Pemerintah Indonesia mendapatkan dana hibah US$ 14,4 juta atau sekitar Rp250 miliar dari Global Environment Facility (GEF), lembaga pendanaan internasional yang mendukung proyek lingkungan hidup. Dana ini akan digunakan Kementerian Kahutanan untuk memperkuat penegakan hukum guna menjaga dan memulihkan habitat flora dan fauna di Sumatra.

Program bernama Leverage alias Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystem and Biodiversity Resilience through Multi-Sectors Engagement ini membidik terbentuknya kawasan lindung terestrial seluas 638,8 ribu hektare yang dikelola dengan lebih baik. Ini diharapkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 2,3 juta ton CO2e dan memberi manfaat bagi 4.000 individu (1.200 di antaranya adalah perempuan).

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, keberadaan satwa liar merupakan indikator kesehatan hutan. Sedangkan perlindungan satwa liar tidak akan berhasil tanpa penyelamatan habitatnya. Maka itu, “Perlindungan kawasan hutan, pengawasan, dan penegakan hukum harus diperkuat,” kata Rohmat, dalam peluncuran LEVERAGE di Kantor Kemenhut, Rabu (10/6).

Program akan dilaksanakan di Suaka Margasatwa Dolok Surungan (Sumatera Utara), Cagar Alam Dolok Sibual-Buali (Sumatera Utara), Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (Riau), Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (Riau dan Jambi), serta Balai Besar Bukit Barisan Selatan (Lampung dan Bengkulu).

Kementerian Kehutanan bermitra dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia dalam program ini. Program akan melibatkan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Karantina Indonesia, serta Kepolisian.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto mengatakan, penguatan sistem kehutanan dimulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga penindakan. Menurut dia, kejahatan kehutanan banyak melibatkan aktor berstatus warga negara asing (WNA) dengan modus operandi beragam.

"Fokusnya lebih ke pencegahan," ujarnya. “Bagaimana celah-celah yang ada itu bisa ditutup dengan kolaborasi, baik dari Badan Karantina, Bea Cukai, dan berbagai elemen,” kata dia, menambahkan.

Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 202 ekor reptil ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa penindakan tegas merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi.

“Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks,” ujar Dwi.

Adapun sebanyak 202 reptil tersebut terdiri dari 1 sanca bodo, 89 ular ball python, 104 iguana hidup, dan 8 iguana mati. Usai dilakukan pengecekan, diketahui seluruhnya tanpa dokumen sah.

Dalam kasus ini, satu warga negara asing (WNA) Rusia berinisial OS ditetapkan sebagai tersangka. Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra kini telah melimpahkan OS beserta barang bukti ke Kejaksaan.

OS dijerat tindak pidana konservasi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya jaringan perdagangan satwa liar lintas negara yang terorganisir dan terus berupaya memanfaatkan celah pengawasan.

Dwi mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.

“Praktik perdagangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia,” kata dia.

Selain penindakan, pemerintah juga terus mendorong upaya konservasi melalui perlindungan habitat, pengawasan peredaran satwa, serta kerja sama lintas sektor dan internasional.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga populasi satwa liar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia,” ujar Dwi.

Partisipasi publik, lanjutnya, juga penting dalam mendukung konservasi termasuk melaporkan aktivitas ilegal dan tidak membeli satwa dilindungi, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kementerian Kehutanan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap satwa liar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dwi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan perlindungan dan keselamatan satwa di Kebun Binatang Bandung seiring dengan pencabutan izin Lembaga Konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelolanya.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan bahwa pencabutan izin Lembaga Konservasi YMT dilakukan semata-mata untuk memastikan satwa yang berada di Kebun Binatang Bandung tidak terlantar.

“Pencabutan izin ini kami lakukan untuk melindungi satwa, mengingat adanya konflik kepengurusan serta perintah pengosongan aktivitas YMT karena tidak adanya alas hak dalam pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Bandung. Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif dan kelembagaan,” katanya, dikutip dari siaran pers, Kamis (5/2/2026).

Satyawan menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan akan bertanggung jawab penuh dalam merawat dan menyelamatkan seluruh satwa yang berada di Kebun Binatang Bandung dalam jangka waktu maksimal tiga bulan ke depan, sampai dengan ditetapkannya pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan satwa.

“Kami sangat memahami bahwa Kebun Binatang Bandung merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Oleh karena itu, satwa-satwa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kita selamatkan dan rawat dengan sebaik-baiknya,” ujar Satyawan.

Dalam rangka memastikan kepastian hukum atas aset daerah, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) melalui Satpol PP dan melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang mengharuskan penghentian aktivitas YMT di Kebun Binatang Bandung. Wali Kota Bandung, Farhan, menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka penertiban aset Pemerintah Kota Bandung, khususnya tanah milik daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh YMT tanpa alas hak selama 18 tahun terakhir.

Langkah tersebut, lanjut Farhan, tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan lain di luar penataan dan kepastian hukum atas aset daerah, serta merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Terkait aspek sosial, Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa eks pekerja YMT akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung sepanjang para pekerja tersebut memilih untuk melanjutkan bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar selama masa transisi, seperti biaya listrik, kebersihan, dan kebutuhan operasional lainnya, akan tetap diperhatikan.

Ke depan, Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa lokasi Kebun Binatang Bandung akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau yang di dalamnya terdapat satwa, serta akan dikelola secara lebih profesional dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan, dengan mengedepankan fungsi pendidikan, konservasi, budaya, dan lingkungan.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait penyebab kematian anak gajah Sumatra di Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga, Bengkalis, bernama Nurlaila (Lela).

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh tim berwenang, Lela dinyatakan positif terinfeksi Elephant Endotheliotropic Herpes Viruses (EEHV), virus mematikan yang kerap menyerang anak gajah.

Kepala BBKSDA Riau, Supartono menyampaikan bahwa pada kasus Lela, virus EEHV menyerang organ hati dan berkembang dengan sangat cepat. Kondisi tersebut membuat upaya penanganan menjadi sangat sulit meski perawatan intensif telah dilakukan sejak awal.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, anak gajah Nurlaila terkonfirmasi terinfeksi EEHV. Virus ini menyerang organ hati dan dikenal sangat agresif pada anak gajah,” ujar Supartono, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan, EEHV merupakan virus herpes yang secara spesifik menyerang gajah, terutama gajah usia muda. Penyakit ini memiliki tingkat fatalitas yang tinggi karena progres penyakitnya berlangsung cepat dan sering kali tidak menunjukkan gejala awal yang jelas.

Supartono menegaskan bahwa tim medis dan para mahout telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyelamatkan Lela, termasuk perawatan intensif dan pemantauan ketat. Namun, kondisi Lela terus menurun hingga akhirnya tidak tertolong.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan perawatan terbaik. Namun, takdir berkata lain. Kehilangan Lela menjadi duka mendalam bagi kami semua,” katanya.

Kematian Lela menjadi pengingat penting akan rentannya populasi gajah Sumatra yang kini berstatus terancam punah. BBKSDA Riau mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan satwa liar dan habitatnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian dari berbagai pihak. Semoga kepergian Lela menjadi pengingat pentingnya upaya bersama dalam menjaga dan melindungi satwa liar, khususnya gajah Sumatra,” pungkasnya.

BBKSDA Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya konservasi, termasuk pencegahan penyakit satwa, perlindungan habitat, serta edukasi kepada masyarakat demi menjaga kelestarian hutan dan satwa di dalamnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indonesia kaya sumber daya alam termasuk satwa-satwa langka yang dilindungi. Namun, peneliti asing menyebut kawasan habitat orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatra Utara terus menyusut. Akibatnya, spesies kera besar asli Sumatra tersebut makin terancam punah.

Mengutip IFL Science, Minggu (2/10/2025), saat ini hanya ada sekitar 800 orang utan Tapanuli yang masih hidup berkeliaran di kawasan kecil di Batang Toru. Mereka juga harus beradaptasi karena habitatnya terus mengecil yang kini sudah berkurang 60% pada periode antara 1985 dan 2007.

Padahal, orang utan Tapanuli merupakan kera besar "paling baru", baru digolongkan sebagai spesies terpisah pada 2017. Status orang utan Tapanuli dalam IUCN, kini adalah "Critically Endangered."

Habitat Pongo tapanuliensis di hutan Sumatra Utara terus menerus terkikis oleh alih fungsi lahan menjadi area perkebunan dan industri. Upaya konservasi yang diharapkan makin agresif dengan status spesies tersendiri tidak terealisasi.

"Sejak spesies diumumkan, tidak banyak yang berubah. Tadinya orang berpikir spesies baru orang utan, bakal mendorong dunia untuk ramai-ramai berusaha menyelematkannya. Sayangnya, orang utan Tapanuli menghadapi ancaman yang sama seperti yang mereka hadapi pada 2017," kata Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, seperti dikutip oleh IFL Science.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah deforestasi ilegal, perburuan ilegal, dan perdagangan bayi orang utan. Di wilayah Batang Toru, juga ada proyek pembangunan bendungan dan proyek pertambangan emas yang makin meluas ke wilayah habitat orang utan.

Namun, orang utan Tapanuli juga mulai terlihat di wilayah lain. Bulan lalu, ilmuwan dari Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari menemukan orang utan Tapanuli hidup di hutan rawa yang jaraknya 32 kilometer dari area Batang Toru.

IUCN memperkirakan, jumlah orang utan Tapanuli bisa menyusut 83 persen dalam tiga generasi jika tidak ada peningkatan upaya konservasi.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indonesia kaya sumber daya alam termasuk satwa-satwa langka yang dilindungi. Namun, peneliti asing menyebut kawasan habitat orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatra Utara terus menyusut. Akibatnya, spesies kera besar asli Sumatra tersebut makin terancam punah.

Mengutip IFL Science, Minggu (2/10/2025), saat ini hanya ada sekitar 800 orang utan Tapanuli yang masih hidup berkeliaran di kawasan kecil di Batang Toru. Mereka juga harus beradaptasi karena habitatnya terus mengecil yang kini sudah berkurang 60% pada periode antara 1985 dan 2007.

Padajal, orang utan Tapanuli merupakan kera besar "paling baru", baru digolongkan sebagai spesies terpisah pada 2017. Status orang utan Tapanuli dalam IUCN, kini adalah "Critically Endangered."

Habitat Pongo tapanuliensis di hutan Sumatra Utara terus menerus terkikis oleh alih fungsi lahan menjadi area perkebunan dan industri. Upaya konservasi yang diharapkan makin agresif dengan status spesies tersendiri tidak terealisasi.

"Sejak spesies diumumkan, tidak banyak yang berubah. Tadinya orang berpikir spesies baru orang utan, bakal mendorong dunia untuk ramai-ramai berusaha menyelematkannya. Sayangnya, orang utan Tapanuli menghadapi ancaman yang sama seperti yang mereka hadapi pada 2017," kata Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, seperti dikutip oleh IFL Science.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah deforestasi ilegal, perburuan ilegal, dan perdagangan bayi orang utan. Di wilayah Batang Toru, juga ada proyek pembangunan bendungan dan proyek pertambangan emas yang makin meluas ke wilayah habitat orang utan.

Namun, orang utan Tapanuli juga mulai terlihat di wilayah lain. Bulan lalu, ilmuwan dari Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari menemukan orang utan Tapanuli hidup di hutan rawa yang jaraknya 32 kilometer dari area Batang Toru.

IUCN memperkirakan, jumlah orang utan Tapanuli bisa menyusut 83 persen dalam tiga generasi jika tidak ada peningkatan upaya konservasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan habitat orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatra Utara menyusut drastis. Akibatnya, spesies kera besar asli Sumatra tersebut makin terancam punah.

IFL Science menyatakan saat ini hanya ada sekitar 800 orang utan Tapanuli yang masih hidup berkeliaran di kawasan kecil di Batang Toru. Habitat mereka juga terus menyusut, sudah berkurang 60 persen pada periode antara 1985 dan 2007.

Penurunan drastis luas habitat di Batang Toru membuat orang utan Tapanuli sebagai spesies orang utan yang paling terancam punah. Orang utan Tapanuli padahal adalah kera besar "paling baru", baru digolongkan sebagai spesies terpisah pada 2017. Status orang utan Tapanuli dalam IUCN, kini adalah "Critically Endangered."

Habitat Pongo tapanuliensis di hutan Sumatra Utara terus menerus terkikis oleh alih fungsi lahan menjadi area perkebunan dan industri. Upaya konservasi yang diharapkan makin agresif dengan status spesies tersendiri tidak terealisasi.

"Sejak spesies diumumkan, tidak banyak yang berubah. Tadinya orang berpikir spesies baru orang utan, bakal mendorong dunia untuk ramai-ramai berusaha menyelematkannya. Sayangnya, orang utan Tapanuli menghadapi ancaman yang sama seperti yang mereka hadapi pada 2017," kata Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, seperti dikutip oleh IFL Science.

Ancaman yang dihadapi antara lain adalah deforestasi ilegal, perburuan ilegal, dan perdagangan bayi orang utan. Di wilayah Batang Toru, juga ada proyek pembangunan bendungan dan proyek pertambangan emas yang makin meluas ke wilayah habitat orang utan.

Namun, orang utan Tapanuli juga mulai terlihat di wilayah lain. Bulan lalu, ilmuwan dari Yayasan Orang Utan Sumatra Lestari menemukan orang utan Tapanuli hidup di hutan rawa yang jaraknya 32 kilometer dari area Batang Toru.

IUCN memperkirakan, jumlah orang utan Tapanuli bisa menyusut 83 persen dalam tiga generasi jika tidak ada peningkatan upaya konservasi.