REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Hingga akhir bulan Maret 2026, pemerintah belum menentukan penerapan tarif bea keluar terhadap komoditas batu bara. Proses pembahasan masih berlangsung. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum sepakat mengenai waktu pengenaannya.

Isu tentang pengenaan bea keluar batu bara pertama kali dilontarkan oleh Menkeu Purbaya yang merespons tingginya angka pengembalian atau restitusi pajak. Lonjakan restitusi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menetapkan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP).

Purbaya menargetkan setoran bea keluar batu bara bisa menambal lubang penerimaan akibat restitusi pajak.

Sekadar catatan, Purbaya menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026, demi mengerek penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [2026 penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu, kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya belum lama ini.

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Lebih lanjut, Purbaya menyadari bahwa kebijakan ini akan memantik penolakan keras dari perusahaan batu bara. Kendati demikian, pemerintah melihat adanya momentum untuk mengamankan penerimaan negara dari windfall profit komoditas saat harga batu bara yang belakangan naik bahkan melewati US$135 per ton.

"Di level teknis mesti diskusikan, apakah industri bisa menerima, bukan maunya dia ya [tapi] profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung, bukan maunya pimpinan perusahaan batu bara. Kalau mereka pasti enggak mau, maunya," ungkap Purbaya.

Sebagai implikasi dari kebijakan bea keluar ini, Purbaya mengisyaratkan akan ada penyesuaian pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang. Pengeksekusian detailnya akan bergantung pada asesmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apalagi, belakangan harga minyak dunia yang juga melonjak akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri, yang pada akhir berpotensi melebarkan defisit APBN. Oleh sebab itu, untuk menambal pelebaran defisit, otoritas fiskal coba ingin menambah sumber penerimaan baru dari bea keluar batu bara yang harganya belakangan juga naik.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menepis kekhawatiran terkait potensi pelebaran defisit di atas ambang batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dia menggarisbawahi bahwa defisit dua bulan pertama 2026 adalah kondisi yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi penarikan belanja negara ke depan (front-loading) agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.

"Kalau [bea keluar] itu boleh, nanti kan pendapatan naik, hitungan defisitnya beda lagi. Jadi orang-orang di luar yang bilang 'gimana Purbaya bilang ekonomi bagus, padahal anggaran defisit', kan memang didesain defisit anggaran, kenapa bingung?" katanya.

ESDM Masih Hati-hati

Bahlil sebelumnya mengemukakan bahwa pembahasan belum tuntas. Dia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Potensi Rp19,3 Triliun

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak dunia yang kerek anggaran subsidi energi dalam negeri.

Fajry mengkalkulasi, potensi penerimaan dari kebijakan windfall tax ini sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Lebih lanjut, Fajry membedah alasan di balik pemilihan instrumen bea keluar ketimbang menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang biasanya dipakai untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti kenaikan harga batu bara belakangan ini.

Dia meyakini langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," tegas Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berbeda pandangan mengenai waktu penerapan pengenaan bea keluar bagi komoditas batu bara.

Purbaya dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa bea keluar batu bara bakal berlaku April 2026. Sedangkan Bahlil justru mengatakan sebaliknya, tidak diterapkan dalam waktu dekat.

Bahlil sebelumnya mengemukakan bahwa pembahasan belum tuntas. Dia menekankan pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang dan menerapkan kebijakan tersebut.

"Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa untuk lebih berhati-hati. Kami setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga kami harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor. Sampai dengan sekarang, sampai dengan tanggal 1, belum ada pengenaannya itu," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan di level teknis termasuk terkait dengan rentang asumsi penerimaan dari tarif ekspor batu bara masih berlangsung di antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Bagi Bahlil, kementeriannya masih ingin memastikan agar pemerintah tidak salah membuat kebijakan. Sebab, mayoritas batu bara yang diekspor Indonesia atau sebesar 60% sampai 70% itu berkalori rendah sehingga tidak berharga tinggi.

Sementara itu, lanjutnya, porsi ekspor batu bara dari Indonesia yang berkalori tinggi hanya sekitar 10%.

"Jadi jangan sampai kami salah membuat kebijakan. Tetapi, saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Purbaya Sebut 1 April Berlaku

Di sisi lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras memungut bea keluar atas ekspor komoditas batu bara. Langkah tersebut dinilai tak terlepas dari banyaknya temuan penghindaran pajak oleh perusahaan tambang batu bara.

Purbaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%.

Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Efek Penghindaran Pajak?

Adapun Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengakui bahwa bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak pendapatan negara. Terlebih, kini harga batu bara memang sedang merangkak naik.

Hanya saja, otoritas biasanya menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti yang dialami perusahaan pertambangan batu bara belakangan.

Menariknya, jelas Fajry, kini Kementerian Keuangan malah ingin menangkap potensi penerimaan dari windfall profit perusahaan batu bara itu lewat skema bea keluar.

Dia menduga langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia mengkalkulasi bahwa potensi penerimaan dari kebijakan tersebut sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry.

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras memungut bea keluar atas ekspor komoditas batu bara. Langkah tersebut dinilai tak terlepas dari banyaknya temuan penghindaran pajak oleh perusahaan tambang batu bara.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengakui bahwa bea keluar batu bara memang bisa mendongkrak pendapatan negara. Terlebih, kini harga batu bara memang sedang merangkak naik.

Hanya saja, otoritas biasanya menggunakan skema pajak langsung seperti dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk menangkap windfall profit alias keuntungan tak terduga seperti yang dialami perusahaan pertambangan batu bara belakangan.

Menariknya, jelas Fajry, kini Kementerian Keuangan malah ingin menangkap potensi penerimaan dari windfall profit perusahaan batu bara itu lewat skema bea keluar.

Dia menduga langkah tersebut diambil untuk merespons temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait anomali laporan keuangan perusahaan tambang. Belakangan, otoritas pajak memang mensinyalir banyak perusahaan batu bara yang melaporkan kerugian, tetapi operasionalnya tetap berjalan normal.

"Ini indikasi dari adanya penghindaran pajak. Sedangkan pungutan tidak langsung, seperti bea keluar, dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tak peduli perusahaan untung atau rugi, selama dia melakukan ekspor, maka harus menyetorkan bea keluar. Dia bisa menjadi tools anti-avoidance," jelas Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia mengkalkulasi bahwa potensi penerimaan dari kebijakan tersebut sangat bergantung pada beberapa variabel, yaitu harga batu bara global, kuantitas ekspor, asumsi nilai tukar, serta waktu implementasi.

Jika beleid ini resmi diimplementasikan pada April 2026 dengan asumsi nilai tukar rupiah berada di level Rp16.900 per dolar AS dan terjadi lonjakan harga batu bara sebesar 23,81% secara tahunan maka potensi kas yang bisa diraup negara terbilang cukup besar.

"Pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp19,3 triliun jika dikenakan tarif bea keluar sebesar 5%," ungkap Fajry.

Dia mengakui bahwa Rp19,3 triliun tidak terlalu besar apabila dengan total target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Hanya saja, tambahan dana itu akan sangat krusial untuk mengamankan target penerimaan bea keluar tahun ini mencapai Rp42,56 triliun atau melonjak tajam 75,7% dibandingkan dengan realisasi 2025.

"Tambahan penerimaan dari bea keluar batu bara itu akan membantu pemerintah mencapai target penerimaan bea keluar tersebut," urainya.

Target Penerapan Bea Keluar Batu Bara 1 April 2026

Di sisi lain, Purbaya menargetkan pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara akan mulai berlaku pada 1 April 2026, demi mengerek penerimaan negara di tengah ancaman pelebaran defisit akibat kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau terkait formulasi usulan tarif bea keluar batu bara. Keputusan final pun dijadwalkan akan digodok dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April [penerapannya]. Kalau besok jadi. [Namun] belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski demikian, bendahara negara itu masih enggan membocorkan rentang tarif pasti dari bea keluar tersebut, termasuk kebenaran isu yang menyebutkan tarif akan berkisar di level 5%—10%. Dia hanya menegaskan bahwa domain keputusan tarif berada di tangan presiden, sementara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lain bertugas merumuskan detail regulasinya.

Temuan Penghindaran Pajak Batu Bara

Sebelumnya, otoritas fiskal memang sudah blak-blakan terkait besarnya risiko penghindaran pajak di sektor pertambangan batu bara.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa mengungkapkan, berdasarkan catatan DJP, rekomendasi treatment terhadap WP minerba selama 2020—2024 didominasi oleh tindakan pemeriksaan atau sebesar 76% dari total WP yang ada. Sisanya, 13% dari total WP direkomendasikan untuk pengawasan, 9% edukasi dan pelayanan, serta 2% dilakukan penegakan hukum.

"Jadi kalau kami lihat piramidanya, risiko kepatuhan di sektor ini memang cukup tinggi. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan, itu nilainya bisa hampir mendekati 90%," ungkapnya dalam diskusi publik yang disiarkan YouTube Pusdiklat Pajak, pertengahan Desember 2025.

Ihsan memaparkan, beberapa risiko ketidakpatuhan yang dimaksud berkaitan dengan pelaporan tidak benar atau incorrect reporting. Dia menduga ada ketidaksesuaian antara pelaporan WP minerba kepada Ditjen Pajak, maupun terhadap instansi lain seperti Kementerian ESDM, maupun dengan unit lainnya di bawah Kemenkeu.

"Atau yang disampaikan ke teman kami di Bea Cukai misalnya transaksi berkaitan dengan ekspor PEB, termasuk yang disampaikan ke DJA [Ditjen Anggaran] untuk PNBP," ungkapnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) yang saat ini sudah beroperasi juga belum bisa merekam keseluruhan potensi minerba yang ada.

Pada forum yang sama, Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP Kemenkeu Kukuh Sumardono Basuki menceritakan bahwa pada awal penerapan Simbara, banyak pembayaran PNBP yang ditolak karena menggunakan pelaporan yang sudah dilakukan di masa sebelumnya.

"Simabra tidak bisa identifikasi minerba yang diperdagangkan legal atau tidak, yang bisa dilakukan Simbara sekarang memastikan semua transaksi sudah dibayar PNBP-nya. Ada cukup banyak indikasi minerba ilegal belum bisa kami potret," ujarnya dalam acara bertajuk Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba itu.

Kukuh turut memaparkan bahwa ini turut dipengaruhi oleh belum adanya peta jalan (roadmap) sektor minerba yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.

"Tidak ada roadmap industri minerba yang bagus yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian membuat kebijakan sesuai pikirannya sendiri-sendiri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi aman meski harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), merespons pertanyaan mengenai harga minyak mentah Brent yang sempat menyentuh kisaran US$116 per barel.

Menurut Purbaya, pemerintah telah memperhitungkan berbagai skenario harga energi dalam perencanaan anggaran tahunan.

“Kan subsidi kita diatur, dihitung selama setahun penuh. Even dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Dan kita akan melakukan langkah-langkah, entah penghematan, entah ini, peningkatan pendapatan, supaya APBN kita aman. Dan sampai sekarang hitungannya sih masih aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jika harga minyak rata-rata mencapai US$100 per barel tanpa adanya intervensi kebijakan, maka defisit anggaran berpotensi melebar.

“Kalau harga minyak naik ke 100 rata-rata, kita enggak ngapa-ngapain, diem aja, belanja tetap, pendapatan enggak dinaikin, ya bisa lebih dari 3%, 3,6%,” katanya.

Kendati demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar defisit tetap terkendali, termasuk optimalisasi pendapatan dari windfall profit.

“Tapi kan ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan itu enggak tembus. Dan kita juga ada windfall profit kan. Kita akan maksimalkan windfall profit juga. Jadi, seharusnya enggak ada masalah,” lanjutnya.

Menanggapi perbandingan dengan kondisi sebelumnya ketika harga komoditas seperti batu bara lebih tinggi, Purbaya menilai beban fiskal saat ini juga tidak sebesar periode tersebut.

“Bebannya juga enggak naik setinggi sebelumnya. Kamu mau hitung dua kiri-kanan dong. Wah, parah, bebannya naik segini, dibanding dulu kan sama, enggak setinggi dulu naiknya kan? Harganya cuma segitu kan? Batu bara juga naiknya segini. Kira-kira gitu. Jadi Anda kalau ngitung jangan berat sebelah. Jahat lu ya,” ujarnya sambil berseloroh kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah akan terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global.

“Nanti pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang memastikan itu masih terjaga,” katanya.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun tekanan harga minyak global meningkat.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah gejolak harga energi global.

“Tidak. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa peran APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya, tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menyatakan bahwa opsi pelebaran defisit melalui instrumen Perppu tersebut merupakan skenario terburuk apabila krisis geopolitik global berlarut-larut. Untuk saat ini, sambungnya, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran.

"Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Lebih lanjut, mantan menteri perindustrian itu menjelaskan bahwa rentetan skenario pelebaran defisit yang dipaparkannya akhir pekan lalu disusun berdasarkan asumsi durasi konflik bersenjata global yang relatif panjang, yaitu mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran (Desember).

Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran saat ini baru memasuki minggu kedua, pemerintah belum putuskan untuk melakukan pelebaran defisit. Selama durasi perang belum menyentuh level kritis lima bulan, dia menyatakan kerangka APBN akan tetap dipertahankan pada batas maksimal defisit 3% lewat intervensi pemotongan belanja.

Terkait dengan besaran anggaran yang akan dipangkas, Airlangga menyebut angkanya masih sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia.

Di satu sisi, lonjakan harga minyak memang membebani postur APBN. Di sisi lain, Indonesia juga mendulang penerimaan negara atau windfall profit dari kenaikan harga komoditas andalan lain seperti batu bara, nikel, hingga kelapa sawit (CPO).

"Jadi karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid-19, kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa. Size-nya juga bergerak. Kita kan belajar bahwa dalam situasi dinamis, kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi statis, karena pada saat kita mengambil sesuatu menjadi statis, kita menjadi salah," tutupnya.

Skenario Penerbitan Perppu Defisit APBN

Pernyataan itu mengklarifikasi dinamika yang berkembang pasca-Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga membeberkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% di tengah gempuran harga minyak global dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi 20% pasokan minyak global berisiko meningkatkan beban fiskal pemerintah.

Purbaya menyebut bahwa blokade Selat Hormuz akan mengerek harga minyak hingga pada akhirnya akan mengakibatkan pembengkakan alokasi anggaran subsidi energi dan pembayaran bunga utang.

Kendati demikian, Purbaya juga menyatakan APBN juga berpeluang mendapatkan tambahan penerimaan (windfall profit) dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO).

"Pemerintah juga terus memantau perkembangan geopolitik ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Purbaya, dikutip Kamis (12/3/2026).

Selain tekanan terhadap pengelolaan fiskal, bendahara negara juga mengungkapkan dua jalur transmisi utama yang dampaknya harus diwaspadai oleh Indonesia.

Pertama, dari jalur perdagangan. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi mengerek beban impor minyak dan gas (migas) nasional, yang pada dasarnya berisiko menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, dari jalur pasar keuangan. Purbaya menjelaskan sentimen risk-off global sangat rentan memicu arus modal keluar asing sehingga berpotensi memberikan tekanan beruntun pada pasar saham, pasar obligasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya dana (cost of fund).

Penjelasan Soal Bunga Utang

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah mengelola utang, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance), dengan sangat hati-hati untuk memastikan risiko tetap terjaga, termasuk dari sisi pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR).

"Dengan utang yang terkelola dengan baik dan semakin efisien, risikonya terkendali. Tentunya nanti ditopang oleh revenue [pendapatan] yang meningkat dengan berbagai reformasi," jelas Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).

Dia mencontohkan, penerimaan pajak yang mampu tumbuh hingga 30,4% pada Februari 2026 akan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang maupun DSR.

Suminto menambahkan bahwa rasio pembayaran bunga utang DSR menggunakan pendapatan negara sebagai faktor pembagi (denominator) sehingga peningkatan penerimaan otomatis akan menyusutkan angka rasio beban utang.

"Tentu dengan utang yang semakin efisien, didukung oleh kinerja penerimaan yang semakin baik, rasio-rasio itu nanti juga akan mengalami perbaikan. Pada saat ini pun, rasio-rasio tersebut berada pada level yang masih terkelola dengan baik," tegasnya.

Perubahan Struktur Pendapatan

Senada, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan memang menjadi indikator standar yang lazim digunakan untuk menganalisis entitas bisnis, dunia usaha, maupun pemerintahan.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang perlu dipahami oleh lembaga pemeringkat, yaitu sejak 2025 dividen BUMN tidak lagi disetorkan ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan dikelola langsung oleh Danantara.

"Kita mesti menggaungkan terus, menjelaskan kepada seluruh sektor keuangan dan perekonomian, bahwa saat ini ada sejumlah pendapatan negara yang tidak masuk ke APBN, tidak jadi PNBP, tapi dikelola secara terpisah," papar Suahasil.

Dia mengingatkan bahwa keluarnya pos dividen BUMN dari APBN secara otomatis membuat angka pendapatan negara terlihat lebih kecil, yang pada gilirannya membuat rasio beban bunga utang seolah-olah melonjak. Oleh karena itu, sambungnya, edukasi dan komunikasi kepada lembaga pemeringkat menjadi krusial.

"Tentu kalau nanti rating companies menanyakan, ya kita mesti menjelaskan setting-nya Indonesia seperti ini, sehingga ketika dikaitkan dengan pembayaran bunga utang, nanti dapat dilihat perhitungan rasionya seharusnya seperti apa," tutup Suahasil.

Beban Bunga Utang RI

Adapun, Kemenkeu masih belum mengungkapkan angka rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara.

Kendati demikian, dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia mengungkapkan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5% per Oktober 2025. Artinya, seperlima dari total pendapatan negara habis hanya untuk melunasi kewajiban bunga.

Masalahnya lagi, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat. Dalam laporan IEP edisi Desember 2024, Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 'hanya' 14% selama 2015—2022.

Jika sekarang rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan sebesar 20,5% maka ada peningkatan 6,5 poin persentase dibandingkan posisi rata-rata pada 2015—2022.

Tak sampai situ, jika dibandingkan dengan negara sebanding maka posisi Indonesia tampak lebih mengkhawatirkan.

Bank Dunia mencatat rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan di negara-negara berpendapatan menengah-atas cuma sebesar 8,5% selama 2015—2022; bahkan angkanya lebih kecil di negara-negara berpendapatan tinggi yaitu 4% pada periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar terhadap empat produk dari komoditas emas diperkirakan bakal memberikan nilai tambah perekonomian pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memandang bahwa rencana pemerintah mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas dore, granules, cast bars dan minted bars merupakan upaya pemerintah untuk mendorong upaya penghiliran SDA.

Hal ini bisa dilihat dari skema tarif bea keluar yang dikenakan yakni semakin besar terhadap produk emas yang bersifat mentah, yakni dore. Sementara itu, produk emas yang lebih mendekati produk jadi atau setengah jadi rencananya dikenai bea keluar lebih kecil.

David menilai kebijakan berbasis insentif ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada PDB Indonesia.

"Ini terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB," ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Adapun David tidak melihat adanya dampak pengenaan bea keluar ini terhadap harga emas. Sebab, dia melihat komoditas tersebut bergerak mengikuti pasar global.

"Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional," jelas David.

Adapun pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut bea keluar untuk komoditas emas ini sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) tentang APBN 2026.

Febrio mengatakan perumusan kebijakan ini sudah dalam tahap finalisasi, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan negara dari kepabeanan. Nantinya akan diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan share terbesar keempat untuk cadangan tambang emas dunia, yakni 3.491 ton per 2023.

Di sisi lain, harga emas cukup tinggi di mana pada kuartal IV/2025 pernah mencapai lebih dari US$4.000 per troy ons.

"Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kami undangkan untuk kemudian kami pastikan di 2026 memberikan sumbangan bagi pendapatan negara," tuturnya.

Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit.

Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenakan tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi.

Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%.

Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%.

Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidak termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%.

Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. "Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya," jelas Febrio.

Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif.

"Yang granules juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars," papar Febrio.