JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Kalimantan tidak akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah akan menawarkan proyek tersebut kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN.

"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6/2026) dikutip Antara.

Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga dipersilakan ikut berinvestasi apabila menilai proyek tersebut memiliki prospek bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Ia mencontohkan bisnis angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).

Dudy mengatakan bisnis angkutan logistik di Sumatera Selatan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan KAI. Pendapatan tersebut turut menopang kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kemampuan KAI dalam mempertahankan layanan kereta api di berbagai rute lain, terutama di Pulau Jawa.

Menurut dia, mekanisme tersebut mencerminkan prinsip bisnis yang memungkinkan adanya subsidi silang antarlini usaha sehingga operasional layanan kereta api dapat berjalan secara berkelanjutan dan efisien.

Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan untuk mendukung kebutuhan nasional.

"Oh beliau (Presiden Prabowo) mendorong kereta logistik (di Kalimantan)," ujar Dudy.

Meski demikian, ia menegaskan percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor mengingat proyek perkeretaapian membutuhkan investasi yang besar serta perencanaan bisnis yang matang.

"Bangun kereta kan enggak murah itu," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan rencana membangun jaringan kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan guna memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau tersebut.

"Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono beberapa hari lalu.

Agus mengatakan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi berbagai masukan dalam penyusunan proyek tersebut.

Menurut dia, komite itu akan bertugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

Agus menambahkan, hingga kini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.

Karena itu, pembangunan jalur kereta api diharapkan dapat membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengakselerasi pembangunan dan perluasan jaringan kereta api nasional guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pengembangan infrastruktur perkeretaapian diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pergerakan masyarakat, memperkuat rantai pasok serta distribusi logistik nasional, dan menghadirkan layanan transportasi massal yang aman, andal, efisien, serta ramah lingkungan.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengurangi ketergantungan pada transportasi berbasis jalan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan kapasitas dan kemacetan.

Dok. PT KAI Daop 5 Purwokerto Ilustrasi kereta api.

“Pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Kemenhub mencatat jumlah penumpang kereta api terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8 persen, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025.

Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Saat ini jaringan kereta api aktif nasional telah mencapai sekitar 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

KOMPAS.COM/DOK PT KAI DAOP 5 PURWOKERTO Ilustrasi kereta api di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah.

Di Sumatera, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

"Kami menyampaikan Pengembangan Kereta logistik dan Kereta Wisata, termasuk Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Pulau Sumatera. Kereta logistik diarahkan untuk memperkuat efisiensi distribusi barang dan mendukung penurunan beban jalan raya, sedangkan kereta wisata dapat membuka nilai tambah ekonomi di berbagai daerah," ujar dia.

"Selain itu, ada juga Pelayanan Gerbong Kereta untuk Petani dan Pedagang. Program ini sudah berjalan dan disambut dengan baik oleh masyarakat, pelayanan gerbong ini dihadirkan di Lebak, Garut, Cilacap, Jogja, Solo, Semarang, Blitar, Jember, hingga Banyuwangi," lanjut Dudy.

Menurut Dudy, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau.

“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” jelasnya.

Melalui pengembangan jaringan kereta api nasional, Menhub Dudy optimistis perkeretaapian akan semakin berperan sebagai tulang punggung transportasi massal dan logistik Indonesia.

"Kehadiran jaringan rel yang semakin luas diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat daya saing nasional, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan terhubung," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengungkapkan bahwa jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer (km) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

“Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan hal ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

Penumpang kereta api secara umum pun terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8%, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api nasional akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang makin terbuka di berbagai daerah.

Di Sumatra, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

Menurutnya, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” katanya.

Di samping rencana pengembangan tersebut, Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menunjukkan, terdapat 2.233 kilometer jalur kereta api nonaktif di Indonesia.

Rencana reaktivasi kembali jalur tersebut juga masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 13 jalur kereta api nonaktif di Pulau Jawa dapat direaktivasi secara bertahap.

Ekspansi jaringan terbesar direncanakan terjadi di luar Jawa. Di Sumatra, pemerintah menargetkan panjang jaringan rel mencapai 2.900 kilometer dari posisi eksisting sekitar 1.854,4 kilometer. Sementara itu, pembangunan jalur kereta di Kalimantan ditargetkan mencapai 1.200 kilometer, di Sulawesi mencapai 734 kilometer, dan Papua sekitar 100 kilometer.

Untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, pemerintah menargetkan total jaringan rel mencapai 5.590 kilometer. Saat ini, panjang jalur aktif di kawasan tersebut tercatat sekitar 4.921 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 tercatat menyertakan peralihan moda transportasi barang maupun penumpang dari jalan raya ke kereta api, demi menekan konsumsi energi dan biaya logistik.

Namun, rencana ini menghadapi tantangan besar. Biaya alih moda yang mahal hingga dominasi angkutan truk yang lebih fleksibel menjadi segelintir sandungan.

Mengacu Dokumen Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah RKP 2027, pengembangan jaringan kereta api nasional difokuskan pada peningkatan efisiensi, keandalan, dan keterjangkauan layanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik yang lebih optimal.

Intervensi itu diarahkan untuk mendorong perpindahan moda transportasi dari jalan raya ke kereta api guna menekan konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi kemacetan, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga menilai optimalisasi angkutan rel penting untuk memperkuat daya saing logistik nasional.

Terdapat empat langkah dalam melaksanakan rencana ini. Pertama, revitalisasi dan akselerasi kereta api perkotaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.

Kedua, penguatan layanan kereta api antar kota dan regional dalam rangka memperluas konektivitas antar wilayah. Ketiga, pengembangan kereta api logistik guna meningkatkan daya saing angkutan barang.

Keempat, transformasi tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan sistem perkeretaapian.

Peralihan ini menjadi penting, karena rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara angkutan logistik sekitar 1% terhadap angkutan secara umum.

Prioritas Wilayah

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan intervensi pemerintah akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan ekonomi tinggi dan kawasan berbasis komoditas ekspor besar.

Misalnya di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS), sebagaimana rencana pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah tersebut.

Di Pulau Jawa, pemerintah akan memfokuskan pengembangan pada pemisahan jalur kereta komuter dengan kereta antarkota dan logistik, serta peningkatan konektivitas jalur kereta menuju pelabuhan. Rencana ini disiapkan menyusul padatnya volume kendaraan di jalan raya maupun tol di Pulau Jawa, serta sumbangan tinggi kecelakaan di jalur ini dibandingkan dengan moda lainnya.

“Langkah itu ditempuh untuk menekan biaya logistik dan mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, pengembangan di Sumatra akan difokuskan pada jalur angkutan batu bara di Sumatra Selatan serta integrasi jalur kereta dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Adapun Sulawesi diarahkan pada pengembangan jalur Makassar–Parepare. Sementara khusus Kalimantan fokus pada perencanaan jaringan rel baru.

Presiden Prabowo Subianto pun menargetkan pengembangan jaringan rel nasional hingga 14.000 kilometer (km) hingga 2045, yang digadang-gadang membutuhkan biaya hingga Rp1.200 triliun. Kehadiran proyek kereta api dalam RKP 2027 ini disebut Hermin sebagai tahap awal menuju sasaran tersebut.

Pengembangan Kereta Menantang

Hermin tak menampik bahwa isu first mile dan last mile menjadi tantangan melalui peralihan moda ini. Pasalnya, ada biaya tambahan saat memindahkan barang ke stasiun dan dari stasiun ke tujuan akhir.

Tantangan lainnya, yakni isu over dimension over load (ODOL) dan penurunan biaya layanan dari kereta api itu sendiri.

“Jika biaya penggunaan KA tidak bisa diturunkan, maka shifting barang dengan menggunakan KA kecil dan [pelaku usaha] lebih memilih menggunakan truk,” tuturnya.

Sarana dan plot jalur turut menjadi isu, utamanya di Jawa karena jalur KA masih berbagi antara KA penumpang dan KA barang.

“[Tantangan lainnya] investasi infrastruktur rel lebih mahal dibandingkan dengan jalan raya, termasuk teknologi dan pembebasan lahan,” tambahnya.

Untuk itu, Hermin memandang integrasi dengan dryport dan kawasan logistik menjadi salah satu solusi yang sedang disiapkan pemerintah untuk menekan biaya perpindahan barang dari stasiun menuju tujuan akhir.

Masalah tersebut membuat biaya logistik berbasis rel masih sulit bersaing dengan angkutan jalan.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang melihat tantangan terbesar justru muncul dari persoalan efisiensi biaya logistik yang mengemuka ketika kebijakan ini dibuat untuk menekan biaya tersebut.

Dia mengatakan penggunaan kereta api untuk logistik masih terbebani biaya administrasi dan biaya alih moda yang tinggi.

Deddy berpandangan pengiriman barang menggunakan kereta tetap membutuhkan distribusi tambahan menggunakan truk dari stasiun menuju gudang pemilik barang. Skema itu menciptakan double handling yang membuat ongkos logistik menjadi lebih mahal.

“Benar hemat BBM khususnya BBM subsidi, tetapi masyarakat tetap mengandalkan truk karena lebih murah dan door to door,” ujarnya.

Kondisi itu membuat angkutan jalan masih menjadi pilihan utama pelaku usaha meskipun konsumsi energinya lebih besar. Di sisi lain, tekanan di jalan raya terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat distribusi logistik nasional.

Di sisi lain, pengembangan transportasi rel juga masih dibayangi persoalan keselamatan dan kapasitas operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan, kesiapan proyek, hingga penentuan prioritas wilayah, di tengah kebutuhan mendesak untuk menekan biaya logistik dan ketimpangan antarwilayah.

Dorongan percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) muncul seiring ketimpangan konektivitas yang masih lebar antarwilayah.

Di satu sisi, Pulau Jawa telah memiliki jaringan rel yang relatif matang. Di sisi lain, wilayah luar Jawa masih minim infrastruktur berbasis rel, bahkan Kalimantan belum memiliki jaringan sama sekali.

Kondisi ini tercermin dari kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional yang masih rendah. Angkutan penumpang baru sekitar 4%, sementara logistik hanya 1%. Padahal, kebutuhan konektivitas dan efisiensi logistik di luar Jawa terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan industri dan distribusi komoditas.

Melihat data terkini, Kementerian Perhubungan melalui Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030 menargetkan panjang jalur kereta api pada 2030 dapat mencapai 10.524 kilometer (km) dan termasuk KA perkotaan sepanjang 3.755 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km.

Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km. Sementara jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km. Saat ini secara keseluruhan, jalur aktif yang beroperasi baru mencapai 6.945 km dengan jalur nonaktif mencapai 2.233 km.

Teranyar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan jalur hingga 14.000 kilometer sampai dengan 2045 mendatang.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai ketimpangan transportasi akan berdampak langsung terhadap perlambatan ekonomi wilayah.

“Risiko utamanya tentu adalah pertumbuhan perekonomian yang melambat di daerah-daerah yang minim transportasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur mendorong urbanisasi ke kota besar, meningkatkan kepadatan lalu lintas, konsumsi bahan bakar, serta pencemaran udara.

Tantangan Pendanaan

Aditya melihat keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Skema pembiayaan tidak bisa hanya bergantung pada APBN. MTI menilai restrukturisasi pembiayaan menjadi keharusan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Perencanaan neraca pembiayaan dilarang untuk berfokus semata pada CAPEX. Struktur finansial wajib memperhitungkan kapasitas jaminan keberlanjutan dana operasional atau OPEX,” ujar Aditya.

Selain itu, optimalisasi pendapatan non-tiket melalui pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan proyek.

Di sisi lain, pengadaan lahan menjadi bottleneck utama dalam banyak proyek infrastruktur. Tanpa kesiapan lahan dan kejelasan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, risiko keterlambatan proyek akan tinggi.

Pembangunan juga tidak dapat dilakukan secara serentak. Penentuan prioritas berbasis kelayakan menjadi kunci.

Sumatra diarahkan untuk memperkuat jaringan eksisting yang saat ini baru sekitar 1.854 kilometer menuju target 2.900 kilometer pada 2030.

Kalimantan menjadi prioritas strategis karena belum memiliki jaringan rel, sehingga pembangunan dapat dimulai dari nol dengan desain yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, Sulawesi difokuskan pada integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan. Papua belum menjadi prioritas utama dalam tahap awal. Target pembangunan di wilayah tersebut masih terbatas, mencerminkan kompleksitas geografis dan pertimbangan kelayakan ekonomi.

Tantangan pendanaan lebih serius mengingat pembangunan jaringan rel nasional membutuhkan investasi besar dengan perkiraan kebutuhan dana mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun sampai 2045 untuk pembangunan sekitar 14.000 kilometer jalur baru dan reaktivasi jalur lama.

Sebelumnya, kebutuhan anggaran dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) hingga 2030, termasuk reaktivasi rel yang mati, diproyeksikan mencapai Rp853 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangungan Kewilayahan (Kemenko IPK) telah menginisiasi rencana Pengembangan Jalur Perkeretaapian Nasional.

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko IPK Hermin Esti Setyowati mengatakan, saat ini. pemerintah masih memetakan peran kementerian dan lembaga serta menyusun kajian awal.

“Baru rapat awal pengembangan jaringan KA. Untuk penentuan lokus, mekanisme pembiayaan masih belum ditentukan karena harus melalui proses perencanaan dan kajian mendalam,” ujarnya kepada Bisnis.

Langkah selanjutnya akan difokuskan pada rapat teknis untuk merumuskan prioritas dan desain implementasi.

Integrasi dan Tekanan Eksekusi

Di tengah skala proyek yang besar, integrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan.

Bahkan, langkah ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional untuk memperbaiki struktur transportasi nasional yang masih timpang.

Kereta api dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi dan emisi yang rendah. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1%.

Terlebih, pembangunan jalur rel dinilai lebih murah ketimbang konektivitas matra darat lainnya.

Misalnya pada 2026, pembangunan dan perbaikan jalan nasional membutuhkan anggaran hingga Rp46 triliun. Sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp5 triliun.

Untuk itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pengembangan jaringan kereta api harus dilakukan secara terintegrasi dengan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.

“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya transportasi logistik, tetapi juga mengurangi kepadatan jalan yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih.

Kebijakan tersebut, lanjut AHY, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Ia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang dan distribusi logistik.

Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi guna memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujarnya.

AHY menilai peran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan.

Selain itu, sektor perkeretaapian dinilai lebih ramah lingkungan karena kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil dibandingkan transportasi darat lainnya.

Ia menyebut sektor transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen.

AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta sekitar Rp6 triliun.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional masih terbatas sekitar 12.000 kilometer, dengan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, jaringan kereta di Sumatera belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih terbatas.

Ia menekankan pentingnya pengembangan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensi distribusi komoditas.

Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.

Pembiayaan pembangunan tersebut akan mengandalkan kombinasi APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penambahan jaringan rel kereta hingga sekitar 14.000 kilometer dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kebutuhan investasi jumbo untuk pembangunan jaringan kereta api nasional sepadan dengan nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa megaproyek ini tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Menurutnya, Pemerintah akan membuka peluang pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga skema pembiayaan kreatif lainnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menekankan integrasi pembangunan perkeretaapian dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga lebih optimal dalam mendukung mobilitas barang dan manusia.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi,” ujarnya.

Bisnis mencatat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengamini rencana reaktivasi masif rel kereta dimulai pada tahun ini. Rencana aktivasi sejatinya telah tercatat dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapiaan Nasional (Ripnas) 2030.

Pemerintah menargetkan adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. Meski demikian, dalam dokumen tersebut target panjang jalur kereta api hanya mencapai 10.524 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km.

Bisnis.com, SAMARINDA — Proyek perkeretaapian di Kalimantan Timur menjadi sorotan seiring arahan Presiden Republik Indonesia untuk memprioritaskan ekspansi jaringan kereta api di luar Pulau Jawa pada tahun 2026.

Namun, hingga kini realisasi pembangunan infrastruktur massal tersebut masih bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan pendanaan Pemerintah Pusat.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pengembangan layanan perkeretaapian di wilayah ini bertumpu pada dua proyek strategis nasional, yakni Perkeretaapian Trans-Kalimantan dan Perkeretaapian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang keduanya berada di bawah otoritas Pemerintah Pusat.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, Heru Santosa menyatakan koordinasi lintas sektoral telah digulirkan secara berkelanjutan melibatkan perwakilan Bank Indonesia di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, serta Kementerian Perhubungan selaku pembina teknis dalam menyusun dokumen perencanaan dan kajian teknis.

"Koridor dan trase yang direncanakan diarahkan untuk terintegrasi dengan kawasan-kawasan strategis, termasuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan wilayah penyangga IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Menurut Heru, stasiun kereta api yang dibangun secara otomatis akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun sektor industri lainnya.

Tak pelak, keberadaan jaringan perkeretaapian diproyeksikan mampu membuka keran investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Menyikapi arahan presiden, Heru menyebutkan Pemerintah Daerah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat readiness criteria.

Langkah-langkah tersebut mencakup penyiapan dokumen perencanaan, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga dukungan pembebasan lahan dan kepastian tata ruang.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar proyek ini masuk dalam prioritas nasional dan mendapatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema pembiayaan alternatif," jelasnya.

Perlu dicatat, proyek ini tergolong *greenfield*, artinya membangun jaringan perkeretaapian baru dari nol untuk mengakomodasi konektivitas Kalimantan secara menyeluruh.

Konsekuensinya, kebutuhan investasi sangat besar dan kompleks.

Skema Pembiayaan Masih Menggantung

Terkait pembiayaan, beberapa skema telah digodok, termasuk penjajakan kerja sama dengan pihak luar negeri.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai mitra pendanaan tertentu.

"Prinsip kami adalah memastikan skema pembiayaan yang feasible, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah," tegasnya.

Heru menyebutkan, Pemprov Kaltim mendukung pendekatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta membuka peluang investasi.

Kendati demikian, realisasinya tetap menunggu arahan dan kebijakan strategis dari pemerintah pusat mengingat besarnya nilai investasi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Heru mengungkapkan pihaknya berkomitmen memberdayakan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Talenta putra-putri daerah yang telah menempuh pendidikan perkeretaapian di Rusia dipandang sebagai aset strategis untuk mendukung operasional dan manajemen perkeretaapian di masa depan.

"Apabila struktur pengelolaan perkeretaapian daerah terbentuk, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas pengelola lainnya, SDM yang telah memiliki kompetensi teknis akan menjadi prioritas dalam pengisian posisi strategis dan teknis," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia Kalimantan Timur secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, China, Rusia, hingga Amerika Serikat (AS) melirik pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

Dari peluang kerja sama tersebut, Dudy menyebutkan, baru China dan Rusia yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pengembangan proyek kereta api, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin kita memang baru ketemu dengan Amerika, tapi mereka belum secara spesifik, tapi memang mereka tertarik pengembangan kereta api,” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).

Pengembangan trans Sumatra, trans Kalimantan, dan trans Sulawesi yang sebelumnya Presiden Prabowo sebut sebagai trans railway tersebut, memang tengah menjadi salah satu fokus pemerintah.

Pengembangan kereta angkutan barang ini menjadi penting untuk menunjang logistik wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Terlebih, angkutan barang menjelaskan 40% dari total pendapatan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Khusus untuk Kalimantan, Dudy menjelaskan feasibility study (FS) pengembangan kereta di sekitaran Ibu Kota Nusantara masih dalam proses. Baik oleh Otoritas IKN, KAI, maupun pihak swasta.

Nantinya hasil FS yang dilakukan oleh Otorita IKN akan dicocokkan dengan FS KAI maupun pihak swasta, sebelum menentukan model pengembangan rel yang paling tepat dan menguntungkan secara ekonomis.

Harapannya, jaringan rel di luar Jawa itu dapat menekan biaya transportasi dan logistik di wilayah tersebut.

“Kami kembangkan trans railway [trans Sumatra, Kalimantan, Sulawesi] khususnya yang logistik. Karena kan di Kalimantan banyak wilayah-wilayah yang membutuhkan transportasi logistik sehingga diharapkan dapat menekan biaya transportasi yang di sana,” tambahnya.

Pulau Kalimantan memang masih nihil jalur kereta api. Namun, pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Daftar PSN, tercantum pembangunan Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur.

Meskipun demikian, indeks berita terkait proyek tersebut terakhir pada 2022 dan belum ada kabar terbarunya.

Kala itu, rencananya jalur kereta dikembangkan sebagai interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, dan antarwilayah dalam IKN.

Misalnya, jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antarkota dan perkotaan. Jaringan jalur kereta api antarkota akan menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango - Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda.

Dalam pengembangannya, OIKN sempat melakukan uji coba Autonomous Rail Transit (ART) atau kereta tanpa rel pada Mei 2024, sebelum akhirnya kereta tersebut dikembalikan pada Mei 2025.

Presiden Prabowo telah menggemakan janjinya membangun jaringan kereta di luar Jawa. Pada saat yang sama, tercatat sejumlah jalur kereta api yang sudah dibangun, tetapi mati alias nonaktif.

Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait dengan rencana perluasan jalur kereta api tersebut agar dapat segera dilaksanakan.

“Rencanakan yang baik, Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway,” ujarnya dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta pada Selasa (4/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan skema pendanaan untuk pembangunan besar-besaran infrastruktur transportasi di Indonesia, seperti rel kereta, jalan raya hingga pelabuhan.

AHY pun membeberkan arah pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan konektivitas antardaerah. Sejumlah target strategis dicanangkan hingga 2030 dan 2045 untuk mendukung efisiensi logistik serta pemerataan pembangunan ekonomi.

Misalnya, pada sektor transportasi perkotaan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan transportasi massal di 20 kota pada 2030, meningkat signifikan dibandingkan 2023 yang baru terbangun di 6 kota. Ekspansi tersebut diharapkan mendukung mobilitas penduduk secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, di jalur rel, pengembangan jaringan kereta api juga dikebut untuk memperluas konektivitas wilayah. Total jaringan rel kereta direncanakan mencapai 12.100 kilometer pada 2030, naik dari 6.880 kilometer pada 2023.

Sementara itu, pembangunan jaringan jalan ditargetkan meningkat menjadi 86.206 kilometer pada 2040, dari posisi 50.064 kilometer pada 2023. Peningkatan panjang jalan diproyeksikan mampu mempercepat arus distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah Tanah Air.

“Pembangunan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas di Jawa dan Sumatra, tetapi juga akses ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” ujar AHY di acara Indonesia International Transport Summit (IITS) pada Rabu (26/11/2025).

Pada sektor maritim, penguatan kapasitas pelabuhan menjadi prioritas melalui penambahan jumlah lokasi pelabuhan dari 72 lokasi pada 2020 menjadi 142 lokasi pada 2030. Langkah ini menjadi kunci peningkatan daya saing logistik nasional.

Sejalan dengan seluruh program tersebut, pemerintah juga membidik penurunan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 14,29% pada 2022 menjadi 8% pada 2045.

AHY menyebut, untuk mendukung pendanaan berbagai proyek tersebut, pemerintah membentuk Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai lebih dari US$643,8 miliar atau sekitar Rp10.300 triliun. Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28%.

“Anggarannya tentu besar, dan kami ingin berkolaborasi dengan semua pihak. APBN saja tentu tidak cukup. Karena itu, melalui IPFO atau Infrastructure Project Facilitation Office, kami berupaya menghadirkan investasi dari berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 13 proyek kereta api masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Prabowo Subianto. Dari 13 proyek kereta api tersebut, ada yang sudah selesai dibangun dan beroperasi. Tetapi ada juga yang masih dalam tahapan persiapan hingga konstruksi.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proyek Strategis Nasional. Aturan tersebut diteken Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Dalam aturan tersebut, setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan
pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.

"Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana
penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," tulis Pasal 2A ayat 2 dikutip Kamis (16/10/2025).

Berikut Daftar 13 PSN Kereta Api Era Prabowo:

1. Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)
2. Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)
3. Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang
4. Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo
5. Double Track Jawa Selatan
6. High Speed Railway Jakarta - Bandung
7. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
8. Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati
9. Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur
10. Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)
11. Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai
12. Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)
13. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I