkap di asrama haji.

Pahlevi menambahkan infrastruktur dan fasilitas di bandara juga turut mendukung kelancaran keberangkatan penerbangan haji, seperti misalnya Bandara Soekarno-Hatta yang menyediakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F untuk keberangkatan jemaah calon haji.

Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu tersibuk di mana jumlah jamaah calon haji yang berangkat ke Tanah Suci pada 21 April - 9 Mei 2026 melalui bandara itu tercatat 20.031 jamaah dengan 47 kloter.

"Kelancaran keberangkatan didukung adanya terminal khusus untuk melayani calon jemaah haji,” jelas Pahlevi.

Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 4 Mei 2025. Terminal itu dilengkapi fasilitas yang mempermudah calon jamaah haji seperti masjid seluas 3.136 meter persegi, area tunggu seluas 4.158 meter persegi, dan lounge untuk 2.000 jamaah.

Adapun lima bandara tersibuk dalam pelaksanaan penerbangan haji 21 April - 9 Mei 2026 meliputi Juanda Surabaya (25.794 jemaah dengan 68 kloter), Soekarno-Hatta Tangerang (20.031 jemaah dengan 47 kloter), Adi Soemarmo Solo (19.002 dengan 53 kloter).

Kemudian Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (9.808 jemaah dengan 25 kloter), dan Kualanamu Deli Serdang (5.379 jemaah dengan 15 kloter).

InJourney Airports, berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait, berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran keberangkatan penerbangan haji hingga akhir periode keberangkatan pada 21 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Harapan kami, Bulog semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan 162 paket sembako kepada pekerja kebersihan di Jakarta sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan para petugas lapangan.

"Pagi hari ini, Bulog dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-59 yang akan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026, salah satu rangkaian kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako kepada petugas kebersihan yang ada di lingkungan Bulog dan sekitarnya," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penyaluran seratusan paket sembako kepada pekerja kebersihan itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk Bulog Peduli Aksi Berbagi.

BUMN pangan itu menyalurkan bantuan paket komoditi pangan kepada para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di wilayah Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan dan Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.

Rizal menuturkan program itu merupakan bentuk kepedulian Bulog terhadap para petugas pelayanan publik yang selama ini berperan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Jakarta.

Ia menyebutkan setiap paket bantuan berisi beras premium 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pangan para penerima manfaat.

Dia menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para petugas kebersihan yang dinilainya sebagai pahlawan kebersihan kota.

"Saya senang sekali bertemu dengan para pahlawan kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan di Jakarta maupun di lingkungan Bulog," tutur Rizal.

"Tanpa mereka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi kota kita. Karena itu, sudah sepatutnya kita memberikan perhatian dan penghargaan,” tambah Rizal.

"Harapan kami, Bulog semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

Melalui Program Bulog Peduli Aksi Berbagi, perusahaan menegaskan komitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin kedua yaitu Tanpa Kelaparan, melalui upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan kelompok rentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026