Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, alias kembali memasuki zona kontraksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Program ini dipandang menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” ujarnya.

Selain HGBT dan perlindungan industri dalam negeri, Febri menjelaskan sejumlah upaya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Di samping itu, pihaknya juga mencermati laporan S&P Global yang menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Sebelumnya, laporan S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur Tanah Air.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan ini merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," kata Usamah dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merespons dorongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi industri, terutama di tengah rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai penerapan infrastructure sharing telah menjadi tren dalam empat hingga lima tahun terakhir, seiring dengan konsolidasi di industri telekomunikasi. Menurutnya, skema ini merupakan solusi strategis jangka panjang bagi operator.

“Tantangan operator seluler, internet adalah pendapatan cenderung flat, sehingga harus berpaling ke struktur biaya,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, target kecepatan internet hingga 100 Mbps serta pemerataan akses nasional membutuhkan investasi dan belanja operasional (opex) yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya mencakup sistem 4G yang sudah ada, tetapi juga pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan artifisial (AI). Dengan demikian, operator seluler dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan.

Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan Mastel telah mempelajari berbagai pendekatan infrastructure sharing di sejumlah negara. Namun, menurutnya Indonesia dapat mengadopsi model berbeda yang lebih sesuai dengan karakteristik nasional, yakni berbasis prinsip gotong royong.

“Kita bisa elaborasi lebih lanjut azas gotong royong ini dengan melibatkan langsung pelanggan/users [misal iuran di muka] dan juga pemerintah [misalnya menunda BHP] untuk kemanfaatan digitalisasi yang lebih besar bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya di tengah potensi lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Kebijakan ini dinilai relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator. Hingga 2025, Indosat Ooredoo Hutchison tercatat mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS, sementara XLSMART—hasil merger XL Axiata dan Smartfren—mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS. Adapun Telkomsel memiliki 269.066 BTS hingga kuartal III/2024, meskipun belum merilis data terbaru.

Komdigi akan mengawal implementasi sinergi ini, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Upaya ini ditargetkan dapat memperkuat konektivitas, terutama di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama WFH.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan perizinan menara dan penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

“Kami optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.

Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi krisis global melalui efisiensi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah mengkaji fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), serta memberikan imbauan serupa kepada sektor swasta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mematangkan rincian kebijakan WFH nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan pengumuman resmi akan segera disampaikan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi pengelolaan beban jaringan secara lebih adaptif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara sektoral, terutama karena perbedaan karakteristik antara industri jasa dan manufaktur.

Menurutnya, sektor jasa atau service industry relatif lebih fleksibel dalam menerapkan WFH karena tidak bergantung pada proses produksi fisik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas sektor manufaktur sehingga membutuhkan pertimbangan lebih mendalam.

“Nah tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tetapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).

Dia menambahkan, dunia usaha saat ini tetap dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asean. Oleh karena itu, penerapan kebijakan seperti WFH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri.

“Yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” katanya.

Kadin pun mendorong pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan output produksi, khususnya bagi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya bisa menerapkan pola kerja jarak jauh.

Rencana pemerintah untuk menerapkan WFH mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penyaluran pupuk subsidi kepada petani mencapai 7,91 juta ton sepanjang tahun 2025.

Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 secara nasional sebanyak 9,55 juta ton.

Jenis-jenis pupuk tersebut antara lain Urea, NPK, NPK Kakao, pupuk Organik dan pupuk ZA khusus untuk tebu.

"Untuk penyaluran pupuk subsidi selama 2025 relatif berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penyaluran sebesar 7,91 juta ton atau setara dengan 82,8 persen dari alokasi," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/12).

Yehezkiel menjelaskan stok pupuk nasional mencapai 1 juta ton per 15 Desember lalu. Dengan rincian pupuk subsidi sebesar 604 ribu ton dan nonsubsidi sekitar 407 ribu ton.

Menurutnya, Pupuk Indonesia selalu memastikan proses produksi berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan pupuk mencukupi di seluruh daerah.

Yehezkiel menyebut saat ini Pupuk Indonesia juga menerapkan sistem digital dalam pembelian pupuk subsidi, yakni melalui aplikasi i-Pubers yang telah terintegrasi dengan data e-RDKK Kementerian Pertanian.

Aplikasi i-Pubers merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk mempermudah penebusan pupuk bersubsidi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyalurannya.

Menurutnya, dengan i-Pubers, petani dapat menebus pupuk sesuai alokasi yang didapatkan cukup dengan KTP atau diwakili surat kuasa.

"Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat agar petani yang memenuhi syarat dapat segera terdaftar dalam e-RDKK, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat berlangsung tepat sasaran dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Yehezkiel mengatakan tahun depan, Pupuk Indonesia akan tetap fokus pada pengadaan pupuk berkualitas untuk mendukung tercapainya swasembada pangan sesuai alokasi yang telah dimandatkan Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia juga melanjutkan agenda efisiensi dan transformasi industri, salah satunya melalui program revitalisasi pabrik. Langkah ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

"Ini yang menjadi landasan kebijakan baru dalam tata kelola pupuk bersubsidi dan mendorong industri pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tidak menimbulkan kerugian bagi PT Pupuk Indonesia (Persero). Justru, BUMN tersebut diproyeksikan meraih tambahan keuntungan sebesar Rp2,5 triliun pada tahun depan.

“Tahun depan, dengan harga pupuk turun, justru Pupuk Indonesia tambah untung Rp2,5 triliun. Jadi sudah bertambah keuntungan, volume bertambah, efisien, harga turun. Cantik, nggak? Itulah revitalisasi,” ujar Mentan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Menurut Amran, penurunan harga pupuk dapat dilakukan berkat efisiensi industri dan pembenahan tata kelola distribusi pupuk nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari program revitalisasi sektor pupuk yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari deregulasi distribusi langsung dari pabrik ke petani, penyederhanaan proses penyaluran, hingga pengetatan pengawasan.

Ia menuturkan, sebelumnya distribusi pupuk subsidi diatur oleh 145 regulasi dan memerlukan persetujuan dari 12 kementerian, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Atas instruksi Presiden melalui Inpres, regulasi tersebut kini disederhanakan. Distribusi pupuk dilakukan langsung dari pabrik ke petani tanpa prosedur birokratis yang berbelit. “Petani seluruh Indonesia kini menikmati kemudahan akses pupuk,” kata Amran.

Hasil revitalisasi ini, lanjutnya, menghasilkan efisiensi besar bagi negara. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, serta meningkatkan proyeksi total laba Pupuk Indonesia hingga Rp7,5 triliun.

Revitalisasi ini juga disebutnya membuka peluang penambahan volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.

Menjawab keluhan kelangkaan pupuk yang sempat terjadi di berbagai daerah, Amran menyatakan pemerintah telah menggandakan volume pupuk subsidi dua kali lipat menjadi 9,55 juta ton. Langkah ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dan mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Amran juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum atas penyalahgunaan pupuk subsidi, termasuk oleh korporasi besar yang menggunakan pupuk subsidi secara tidak sah.

Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman memastikan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tidak akan menimbulkan kerugian bagi PT Pupuk Indonesia. Sebaliknya, BUMN tersebut justru diperkirakan mencatat tambahan keuntungan hingga Rp2,5 triliun tahun depan.

"Justru PT Pupuk (Indonesia) langsung untung. Tahun depan, dengan harga pupuk turun, justru Pupuk Indonesia tambah untung Rp2,5 triliun. Ini ada Dirutnya. Jadi sudah bertambah keuntungan, volume bertambah, efisien, harga turun. Cantik nggak? Itulah revitalisasi," ujar Amran saat ditemui usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan Amran usai mengumumkan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk yang berlaku mulai hari ini di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, penurunan ini bukan hanya berlaku bagi pupuk kimia, tetapi juga pupuk organik.

Kebijakan ini, lanjutnya, merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

"Dan dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional," sambungnya.

Amran menegaskan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke tangan petani dengan harga yang terjangkau.

"Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran," tegasnya.

Untuk menjalankan perintah itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah cepat dengan merevitalisasi sistem industri dan distribusi pupuk nasional.

"Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," ujar Amran.

Penurunan harga pupuk ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Amran menyebut, kebijakan tersebut mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. "Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani," tegasnya.

Berikut rincian harga baru pupuk yang mulai berlaku mulai Rabu (22/10/2025):

- Pupuk Urea: dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram

- NPK: dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram

- NPK kakao: dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram

- ZA khusus tebu: dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram

- Pupuk organik: dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Foto: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rangka 1 Tahun Kinerja Pembangunan Pertanian pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (22/10/2025) di gedung Kementan, Jakarta. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Bisnis.com, JAKARTA — Smart policy atau kebijakan cerdas dinilai penting diterapkan pemerintah untuk menjaga daya saing industri dan arus investasi di tengah ketatnya persaingan global, tingginya biaya logistik, hingga ketergantungan bahan baku impor.

Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto menjelaskan smart policy yang dimaksud bukan sekadar pemberian insentif, melainkan kebijakan yang mampu menurunkan biaya menjalankan usaha dan meningkatkan efisiensi industri nasional.