Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menemukan praktik manipulasi omzet dan pemecahan usaha demi mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM. Akibat celah tersebut, DJP akan melakukan sejumlah perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Bimo mengatakan sejumlah wajib pajak melakukan praktik bunching atau menahan omzet dan melakukan firm splitting atau pemecahan usaha.

"Terkait dengan strategi tax planning yang ada beberapa praktek dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPh final 0,5% ini melakukan praktek bunching atau menahan omset dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha," ujar Bimo dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (18/11/2025).

Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan perubahan di Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 di Bab 10 terkait pengaturan ulang supaya PPH final setengah persen wajah pajak yang memegangi peredaran bruto tertentu.

"Dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak atau anti-avoidancy," ujarnya.

Sementara untuk memastikan kebijakan tetap tepat sasaran, pemerintah akan melakukan pengaturan ulang subjek PPh Final 0,5% dengan melakukan perubahan PP 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam praktiknya, Bimo menjelskan banyak wajib pajak yang masih bisa memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% padahal secar ekonom memiliki agregasi peredaran bruto yang melewati batas atau threshold yang ditetapkan.

"Untuk itu, maka kami melakukan usulan perubahan Pasal 58 Penyusulan Penghitungan Peredaran Bruto oleh Kriteria wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Atau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas, baik yang dikenai PPH final ataupun yang dikenai PPH non-final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri," ujarnya.

Bimo menjelaskan sejumlah perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum. Kini, tengah dalam proses permohonan penerapan PP kepada Presiden.

"Progresnya, seperti kami laporkan, sudah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum Sekarang sudah di sekjen Kementerian Keuangan untuk proses permohonan penatapan PP kepada Presiden," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta adalah 0%.

Hal ini diungkapkan usai rapat koordinasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Kemenko Bidang Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

"Oh itu kan udah diputuskan. Yang di bawah Rp500 juta itu 0%. Yang di bawah, itu omset ya, yang omzetnya di bawah Rp500 juta untuk UMKM kita itu 0%," kata Maman kepada awak media.

Sementara untuk UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan pajak PPh final 0,5% dan diputuskan hingga 2029.

"Omzet yang di bawah Rp4,8M dalam satu tahun itu 0,5%. Udah diputuskan berakhir sampai 2029," katanya.

Sebelumnya, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan selama periode penetapan pajak UMKM tersebut, ia akan melihat seberapa jujur UMKM dalam melaksanakan bisnisnya. Bila sudah naik kelas menjadi usaha besar dan membayar pajak sesuai tarif pajak badan dan tidak memecah usaha, maka bisa saja insentif itu dilanjutkan setelahnya.

"Kita lihat 2 tahun ke depan seperti apa deh. Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan ya," tegas Purbaya dikutip Senin (17/11/2025).

Sementara itu, Purbaya juga mengatakan bahwa membuka kesempatan tarif tersebut akan dipermanenkan dengan syarat UMKM patuh terhadap ketentuan pajak.

"Kalau sebetulnya UMKM betul-betul mereka enggak ngibul-ngibul, seharusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan," kata Purbaya.

Terkait dengan pembaruan peraturan perpanjangan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%, Purbaya mengatakan, telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera menyelesaikan.

"Masih dirapikan katanya, itu jawaban pejabat. Belum dikerjain artinya. Tapi nanti saya gedor mereka biar kerja lebih cepat," ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gempa mengguncang 115 kilometer (km) Barat Daya, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian terjadi Senin (17/11/2025) sekitar pukul 3:29 WIB.

Mengutip BMKG, gempa memiliki magnitudi 4,3. Gempa berada di lokasi 9.03 Lintang Selatan (LS) dan 110.49 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 10 km.

Sayangnya belum ada laporan lagi terkait kerusakan gempa atau korban.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tambah BMKG.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengemis lekat dengan citra kemiskinan. Pekerjaan ini tak membutuhkan keterampilan dan pendidikan tinggi, hanya bermodal belas kasihan masyarakat di jalanan.

Namun, siapa sangka ada pengemis yang mampu tinggal di apartemen seharga Rp2,2 miliar dan memiliki harta Rp 14 miliar.

Kisah ini miliki seorang pengemis bernama Bharat Jain asal Mumbai, India. Menurut laporan Economic Times, Bharat Jain adalah pengemis terkaya di dunia yang sering terlihat meminta-minta di jalanan.

Kisah Bharat Jain yang berprofesi sebagai pengemis hingga menjadi kaya raya bisa dibilang kisah unik sekaligus inspiratif. Bharat Jain lahir dari keluarga yang serba terbatas secara ekonomi, sehingga dia tidak mampu mengejar pendidikan formal.

Lantaran tidak mengenyam pendidikan, Bharat Jain tentu sulit mendapatkan pekerjaan yang stabil. Meski demikian, Bharat Jain sukses mengubah hidupnya dan keluarganya berkat profesinya yang tidak lazim.

Saat ini, Bharat Jain diproyeksikan memiliki harta lebih dari Rs 7,5 crore atau sekitar Rp 14 miliar. Anak-anaknya pun mengenyam pendidikan formal secara layak.

Tak tanggung-tanggung, Bharat Jain sanggup menghasilkan Rs 60.000-75.000 atau setara Rp 14 juta dalam sebulan hanya dengan mengemis.

Selama bertahun-tahun bekerja sebagai pengemis, Bharat Jain mampu mengumpulkan banyak uang untuk membeli berbagai barang dan aset.

Dia tercatat memiliki apartemen dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs 1,2 crore atau Rp 2,3 miliar. Ia pun memiliki 2 ruko di Thane yang disewakan Rs 30.000 per bulan.

Meski sudah kaya raya, Bharat Jain diketahui tetap mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan.

Di saat banyak orang bekerja keras namun hanya memperoleh beberapa ratus rupee, Bharat Jain berhasil menghasilkan Rs 2.000-2.500 per hari (Rp376.000 hingga Rp471.000) dalam waktu 10 hingga 12 jam hanya dengan mengemis.

Bharat Jain dan keluarganya tinggal dengan nyaman di apartemen dua kamar. Anak-anaknya pergi sekolah, sedangkan anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis.

Memang, Bharat Jain terus-menerus disarankan untuk tidak mengemis. Meski begitu, ia tidak mengindahkan nasihat ini dan melanjutkan pekerjaannya dengan mengemis sampai sekarang.

Setidaknya dari Bharat Jain kita bisa mengambil pelajaran bahwa gengsi tinggi tak akan membawa hidup ke mana-mana. Meski profesi pengemis kerap dipandang enteng, bisa jadi harta Bharat Jain lebih banyak daripada orang yang bekerja kantoran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan syarat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bila ingin tarif pajak penghasilan (PPh) final tetap sebesar 0,5% atau dipermanenkan.

Syarat utamanya, menurut Purbaya, ialah mereka tak lagi mengakali pembayaran pajak dengan cara memecah usaha, bila omzetnya mencapai batas tarif pengenaan PPh Final UMKM senilai Rp 4,8 miliar per tahun.

"Kalau sebetulnya UMKM betul-betul mereka enggak ngibul-ngibul, seharusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menekankan, saat ini pemerintah sebetulnya juga telah memperpanang ketentuan pemberian tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029.

Selama periode itu ia akan melihat seberapa jujur UMKM dalam melaksanakan bisnisnya. Bila sudah naik kelas menjadi usaha besar dan membayar pajak sesuai tarif pajak badan dan tidak memecah usaha, maka bisa saja insentif itu dilanjutkan setelahnya.

"kita lihat 2 tahun ke depan seperti apa deh. Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan ya," tegas Purbaya.

Terkait dengan pembaruan peraturan perpanjangan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%, Purbaya mengatakan, telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera menyelesaikan.

"Masih dirapikan katanya, itu jawaban pejabat. Belum dikerjain artinya. Tapi nanti saya gedor mereka biar kerja lebih cepat," ucap Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gempa bumi tektonik mengguncang Pesisir Timur Honshu, Jepang, pada Minggu (9/11/2025) pukul 15:03:37 WIB. Berdasarkan update hasil analisis parameter, gempa bumi ini memiliki magnitudo M6,8 dengan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 39.396° LU; 143.411° BT dan kedalaman 10 kilometer (km).

Mengacu pada lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa dangkal yang disebabkan oleh aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Amerika Utara. Guncangan gempa bumi ini memiliki mekanisme naik.

Direktur Gempabumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi ini dan segera menginformasikan kepada stakeholder, media dan masyarakat," ungkap dia dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Berdasarkan hasil pantauan BMKG, terdapat tiga gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar M5,9 dan magnitudo terkecil M5,5 hingga 09 November 2025 pukul 15.50 WIB.

Masyarakat pun diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (https://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), telegram channel (https://t.me/InaTEWS_BMKG), atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau infobmkg.

Jakarta, CNBC Indonesia - Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro di Indonesia, tablet dengan layar besar dan baterai tahan lama untuk menunjang produktivitas maupun hiburan. Perangkat ini dibanderol Rp 4.499.000 untuk varian 8GB + 256GB.

Redmi Pad 2 Pro dibekali layar lega 12,1 inci dengan resolusi 2.5K dan refresh rate 120Hz, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan multitasking.

Untuk mendukung performanya, tablet ini ditenagai chipset Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform dan sistem operasi Xiaomi HyperOS.

Redmi Pad 2 Pro juga memiliki kapasitas baterai besar 12.000 mAh, yang diklaim tahan lama untuk penggunaan seharian. Pengisian dayanya pun cepat berkat dukungan fast charging 33W dan wired reverse charging 27W.

Dari sisi audio, Xiaomi menyematkan empat speaker (quad speakers) dengan dukungan Dolby Vision Atmos dan Hi-Res Audio.

Tablet ini juga mendukung ekspansi RAM hingga 16GB dengan RAM expansion serta penyimpanan eksternal hingga 2TB.

Xiaomi juga menghadirkan dua aksesori pendukung, yaitu Redmi Pad 2 Pro Keyboard dan Redmi Smart Pen (dijual terpisah).

Foto: Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro di Indonesia. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti) Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro di Indonesia. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

Keyboard ini memiliki baterai 220mAh, daya tahan hingga 65 jam penggunaan terus-menerus, serta dua pen holder yang bisa dilepas-pasang.

Sementara itu, Redmi Smart Pen menawarkan latensi tingkat milidetik, sensitivitas tekanan hingga 4096 level, dan waktu pakai 12 jam.

Redmi Pad 2 Pro dibekali kamera belakang 8MP dengan sensor berukuran 1/4 inci, aperture f/2. Kamera ini mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps maupun 720p pada 30fps.

Foto: Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro di Indonesia. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti) Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro di Indonesia. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti)

Pengguna juga bisa memilih berbagai mode pemotretan seperti Photo, Video, Document, Teleprompter, hingga HDR untuk hasil gambar yang lebih optimal.

Sementara di bagian depan, terdapat kamera 8MP dengan sensor 1/4 inci dan aperture f/2.28. Kamera depan ini juga mendukung perekaman video hingga 1080p 30fps maupun 720p 30fps.

Xiaomi menawarkan harga bundling untuk Redmi Pad 2 Pro + Redmi Pad 2 Pro Keyboard + Redmi Smart Pen di harga Rp 5.497.000.

Sementara untuk Redmi Pad 2 Pro + Redmi Pad 2 Pro Keyboard harganya Rp 5.098.000. Sedangkan untuk Redmi Pad 2 Pro + Redmi Smart Pen ada diharga Rp 5.098.000.

Redmi Pad 2 Pro akan mulai dijual perdana pada 7 November 2025 pukul 12.00 WIB di berbagai kanal resmi seperti mi.com, Xiaomi Store, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Blibli, Lazada, Eraspace, dan Digiplus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Viviana Dyah Ayu Retno buka suara terkait kinerja saham BBRI yang oleh banyak investor dan pelaku pasar dirasa kurang optimal. Dirinya mengungkapkan BRI memiliki sejumlah aksi korporasi penting yang diharapkan dapat mengerek harga saham perusahaan.

Viviana mengungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 24 Maret 2025, BRI telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham perusahaan dengan nilai Rp 3 triliun dan dalam dilakukan dalam 12 bulan setelah disetujui.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan masih tersisa dana Rp 2,5 triliun untuk melakukan buyback jika dirasa perlu

"Tentunya (Rp 2,5 triliun) dapat kami pakai sesegera mungkin," ungkap Viviana dalam paparan kinerja BRI Kuartal III-2025, Kamis (30/10/2025).

Dirinya menegaskan bahwa saat ini harga saham BBRI sudah sangat undervalue.

Selanjutnya dirinya juga menyebutkan bahwa Bank pelat merah tersebut diharapkan akan membagikan dividen interim sebagaimana jadwal tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian belum ada tanggal pasti dan berapa jumlah nominal yang akan dibayarkan BRI kepada para pemegang saham.

"Setiap tahun memang BRI membagikan dividen interim biasanya itu kita bagikan setiap Januari dan final dividen setelah RUPST, itu mungkin juga kita lakukan di 2026 jadi di Januari interim dan final setelah RUPST," jelas Viviana.

Saham BBRI pagi ini menguat 1,80% ke Rp 3.980 per saham merespons paparan kinerja BBRI kuartal III-2025. Saham BBRI tercatat terkoreksi tipis sejak awal tahun, namun masih turun 38% dibandingkan rekor harga tertinggi yang sempat dicatatkan di level Rp 6.400 per saham pada Maret 2024 silam.

Sebagai informasi, BBRI membagikan dividen interim Rp 57 per saham untuk tahun buku 2022, lalu naik menjadi Rp 84 per saham untuk tahun buku 2023 dan kemudian melonjak menjadi Rp 135 per saham untuk tahun buku 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gempa bumi tektonik dengan kekuatan M 5,9 mengguncang Maluku Tenggara dan Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi terjadi pada pukul 18.46.11 WIB wilayah Laut Banda, Maluku Tenggara, Maluku.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 5,9. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,34° LS ; 131,11° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 192 Km arah Barat Daya Maluku Tenggara Barat, Maluku pada kedalaman 120 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya deformasi batuan dalam slab Banda (Intra-slab). Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust)," tulis BMKG.

Gempa bumi ini dirasakan di Kota Kaimana dan Fak-Fak dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Kota Saumlaki, Sorong dan Larat dengan skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI," imbuhnya.

Hingga pukul 19.08 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka proses seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access/BWA) pada 28 Juli 2025 lalu. Frekuensi ini ditujukan untuk memperluas layanan internet cepat hingga ke pelosok Indonesia dengan tarif terjangkau.

Program internet cepat dan terjangkau ini sempat dijelaskan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan frekuensi 1,4 GHz disiapkan agar investasinya bisa dibuat murah. Di sektor komunikasi secara tarif masih berbasis biaya (cost based). Jadi investasi yang murah akan berdampak pada tarif yang dinikmati pelanggan akan makin murah juga.

"Kita punya program internet murah. Jadi kita akan melakukan lelang frekuensi 1,4 Ghz artinya bagaimana dengan menggunakan frekuensi ini, investasi atau investor, menginvestasikan untuk layanan fixed broadband itu murah. Jadi pelanggan pun dapat murah," ujar Wayan.

Menurutnya, skema internet murah ini juga berbeda dengan lauyanan WiFi seluler di rumah. Layanan yang digulirkan lewat frekuensi 1,4 GHz adalah layanan fixed broadband.

"Dan ingat, 1,4 yang kami lelang ini tujuannya untuk fixed broadband. Tidak ada untuk WiFi di rumah yang seperti WiFi di rumah ya. Ini benar-benar dari BTS masuk ke router dalam, kemudian router masuk ke PC," jelas Wayan. "Jadi digunakan untuk aktivitas fixed broadband. Bukan sampai di rumah digunakan untuk WiFi, seluler, itu bukan, itu masih ranah penyelenggara seluler."

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Komdigi untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam menyediakan internet berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Meskipun rencananya akan ada internet murah, tetapi pemerintah tidak akan menetapkan harga pasti. Pihaknya akan meminta calon peserta lelang untuk memberikan tarif berapa yang bisa diberikan untuk layanan internet 100 Mbps.

"Kami tidak mematok, karena secara regulasi di undang-undang komunikasi kita tidak mengatur tarif, tapi kita mengatur formula tarif," ujar Wayan.

Setelah melalui tahap evaluasi administrasi dan penawaran harga, Komdigi mengumumkan dua pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz pada 15 Oktober 2025.

PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), keluar sebagai pemenang Regional 1 dengan nilai penawaran tertinggi Rp403,76 miliar. PT Eka Mas Republik (pemilik merek MyRepublic) memenangkan Regional 2 dan Regional 3 dengan nilai penawaran masing-masing Rp300,88 miliar dan Rp100,88 miliar.

Pita frekuensi yang dilelang mencakup rentang 1432 MHz hingga 1512 MHz atau total lebar pita 80 MHz. Komdigi membagi area lelang menjadi tiga regional dengan 15 zona, mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

Berikut pembagian tiga regional yang menjadi objek seleksi:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

Harga layanan internet 100 Mbps

Setelah menang tender, WIFI mengumumkan program internet murah, yaitu perusahaan berencana menghadirkan layanan internet 100 Mbps dengan tarif hanya Rp 100.000 per bulan.

Direktur WIFI, Shannedy Ong, mengatakan paket ini ditujukan bagi segmen masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini belum terjangkau layanan internet tetap.

"Kita sudah lock sepaket Rp100.000, ini akan meng-address low income segment. Potensi pasarnya sekitar 4-5 juta rumah tangga," ujar Shannedy saat Public Expose 5G FWA Execution Plan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

WIFI akan memanfaatkan teknologi FWA dan Fixed Point-to-Home (FPTH) untuk mendukung penetrasi broadband di wilayah Region 1. Shannedy menilai bahwa wilayah ini strategis karena menampung sekitar 61% dari total 74 juta rumah tangga di Indonesia.

Selain harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan fasilitas sewa perangkat dan instalasi gratis.

"Ini enggak pakai pulsa, enggak pakai kuota. Bayar Rp 100 ribu sebulan, sepuasnya. Tidak ada biaya awal atau instalasi," kata Yune Marketatmo, Direktur Utama WIFI dalam kesempatan yang sama.

WIFI menargetkan paket internet murah ini akan melakukan peluncuran awal atau soft launch pada akhir tahun 2025. Kemudian, dijual secara komersial pada kuartal pertama (Q1) tahun depan.

"Kita masih dalam diskusi internal untuk memfinalisasi," ungkap Shannedy.

Sementara itu, MyRepublic Indonesia sebagai pemenang Regional 2 dan 3 menilai wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi belum menetapkan harga untuk paket internet mereka, kapan akan diluncurkan, dan dijual secara komersial.

CNBC Indonesia coba menghubungi My Republic untuk menanyakan hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dari pihak terkait.

Dalam keterangan sebelumnya, MyRepublic Indonesia mengatakan bahwa fokus pada Regional 2 dan 3 didasari pertimbangan strategis terhadap potensi besar wilayah Sumatra, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi yang memiliki kebutuhan konektivitas tinggi namun masih memiliki tingkat penetrasi internet yang terbatas.

MyRepublic Indonesia menilai bahwa layanan internet berbasis FWA ini akan melengkapi layanan internet berbasis jaringan fiber optik (FTTH) yang telah dimiliki, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman konektivitas pelanggan di berbagai wilayah.

"Kami percaya bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional di era digital. MyRepublic Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi tersebut, sejalan dengan aspirasi kami untuk menjadi kebanggaan Indonesia," tambah Timotius Max Sulaiman, Chief Executive Officer MyRepublic Indonesia, dalam keterangan tertulis.

Ia menyatakan, ke depan, MyRepublic Indonesia akan memfokuskan langkah pada kesiapan teknis, operasional, dan komersial untuk menghadirkan layanan FWA di wilayah yang telah dimenangkan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mencari jenis teknologi yang bisa menghadirkan konektivitas dengan harga lebih murah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo belum lama ini.

"Beliau [Prabowo] menyampaikan bahwa kita akan mencari cara untuk adanya konektivitas yang lebih murah daripada low earth orbit seperti Starlink," kata Meutya, Rabu (22/10/2025).

Salah satu yang terobosan yang dilakukan melalui teknologi Fixed Wirelesss Access atau FWA. Belum lama ini Kementerian Komdigi juga baru menyelesaikan lelang frekuensi 1,4 Ghz untuk menyediakan layanan tersebut.

FWA disebut bisa menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk wilayah yang belum terlayani dengan jaringan tetap. Layanan juga dapat dihadirkan dengan harga yang lebih murah.

"Dan di antaranya memang kemarin kita baru menyelesaikan salah satu terobosan teknologi fixed wireless access atau FWA yang memungkinkan koneksi untuk bisa lebih murah dan juga koneksi yang betul menjangkau sampai ke perumahan," Meutya menambahkan.

Sebelumnya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (21/10/2025), Prabowo mengatakan telah mengidentifikasi teknologi penyedia jaringan internet murah untuk seluruh Indonesia. Bahkan biayanya bisa lebih murah dibandingkan jaringan internet berbasis satelit yang disediakan Starlink.

"Yang sulit dapat internet, WiFi, sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal, untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah," kata Prabowo.

Salah satu penggunaan infrastruktur internet murah adalah mendukung pembelajaran jarak jauh dengan layar digital 75 inci. Perangkat akan diisi konten belajar yang telah ditetapkan.

Program ini akan membagikan layar pada tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Prabowo mencatat hampir 50 ribu sekolah telah mendapatkan perangkat.

"Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu backlog perumahan kembali mencuat ke permukaan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap bahwa hampir 10 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah.

"Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni," ujar AHY dalam capaian 1 tahun capaian Kemenko infrastruktur, Selasa (21/10/2025).

AHY menekankan bahwa persoalan hunian bukan hanya soal ketersediaan rumah, tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan tata ruang yang makin kompleks, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

"Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang makin padat penduduk," lanjutnya.

Pemerintah menghadapi dilema dalam menyelaraskan pembangunan perumahan dengan kebutuhan lainnya, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Banyak wilayah yang semula produktif sebagai kawasan pertanian dan perkebunan kini terancam tergusur oleh proyek-proyek properti dan kawasan industri.

"Kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi daerah sering membuat kita terbentur dengan kepentingan untuk menjaga lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian, perkebunan. Kalau semua terkonversi ke area bisnis dan perumahan maka lahannya makin berkurang, padahal kita ingin ketahanan pangan, ada paradoks yang dilematis," kata AHY.

Dalam catatan CNBC Indonesia, backlog perumahan merupakan isu tahunan yang belum terselesaikan secara signifikan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah Prabowo-Gibran mengusung misi besar pembangunan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah, namun persoalan ketersediaan lahan dan sinkronisasi tata ruang masih menjadi tantangan besar.

Saat ini, program perumahan rakyat tengah difokuskan pada sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga terintegrasi dengan akses infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi.