Bisnis.com, MALANG—Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) bersama masyarakat Tengger dan berbagai unsur terkait melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan sampah pasca pelaksanaan Ritual Upacara Yadnya Kasada Tahun 2026, Selasa (2/6/2026).

Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan TNBTS setelah berlangsungnya ritual upacara adat Yadnya Kasada.

“Kegiatan pembersihan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dan diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri atas masyarakat Tengger, pegawai BBTNBTS, perangkat desa sekitar Bromo, personel Kecamatan Sukapura, unsur TNI dan Polri, siswa dan guru sekolah, serta para pelaku jasa wisata seperti pengemudi jip, penyedia jasa kuda, pedagang kaki lima, dan unsur lainnya,” ujarnya dikutip Rabu (3/6/2026).

Pembersihan dilakukan di beberapa lokasi utama kawasan Bromo. Dari kegiatan tersebut berhasil dikumpulkan sampah sebanyak 3.038 kilogram dari kawasan Gunung Bromo yang meliputi Pura Luhur Poten, area parkir jip, tangga Bromo, dan puncak Bromo.

Sementara itu, dari kawasan Bungkah Widodaren dan sekitarnya terkumpul sebanyak 270 kilogram sampah, serta dari kawasan Jemplang, Watu Gede, dan Pengol sebanyak 380 kilogram.

Secara keseluruhan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 3.688 kilogram. Sampah yang terkumpul terdiri atas berbagai jenis, antara lain sampah plastik, kardus, kayu, bambu, cangkang kelapa bekas minuman, sisa sayuran, sisa makanan, serta botol kaca.

Sampah dikumpulkan menggunakan trash bag, kantong plastik, dan karung sebelum diangkut ke lokasi pengolahan. Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo yang membantu menyediakan tiga unit truk pengangkut sampah.

Seluruh sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibawa menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Probolinggo untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan pembersihan dan pemuatan sampah ke kendaraan pengangkut selesai dilaksanakan sekitar pukul 15.30 WIB.

Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh semangat gotong royong dari seluruh peserta yang terlibat.

“BBTNBTS menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kolaborasi yang terjalin menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, kesucian, dan kelestarian kawasan Bromo sebagai kawasan konservasi yang juga memiliki nilai budaya penting bagi masyarakat Tengger. BBTNBTS juga mengajak seluruh pengunjung dan masyarakat untuk terus menjaga kebersihan kawasan serta mematuhi ketentuan yang berlaku demi keberlanjutan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ucapnya.(K24)

Harapan kami, Bulog semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyalurkan 162 paket sembako kepada pekerja kebersihan di Jakarta sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat dan mendukung kesejahteraan para petugas lapangan.

"Pagi hari ini, Bulog dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-59 yang akan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026, salah satu rangkaian kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako kepada petugas kebersihan yang ada di lingkungan Bulog dan sekitarnya," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penyaluran seratusan paket sembako kepada pekerja kebersihan itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk Bulog Peduli Aksi Berbagi.

BUMN pangan itu menyalurkan bantuan paket komoditi pangan kepada para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di wilayah Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan dan Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.

Rizal menuturkan program itu merupakan bentuk kepedulian Bulog terhadap para petugas pelayanan publik yang selama ini berperan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Jakarta.

Ia menyebutkan setiap paket bantuan berisi beras premium 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pangan para penerima manfaat.

Dia menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para petugas kebersihan yang dinilainya sebagai pahlawan kebersihan kota.

"Saya senang sekali bertemu dengan para pahlawan kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan di Jakarta maupun di lingkungan Bulog," tutur Rizal.

"Tanpa mereka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi kota kita. Karena itu, sudah sepatutnya kita memberikan perhatian dan penghargaan,” tambah Rizal.

"Harapan kami, Bulog semakin dekat dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

Melalui Program Bulog Peduli Aksi Berbagi, perusahaan menegaskan komitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin kedua yaitu Tanpa Kelaparan, melalui upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan kelompok rentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai turun langsung menangani persoalan kebersihan di Kota Bandung yang dinilai belum menunjukkan progres positif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kinerja petugas kebersihan di tingkat kota belum optimal meskipun jumlah personel tergolong besar.

Dedi mengungkapkan, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk membahas persoalan tersebut.

KDM, sapaan akrabnya, menyoroti keberadaan sekitar 1.500 petugas penyapu jalan di Kota Bandung yang dinilai tidak bekerja efektif di lapangan.

"Problem-nya di sapu, penyapunya ada 1.500, tetapi menurut saya tidak berfungsi dengan baik. Hari ini mau saya ajak ketemu untuk dipetakan," ucap Dedi Mulyadi, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, dengan jumlah tersebut seharusnya cakupan wilayah kerja bisa terbagi secara ideal. Dia memperkirakan 1 petugas hanya perlu menangani sekitar 300 meter area, sehingga secara kasat mata hasilnya semestinya terlihat signifikan.

"Dalam hitungan saya itu bisa 1 orang hanya 300 meter daerah garapannya. Jadi saya lihat, yang dari 1.500 itu mungkin hanya tanda tangan saja tapi kerjanya enggak," katanya.

KDM membandingkan kondisi tersebut dengan penanganan kebersihan di ruas jalan provinsi yang kini mulai menunjukkan hasil. Dia menyebut, penempatan petugas oleh Pemprov Jabar sudah terlihat di lapangan, khususnya di jalur Lembang hingga Setiabudi.

"Provinsi Jabar kan sekarang sudah menyebar, yang di jalan provinsi sudah ada yang bawa pacul, sudah mulai bersih. Bapak bisa lihat dari arah Lembang sampai Setiabudi sekarang sudah bersih," ujarnya.

Namun, Dedi mengakui perbedaan kondisi masih terlihat saat memasuki ruas jalan yang menjadi kewenangan kota. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan menambah intervensi dengan menurunkan tambahan tenaga kebersihan.

KDM menyebutkan, sebanyak 100 petugas kebersihan tambahan dari Pemprov Jabar akan ditempatkan di Kota Bandung.

Mereka akan difokuskan untuk menangani trotoar serta sebagian ruas jalan kota yang dinilai masih kotor.

"Trotoarnya sekarang ini ada 100 lagi tambahan tenaga kebersihan Provinsi Jawa Barat yang akan ditempatkan di Kota Bandung," katanya.

Ke depan, pengelolaan kebersihan di sejumlah titik strategis akan melibatkan pemerintah provinsi, baik dari sisi tenaga maupun pengawasan. Dedi optimistis langkah ini dapat mempercepat perbaikan kondisi kebersihan kota.

"Jadi jalan-jalan provinsi dan sebagian jalan Kota Bandung untuk nanti dikelola oleh provinsi, tenaga kebersihannya oleh provinsi. Jadi nanti insyaallah Bandung dalam sebulan ini pasti bersih," tegasnya.

Langkah intervensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jabar tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga siap turun langsung menangani persoalan pelayanan publik di daerah, terutama yang menyangkut wajah ibu kota provinsi.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen transparansi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi Rp22 miliar untuk pengadaan jasa tenaga kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar pada 2026.

Menurut Dedi, anggaran tersebut telah dirinci untuk berbagai kebutuhan petugas kebersihan, mulai dari gaji hingga jaminan sosial.

“Berdasarkan keterangan dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk gaji bulanan, pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pembayaran jaminan hari tua, serta pembayaran THR,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Pemprov Jawa Barat berupaya menjaga keterbukaan dalam pengelolaan APBD.

“Kami ingin menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Dedi.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, program pengadaan jasa tenaga kebersihan tersebut tercatat dalam laman Sirup Inaproc dengan Kode RUP 64264570. Kegiatan ini mencakup penyediaan 273 tenaga kebersihan yang akan bekerja di kawasan Masjid Raya Al Jabbar.

Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22.091.454.575 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2026. Pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berlangsung sepanjang Januari hingga Desember 2026.

Rinciannya, setiap petugas kebersihan akan menerima gaji pokok sebesar Rp4,7 juta per bulan. Selain itu, terdapat sejumlah komponen jaminan yang ditanggung, di antaranya jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp11.370 per orang per bulan, jaminan kesehatan Rp189.507, jaminan kematian Rp14.213, serta jaminan hari tua Rp175.294 per orang per bulan. Petugas juga mendapatkan tunjangan hari raya sebesar Rp394.806 per bulan.

Kepala BPKAD Jabar, Norman Nugraha, membenarkan adanya alokasi anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana yang disiapkan tidak hanya untuk gaji, tetapi juga mencakup kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kebersihan.

“Memang ada kewajiban dari pemberi kerja untuk menjamin asuransi atau BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan,” kata Norman.

Adapun 273 tenaga kebersihan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa zona kerja di kawasan masjid. Sebanyak 115 orang ditempatkan di zona dalam masjid dengan sistem tiga jadwal (shift), sementara 158 orang lainnya bertugas di area luar dengan dua shift.

Ambon (ANTARA) - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ambon mengintensifkan kampanye larangan membuang sampah ke laut di kawasan Teluk Ambon sebagai upaya melindungi wilayah konservasi laut dari kerusakan lingkungan.

Kepala BPPP KKP Ambon Abubakar di Ambon, Kamis, mengatakan kampanye tersebut menyasar seluruh masyarakat di dekat pesisir, nelayan, serta pelaku usaha di sekitar Teluk Ambon yang selama ini beraktivitas dekat dengan kawasan perairan.

“Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut, karena ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem, khususnya di kawasan konservasi Teluk Ambon,” katanya.

Teluk Ambon merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat berbagai biota laut dan wilayah penyangga ekosistem pesisir yang perlu dijaga secara berkelanjutan, katanya menjelaskan.

Menurut dia, kampanye dilakukan melalui penyuluhan langsung, pemasangan spanduk imbauan, pemanfaatan media sosial serta kegiatan bersih pantai yang melibatkan kelompok nelayan, pelajar, dan komunitas lokal.

Pendekatan partisipatif menjadi kunci agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan laut, katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, membuang sampah ke laut, terutama di wilayah yang dekat dengan permukiman seperti Teluk Ambon, dapat menimbulkan berbagai dampak serius, antara lain pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang, hingga terganggunya habitat ikan dan biota lainnya.

“Sampah plastik misalnya, bisa terurai menjadi mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan laut dan pada akhirnya juga membahayakan kesehatan manusia,” ujar dia.

Selain itu, sampah organik yang menumpuk di perairan dapat memicu penurunan kadar oksigen sehingga menyebabkan kematian massal ikan, sementara limbah nonorganik dapat mencemari perairan dalam jangka panjang.

Abubakar juga menekankan bahwa kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat pesisir secara ekonomi, karena menurunnya hasil tangkapan ikan serta berkurangnya daya tarik kawasan untuk kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, ia mengatakan BPPP KKP Ambon mendorong penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pemilahan sampah dari sumbernya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta penguatan sistem pengangkutan sampah di wilayah pesisir.

“Kami berharap melalui kampanye ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga Teluk Ambon tetap bersih dan ekosistem lautnya terjaga untuk generasi mendatang,” katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan sementara lebih dari seribu dapur yang tidak memenuhi standar.

Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyebut langkah evaluasi dilakukan setelah muncul berbagai kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan langsung melakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.

“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan kirim orang-orang untuk cross-check,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan menangguhkan operasional 1.030 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi kriteria.

“Total 1.030 yang sudah di-suspend,” kata Prabowo.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Terapkan Standar Ketat dan Sertifikasi

Pemerintah kini menerapkan sistem standarisasi yang lebih ketat. Setiap dapur diwajibkan memenuhi sertifikasi kebersihan dan keamanan pangan agar dapat terus beroperasi.

Beberapa aspek yang diperiksa antara lain kualitas dan keamanan air. Lalu, proses pengolahan makanan hingga kebersihan peralatan dan wadah makanan

“Kalau tidak beres, ditutup. Harus lulus sertifikasi,” tegas Prabowo.

Selain pengawasan internal, pemerintah juga membuka partisipasi masyarakat dalam mengawasi program ini. Disediakan nomor telepon bebas pulsa serta transparansi lokasi dapur agar masyarakat bisa memberikan laporan langsung.

“Siapa pun boleh cek dan komplain, termasuk orang tua dan pihak sekolah,” ujarnya.

Kritik Budaya Laporan “Bagus-Bagus Saja”

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti budaya laporan yang hanya menampilkan hal-hal positif, yang menurutnya justru merugikan pengambilan kebijakan.

Dia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Anak-anak penyandang kanker menjalani Ramadan dengan cara yang berbeda. Di tengah proses pengobatan yang panjang, mereka tetap menunjukkan semangat dan harapan yang menguatkan keluarga serta orang-orang di sekitarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian program Safari Ramadan 1447 H, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang tinggal di Rumah Singgah Lilin Pelita Kasih, yang saat ini mendampingi lebih dari 85 anak penyandang kanker beserta keluarganya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Bantuan yang diberikan berupa suplemen nutrisi, paket sembako, serta perlengkapan kebersihan dan santunan yang dapat membantu menunjang kebutuhan harian selama proses pengobatan. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Insan MIND ID yang turut berinteraksi langsung dengan anak-anak dan keluarga pendamping melalui berbagai kegiatan edukasi anak, team building, kegiatan meronce dan story telling.

Selain itu, anak-anak dan pihak yayasan juga mendapatkan pengetahuan dari insan MIND ID terkait hasil olahan tambang di barang sehari-hari.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan bahwa Ramadan menjadi momentum untuk memperluas kepedulian, khususnya kepada kelompok rentan yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

“Di bulan yang penuh makna ini, kami ingin memastikan kehadiran kami benar-benar dirasakan. Anak-anak ini tidak hanya sedang berjuang untuk sembuh, tetapi juga mengajarkan kami tentang keteguhan dan harapan. Kami berharap bantuan sederhana ini dapat sedikit meringankan beban keluarga,” ujarnya.

Pria menjelaskan bahwa anak-anak penyandang kanker membutuhkan dukungan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial agar tetap memiliki semangat dalam menjalani pengobatan.

Melalui Safari Ramadan, perusahaan berupaya memastikan bantuan sosial dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Program ini secara konsisten diarahkan kepada masyarakat rentan, termasuk anak-anak dengan penyakit kritis.

Kehadiran para karyawan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan dukungan moril secara langsung, sekaligus mempererat nilai empati dan solidaritas.

Lebih lanjut, Pria menegaskan bahwa komitmen sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran MIND ID sebagai holding industri strategis nasional. Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya diukur dari kontribusi ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“MIND ID meyakini bahwa pembangunan industri dan hilirisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas hidup masyarakat. Dukungan terhadap anak-anak penyandang kanker ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk turut menjaga masa depan generasi Indonesia agar tetap memiliki harapan, kesehatan, dan kesempatan yang sama untuk tumbuh,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KAI Commuter memberlakukan aturan khusus yang membolehkan penumpang berbuka puasa di dalam perjalanan selama Ramadhan 1447 Hijriyah guna memberikan kenyamanan bagi pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line saat waktu berbuka tiba.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan pengguna diperbolehkan membatalkan puasa Ramadhan dengan makanan dan minuman ringan saat waktu berbuka tiba di dalam kereta.

“Untuk berbuka puasa di dalam Commuter Line, pengguna diimbau berbuka dengan makanan dan minuman ringan secara tidak berlebihan, serta menghindari makanan atau minuman yang berbau menyengat demi kenyamanan bersama,” kata Karina di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Karina menyampaikan petugas akan menginformasikan waktu berbuka puasa, baik di dalam Commuter Line maupun di area stasiun. Selain itu, KAI Commuter menyediakan fasilitas water station atau dispenser air minum gratis yang dapat dimanfaatkan seluruh pengguna dengan menggunakan botol minum (tumbler) sendiri.

Selama bulan Ramadhan, operasional pelayanan perjalanan Commuter Line di wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta tetap berjalan normal. Untuk Commuter Line Jabodetabek, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.065 perjalanan setiap hari mulai pukul 04.00–24.00 WIB. Sedangkan pelayanan Commuter Line Basoetta sebanyak 70 perjalanan setiap hari dan sebanyak 14 perjalanan untuk Commuter Line Merak.

Sementara itu, untuk layanan Commuter Line Yogyakarta–Palur, pada bulan Ramadhan ini tetap mengoperasikan sebanyak 27 perjalanan dan sebanyak 10 perjalanan Commuter Line Prameks setiap hari.

Karina meminta pengguna Commuter Line disiplin menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama dengan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk sampah bekas kemasan makanan dan minuman saat berbuka puasa di dalam kereta.

“Penumpang diimbau membawa kembali sampahnya dan membuangnya di tempat sampah yang tersedia di stasiun tujuan,” ujarnya.

KAI Commuter berharap seluruh pengguna selalu mengikuti aturan yang berlaku dan menghormati pengguna lainnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penetapan hari kebersihan atau korvei yang dilaksanakan secara rutin setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 3 Februari 2026 lalu.

Saat itu Presiden menekankan pentingnya kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan di daerah.

"Saya memang pesan ya, tolong sampaikan. Dari arahan Bapak Presiden pada saat rapat koordinasi di Sentul yang lalu, ya, hari Senin, kan ada arahan-arahan beliau banyak. Salah satunya di antaranya mengenai masalah kebersihan, sampah, keasrian daerah masing-masing," ujar Tito usai mengikuti Rapim TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Mendagri Tito mengungkapkan bahwa Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memerintahkan dirinya untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah-daerah yang sudah menindaklanjuti arahan tersebut maupun yang belum.

"Dan saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah, kemudian apa... gerakan untuk korvei itu dilakukan secara rutin," katanya.

Tito menyebut, penetapan hari Selasa dan Jumat sebagai hari kebersihan terinspirasi dari praktik yang selama ini dilakukan di lingkungan TNI-Polri. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah bentuk militerisasi.

"Bukan bermaksud meniru TNI-Polri ya, militerisme, bukan. Tapi hal yang baik seperti menjaga kebersihan itu kan berlaku untuk semua, tidak hanya untuk militer," tegasnya.

Dalam surat edaran yang akan diterbitkan, Mendagri berencana menetapkan Selasa dan Jumat tidak hanya sebagai hari olahraga, tetapi juga dilanjutkan dengan kegiatan korvei di masing-masing daerah.

"Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari... tidak hanya hari olahraga tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia terkait kebersihan, pengelolaan sampah, dan keasrian lingkungan.

Tito menyatakan akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait gerakan kebersihan dan pengelolaan sampah. Dalam edaran tersebut, Mendagri berencana menetapkan hari Selasa dan Jumat sebagai hari rutin untuk kegiatan kebersihan atau kerja bakti (korve).

Pesan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri agenda taklimat Presiden Prabowo kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Saya berpikir, biasanya TNI-Polri Selasa dan Jumat itu hari kebersihan dan olahraga. Bukan bermaksud meniru militerisme, tapi hal yang baik seperti menjaga kebersihan berlaku untuk semua,” kata Tito.

Menurutnya, pada hari Selasa dan Jumat, kegiatan olahraga di lingkungan pemerintahan daerah dapat dilanjutkan dengan kerja bakti bersama, baik di lingkungan kantor maupun wilayah sekitar. Gerakan tersebut diharapkan dilakukan secara serentak dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

“Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, mulai dari dinas-dinas, kecamatan sampai desa, negara kita akan jauh lebih baik,” ujar Tito.

Dia berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat budaya bersih di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, rapi, dan indah di seluruh Indonesia.

Tito mengatakan, arahan Presiden Ke-8 RI itu sebelumnya juga telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul. Salah satu fokus utama Presiden adalah mendorong kepala daerah untuk lebih serius menangani persoalan kebersihan dan lingkungan di wilayah masing-masing.

“Kepala daerah saya minta untuk melakukan tindak lanjut. Saya berterima kasih kepada yang sudah bergerak, cukup banyak, mulai dari Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan daerah-daerah lain. Tapi saya tahu masih ada juga yang belum bergerak,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, Kepala negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengecekan dan inventarisasi daerah-daerah yang sudah maupun yang belum menindaklanjuti arahan tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar langkah lanjutan pemerintah pusat.

“Nah saya, melalui Mensesneg diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengecek, menginventarisir daerah mana yang melakukan langkah lanjut dan yang tidak. Dan saya nanti akan mengeluarkan surat edaran untuk pembersihan sampah,” pungkasnya.