Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan induk platform media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan Threads, Meta belum dapat memastikan jumlah akun pengguna di bawah usia 16 tahun yang telah dinonaktifkan terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Berni Moestafa, memastikan pihaknya telah menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan tersebut.

“Belum kami bisa sampaikan update [angkanya]. Jadi kami baru sampaikan juga compliance plan kami kepada Komdigi dan ini sekarang lagi diskusikan,” kata Berni ditemui usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Berni mengatakan pihaknya memastikan akan mematuhi PP Tunas. Saat ini, Meta telah menyampaikan langkah-langkah kepatuhan (compliance) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan masih terus berdiskusi terkait implementasi aturan tersebut.

Dia menambahkan, kolaborasi dan diskusi dengan Komdigi masih terus dilakukan hingga saat ini.

Terkait kemungkinan sudah adanya akun yang diblokir, Berni mengaku belum dapat memberikan jawaban. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi bagian dari diskusi bersama Komdigi terkait compliance plan yang telah disampaikan perusahaan.

“Tapi kalau sudah ada informasi lebih lanjut, tentunya kami akan sampaikan juga,” katanya.

Pihaknya juga memastikan akan mengikuti seluruh proses yang berjalan. Selain itu, Meta berharap hasil terbaik dari proses self-assessment yang dilakukan.

Sejumlah platform Meta yang masuk kategori profil risiko tinggi antara lain Facebook, Instagram, dan Threads. Pada April lalu, Meta akhirnya berkomitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Setelah sempat mendapat sanksi pemanggilan dari Kementerian Komdigi, Meta sepakat melakukan penutupan bertahap dan menonaktifkan akses akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meta juga telah mengubah Panduan Komunitas mereka. Platform tersebut mengizinkan pengguna berusia minimal 13 tahun, tetapi kini batas usia minimum dinaikkan menjadi 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Sebelumnya, Meta mengakui tantangan teknis dalam mengeksekusi kebijakan tersebut cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia telah menembus 100 juta akun.

Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik, Rafael Frankel, telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap. Targetnya, pembersihan akun yang tidak memenuhi kriteria usia diharapkan dapat rampung sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap alasan platform game Roblox diwajibkan menonaktifkan akun pengguna anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan Roblox telah ditetapkan sebagai platform dengan profil risiko tinggi dalam implementasi PP Tunas meskipun bukan media sosial seperti platform lain yang masuk kategori serupa. Penetapan tersebut menjadi dasar pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Dia menjelaskan penetapan Roblox sebagai platform berprofil risiko tinggi dilakukan berdasarkan kajian internal Komdigi yang mempertimbangkan tingginya jumlah pengguna anak di Indonesia serta adanya dampak terhadap anak di platform tersebut.

“Kami tidak berbicara di luar negeri, untuk di Indonesia Roblox itu memiliki pengguna anak yang signifikan dan sudah ada anak yang terdampak di situ,” kata Hendro.

Menurut dia, status profil risiko Roblox dapat berubah sesuai hasil evaluasi dan pembaruan data berbasis bukti maupun dokumen pendukung. Jika dalam penilaian ulang Roblox dinilai memiliki profil risiko rendah, maka platform tersebut berpeluang kembali dapat diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun.

Hendro mengatakan platform game lain yang belum ditetapkan sebagai berprofil risiko tinggi tetap diwajibkan melakukan penilaian mandiri terhadap profil risiko layanan mereka. Hasil penilaian tersebut harus disampaikan kepada pemerintah paling lambat 6 Juni 2026 untuk menentukan apakah suatu platform masuk kategori risiko tinggi atau rendah.

Dia menjelaskan, apabila suatu platform nantinya masuk kategori risiko tinggi, maka platform tersebut harus menyesuaikan sistem dan konfigurasi layanan, termasuk membatasi kepemilikan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Sementara itu, platform dengan profil risiko rendah tetap diwajibkan memenuhi ketentuan perlindungan anak lainnya yang diatur dalam PP Tunas. Hendro menuturkan proses penentuan profil risiko dimulai dari penilaian mandiri oleh platform, kemudian diverifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen yang disampaikan.

“Jadi kami memahami bahwa tidak mungkin pemerintah juga harus membuka seluruh rahasia perusahaan yang ada di platform. Namun demikian kami juga memahami tidak fair jika platformnya itu hanya self-declared, maka dari itu perlu diadakan proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjutnya.

Menurut Hendro, pemerintah dapat mempertahankan profil risiko yang diajukan platform game apabila bukti, data pendukung, dan dokumen yang disampaikan dinilai telah menunjukkan kondisi sebenarnya.

Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk profil risiko tinggi antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Bisnis.com, Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Pada tahap awal, kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mewajibkan 8 platform digital untuk membatasi akses akun anak di bawah 16 tahun.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu.

Dia merinci bahwa industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar.

Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus.

"Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.

Jasra juga memperingatkan adanya dampak kesehatan mental anak, di mana data menunjukkan 1 dari 4 anak melaporkan gangguan kesehatan mental belakangan ini.

Ke depannya, KPAI mendorong penguatan digital parenting dan integrasi sistem laporan pengaduan yang lebih ramah anak agar masyarakat maupun anak-anak sendiri lebih mudah melaporkan pelanggaran di dunia maya.

Jasra menekankan bahwa tumbuh kembang anak tidak bisa hanya diasuh secara digital, melainkan harus tetap berinteraksi dengan dunia nyata dan keluarga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan TikTok telah melakukan takedown terhadap hampir 1 juta akun anak di bawah usia 16 tahun per hari ini.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam aturan turunannya, pemerintah meminta platform digital berisiko tinggi untuk membatasi akses bagi anak berusia di bawah 16 tahun sejak 28 Maret 2026.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, terdapat delapan platform yang dikategorikan berisiko tinggi dan wajib menerapkan ketentuan ini, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hingga saat ini baru TikTok yang melaporkan telah melakukan takedown akun anak di bawah umur. Per 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan sebanyak 780.000 akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia.

Meutya mengatakan capaian ini menjadi langkah awal yang positif bagi Indonesia, orang tua, dan anak-anak di Indonesia.

“Kami sekali lagi apresiasi Tiktok yang sudah melaporkan awal terkait jumlah akun yang berhasil di takedown. Kami belum punya data yang hari ini, karena ini adalah data 10 April, tapi kami menghitung dari rata-rata dilakukan takedown, berarti sudah hampir 1 juta per hari ini,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi pada Selasa (14/4/2026).

Meutya pun meminta platform lain untuk segera menyampaikan jumlah akun yang telah ditangani atau takedown.

Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan TikTok telah menunjukkan berbagai bentuk kepatuhan. Pertama, dengan menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait pelaksanaan ketentuan dalam PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Kedua, TikTok telah mempublikasikan batas usia minimum pengguna, yakni 16 tahun, melalui halaman pusat bantuan (help center). TikTok juga berkomitmen untuk memperbarui secara bertahap laporan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Meutya mencatat, dari delapan platform yang diawasi, Komdigi telah menerima komitmen kepatuhan dari X, Bigo Live, serta seluruh grup Meta, yaitu Instagram, Facebook, Threads, dan juga TikTok.

Sementara itu, Komdigi menyebut dua platform yang belum mematuhi, yakni Roblox dan YouTube. Meskipun Roblox telah memperkenalkan dua jenis akun berbasis usia untuk pengguna anak hingga remaja, yaitu Roblox Kids dan Roblox Select, pemerintah menyatakan belum menerima proposal resmi dari Roblox yang menyatakan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang diterbitkan pada 6 Maret 2026.

Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kami harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kami akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap jumlah platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut meningkat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Komdigi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang makin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Ia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Meta Platforms Inc., akan melakukan de-aktivasi massal akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Artinya, akun-akun anak yang terdeteksi di Facebook, Instagram, dan Threads dalam waktu dekat tidak dapat dibuka lagi.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi tinggi terhadap iktikad baik perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg tersebut. Langkah ini diambil usai pemeriksaan intensif yang dilakukan otoritas terkait pada awal pekan ini.

Meta kini resmi mengubah Panduan Komunitas mereka, yang sebelumnya mengizinkan pengguna berusia 13 tahun, kini naik menjadi minimal 16 tahun khusus untuk pasar Indonesia.

Tantangan teknis dalam eksekusi kebijakan ini awalnya dianggap cukup berat, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di tanah air menembus angka 100 juta. Namun, Pejabat Kebijakan Publik Meta Regional Asia Pasifik Rafael Frankel telah menyampaikan komitmen perusahaan untuk melakukan de-aktivasi secara bertahap.

Targetnya, pembersihan akun-akun yang tidak memenuhi kriteria usia tersebut diharapkan rampung sepenuhnya pada Jumat (10/4/2026).

Meutya menilai kepatuhan Meta merupakan bukti nyata masalah teknis bukan lagi menjadi alasan bagi platform digital untuk mengabaikan hukum nasional.

“Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah iktikad dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia," kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (9/4/2026).

PP Tunas yang berlaku efektif sejak 28 Maret 2026 telah memicu peta kepatuhan yang beragam di antara para penyedia layanan sistem elektronik (PSE). Hingga Kamis (9/4/2026) petang, pemerintah mencatat beberapa nama besar sudah menunjukkan sikap kooperatif, sementara sisanya masih dalam pengawasan ketat.

Meta, platform X, dan Bigo Live telah menyesuaikan batas usia dan fitur hukum RI. Sementara itu TikTok dan Roblox melakukan perubahan namun belum menyeluruh. Tinggal Google yang belum mematuhi dokumen dan menyeleraskan produk.

Kehadiran PP Tunas bertujuan memitigasi risiko bagi anak di ruang siber. Namun, dari kacamata bisnis, kebijakan ini tentu mengubah lanskap audiens dan potensi pendapatan iklan bagi platform. Bagi Meta, kehilangan porsi pengguna di bawah 16 tahun di pasar sebesar Indonesia merupakan konsekuensi dari risiko regulasi yang harus diambil demi keberlanjutan operasional jangka panjang.

Di sisi lain, sikap pasif Google melalui YouTube menjadi sorotan tajam pemerintah. Sebagai salah satu platform dengan basis pengguna anak terbesar, ketidakpatuhan YouTube dinilai dapat menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum pelindungan anak digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil platform digital global, Meta dan Google, terkait dugaan pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua perusahaan tersebut untuk menjalani pemeriksaan, khususnya terkait kewajiban penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun.

“Pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang terukur dan sesuai prosedur. Negara hadir dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap ketidakpatuhan yang berpotensi membahayakan anak di ruang digital,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid, Senin (30/03/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari tahapan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP TUNAS, yang mencakup pemantauan, pemeriksaan lanjutan, hingga pengenaan sanksi administratif secara bertahap.

Komdigi menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara hati-hati guna menghindari potensi maladministrasi sekaligus memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain Meta dan Google, Komdigi juga telah memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox agar segera menunjukkan kepatuhan penuh sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila tidak ada perbaikan signifikan, pemerintah akan melanjutkan ke tahap pemanggilan dan pemeriksaan.

Di sisi lain, Komdigi memberikan apresiasi kepada platform X dan Bigo Live yang dinilai responsif dalam memenuhi ketentuan PP TUNAS, termasuk melalui penerapan mekanisme verifikasi usia dan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun.

“Apresiasi kami sampaikan kepada platform yang responsif dan patuh. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hal yang sulit jika ada komitmen,” ujar Meutya.

Komdigi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya negara dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah juga mengingatkan seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Komdigi akan terus melakukan pengawasan intensif dan tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap platform yang mengabaikan regulasi.

Sebelumnya, pemerintah mencatat sejumlah platform digital global belum memenuhi ketentuan PP TUNAS hingga menjelang tenggat implementasi pada 28 Maret 2026. Dari delapan platform yang diwajibkan mematuhi aturan pada tahap awal, hanya X dan Bigo Live yang dinilai telah memenuhi kewajiban secara penuh.

Sementara itu, TikTok dan Roblox dikategorikan kooperatif sebagian, sedangkan platform lain seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan masa transisi selama satu tahun kepada seluruh platform untuk menyesuaikan kebijakan mereka, termasuk pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, sebagian platform masih belum menunjukkan kepatuhan penuh terhadap regulasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform digital TikTok dan Bigo Live terpantau mengikuti Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas). Namun, platform X belum terlihat mengikuti ketentuan tersebut, pendaftaran akun masih dapat diakses dengan mudah meskipun pengguna berusia 9 tahun.

Berdasarkan hasil penelusuran pada beberapa platform digital seperti TikTok, Bigo Live dan X, dua diantaranya yaitu TikTok dan Bigo Live sudah menyertakan mekanisme izin orang tua saat anak di bawah usia melakukan registrasi. Sementara itu pada platform X, proses registrasi tidak ada mekanisme izin orang tua, proses registrasi masih seperti biasa dan tetap dapat diakses oleh anak di bawah usia.

Penelusuran ini menggunakan akun dengan usia anak 9 tahun pada Senin (30/3/2026). Saat pembuatan akun Google, terdapat tahapan registrasi yang mengharuskan akun tersebut mendapatkan izin dari orang tua sebagai akun penanggung jawab.

Dengan demikian, setiap aktivitas anak dapat dipantau. Akun penanggung jawab juga dapat merujuk pada kebijakan privasi dan pengelolaan data akun anak di Google Family Link untuk memahami penggunaan Google Account anak, serta memiliki kendali penuh untuk menyetujui atau menolak pembuatan akun tersebut, termasuk menghapus akun anak jika tidak memberikan izin.

Setelah berhasil membuat akun Google dengan pengawasan orang tua, dilakukan percobaan pembuatan akun TikTok dengan menggunakan email anak berusia 9 tahun. Saat memasukkan email dan kata sandi, TikTok langsung menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Selanjutnya, akun penanggung jawab harus melakukan verifikasi dengan memasukkan kata sandi. Setelah persetujuan diberikan, anak dapat menggunakan aplikasi TikTok tersebut.

Selain itu, akun penanggung jawab juga akan menerima notifikasi dari Google terkait aktivitas anak.

Hal serupa juga ditemukan pada platform Bigo Live. Platform ini memberikan peringatan layanan ditujukan untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas. Ketika akun di bawah usia mencoba melakukan registrasi, Bigo Live juga menampilkan pemberitahuan untuk menyertakan akun penanggung jawab dengan pesan “Panggil orang tuamu”.

Berbeda dengan platform X, saat dilakukan pembuatan akun menggunakan identitas anak berusia 9 tahun, proses pendaftaran tetap sama seperti akun pada umumnya.

Tidak terdapat peringatan maupun mekanisme penyertaan akun penanggung jawab. Pengguna hanya diminta memasukkan email, kata sandi, serta kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Setelah proses tersebut selesai, akun anak tersebut dapat mengakses platform X dengan mudah.

Perlu diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP Tunas) telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026. Terdapat delapan platform yang diwajibkan mengikuti aturan tersebut pada tahap awal, termasuk dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk bersikap tegas menjalankan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Platform media sosial yang menolak memblokir akun anak di bawah 16 tahun perlu ditindak secara tegas.

Diketahui, platform digital memilih untuk menghadirkan fitur baru ketimbang menutup akun penggunanya yang berusia di bawah 16 tahun. Beleid turunan PP Tunas mengatur penundaan akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026 atau besok.

Dalam penerapannya, YouTube masih meninjau regulasi tersebut dan mengukur dampaknya terhadap misi perusahaan di Tanah Air. TikTok tidak memblokir, melainkan menghadirkan fitur keamanan bagi remaja. Roblox juga tidak memblokir, melainkan meningkatkan fitur keamanan bagi pengguna. X belum memberi tanggapan.

Mengenai platform yang enggan menutup akun anak di bawah umur, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan Komdigi perlu memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar berdampak. Menurutnya, kebijakan yang cukup berani ini, dengan meminta 80 juta akun anak di media sosial ditutup, tidak akan berjalan optimal tanpa ketegasan dari Komdigi.

“Kunci utamanya adalah ketegasan dalam menetapkan dan menegakkan standar teknis, terutama terkait verifikasi usia yang tidak mudah disiasati. Jika tidak, platform akan terus menggunakan pendekatan formalitas dengan sekadar menanyakan umur tanpa validasi,” kata Heru kepada Bisnis Jumat (27/3/2026).

Dia mengatakan konsistensi pemerintah menjalankan aturan tengah diuji, antara mempertahankan kebijakan dan melindungi anak atau justru membuka ruang negosiasi yang melemahkan tujuan perlindungan anak.

Dia juga menuturkan regulasi PPT Tunas saja tidak cukup untuk melindungi anak. Harus ada pendekatan menyeluruh seperti peningkatan literasi digital, peran aktif orang tua, serta tekanan publik agar platform bertanggung jawab terhadap anak-anak ke depan.

“Kita tidak sedang memilih antara pembatasan atau kebebasan, melainkan mencari keseimbangan agar anak tetap bisa tumbuh di ruang digital yang aman. Evaluasi berkala menurut saya penting agar kebijakan ini benar-benar melindungi, bukan sekadar terlihat melindungi di atas kertas,” kata Heru.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Ian Yosef M. Edward mengatakan sanksi tegas sangat wajar diberikan kepada platform yang menolak menutup akun anak di bawah 16 tahun. Dia mengusulkan agar sanksi diberikan dalam bentuk admisnistratif dan denda.

Sanksi administratif yaitu pemblokiran atau penghentian sementara atau permanen. Sementara itu denda diperhitungkan dampak kerugian untuk recovery anak di bawah 16 tahun. “Harus ada sanksi apabila regulasi tidak dijalankan,” kata Ian.

Bisnis.com, JAKARTA — META, induk platform Facebook dan Instagram, merespons permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membatasi penggunaan platform digital berisiko tinggi, termasuk Facebook, Instagram, dan Threads, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Komdigi sempat meminta agar platform menunda akses anak ke media sosial dengan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun mulai besok. Meta masih ingin berdiskusi dengan pemerintah.

Kepala Kebijakan Publik Indonesia dan Filipina Meta, Berni Moestafa, mengatakan pihaknya berkomitmen melindungi remaja di platformnya serta mendukung implementasi kebijakan yang dapat diterapkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

“Kami akan terus berdiskusi dengan Komdigi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk mengenai penilaian mandiri berbasis risiko dan akan mempersiapkan untuk hasil akhirnya,” kata Berni kepada Bisnis, Jumat (27/3/2026).

Berni menjelaskan, sejak aturan tersebut disahkan tahun lalu, Meta telah meluncurkan Akun Remaja untuk Instagram dan Facebook di Indonesia sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan terhadap keamanan remaja.

Dia menambahkan, Akun Remaja menghadirkan pengalaman Facebook dan Instagram yang dirancang khusus bagi remaja, dengan perlindungan terintegrasi untuk menjawab kekhawatiran orang tua.

Perlindungan tersebut mencakup pengaturan interaksi daring, jenis konten yang dikonsumsi, hingga pengelolaan waktu penggunaan.

“Semua pengalaman ini diaktifkan secara otomatis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Berni menyebut puluhan juta remaja Indonesia telah ditempatkan ke dalam Akun Remaja di Facebook dan Instagram, yang dinilai memberikan pengalaman berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam PP Tunas.

“Kami juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada orang tua dan wali agar mereka mengetahui tentang Akun Remaja dan fitur-fitur keamanan yang tersedia,” tutupnya.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, serta dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang gim asal Indonesia, Agate International, merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital, termasuk gim yang tergolong berisiko tinggi.

CEO Agate International, Shieny Aprilia, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif. Menurutnya, akses gim yang berlebihan atau tidak terkontrol pada anak usia tersebut cenderung memberikan lebih banyak dampak negatif.

“Misalnya kurang berkembangnya kemampuan interpersonal dan emosional,” kata Shieny saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, banyak konten gim yang memang belum sesuai untuk diakses oleh anak di bawah usia 16 tahun. Dengan adanya pembatasan ini, Shieny meyakini anak-anak tetap dapat memperoleh manfaat dari bermain gim, dengan risiko dampak negatif yang lebih minimal dan terkontrol.

Lebih lanjut, dia menilai kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap industri gim. Pasalnya, setiap gim pada dasarnya telah memiliki segmentasi usia yang jelas.

“Justru dengan kebijakan ini saya merasa dampak negatif game akan jadi semakin terkontrol sehingga ke depannya stigma negatif game juga bisa semakin berkurang di masyarakat,” katanya.

Shieny juga memastikan Agate akan mematuhi aturan tersebut, tidak hanya demi keberlangsungan bisnis, tetapi juga karena keyakinan bahwa dampak positif bagi masyarakat akan membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Sebelumnya, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan aturan tersebut akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Implementasi kebijakan ini akan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya, dikutip dari akun Instagram resmi Komdigi, Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dilakukan secara bertahap pada sejumlah platform, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, hingga Roblox.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan kebijakan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform digital X (sebelumnya Twitter) bakal menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun mulai 27 Maret 2026.

Kebijakan tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar mengatakan X telah menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan implementasi PP TUNAS sebagaimana disampaikan melalui surat tertanggal 17 Maret 2026.

“Lebih lanjut, dimulai sejak tanggal 27 Maret 2026, X menyatakan akan melaksanakan rencana aksinya untuk melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum yang berlaku,” kata Alexander dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (20/3/2026).

Alexander menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk konkret kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya meningkatkan pelindungan anak di ruang digital. Dia juga mengapresiasi tindakan yang diambil X sebagai komitmen kepatuhan serta perlindungan terhadap anak di ruang digital.

Selain itu, X telah menyampaikan perubahan kebijakan ini melalui laman Pusat Bantuan khusus Indonesia yang dapat diakses melalui tautan https://help.x.com/en/rules-and-policies/indonesia-resources.

Alexander menyatakan Komdigi akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan implementasi kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap PP TUNAS.

Komdigi juga menegaskan agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) lain yang telah menerima surat dari Menteri Komunikasi dan Digital segera memberikan respons resmi dan mengambil langkah konkret, sebagaimana yang telah dan akan dilakukan oleh X.

“Kepatuhan aktif dan tepat waktu dari seluruh PSE menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak,” kata Alexander.

Komdigi masih menunggu platform lain untuk menunjukkan komitmen dalam mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring.

Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko kecanduan internet.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia mengakui implementasi kebijakan tersebut mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun demikian, langkah ini dinilai perlu dilakukan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.