LAMPUNG - Kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung, Minggu (28/6/2026) disambut warga yang tengah berbelanja. Bahkan, Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Kecamatan Kota Gajah menjadi lokasi blusukan terakhir di Lampung . Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Bahkan, dia juga nampak mentraktir sejumlah anak-anak.

Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, Jokowi mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung. Tiba bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Jokowi disambut antusias warga Kabupaten Pesawaran. Ia pun langsung masuk ke Museum Ketransmigrasian.

JAKARTA - Massa yang menolak proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas. Akibatnya, 27 petugas dari TNI dan Polri mengalami luka ringan.

"Dalam hal ini, ada 27 petugas yang terluka, terdiri dari Polri ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI satu terluka di bagian pelipis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026)

Selain petugas, kata Budi, ada dua orang masyarakat sipil yang terluka. Saat ini, lanjut dia, petugas yang terluka mendapatkan perawatan medis.

"Dari masyarakat sipil ada dua orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini, yang terluka dalam penanganan pihak medis," ujar dia.

Sementara itu, sebanyak 69 orang diamankan oleh pihak kepolisian. "Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi."

Budi menjelaskan, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera telah menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area eks Hotel Sultan.

Namun kata Budi, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Justru, massa melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan. "Setelah dilakukan imbauan, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, dapat mencederai petugas," ujar dia.

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan."

JAKARTA - Pihak TNI-Polri sempat mendapatkan perlawanan saat proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 69 orang diamankan pihak kepolisian.

“Mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area bekas Hotel Sultan.

Namun, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Mereka justru melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan.

“Setelah diimbau, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, serta dapat mencederai petugas,” ujar Budi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung telah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang masih berada di dalam gedung untuk keluar. “Petugas silakan maju ke depan. Anggota TNI-Polri berdiri di depan. Brimob maju,” katanya.

Kemudian, pihak TNI-Polri yang menggunakan peralatan lengkap mulai mendekati batas gerbang menuju dalam Hotel Sultan. Simpatisan yang terpancing beberapa kali melemparkan botol ke arah petugas kepolisian.

JAKARTA - Eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026) berujung ricuh. Petugas kepolisian dan TNI dilempari batu, air mineral, hingga con oleh simpatisan dari dalam hotel.

Momen itu terjadi saat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan eksekusi. Setelahnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung meminta para simpatisan keluar dari kawasan.

Mereka yang ada di mobil komando meminta aparat dapat tenang dan tak melakukan tindakan intimidasi. Namun, Reynold meminta simpatisan meninggalkan lokasi. "Saya minta bapak ibu segera keluar," ujar Reynold melalui pengeras suara.

Sekadar informasi, pelaksanaan eksekusi lahan Hotel Sultan berlangsung hari ini, Kamis (18/6/2026). Hal tersebut bakal berdampak pada aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Pengelola GBK memutuskan menutup sejumlah akses masuk hingga beberapa fasilitas publik selama satu hari penuh. Penutupan menyusul rencana PN Jakarta Pusat mengeksekusi pengosongan Blok 15 kawasan GBK yang selama ini ditempati Hotel Sultan.

KERIS Kanjeng Kiai Nogo Siluman merupakan salah satu pusaka milik Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro saat memimpin Perang Jawa melawan penjajah Belanda pada 1825-1830. Keris sakti ini menjadi simbol kepemimpinan di Tanah Jawa.

Pangeran Diponegoro yang merupakan putra sulung Sri Sultan Hamengku Buwono III dari salah satu istri selir menjadi pemimpin rakyat melawan Belanda dengan keberanian yang luar biasa.

Pusaka sakti legendaris ini disita Belanda usai Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh panglima tentara Belanda Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus Baron De Kock. Saat itu Pangeran Dipenegoro diundang dalam pertemuan di kediaman Residen Kedu, Frans Gerhardus Valck, pada Minggu 28 Maret 1830 atau 196 tahun silam.

Siasat licik penjajah Belanda itu membuat Perang Jawa (Java Oorlog) yang sudah berkobar selama lima tahun pun padam. Padahal Pangeran Diponegoro pemimpin perlawanan rakyat Jawa itu datang untuk bersilaturahmi dengan musuhnya itu pada Lebaran hari kedua.

Namun, Pangeran Diponegoro bersama pengikutnya yang tak bersenjata malah dipaksa menyerah dan meletakan senjata. Dari kediaman Residen Kedu di Magelang, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Semarang menggunakan kereta kuda dan dikawal 500 pasukan kavaleri Belanda.

Dalam kurun Mei-Juni 1830, Pangeran Diponegoro bersama keluarga dan beberapa orang dekatnya, dipindahkan ke Batavia dan dibuang ke Manado, Sulawesi. Sebagai tanda kemenangan, De Kock mengirimkan salah satu keris pusaka Pangeran Diponegoro, Kiai Nogo Siluman kepada Raja Belanda Willem I.

Keris Kiai Nogo Siluman yang merupakan simbol kepemimpinan Pangeran Diponegoro di tanah Jawa, dibawa ke Belanda oleh utusan De Kock, Kolonel Jan-Baptist Cleerens. Sebagai bukti keaslian keris tersebut milik Pangeran Diponegoro, disertai keterangan dari Sentot Alibasyah Prawirodirdjo, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro.

Pengiriman keris Kiai Nogo Siluman tersebut terekam dalam korespondensi antara De Secretaris van Staat dengan Directeur General van het department voorWaterstaat, NationaleNijverheid en Colonies antara 11-15 Januari 1831. Keris itu kemudian disimpan di Kabinet Kerajaan untuk Barang Antik atau Koninkelijk Kabinet van Zelfzaamheden di Den Haag.

Direktur Koninkelijk Kabinet van Zelfzaamheden, SRP van de Kasteele, juga sempat meminta keterangan dari Raden Saleh (1807-1880) untuk mengidentifikasi keaslian keris tersebut pada Januari 1831.

Raden Saleh yang sedang memperdalam ilmu melukis di Eropa sejak 1829, memastikan keaslian keris tersebut dengan membuat penilaian singkat berdasarkan surat keterangan yang dibuat Sentot Alibasyah Prawirodirdjo.

Pada 1876, Keris Kiai Nogo Siluman dipamerkan di Philadelphia, Amerika Serikat. Tercatat dalam katalog pameran menyebutkan keris tersebut milik Pangeran Diponegoro. Pada 1883, ketika Koninkelijk Kabinet van Zelfzaamheden bubar, banyak koleksi yang dimiliki tersebar ke sejumlah museum.

Banyak juga informasi mengenai koleksi ikut hilang, termasuk keris Pangeran Diponegoro Kiai Nogo Siluman yang diserahkan kepada Museum Volkenkunde di Leiden. Sejak 1883, jejak keberadaan keris Kiai Nogo Siluman tak diketahui dan menyebabkan timbul berbagai spekulasi.

Setelah lebih dari seratus tahun dinyatakan hilang, pencarian kembali keris Kiai Nogo Siluman dimulai pada 1984 oleh Peter Pott, kurator Museum Volkenkunde dan kemudian menjadi direktur museum. Namun, penelitian Pott kemudian terhenti. Pencarian kembali dilakukan Profesor Susan Legene dari Vrije Universiteit Amsterdam, Johanna Leigjfeldt (2017), dan Tom Quist (2019).

Johanna dan Quist menemukan dan menghadirkan tiga dokumen untuk memastikan keris Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro. PadaJanuari 2020, tim verifikasi dari Wina, Austria, Habil Jani Kuhnt-Saptodewo memperkuat penemuan keris milik Pangeran Diponegoro itu.

Pada Februari 2020, Ketua Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada Sri Margana diminta Dirjen Kebudayaan Kemendikbud untuk menverifikasi hasil temuan Provenant Research di Museum Volkenkunde Leiden itu.

Dia pun memastikan bahwa keris milik Pangeran Diponegoro itu, adalah keris Kiai Nogo Siluman yang telah lama hilang.

Jadi, sebenarnya keris Kiai Nogo Siluman tidak hilang dan bentuk fisiknya ada di museum Volkenkunde. Hanya saja catatan bukti tentang keris tersebut yang hilang.

Kemudian, keris tersebut diserahkan Menteri Pendidikan Belanda Ingrid Katharina van Engelshoven kepada Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Selasa 3 Maret 2020.

Keris milik Pangeran Diponegoro lalu diserahkan ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta, Kamis 5 Maret 2020. Penyerahan keris Kiai Nogo Siluman itu dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja dan diterima langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia Siswanto. Hampir sekitar 190 tahun, akhirnya keris Kiai Nogo Siluman, simbol kepemimpinan Pangeran Diponegoro kembali lagi ke tanah Jawa.

Filosofi Keris Kanjeng Kiai Nogo Siluman

Pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman yang pernah melihat langsung Keris Kiai Nogo Siluman di Belanda padaJanuari 1831 memberikan penjelasan mengagumkan tentang keris keramat milik Pangeran Diponegoro. Apalagi keris Kiai Nogo Siluman sarat makna dan simbol tentang kepemimpinan.

Raden Saleh menjelaskan, Kiai berarti tuan. Semua benda milik raja memakai nama Kiai sebagai penghormatan. Sedangkan Nogo atau Naga, dalam mitologi Jawa adalah ular raksasa bermahkota di kepala. Sedangkan Siluman dimaknai dengan bakat atau kemampuan luar biasa, seperti mampu menghilang.

“Jadi, nama keris Kiai Nogo Siluman berarti Raja Ular Penyihir. Mungkin, ini untuk mengambarkan sebuah nama yang megah,” katanya yang mengaku hampir menangis dan berlutut, karena perasaannya bergetar hebat saat menggenggam pusaka Pangeran Diponegoro itu.

Keris Kiai Nogo Siluman memiliki luk 13 dengan gandhik berbentuk kepala Naga mengenakan mahkota, sumping, dan kalung. Pada bagian badan Naga sedikit tersamar yang kemudian menghilang pada luk pertama.

Secara simbolis itu bermakna, sebagai seorang pemimpin tidak boleh sewenang-wenang, karena apa yang dimiliki adalah sampiran ing urip atau titipan sementara.

Pada bagian mulut Naga terbuka lebar pada umumnya disumpal dengan butiran emas atau batu mulia. Makna filosofinya adalah manusia harus mampu mengendalikan ucapannya. Dalam falsafah Jawa disebutkan; aji ning diri soko kedaling lati, yang berarti kehormatan seseorang berasal dari ucapan atau kata-katanya.

Apabila dihubungkan dengan sifat-sifat kepemimpinan, pesan yang tersirat dalam dhapur keris Nogo Siluman, maka bisa dipahami ucapan seorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah atau sabda pandita ratu tan keno wola-wali. Sebab, kemuliaan seorang pemimpin dilihat dari kemampuan menyelaraskan perkataan dengan perbuatan.

Diolah dari berbagai sumber, sumekarart, lensanaga, wikipedia

JAKARTA - Dua pria terekam kamera ponsel saat ribut dalam perjalanan KRL Commuter Line relasi Jakarta Kota-Bogor. Insiden tersebut langsung viral media sosial.

KAI Commuter menyampaikan peristiwa itu terjadi pada Kamis (23/4/2026) pukul 19.05 WIB. Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan menuturkan kejadian berawal ketika salah seorang penumpang diduga dilecehkan oleh pengguna lainnya.

Korban merasa area sensitifnya tersentuh sehingga memicu perkelahian antara keduanya. “Karena menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan pengguna lainnya, petugas pengamanan KRL di kereta segera menangani dengan menurunkan keduanya untuk dibawa ke Pos Pengamanan Stasiun Pasar Minggu,” ujar Leza, Sabtu (25/4/2026).

Setelah terjadi cekcok dalam rangkaian kereta, petugas membawa keduanya keluar dari gerbong kereta untuk dimintakan keterangan dan dilakukan mediasi. Hasil mediasi menyebut bahwa kedua pengguna menyatakan terjadi kesalahpahaman dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Keduanya menyadari adanya kesalahpahaman posisi saat berada di KRL. Kedua pengguna tersebut juga menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan bagi pengguna Commuter Line lainnya.

Leza mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tidak membuat kegaduhan dalam perjalanan Commuter Line maupun area stasiun. “Selalu menghormati dan menjaga kenyamanan pengguna lainnya saat berada dalam perjalanan Commuter Line,” ucapnya.

JAKARTA - Tim Independen Pencari Fakta (TPF) Demo Rusuh Agustus-September 2025 bentukan enam lembaga HAM menyimpulkan indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas akibat peristiwa unjuk rasa pertengahan tahun lalu. Investigasi 6 LN HAM masih mendalami unsur sistematis dari demo rusuh.

Enam LN HAM ini yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komite Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman RI.

"Ada indikasi pelanggaran HAM secara masif dan meluas," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pihaknya memastikan kedua unsur pelanggaran HAM masif dan meluas terjadi dalam demo rusuh tahun lalu. Untuk masif, jumlah korban meninggal terbilang banyak, ada penjarahan terjadi di sejumlah wilayah. Sedangkan, unsur meluas, korban berjatuhan di sejumlah wilayah di 20 provinsi.

"Secara indikatif unsur sistematis buat kami masih memerlukan pendalaman, itu kesimpulan kami. Khusus unsur sistematisnya di mana apakah ada organisasi, apakah ada perencanaan, apakah ada komando, struktur, dan seterusnya, saya kira itu membutuhkan pendalaman lebih jauh yang belum kami bisa buktikan kebenarannya," ungkap Saurlin.

Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden disarankan mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa.

"Pertama mengevaluasi kinerja Polri dalam penanganan unjuk rasa. Yang kedua menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM. Yang ketiga menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk menghormati dan memenuhi HAM," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah.

Pihaknya juga merekomendasikan pemerintah mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, termasuk menjamin akses pemulihan, rehabilitasi, ganti kerugian, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikologis.

Komnas HAM juga memberi rekomendasi kepada Polri. "Pertama mengusut tuntas kasus kematian dan dugaan penyiksaan oleh kepolisian selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan sewenang-wenang, termasuk mobilisasi anak dalam aksi unjuk rasa dan kerusuhan," ujar Anis.

Kedua, dia meminta Polri menuntaskan proses pidana atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya. Ketiga, mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebih.

"Empat, mengarusutamakan HAM dengan memperkuat kapasitas aparat, menyediakan akomodasi hukum layak, dan mendorong revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Anis.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga meskipun terdapat kebijakan restrukturisasi kredit akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.

“Karena kita restru, tentu selama masa restru impact ke kualitas (kredit) itu bisa kita jaga dengan baik,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Hirwandi mencatat nilai kredit yang direstrukturisasi sekitar Rp530-550 miliar dan sebagian besar merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran selama satu tahun mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yang berlaku.

Mengenai proses pemulihan, Hirwandi menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat pemulihan yang berbeda-beda. Ia memperkirakan wilayah Aceh membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara relatif lebih cepat pulih.

“Kalau kita lihat di Aceh, rumah-rumahnya itu sudah dipenuhi oleh tanah. Beda dengan kasus di Aceh pada saat tsunami. Pada saat tsunami, itu yang masuk ke rumah, di jalan, itu adalah berupa pasir yang pembersihannya relatif lebih mudah,” jelasnya.

Ia juga mencatat rasio non-performing loan (NPL) BTN berada dalam tren membaik secara bulanan hingga posisi Maret 2026. Secara khusus, NPL pada KPR subsidi berada di bawah 1,4 persen per posisi Maret 2026, menunjukkan manajemen perkreditan yang semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi ditetapkan secara seragam dengan jangka waktu satu tahun sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.

Pada saat awal bencana, jelasnya, akses ke sejumlah wilayah terdampak masih sangat terbatas sehingga pihaknya belum benar-benar melakukan penilaian yang lebih rinci terkait kebutuhan masing-masing debitur.

“Menembus lokasinya itu sulit di beberapa titik. Jadi bagaimana kita mau kasih judgement? Akhirnya kita buat peraturan, ya sudah, sama dulu satu tahun,” kata dia.

Nixon menambahkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan mendekati akhir periode restrukturisasi untuk melihat perkembangan pemulihan di tiap wilayah. Menurut perkiraannya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan, sementara kondisi di Aceh masih relatif lebih berat di beberapa titik.

“Saya rasa nanti baru bisa kita lihat menjelang satu tahun, kita hitung ulang lagi mana yang bisa tidak diperpanjang karena sudah recovery, mana yang memang masih bisa lanjut (masih membutuhkan restrukturisasi), dan mana yang harus jatuh (tidak bisa dipulihkan). Jadi total problemnya adalah Rp530-550 miliar,” kata Nixon.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Berdasarkan data OJK per akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit yang diberikan mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola Pizza Hut, PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) mendirikan anak usaha baru bernama PT Tradisi Baru Bakeri (PT TBB) sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi, pendirian entitas baru tersebut terjadi pada 20 Februari 2026. PT TBB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 5 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Notaris Mira Dewi Miriam, SH, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0014795.AH.01.01.TAHUN 2026 tertanggal 20 Februari 2026.

Corporate Secretary PZZA Andromeda Hermawan Tristanto menyampaikan bahwa pembentukan entitas baru ini merupakan langkah strategis perseroan.

“Perseroan telah mendirikan anak perusahaan baru berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bernama PT Tradisi Baru Bakeri yang berkedudukan di Jakarta Selatan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026).

PT TBB akan menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, serta perdagangan eceran roti dan kue.

Dari sisi permodalan, PT TBB memiliki modal dasar sebesar Rp60 miliar yang terbagi atas 60.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Dari jumlah tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau sebanyak 15.000 lembar saham dengan nilai total Rp15 miliar.

Dalam struktur kepemilikan, PZZA menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 55,5% atau setara 8.325 lembar saham senilai Rp8,325 miliar. Sisanya dimiliki oleh sejumlah entitas dan individu, termasuk PT Jumi Sarikenco sebesar 20%, PT Sriboga Raturaya 10%, serta beberapa pemegang saham lainnya dengan porsi di bawah 3%.

Andromeda menegaskan bahwa pendirian anak usaha ini tidak menimbulkan dampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Dengan pembentukan anak perusahaan ini, Perseroan akan memiliki anak usaha baru yang laporan keuangannya akan terkonsolidasi. Kejadian ini tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” jelasnya.

Lebih lanjut, manajemen meyakini pembentukan PT TBB selaras dengan strategi diversifikasi dan upaya menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pembentukan ini dilakukan sesuai dengan strategi bisnis diversifikasi Perseroan serta untuk memastikan agar Perseroan fokus pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan,” tutup Andromeda.

Jakarta (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan tiga pilar utama arah kebijakan yang diimplementasikan pihaknya pada tahun ini untuk memperkuat dan memajukan sektor jasa keuangan nasional.

“Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan,” kata Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, salah satunya dilakukan dengan penegakan ketentuan permodalan, penguatan keuangan syariah, percepatan reformasi integritas pasar modal, hingga pemberantasan tindak penipuan (scam) dan aktivitas keuangan ilegal.

Sementara itu pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif diterapkan melalui kebijakan penguatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan sektor UMKM, terutama pasca terjadinya bencana di tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun lalu, pihaknya menyadari perlunya dukungan yang masif dan konsisten.

"Untuk itu, OJK sudah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana Sumatera selama tiga tahun ke depan," ujar Friderica.

Ia menyatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong sektor jasa keuangan agar terus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, penguatan asuransi dan sistem kesehatan nasional, serta pengembangan ekosistem bulion.

Sedangkan kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan meliputi penguatan peran para investor institusional serta tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Friderica menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kesehatan keuangan (financial health) masyarakat tersebut.

Presiden Prabowo juga disebut telah menyatakan akan memimpin langsung sebuah komite yang nantinya akan dibentuk untuk berfokus pada penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Selain itu, OJK juga mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan emisi nol bersih (net zero emission) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

“Melalui implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, kami siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kami juga meyakini outlook tahun ini diperkirakan tetap menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif,” ucap Friderica.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Brand lokal Lemonilo lewat produk Lemonilo Chimi Keripik Ubi rasa Karamel Mentega dinobatkan sebagai pemenang NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards 2025 dalam acara NIQ Indonesia Innovation Summit: Breakthrough and AI in Consumer Innovation di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas inovasi produk Lemonilo yang berhasil menjadi camilan pilihan favorit konsumen di Indonesia.

“Kami berterima kasih atas respons positif masyarakat Indonesia terhadap Lemonilo Chimi Keripik Ubi rasa Karamel Mentega yang kami luncurkan sejak 2023. Momen ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin terbuka untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih baik, dimulai dari pilihan camilan yang enak dan juga lebih sehat,” kata Head of Brand Lemonilo Adrian Mikha Hasudungan dalam siaran pers, Kamis (27/11/2025). 7 Ide Camilan Sehat usai Berolahraga, Bikin Tubuh Lebih Fresh



Lemonilo Chimi Keripik Ubi dibuat dari bahan dasar ubi mentega dan ubi ungu, serta diolah tanpa 3P (pengawet, penguat rasa, pewarna buatan) dan bebas gluten. Saat ini, Chimi hadir dalam empat varian rasa: Jagung Bakar, Jagung Balado, Karamel Mentega, dan Cheese Burger.

Keunikan cita rasa manis pada varian Karamel Mentega memberikan daya tarik di tengah dominasi camilan keripik bercita rasa asin. “Hal ini membuat Lemonilo Chimi Keripik Ubi rasa Karamel Mentega menjadi salah satu varian yang digemari anak-anak hingga dewasa,” tambah Head of Consumer Insight & Marketing Intelligence Lemonilo Lana Mutisari.

Setiap tahun, perusahaan consumer intelligence, NielsenIQ menganugerahkan NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards untuk menilai peluncuran produk baru pada kategori food & beverage, personal care, dan home care berdasarkan kinerja terbaik yang diukur melalui retail measurement sales data criteria.

Tahun ini , NielsenIQ mengevaluasi produk yang diluncurkan sepanjang periode 2023-2024 sebagai panel untuk pengujian produk perusahaan di industri fast-moving consumer goods (FMCG) yang berhasil menghadirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan kemudahan pajak bagi masyarakat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, bagi masyarakat dengan kategori tertentu, maka tidak perlu membayar pajak.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025)

Ada beberapa golongan yang pemerintah beri kelonggaran tidak membayar pajaknya secara rutin ke negara dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk insentif maupun keringanan lainnya.

Terbaru ialah pekerja tertentu di sektor pariwisata yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang seharusnya mereka bayar diberi keringanan dengan cara ditanggung pemerintah pada tahun ini. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025.

Golongan pekerja tertentu di sektor pariwisata ini ialah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap tertentu yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari 10 juta per bulan, dan memiliki NPWP ataupun NIK. Ketentuan ini serupa dengan para pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit yang lebih dulu mendapat insentif PPh 21 DTP.

Bagi para pekerja tertentu di bidang pariwisata itu memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025. Sedangkan pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakain jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit berlaku untuk masa pajak Januari 2025-Desember 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025.

Selain golongan itu, ada beberapa golongan lain baik orang pribadi dan badan usaha yang bebas tidak membayar pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021, berikut ini rinciannya:

1. UMKM dengan pendapatan Rp 500 juta per tahun

UMKM yang memiliki pendapatan Rp 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak. Artinya, pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto.

Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Kendati demikian, DJP tetap mengimbau untuk melaporkan SPT atas pajaknya. Adapun, aturan ini memiliki jangka waktu selama 7 tahun sejak NPWP dibuat.

2. Penghasilan di bawah PTKP

Dengan PP no.55 Tahun 2022 ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan sah tidak dikenakan pajak. Aturan ini menetapkan bahwa PTKP yang berlaku saat ini masih tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Pekerja dengan gaji Rp 4,6 juta ke atas akan dikenakan pajak setiap tahunnya dengan tarifnya yang paling rendah, yakni 5%. Artinya, pekerja dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per bulan mulai dikenakan pajak.

Lebih lanjut, masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan boleh tak lapor SPT. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi golongan tersebut. Syarat untuk bisa bebas dari lapor SPT Tahunan adalah mengajukan permohonan Non-Efektif (NE). Dengan masuk kategori NE, maka wajib pajak tak perlu lapor SPT setiap tahunnya.

Dari aturan tersebut dapat diketahui, bahwa wajib pajak yang masuk kategori NE, maka ia tak wajib lapor SPT Tahunan dan juga tak akan diberikan surat teguran meski tidak menyampaikan SPT nya.

Berikut ini perhitungan tarif pajak bagi individu:

- Penghasilan Rp 60 juta dikenakan tarif 5%

- Penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif 15%

- Penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif 25%

- Penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenakan tarif 30%

- Penghasilan Rp 5 miliar ke atas dikenakan tarif 35%.

3. Pengusaha dengan Status Rugi

Perusahaan atau WP Badan yang merugi dikenakan pajak minimum apabila memiliki pajak penghasilan tidak lebih 1% dari penghasilan bruto. Aturan ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun perusahaan yang dimaksud adalah wajib pajak (WP) badan yang pada suatu tahun pajak mengantongi pajak penghasilan terulang tidak lebih dari 1% dari penghasilan bruto.

Adapun, Wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari PPh minimum. Kemudian, dalam hal terhadap wajib pajak badan dilakukan pemeriksaan, PPh minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penghitungan PPh minimum, wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dan PPh minimum yang diperhitungkan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan Badan, mengatur mengenai kompensasi kerugian. UU ini menyebutkan: "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun".

Artinya, wajib pajak bisa menggunakan kerugian keuangannya untuk mengurangi keuntungan tahun berikutnya, sehingga pajak terutang pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih kecil atau bahkan pajak tersebut tidak terutang sama sekali. Dengan demikian, kerugian keuangan perusahaan dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai pada tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai dengan lima tahun berikutnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]