REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

"Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perkeretaapian sebagai fondasi masyarakat modern dan salah satu ciri negara maju," ujar Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

“Pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah,” ucapnya.

Kemenhub, lanjut Dudy, mencatat jumlah penumpang kereta api terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8 persen, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Ia menyebut peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Dudy mengatakan jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

"Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah," lanjut Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengungkapkan bahwa jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer (km) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

“Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan hal ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

Penumpang kereta api secara umum pun terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8%, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api nasional akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang makin terbuka di berbagai daerah.

Di Sumatra, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

Menurutnya, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” katanya.

Di samping rencana pengembangan tersebut, Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menunjukkan, terdapat 2.233 kilometer jalur kereta api nonaktif di Indonesia.

Rencana reaktivasi kembali jalur tersebut juga masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 13 jalur kereta api nonaktif di Pulau Jawa dapat direaktivasi secara bertahap.

Ekspansi jaringan terbesar direncanakan terjadi di luar Jawa. Di Sumatra, pemerintah menargetkan panjang jaringan rel mencapai 2.900 kilometer dari posisi eksisting sekitar 1.854,4 kilometer. Sementara itu, pembangunan jalur kereta di Kalimantan ditargetkan mencapai 1.200 kilometer, di Sulawesi mencapai 734 kilometer, dan Papua sekitar 100 kilometer.

Untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, pemerintah menargetkan total jaringan rel mencapai 5.590 kilometer. Saat ini, panjang jalur aktif di kawasan tersebut tercatat sekitar 4.921 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tercatat menyertakan peralihan moda transportasi barang maupun penumpang dari jalan raya ke kereta api, demi menekan konsumsi energi dan biaya logistik.

Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar. Biaya alih moda yang mahal hingga dominasi angkutan truk yang lebih fleksibel menjadi segelintir sandungan.

Mengacu Dokumen Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah RKP 2027, pengembangan jaringan kereta api nasional difokuskan pada peningkatan efisiensi, keandalan, dan keterjangkauan layanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang lebih optimal.

Intervensi itu diarahkan untuk mendorong perpindahan moda transportasi dari jalan raya ke kereta api guna menekan konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi kemacetan, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menilai optimalisasi angkutan rel penting untuk memperkuat daya saing logistik nasional.

Terdapat empat langkah dalam melaksanakan rencana ini. Pertama, revitalisasi dan akselerasi kereta api perkotaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.

Kedua, penguatan layanan kereta api antar kota dan regional dalam rangka memperluas konektivitas antar wilayah. Ketiga, pengembangan kereta api logistik guna meningkatkan daya saing angkutan barang.

Keempat, transformasi tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan sistem perkeretaapian.

Peralihan ini menjadi penting, karena rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1% terhadap angkutan secara umum.

Prioritas Wilayah

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan intervensi pemerintah akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan ekonomi tinggi dan kawasan berbasis komoditas ekspor besar.

Misalnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS), sebagaimana rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah tersebut.

Di Pulau Jawa, pemerintah akan memfokuskan pengembangan pada pemisahan jalur kereta komuter dengan kereta antarkota dan logistik, serta peningkatan konektivitas jalur kereta menuju pelabuhan. Rencana ini disiapkan menyusul padatnya volume kendaraan di jalan raya maupun tol di Pulau Jawa, serta sumbangan tinggi kecelakaan di jalur ini dibandingkan dengan moda lainnya.

“Langkah itu ditempuh untuk menekan biaya logistik dan mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, pengembangan di Sumatra akan difokuskan pada jalur angkutan batu bara di Sumatra Selatan serta integrasi jalur kereta dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Adapun Sulawesi diarahkan pada pengembangan jalur Makassar–Parepare. Sementara khusus Kalimantan fokus pada perencanaan jaringan rel baru.

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan pengembangan jaringan rel nasional hingga 14.000 kilometer (km) hingga 2045, yang digadang-gadang membutuhkan biaya hingga Rp1.200 triliun. Kehadiran proyek kereta api dalam RKP 2027 ini disebut Hermin sebagai tahap awal menuju sasaran tersebut.

Pengembangan Kereta Menantang

Hermin tak menampik bahwa isu first mile dan last mile menjadi tantangan melalui peralihan moda ini. Pasalnya, ada biaya tambahan saat memindahkan barang ke stasiun dan dari stasiun ke tujuan akhir.

Tantangan lainnya, yakni isu over dimension over load (ODOL) dan penurunan biaya layanan dari kereta api itu sendiri.

“Jika biaya penggunaan KA tidak bisa diturunkan, maka shifting barang dengan menggunakan KA kecil dan [pelaku usaha] lebih memilih menggunakan truk,” tuturnya.

Sarana dan plot jalur turut menjadi isu, utamanya di Jawa karena jalur KA masih berbagi antara KA penumpang dan KA barang.

“[Tantangan lainnya] investasi infrastruktur rel lebih mahal dibandingkan dengan jalan raya, termasuk teknologi dan pembebasan lahan,” tambahnya.

Untuk itu, Hermin memandang integrasi dengan dryport dan kawasan logistik menjadi salah satu solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menekan biaya perpindahan barang dari stasiun menuju tujuan akhir.

Masalah tersebut membuat biaya logistik berbasis rel masih sulit bersaing dengan angkutan jalan.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang melihat tantangan terbesar justru muncul dari persoalan efisiensi biaya logistik yang mengemuka ketika kebijakan ini dibuat untuk menekan biaya tersebut.

Dia mengatakan penggunaan kereta api untuk logistik masih terbebani biaya administrasi dan biaya alih moda yang tinggi.

Deddy berpandangan pengiriman barang menggunakan kereta tetap membutuhkan distribusi tambahan menggunakan truk dari stasiun menuju gudang pemilik barang. Skema itu menciptakan double handling yang membuat ongkos logistik menjadi lebih mahal.

“Benar hemat BBM khususnya BBM subsidi, tetapi masyarakat tetap mengandalkan truk karena lebih murah dan door to door,” ujarnya.

Kondisi itu membuat angkutan jalan masih menjadi pilihan utama pelaku usaha meskipun konsumsi energinya lebih besar. Di sisi lain, tekanan di jalan raya terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat distribusi logistik nasional.

Di sisi lain, pengembangan transportasi rel juga masih dibayangi persoalan keselamatan dan kapasitas operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengeluarkan instruksi strategis terkait pengadaan produk industri strategis dalam tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya yang bergerak di sektor pelayaran dan kereta api, wajib membeli atau memesan produk dari dua perusahaan manufaktur strategis nasional: PT PAL Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Instruksi ini disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta pada akhir Januari 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Danantara untuk menguatkan basis industri strategis domestik, memperbaiki sinergi antar-BUMN, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pengembangan kapasitas manufaktur nasional dalam jangka panjang.

Penguatan Industri Kapal dan Pengadaan Produk PT PAL

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pengadaan kapal oleh BUMN pelayaran. Danantara mewajibkan seluruh perusahaan negara yang bergerak di bidang perkapalan, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), membangun seluruh kapal baru mereka di galangan kapal nasional, yaitu PT PAL Indonesia.

Instruksi ini berlaku sebagai aturan internal BUMN dan dimaksudkan untuk memperkuat posisi galangan kapal nasional di pasar domestik.

Menurut Dony, kebijakan ini sejalan dengan proses konsolidasi PT PAL yang telah rampung sebelumnya. Dengan adanya jaminan permintaan produk dari kelompok BUMN, diharapkan kemampuan kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta daya saing industri perkapalan Indonesia akan meningkat secara signifikan.

Ia juga menyatakan bahwa tanpa keberpihakan dan perlindungan bagi industri dalam negeri, pertumbuhan dan kemajuan sektor manufaktur strategis akan sulit tercapai.

Instruksi ini bukan sekadar preferensi lokal. Danantara memandang perlunya kepastian permintaan (off-taker guarantee) untuk menjaga keberlanjutan industri berat nasional dan menciptakan efek berantai positif ke sektor pendukung lainnya.

Peran INKA dan Strategi Nasional Kemandirian Industri

Selain sektor perkapalan, Danantara juga menyoroti peran PT Industri Kereta Api (INKA) dalam memperkuat rantai nilai industri manufaktur strategis nasional.

Dony menyebutkan upaya transformasi INKA telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, termasuk fokus pada perbaikan kinerja keuangan dan penguatan fasilitas produksi di pabrik INKA di Banyuwangi, Jawa Timur.

Transformasi ini sejalan dengan rencana modernisasi armada kereta api nasional, di mana PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) tengah merencanakan pembaruan gerbong dan lokomotif yang ada.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin telah menegaskan akan mengutamakan produksi dalam negeri dalam pengadaan 30 rangkaian gerbong kereta atau trainset baru untuk kereta rel listrik (KRL).

Di tengah keterbatasan waktu pengadaan, alih-alih impor, Bobby memastikan akan mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan modal Rp5 triliun tersebut.

“Tentunya kan waktu itu kami janji, TKDN-nya dioptimalkan. Jadi kami mengutamakan industri dalam negeri,” kata Bobby kepada wartawan, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Dengan kata lain, KAI akan mengandalkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dalam pengadaan KRL yang diminta langsung oleh Prabowo Subianto.

Bobby menjelaskan, saat ini pengadaan 30 trainset kereta rel listrik (KRL) sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto tersebut terus berprogres dan tengah masuk tahapan desain kereta dan jaringannya.

Prabowo pun memberikan waktu satu tahun, dengan tenggat pada akhir tahun ini, untuk KAI menghadirkan 30 trainset.

Bobby pun memastikan pengadaan akan sesuai dengan janji tersebut. Namun, dirinya memastikan pengadaan belum dapat terwujud pada semester I/2026 ini.

“Belum bisa [terwujud di semester I/2026]. Bikin kereta membutuhkan waktu. Kemudian jaringan LAA [listrik aliran atas] juga kita harus tingkatkan. Janjinya kan setahun,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan besarnya perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan perkeretaapian nasional sebagai tulang punggung transportasi publik.

Perhatian tersebut tercermin dari dorongan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbarui dan mengembangkan Stasiun Gambir agar lebih representatif sebagai simpul mobilitas utama di pusat Jakarta.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada sektor perkeretaapian guna memastikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Hal ini menjadi semakin penting pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang melibatkan pergerakan nasional dalam jumlah besar.

“Presiden memberikan perhatian besar pada perkeretaapian nasional. Karena itu saya mengusulkan agar Stasiun Gambir direnovasi, diperbaiki, dipercantik, dan dibuat semakin nyaman,” ujar Teddy saat menyampaikan arahannya kepada jajaran PT KAI, Rabu (24/12/2025).

Teddy menilai, Stasiun Gambir selama puluhan tahun belum mengalami perubahan signifikan, padahal perannya sangat strategis sebagai stasiun utama kereta api jarak jauh di Jakarta. Momentum perhatian Presiden terhadap sektor perkeretaapian dinilai tepat untuk membawa pengembangan Stasiun Gambir ke tahap yang lebih maju.

Dia menekankan bahwa penataan ulang kawasan, pembaruan fasilitas, serta peningkatan kenyamanan perlu dilakukan agar Stasiun Gambir tidak hanya berfungsi sebagai stasiun keberangkatan, tetapi juga sebagai ruang publik perkotaan yang modern dan representatif.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan bahwa KAI telah menyiapkan pengembangan Stasiun Gambir secara bertahap. Pengembangan ini diarahkan untuk menjadikan Gambir sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD) sekaligus simpul intermoda utama di pusat Jakarta.

“Pengembangan Stasiun Gambir diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan lahan, penataan zona komersial dan ruang publik multifungsi, serta integrasi dengan kawasan Medan Merdeka,” kata Bobby.

Selain itu, Stasiun Gambir juga akan diperkuat sebagai hub transportasi terpadu yang menghubungkan Kereta Api Jarak Jauh, Commuter Line, MRT Jakarta, dan layanan bus secara terintegrasi. Penataan kawasan akan mencakup integrasi dengan ruang publik dan taman kota di sekitar Monumen Nasional.

Dalam masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, Stasiun Gambir mencatat volume penumpang yang tinggi.

Hingga 23 Desember 2025 sore, tercatat sebanyak 156.002 penumpang keberangkatan dan 147.071 penumpang kedatangan kereta api jarak jauh dilayani di stasiun tersebut.

Tingginya volume penumpang tersebut menegaskan peran strategis Stasiun Gambir sebagai simpul mobilitas nasional dan memperkuat urgensi pengembangan lanjutan sesuai dengan arahan Presiden.

“KAI akan melaksanakan arahan pemerintah secara bertahap dengan fokus pada penguatan fungsi Stasiun Gambir sebagai simpul transportasi utama yang terintegrasi dengan sistem mobilitas dan tata ruang perkotaan Jakarta,” tandas Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan sektor transportasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Prabowo menekankan pentingnya transportasi massal dan publik sebagai sarana yang terjangkau dan efisien bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Peningkatan akses transportasi publik dianggap sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kota-kota besar.

Fokus pemerintah juga tercermin dalam upaya membangun jaringan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa menikmati akses transportasi modern, cepat, dan nyaman, baik di kota besar maupun di wilayah luar Jawa.

Melalui kebijakan ini, Prabowo menempatkan sektor transportasi sebagai tulang punggung pembangunan nasional, sekaligus sebagai alat untuk mendorong pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

Ekspansi Sektor Perkeretaapian

Dalam 10 tahun terakhir, Kemenhub mencatat bahwa sejak 2015 hingga 2024 telah dibangun atau direaktivasi total 1.731,34 km jalur kereta di 55 lokasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, program rehabilitasi dan perawatan rel telah dilakukan, termasuk rehabilitasi di banyak lokasi serta elektrifikasi jalur. Hal ini menunjukkan upaya serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur KA

Transportasi berbasis rel mengalami transformasi signifikan, terutama di Jabodetabek. MRT Jakarta menjadi tonggak penting, menghubungkan Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 16 km dengan 13 stasiun. Proyek ini menandai era baru kereta cepat perkotaan, dari kereta komuter tradisional menuju sistem rapid transit modern.

Selanjutnya, LRT Jabodebek yang mulai beroperasi pada 28 Agustus 2023 memperkuat alternatif transportasi rel di wilayah metropolitan. Menurut Kemenhub, LRT ini bagian dari visi transportasi modern yang terintegrasi, melengkapi MRT, KRL, dan sistem angkutan kota lainnya.

Kemudian, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini bernama Whoosh, menjadi simbol lompatan besar sektor perkeretaapian nasional.

Integrasi antarmoda menjadi fokus utama pemerintah, agar kereta, bus, dan moda lain saling terkoneksi, memudahkan mobilitas, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa sistem kereta api akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya.

Kebijakan perkeretaapian di era Prabowo menitikberatkan pada perluasan jaringan ke seluruh pulau besar Indonesia, termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Program seperti Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway diusung untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga wilayah timur Jawa, sebagai bagian dari visi pengembangan transportasi antarkota yang efisien.

Nusantara Terkoneksi Lewat Tol Laut

Transportasi laut tetap menjadi urat nadi bagi negara kepulauan. Indonesia memanfaatkan laut sebagai penghubung utama untuk mobilitas orang dan distribusi barang.

Melalui program Tol Laut, pemerintah menekan disparitas harga dan memperlancar distribusi logistik antar pulau, termasuk ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub membangun dan merehabilitasi pelabuhan, memperluas trayek pelayaran, serta meningkatkan layanan angkutan laut perintis.

Transportasi laut kini bukan hanya alat angkut barang, tetapi juga menghubungkan masyarakat di pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau darat atau udara.

Manfaat Tol Laut juga diamini PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Perseroan mengungkapkan peran strategis program tol laut terhadap distribusi bahan pangan, sehingga stabilitas harga pangan tetap terjaga sepanjang 2025.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni, Kokok Susanto mengatakan, kapal Pelni berlayar menyinggahi lebih dari 357 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani 1.359 rute termasuk daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan) dengan tarif tetap dan terjangkau melalui tol laut.

Dia menjelaskan bahwa pada tahun ini, PELNI mengoperasikan armada sebanyak 82 unit kapal, terdiri dari 25 kapal penumpang, 8 trayek kapal tol laut, 30 kapal perintis, 18 kapal rede dan 1 trayek khusus kapal ternak.

"Dengan semua peran Pelni, kita di daerah-daerah yang tentunya dilalui oleh kapal Pelni, baik itu kapal penumpang, kapal tol laut, maupun kapal perintis, itu kita sudah melihat sendiri hasilnya," ujar Kokok dalam acara Bisnis Indonesia BUMN Forum 2025, Kamis (22/5/2025).

Misalnya, di Natuna, harga daging ayam ras mengalami penurunan signifikan sejak 2022 hingga 2024. Begitu pun dengan harga minyak goreng yang turun 33% pada 2024 menjadi Rp15.000 per liter berkat distribusi logistik menggunakan kapal Pelni.

"Begitu juga di Morotai, ini minyak goreng yang dulunya Rp26.000 per liter di pasaran, sekarang bisa sampai Rp18.000 [turun 44%]. Berarti hampir sama dengan kita di Pulau Jawa," jelasnya.

Tak hanya itu, distribusi logistik menggunakan tol laut juga berkontribusi menurunkan harga pangan di wilayah Indonesia Timur, seperti Tidore, Maluku Utara hingga Fakfak, Papua Barat.

Beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga itu meliputi daging ayam ras, minyak goreng hingga beras premium. Penurunan tertinggi terjadi pada harga beras premium di Fakfak sebesar 45% menjadi Rp14.500 per kg pada 2024, sedangkan harga daging ayam ras turun 20%.

Modernisasi Bandara

Titik balik penting di sektor penerbangan komersial terjadi saat seluruh trafik penerbangan utama di Bandara Kemayoran dialihkan ke Bandara Soekarno‑Hatta (Soetta) pada 31 Maret 1985.

Dokumen Kemenhub pada 2012 menyebut proyek pengembangan dirancang untuk mendukung konektivitas ekonomi nasional, baik domestik maupun internasional.

Lebih baru, pada 2023 Soetta menjalani revitalisasi besar yakni perbaikan terminal dan landas pacu, yang bertujuan meningkatkan kapasitas penumpang dan pesawat, dari 65 juta per tahun ke potensi 110 juta per tahun.

Kini, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan 36 bandar udara umum, tiga bandara khusus, dan Bandara Bersujud sebagai bandara internasional. Alhasil, total bandara internasional di Indonesia mencapai 40.

Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025. Jumlah tersebut melonjak signifikan dari sebelumnya yang hanya berada di 17 kota.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penetapan ini mencakup bandara-bandara yang melayani penerbangan komersial untuk masyarakat luas.

“Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara dan mempermudah arus perdagangan serta pariwisata, tetapi juga memastikan pemerataan layanan penerbangan internasional di berbagai wilayah Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

Selain itu, program Angkutan Udara Perintis menjadi instrumen utama untuk menghubungkan pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.

Pada 2025, tercatat 266 rute perintis penumpang dan 46 rute perintis kargo, melayani puluhan ribu frekuensi penerbangan dan ratusan ribu penumpang, sekaligus memfasilitasi distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain.

Program ini memastikan setiap sudut negeri tetap terhubung, mendukung pemerataan pembangunan, dan menekan disparitas antarwilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun jalur kereta api di daerah luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada hari ini, Selasa (4/11/2025). Menurutnya, revitalisasi Stasiun Tanah Abang menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan kereta api nasional.

“Jadi kereta api kita akan kita perbesar. Di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi,” kata Prabowo.

Menurutnya, kehadiran kereta api akan memangkas biaya logistik hingga biaya perekonomian dalam aktivitas masyarakat Tanah Air.

Kepala Negara juga menyebut bahwa kereta api dapat membuat masyarakat Indonesia lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan berpotensi meningkat.

Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan rencana perluasan jalur kereta api tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

“Rencanakan yang baik, Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya.

Ditemui usai peresmian, Prabowo kemudian menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa diperlukan tidak hanya untuk mengangkut penumpang, melainkan juga barang.

Dia memandang perlu adanya moda transportasi yang menyokong logistik dan hasil bumi yang didapat dari rakyat, mulai dari kelapa sawit, karet, kopi, timah, hasil tambang, dan lain sebagainya.

“Daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, menghabiskan BBM. Kereta api listrik akan sangat menurunkan biaya ekonomi,” ujar Prabowo.