Bisnis.com, JAKARTA - Gencatan senjata dua minggu antara Iran dengan AS yang disepakati pada tanggal 8 April 2026 akan berakhir pada 22 April mendatang. Sementara itu, serangan Israel ke Lebanonbaru saja dihentikan pada tanggal 17 April setelah didesak oleh AS. Iran merespon penghentian serangan itu dengan membuka kembali pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.

Apa yang akan terjadi kemudian? Apakah akan ada pembicaraan tahap kedua melalui mediasi Pakistan dalam waktu dekat? Lalu apakah gencatan senjata akan diikuti oleh Perundingan Perdamaian yang lebih permanen, atau justru akan menghadapi kendala besar dan berhenti, malah berbalik kembali menuju eskalasi peperangan?

Langkah Trump Selanjutnya

Dalam opini yang dipublikasi tanggal 11 April 2026, saya menyampaikan bahwa Israel walaupun dengan sangat terpaksa akan menuruti desakan AS untuk menghentikan serangan ke Hezbollah di Lebanon. Namun hal itu dilakukan hanya beberapa hari saja sebelum masa 2 minggu gencatan senjata berakhir, sehingga waktu yang tersisa tidak memadai untuk memulai kembali pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan itu. Dalamopini itu, saya juga menyampaikan bahwa gencatan senjata akan diperpanjang, setidaknya satu minggu untuk memberikan ruang lebih besar bagi pembahasan yang lebih substantif dan luas. Berbagai perkembangan terakhir semakin menguatkan kemungkinan perpanjangan gencatan senjata yang kemungkinan besar akan diumumkan Presiden Trump dalam beberapa hari ini, dengan menyatakan bahwa pembahasan sudah bergerak maju, sehingga kesempatan untuk mengakhiri perang ini dan AS mencapai tujuannya semakin pasti.

Presiden Trump hampir pasti akan membingkai perpanjangan gencatan senjata sebagai keberhasilan strateginya. Ia akan menyatakan bahwa tekanan militer AS telah memaksa Iran membuka kembali Selat Hormuz, menghentikan sebagian aktivitas militernya, dan bersedia memasuki pembahasan yang lebih luas. Namun alasan yang lebih mendasar adalah bahwa Trump menyadari perang dengan Iran tidak dapat dimenangkan hanya melalui serangan udara.

Untuk benar-benar memaksa perubahan strategis Iran, AS harus mempertimbangkan pengerahan pasukan darat, marinir, dan infanteri. Inilah pilihan yang paling dihindari Trump. Risiko korban pasukan AS, ancaman serangan balasan Iran terhadap sekutu-sekutu GCC, lonjakan harga minyak, serta dampak politik menjelang pemilu legislatif November membuat opsi perang total terlalu mahal. Karena itu, jalan keluar yang paling rasional bagi Trump adalah memperpanjang gencatan senjata dan mengubah tekanan militer menjadi proses perundingan.

Apakah Gencatan Senjata akan Efektif?

Gencatan senjata ini dapat efektif bukan karena AS dan Iran telah saling percaya, melainkan karena keduanya memiliki kepentingan yang sama untuk tidak kembali ke perang total dalam waktu dekat. Iran membutuhkan ruang pemulihan setelah tujuh minggu serangan intensif AS dan Israel. AS membutuhkan jalan keluar politik yang dapat diklaim sebagai kemenangan tanpa harus memperluas perang. Selama Israel dapat dikendalikan sementara oleh Washington, dan selama Iran melihat peluang memperoleh konsesi strategis, gencatan senjata kemungkinan akan bertahan.

Namun efektivitas gencatan senjata sangat bergantung pada keberhasilan Pakistan membangun titik temu awal. Shuttle diplomacy Pakistan ke Arab Saudi, Qatar, Turkiye, dan Teheran menjadi penting karena tahap berikutnya bukan lagi sekadar penghentian tembakan, tetapi penyusunan kerangka umum perundingan. Kerangka itu harus mencakup enam isu utama: pengayaan uranium Iran; pengelolaan pelayaran melalui Selat Hormuz; hubungan Iran dengan proksi-proksinya di Timur Tengah berhadapan dengan keberadaan pangkalan militer AS; program rudal dan drone Iran berhadapan dengan jaminan tidak adanya serangan Israel dan AS di masa depan; pencabutan sanksi; serta pengembalian aset-aset Iran yang dibekukan.

Berangkat dari kondisi ini, terdapat tiga skenario utama.

Pertama, skenario terbaik: gencatan senjata diperpanjang dan diikuti dengan kesepakatan kerangka umum. Kerangka ini tidak akan rinci, tetapi cukup kuat untuk membawa kedua pihak masuk ke perundingan teknis.

Kedua, skenario abu-abu: gencatan senjata diperpanjang, tetapi dengan ambiguitas yang disengaja. AS dan Iran belum siap perang total, tetapi juga belum siap memberi konsesi besar. Dalam skenario ini, kawasan memasuki periode “tidak perang, tetapi belum damai”

Ketiga, skenario eskalasi: pembahasan gagal karena posisi kedua pihak terlalu jauh. Eskalasi mungkin tidak langsung dimulai oleh AS, tetapi melalui pembiaran terhadap Israel untuk kembali menyerang Lebanon atau sasaran lain yang kemudian memicu balasan Iran.

Karena itu, pertanyaan utama dalam beberapa hari ke depan bukan lagi apakah gencatan senjata akan diperpanjang, melainkan apakah perpanjangan itu hanya menjadi jeda taktis atau pintu menuju perundingan perdamaian yang lebih permanen. Dan pertanyaan yang sesungguhnya lebih strategik lagi adalah apakah Washington dan Teheran punya keberanian politik untuk mengakui bahwa keduanya tidak bisa menang — dan bahwa pengakuan itulah satu-satunya fondasi perdamaian yang nyata.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance memastikan pihaknya memberikan perlindungan asuransi terhadap dua kapal tanker PT Pertamina (Persero) yang masih berada di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menegaskan sebagai bagian dari grup Pertamina, perusahaannya turut serta memproteksi ketahanan energi.

“Ya tentunya kami juga mem-provideasuransi terhadap kapal tersebut dan kami selalu berkoordinasi dengan pertamina kondisi situasinya seperti apa,” ucapnya dalam MediaMeet UpTugu Insurance, dikutip Senin (13/4/2026).

Dirinya berharap bahwa dua kapal tersebut bisa cepat kembali dari kawasan Teluk Persia tersebut. Lebih lanjut, akibat perang yang terjadi di Timur Tengah itu maka meningkatkan risiko yang ada.

“Memang untuk perang ini ya pasti ada sedikit peningkatan risiko, jadi ada sedikit penambahan premi itu, tapi kami usahakan bahwa kami benar-benarsupport. Jadi ya sudah kita mungkin full effort-lah untuk membawa kapal tersebut kembali ke Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik Tugu Insurance Fadlil Iswahyudi turut memastikan Tugu Insurance akan selalusupportPertamina, sehingga risiko terjadinya kegagalan membawa kapal dan isinya tersebut ke Indonesia bisa diminimalisasikan semaksimal mungkin.

“Memang sampai saat ini, pintu Selat Hormuz sempat dibuka, eh ada [serangan bom] yang di Lebanon, ditutup lagi sekarang. Sampai sekarang masih ada di Teluk Persia, mudah-mudahan [Selat Hormuz] segera dibuka kembali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fadlil mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman tidak termasuk risiko yang dilindungi atau di-coverasuransi. Pada umumnya, asuransi ini lebih melindungi kerusakan kapal atau saat ada serangan sepertidronedan torpedo yang salah sasaran.

“Kayak di Kapal Thailand gitu kalau seperti itu ada kerusakannya itu akan di-cover. Jadibasicallyperang itu enggak di-cover, kecuali untuk di laut, adacover-nya. Nah, kalau sampai ada torpedo,droneatau apa, dengan bom ya karena perang, itu di-cover,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya yang belum bisa melintasi Selat Hormuz.

Kedua kapal tanker bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro ini sudah sekitar sebulan lamanya usai eskalasi serangan yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS)-Israel kepada Iran.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Saat ini, lanjut Baron, kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Dia menyebut, salah satu kapal tanker itu mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyebut biaya penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Masehi/1447 Hijriah berpotensi meningkat seiring kenaikan harga avtur akibat memanasnya konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah mulai membahas potensi kenaikan biaya tersebut dalam rapat terbatas. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, meminta agar tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada jemaah.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, biaya penerbangan haji yang semula berada pada kisaran Rp33,5 juta per jemaah dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 kini menghadapi tekanan signifikan.

Tekanan tersebut antara lain berasal dari kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war risk (risiko perang), serta pelemahan nilai tukar.

Selain itu, situasi geopolitik juga memicu potensi perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik. Menurut Irfan, Garuda Indonesia memperkirakan skenario rerouting dapat menambah waktu tempuh hingga 4 jam dan meningkatkan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

Garuda Indonesia, lanjut dia, telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur mencapai 116 sen (dalam kurs US$) per liter. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan tambahan sebesar US$480 per jemaah dengan asumsi harga avtur 137,4 sen per liter.

“Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Irfan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan tekanan yang makin kompleks terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, berbagai faktor eksternal yang sulit dikendalikan menuntut penguatan efisiensi dan mitigasi agar pembiayaan tetap terjaga.

Dia menambahkan, dalam kontrak antara Kemenhaj dan maskapai terdapat klausul force majeure yang membuka ruang penyesuaian melalui musyawarah.

“Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kondisi force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

Potensi melebarnya defisit hingga melewati batas 3% terhadap PDB itu bisa terjadi apabila dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berkepanjangan sehingga membuat harga minyak naik melewati asumsi makro APBN.

Melalui analisis terbaru bertajuk 'Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia', LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.

Sejak konflik memanas pada 18 Februari 2026, harga minyak sempat menyentuh level US$100 dolar per barel atau melewati asumsi APBN yakni US$70 dolar per barel. Di sisi lain, LPEM UI turut mencatat arus modal keluar dari pasar obligasi sebesar US$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026 sehingga menekan nilai tukar rupiah sempat ke level Rp17.000 per dolar AS.

"Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran," dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).

Secara terperinci, lembaga think thank ekonomi UI itu menyajikan sejumlah skenario defisit APBN mengikuti tren kenaikan harga minyak maupun depresiasi rupiah.

Dari sisi harga minyak, setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu tambahan belanja Rp10,3 triliun dan penerimaan ke APBN Rp3,5 triliun.

Sementara itu, setiap kenaikan nilai tukar AS terhadap rupiah yakni Rp100 per dolar AS bisa memicu penambahan belanja Rp6,1 triliun dan penerimaan Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan US$1 harga minyak bisa memperlebar defisit sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan depresiasi rupiah yakni Rp800 miliar. Adapun APBN 2026 menargetkan defisit akhir tahun mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

LPEM UI menilai, worst case scenario atau skenario terburuk dampak perang ini bisa memicu pelebaran defisit hingga 3,52% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran. Risiko terburuk ini berdasarkan pada kondisi harga minyak atau ICP bertahan pada level US$120 per barel selama tiga bulan dan nilai tukar menyentuh Rp17.250 per dolar AS.

Peluang defisit tembus 3,52% terhadap PDB juga bisa terjadi dengan level nilai tukar rupiah yang sama, serta harga minyak bertahan di US$100 per barel selama lima bulan dan US$90 per barel selama tiga bulan.

"Tanpa revisi anggaran, defisit APBN berpotensi mengalami pelebaran melebihi 3% PDB apabila konflik Iran-AS memicu kenaikan harga minyak yang berkepanjangan," bunyi kajian tersebut.

Anggaran MBG hingga Harga BBM

Kajian tersebut lalu merekomendasikan agar pemerintah menyesuaikan sejumlah pos anggaran belanja di tengah ruang fiskal yang sempit. Contohnya, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pagunya Rp335 triliun tahun ini.

MBG dinilai mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menuai sorotan karena dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian.

"Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak," bunyi kajian tersebut.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya agar meringankan beban fiskal untuk belanja subsidi BBM.

Kebijakan ini pernah diambil pemerintah kala perang Rusia dan Ukraina meletus pada 2022. Harga Pertalite pada September 2022 dikerek dari Rp7.650 ke Rp10.000.

Opsi terakhir yang bisa dilakukan pemerintah yakni implementasi subsidi yang tepat sasaran. Subsidi bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu daya beli mereka.

Sebelumnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa belum akan mengubah APBN 2026 di tengah gejolak akibat perang.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan juga pemerintah bakal memastikan target lifting migas turut tercapai. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi saat konflik di Timur Tengah sedang meningkat.

Irfan mengatakan, skenario yang dirumuskan berdasarkan prinsip kemanan dan keselamatan bagi jemaah haji sebagaiman perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/3/2026).

"Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaran ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," kata Irfan.

Melalui skenario tersebut, Kementerian Haji dan Umrah melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Syria Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Sebagai alternatif, penerbangan akan dialihkan melalui jalur selatan via Samudera Hindia dan masuk melalui jalur udara Afrika Timur.

Dampak dari pengalihan jalur adalah waktu tempuh semakin panjang, melakukan technical landing di negara ketiga, dan penambahan anggaran, atau merubah slot time penerbangan agar penerbangan tetap dapat berangkat dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan.

Pemerintah Indonesia, katanya, terus melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memastikan perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia berlangsung kondusif. Para jemaah juga dimungkinkan mendapatkan premi asuransi khusus.

"Premi asuransi khusus berupa kemungkinan penambahan komponen war risk premium, premi risiko perang pada anggaran haji untuk menjamin perlindungan jemaah saat penyelenggaraan ibadah haji," jelasnya.

Skenario kedua adalah kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun PemerintahnAran Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.

Namun, skenario tersebut masih membutuhkan komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang telah dikirim baik konsumsi maupun transportasi tidak hangus dan dapat digunakan kembali pada penyelenggaraan ibadah haji 2027 tanpa pinalti.

Meskipun dia memahami bahwa ada potensi penolakan dari Pemerintah Arab Saudi sehingga pihaknya tengah mengantisipasi agar hal tersebut tak terjadi.

"Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jemaah menarik kembali biaya pelunasan tanpa kehilangan kesempatan perangkat tahun depan atau membiarkan dana setelah lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu," jelasnya.

Irfan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa bahwa pembatalan ibadah haji demi keselamatan nyawa ada wajib secara agama agar masyarakat tidak tergiring opini negatif.

Pihaknya juga berpeluang membuka reorganisasi kontrak dengan maskapai dan syarikat di Arab Saudi dengan berlandaskan klausul force majeure atau keadaan darurat untuk menekan kerugian jemaah atas deposit yang sudah dibayar. Kendati demikian ada potensi penolakan dari pihak terkait.

"Skenario ketiga, pemerintah Saudi dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini, kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah terlanjur dibayar," paparnya.

Kemudian, kata Irfan, menghentikan seluruh penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembimbing ibadah, penyelanggara wisata dan lain sebagainya, meskipun kerja sama hampir selesai 100%.

Sebagai alternatif, pemerintah berencana memprioritaskan jemaah haji yang telah lunas agar tidak memperpanjang waktu antrian dan melakukan manasik haji mengalihkan anggaran ke program manasik terpadu dan digital atau edukasi haji jangka panjang agar jemaah tetap terjaga semangat ibadahnya meskipun terjadi penundaan ke berangkatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar lokal untuk menghadapi dinamika pasar global yang memanas. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kapal harus mencari rute aman untuk menghindari konflik Iran dan Israel. Biaya tambahan tersebut menyentuh US$2.000-3.000 per kontainer.

“Beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. ” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Selain lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” ujarnya.

Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Kemudian dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” pungkasnya.

Sebelumnya,

Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.

“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menyiapkan program reasuransi senilai US$20 miliar guna mendorong kembali aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang hampir terhenti sebagai dampak serangan AS-Israel terhadap Iran.

Lembaga US International Development Finance Corp. (DFC) menyatakan pada Jumat (6/3/2026) bahwa pemerintah AS akan menyediakan reasuransi maritim, termasuk perlindungan terhadap risiko perang di kawasan Teluk Persia untuk menstabilkan aktivitas perdagangan.

Mengutip Bloomberg pada Minggu (8/3/2026), fasilitas tersebut akan menanggung kerugian hingga sekitar US$20 miliar secara bergulir dan untuk sementara hanya berlaku bagi kapal.

Adapun, kebijakan itu diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan DFC untuk menawarkan perlindungan asuransi dengan harga yang sangat terjangkau, guna memastikan kelancaran arus energi dan perdagangan komersial di kawasan Teluk, di tengah lonjakan harga minyak.

“DFC dan Departemen Keuangan AS berkoordinasi erat dengan Centcom terkait langkah selanjutnya dalam pelaksanaan rencana ini,” kata DFC, merujuk pada Komando Pusat militer AS.

Meskipun DFC menyatakan telah berkoordinasi dengan Centcom, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Jumat sore mengatakan dirinya belum mengetahui apakah pengawalan oleh angkatan laut AS benar-benar diperlukan di kawasan Teluk.

Di lain sisi, DFC juga menyatakan telah mengidentifikasi mitra perusahaan asuransi Amerika terbaik untuk mendukung program tersebut. Bahkan, sebelum pengumuman ini, perusahaan asuransi swasta sebenarnya masih menawarkan perlindungan bagi kapal yang ingin melintasi kawasan tersebut.

Lloyd’s Market Association pada Kamis menyatakan penawaran itu masih tersedia, sementara broker Arthur J. Gallagher & Co. mengatakan pasar asuransi London bersedia dan mampu memberikan perlindungan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Pejabat DFC mengklaim bahwa sejumlah perusahaan asuransi menyatakan minat untuk bermitra dalam menyediakan reasuransi melalui skema ini. Struktur program tersebut, katanya, disusun berdasarkan diskusi intensif dengan industri asuransi.

Kendati demikian, penawaran dari perusahaan asuransi swasta sejauh ini belum cukup untuk menarik kapal dan awaknya kembali melintasi Selat Hormus.

“Para pemilik kapal menyebut kekhawatiran terhadap keselamatan awak kapal yang harus memasuki wilayah konflik adalah hambatan utama,” dikutip dari Bloomberg.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar seperlima dari total aliran minyak dunia, gas, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya. Iran sebelumnya mengancam akan menyerang kapal yang mencoba melintasi jalur tersebut, sehingga memicu lonjakan harga minyak dan bahan bakar lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan hampir seluruh polis asuransi perjalanan (travel insurance) standar mengecualikan risiko yang berkaitan dengan perang, konflik bersenjata, invasi atau tindakan militer.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan pada umumnya polis asuransi perjalanan yang beredar di pasar memberikan perlindungan terhadap risiko perjalanan yang bersifat umum.

“Seperti keterlambatan atau pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, biaya perawatan medis darurat selama perjalanan, evakuasi medis, hingga pemulangan ke negara asal,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, klausul pengecualian risiko yang berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata merupakan praktik umum di industri asuransi global, karena risiko perang termasuk risiko katastropik yang sulit diprediksi dan dihitung secara aktuaria.

“Oleh karena itu, kami juga menyarankan pemegang polis untuk mengecek kembali ketentuan dalam polisnya masing-masing guna memastikan bagaimana pengaturan jaminan terkait risiko perang atau konflik tersebut,” jelasnya.

Dia melanjutkan, hingga kini belum terlihat adanya peningkatan signifikan klaim asuransi perjalanan dari Indonesia yang secara langsung terkait dengan konflik di Timur Tengah.

Budi menyebut bahwa klaim travel insurance umumnya masih didominasi oleh risiko perjalanan yang umum seperti gangguan kesehatan, keterlambatan penerbangan, atau kehilangan bagasi.

Di lain sisi, dia turut menyoroti apabila konflik di kawasan Timur Tengah meningkat atau meluas, kondisi itu dapat mempengaruhi penilaian risiko dan struktur asuransi perjalanan. Terkhusus untuk perjalanan ke wilayah yang dianggap memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

“Perusahaan asuransi biasanya akan melakukan evaluasi underwriting secara berkala dan dalam kondisi tertentu dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif premi maupun pembatasan cakupan wilayah,” jelas Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Misalnya, imbuh Budi, dengan tidak memasukkan wilayah yang sedang mengalami perang atau konflik bersenjata sebagai area yang dijamin dalam polis.

Senada, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengemukakan secara umum produk asuransi perjalanan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, serta biaya perawatan dan pengobatan darurat selama perjalanan.

“Adapun risiko yang timbul akibat perang atau konflik bersenjata pada umumnya termasuk dalam pengecualian polis, sehingga tidak dijamin dalam pertanggungan asuransi perjalanan standar,” kata Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Akan tetapi, Brellian menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut tentunya mengacu pada masing-masing klausul polis yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran memberikan tekanan bagi industri asuransi. Naiknya premi risiko membawa efek domino, pesawat menunda atau menghindari penerbangan, kapal-kapal pun tertahan karena tidak bisa mengambil risiko melintasi Selat Hormuz.

Pengenaan war risk surcharge oleh Hapag-LLoyd bagi kargo yang akan melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz menjadi sorotan global. Ada pertimbangan berat jika pelaku bisnis tetap memutuskan kapalnya untuk melewati zona panas itu, terkena biaya tambahan yang begitu besar, dengan risiko keamanan yang masih tetap menghantui.

Prahara bukan hanya terjadi di perairan, tetapi juga di angkasa. Banyak maskapai yang menunda penerbangan atau mengalihkan rute penerbangannya agar tidak melewati ruang udara yang sedang sibuk-sibuknya dilintasi rudal maupun persenjataan.

Praktisi asuransi Arman Jufri menjelaskan bahwa ketika perang berkecamuk, perusahaan asuransi menerbitkan notice of cancellation (NOC) kepada maskapai penerbangan dan lessor. Dalam imbauan itu, asuransi memberitahu bahwa jika suatu pesawat terbang ke zona yang ditetapkan maka terjadi pembatalan polis asuransi. Proteksi tetap bisa berlaku dengan tambahan premi.

"Tambahan preminya berat, bisa lima sampai 10 kali. Makannya kenapa maskapai tidak terbang [ke wilayah perang maupun sekitarnya], biasanya mahal sekali," ujar Arman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam asuransi penerbangan terdapat dua komponen utama, yakni hull and liability dan war risk. Dalam kondisi peperangan, asuransi utama atau hull and liability tidak berlaku lagi, risiko ditanggung jika maskapai memiliki pertanggungan war risk, seiring risiko yang jauh meningkat.

Arman bercerita bahwa dia pernah menangani kontrak polis suatu maskapai saat terjadi perang AS-Irak. Jika pesawat ingin melintas, terdapat syarat bahwa pesawat itu harus dikawal oleh dua pesawat militer setempat demi alasan keamanan. Saat mendarat pun pesawat itu hanya memiliki waktu maksimal 30 menit dan harus langsung terbang kembali.

"Itu dijelaskan di klausul war risk. Kalau terjadi risiko, klaim bisa ditentukan sampai sidang di pengadilan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebut ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdekatan dengan Selat Hormuz memicu volatilitas harga energi, gangguan logistik, hingga kenaikan war risk premium di pasar internasional.

“Bagi industri asuransi umum dan reasuransi Indonesia, dampaknya lebih bersifat tidak langsung seperti melalui kenaikan biaya reasuransi global, peningkatan risk awareness, serta potensi penyesuaian premi untuk risiko-risiko yang memiliki eksposur internasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/3/3036).

Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menuturkan di pasar global sudah terlihat kecenderungan kenaikan war risk premium untuk kapal yang melintasi zona konflik. Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian premi pada lini marine dan reasuransi internasional.

Menurut Budi, penyesuaian premi untuk Indonesia saat ini masih selektif dan berbasis eksposur. Dia menekankan bahwa industri tidak serta-merta menaikkan premi secara umum, tetapi akan melakukan risk-based pricing sesuai tingkat paparan risiko terhadap wilayah konflik.

“Pada asuransi perjalanan, jika ketegangan berlanjut, perusahaan asuransi kemungkinan akan memperketat underwriting atau meninjau kembali manfaat terkait risiko perang dan pembatalan perjalanan,” ucapnya.

Lebih jauh, Budi membeberkan secara global jalur seperti Selat Hormuz tidak hanya dilalui kapal minyak, tetapi juga kapal Liquefied Natural Gas (LNG) dan kargo umum. Menurutnya, untuk Indonesia, kapal yang mengimpor energi seperti minyak mentah, BBM, dan LNG akan lebih relevan terdampak langsung.

“Namun kapal komersial lain yang memiliki rute Timur Tengah–Asia juga berpotensi terpapar. Artinya, dampaknya tidak terbatas pada sektor energi saja, tetapi juga dapat menjalar ke rantai pasok dan biaya logistik yang lebih luas,” katanya.

Sependapat, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz bukan hanya soal minyak, tetapi ada beberapa kategori kapal lain yang terkait perdagangan Indonesia dan melewati atau mendekati zona konflik.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Delil Khairat menyebut kapal-kapal itu antara lain kapal tanker kimia (chemical tankers) yang membawa petrokimia dan metanol dari negara-negara Teluk ke Indonesia. Kemudian, kapal kontainer (container ships) yang melayani perdagangan Indonesia-UEA melalui hub Jebel Ali, nilai perdagangan bilateral Indonesia-UEA ini mencapai sekitar $5–6 miliar per tahun.

Dia meneruskan, kapal selanjutnya adalah kapal curah (bulk carriers) yang mengangkut pupuk. Untuk diketahui, kawasan Teluk menyuplai sekitar sepertiga perdagangan pupuk global dan Indonesia adalah importir besar.

Pergeseran Impor BBM: Paradoks yang Memperbesar Eksposur

Adapun, lanjut Delil, khusus untuk minyak, berdasarkan data EIA (Agustus 2025), Indonesia mengimpor sekitar 354.000 barel per hari minyak mentah dan kondensat pada 2024. Jenis kapal yang membawanya adalah VLCC (supertanker) dan Suezmax.

“Sekitar 19% di antaranya, kurang lebih 67.000 barel per hari, berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jika ditambahkan volume dari UEA, Irak, Kuwait, dan Oman, total impor minyak mentah Indonesia yang transit melalui Hormuz mencapai perkiraan 75.000—90.000 barel per hari,” bebernya.

Baginya, yang penting untuk diperhatikan adalah pergeseran struktural besar yang sedang terjadi dalam kebijakan impor energi Indonesia. Secara historis, Singapura memasok sekitar 54%—60% kebutuhan BBM impor Indonesia atau sekitar 290.000 barel per hari produk olahan.

Singapura dalam posisi ini adalah hub refining yang mengolah minyak mentah Timur Tengah dan mengekspornya sebagai BBM ke Indonesia. Secara geografis, Singapura terletak di jalur yang aman atau tidak melewati Hormuz, sehingga eksposur Indonesia terhadap zona konflik selama ini relatif tereduksi melalui peran intermediari Singapura.

Kendati demikian, sejak Mei 2025 kebijakan ini berubah drastis. Pasalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan Pertamina untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya langsung ke negara-negara Timur Tengah. Pertamina sudah mengonfirmasi akan mengikuti arahan itu dan mulai mengecualikan Singapura dari sejumlah tender BBM semester kedua 2025. Rencana pengurangan impor dari Singapura ditargetkan hingga 60% mulai November 2025.

Kemudian, ditambah lagi dengan hanya delapan hari sebelum serangan ke Iran atau pada 20 Februari 2026, Indonesia menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS yang membuat Indonesia berkomitmen mengimpor $15 miliar produk energi AS termasuk BBM, minyak mentah, dan LPG. Menteri Bahlil menegaskan ini bukan menambah volume impor, melainkan mengalihkan sebagian volume dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika ke AS.

“Di sinilah letak paradoksnya, pengalihan dari Singapura ke Timur Tengah justru meningkatkan eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz. Dengan kata lain, di saat konflik AS-Iran memanas dan Hormuz menjadi zona paling berisiko di dunia, Indonesia justru sedang dalam proses meningkatkan ketergantungannya pada jalur tersebut. Ini adalah paradoks kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari perspektif manajemen risiko,” tegas Delil.

Namun demikian, dia turut menyampaikan bahwa dua komoditas ekspor terbesar Indonesia yakni batu bara ($30,5 miliar, 433 juta ton) dan LNG (sekitar $6,6 miliar), dikirim melalui jalur Indo-Pasifik ke pembeli di Asia dan tidak melewati Selat Hormuz maupun Laut Merah.

“Demikian juga ekspor minyak sawit keIndia [pembeli terbesar, sekitar $4,5 miliar] yang dikirim langsung melalui Samudra Hindia. Jadi basis pendapatan ekspor komoditas Indonesia relatif terisolasi dari krisis ini, meskipun sisi impor energinya sangat terekspos,” sebutnya.

Dampak Perang AS-Israel vs Iran ke Industri Asuransi-Reasuransi

Lebih lanjut, Delil membeberkan dampak langsung dari perang tersebut adalah konflik ini memicu lonjakan drastis premi marine war risk di pasar global. Sebelum eskalasi Februari 2026, premi tambahan war risk untuk pelayaran melewati Selat Hormuz berada di kisaran 0,2–0,4% dari nilai hull kapal. Pasca serangan 28 Februari, Marsh memperkirakan kenaikan 25–50%, sehingga premi bisa mencapai 0,5% atau lebih dari nilai hull.

Untuk kapal tanker senilai $100 juta, imbuhnya, itu berarti biaya tambahan sekitar $500.000 per pelayaran atau naik dua kali lipat dari sebelum eskalasi. Bahkan, beberapa underwriter langsung mengeluarkan notice of cancellation pada Sabtu, 28 Februari atau sebelum pasar buka hari Senin.

Sementara itu, dia menyebut dampak tidak langsungnya menyebabkan tekanan berlapis pada reasuransi domestik. Reasuradur lokal sangat bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, Munich Re, Hannover Re dan lain-lain.

Maka, imbuh Delil, ketika pasar global mengeras atau bahkan menarik diri dari coverage tertentu, seperti yang dilakukan GIC Re India yang mengumumkan penarikan total marine hull war risk cover per 1 Maret 2026, reasuradur Indonesia kehilangan akses ke kapasitas yang mereka butuhkan.

“Ini terjadi pada saat posisi permodalan reasuransi domestik sudah tipis. Defisit transaksi reasuransi Indonesia pada 2024 sudah mencapai Rp 12,1 triliun. Artinya kita sudah sangat bergantung pada kapasitas asing, dan konflik ini mempermahal serta mempersulit akses ke kapasitas tersebut,” tegasnya.

Selain dampak tersebut, Delil menyoroti adanya tekanan makroekonomi berlapis seperti harga minyak yang melonjak menekan APBN (setiap kenaikan $1/barel menciptakan defisit Rp 5,8 triliun), rupiah yang melemah menaikkan biaya reasuransi yang dibayar dalam dolar, dan penurunan IHSG serta kenaikan yield obligasi menggerus portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Asuransi Marine Cargo, Energi, hingga Asuransi Perjalanan Terdampak Perang

Lebih jauh, Delil menyampaikan bahwa produk asuransi marine cargo, marine hull, dan energi adalah produk yang paling terpengaruh perang AS-Isarael vs Iran. Hal ini karena ketiganya memiliki eksposur langsung terhadap zona konflik dan mekanisme penetapan harganya sangat terhubung dengan pasar reasuransi global.

Menurutnya, marine cargo paling langsung terdampak karena setiap pengiriman barang yang melati atau mendekati zona konflik otomatis masuk kategori JWC Listed Areas yang ditetapkan Joint War Committee di London, sehingga underwriter mewajibkan premium tambahan war risk yang signifikan.

Sementara itu, marine hull terdampak karena kapal menjadi aset berisiko tinggi ketika beroperasi di zona konflik. Adapun, lini energi (termasuk offshore energy dan onshore energy yang terkait infrastruktur migas) rentan karena aset-aset energi di kawasan Teluk menjadi target langsung konflik.

“Yang membuat ketiga lini ini lebih rentan dibandingkan lini lain adalah sifatnya yang sangat internationally priced atau tarif reasuransinya ditentukan di London, Bermuda, dan Singapura, bukan di Jakarta. Ketika pasar global mengeras, perusahaan asuransi Indonesia tidak punya banyak ruang negosiasi,” ucapnya.

Senada, Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) Teguh Budiman menilai produk yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik seperti ini adalah lini Marine (cargo dan hull), Energy (oil & gas), dan Aviation untuk rute internasional.

“Lini-lini tersebut lebih rentan karena memiliki eksposur langsung terhadap wilayah berisiko tinggi (high risk zone), jalur pelayaran internasional, serta aset energi strategis. Selain itu, polis pada lini tersebut umumnya memuat klausul war risk dan political violence yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Teguh berpendapat dampak dari eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran terhadap industri reasuransi Indonesia masih bersifat tidak langsung. Justru dampak utamanya lebih kepada peningkatan persepsi risiko global, potensi kenaikan harga reasuransi internasional, serta volatilitas harga energi dan pasar keuangan.

“Secara eksposur langsung, portofolio reasuransi domestik relatif terbatas terhadap risiko perang di kawasan tersebut. Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai potensi spillover apabila konflik meluas dan mengganggu stabilitas perdagangan global atau jalur distribusi energi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk risiko yang memiliki eksposur terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya pada komponen war risk dan political violence di lini marine dan energy, pasar reasuransi global mulai menunjukkan kecenderungan penyesuaian tarif secara selektif.

Namun demikian, lanjutnya, untuk portofolio domestik Indonesia secara umum belum terjadi kenaikan tarif yang signifikan atau menyeluruh.

“Penyesuaian lebih bersifat case by case, tergantung pada rute pelayaran, akumulasi risiko, dan tingkat eksposur terhadap zona berisiko tinggi. Secara agregat, dampaknya masih terkendali,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membeberkan dampak terburuk dari eskalasi konflik yang meningkat antara Iran dengan AS-Israel.

Menurutnya, risiko paling buruk adalah terjadinya eskalasi yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara.

"Kita menginginkan ada deeskalasi. Kemudian situasi mereda, ya kan. Dan juga kami sudah sampaikan bahwa kami menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi yang terjadi," kata Sugiono setelah menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat, Rabu (4/3/2026) di Jakarta.

Akan tetapi, menurutnya Indonesia menekankan kembali pentingnya semua negara menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Kemudian, Indonesia berharap semua pihak bisa menahan diri.

"Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum internasional, piagam PBB itu tetap dihormati," ujar Sugiono.

Terpisah, Sugiono menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terkait kondisi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian, Sugiono menyampaikan terkait sikap Indonesia atas konflik tersebut dan menyesalkan perundingan gagal di antara kedua belah pihak.

Menurutnya, Indonesia menghormati integritas wilayah kedaulatan negara. Indonesia juga mendorong untuk kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.

Sugiono menjelaskan bahwa komunikasi pun dilakukan dengan pihak AS-Israel. Kemudian, terkait dengan kelanjutan mediasi, Indonesia menunggu kondisi ke depan. "Kita lihat dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depannya, situasi seperti apa," kata Sugiono.

Perusahaan asuransi maritim membatalkan perlindungan risiko perang untuk kapal-kapal yang beroperasi di sekitar Iran di tengah memanasnya perang di Timur Tengah.

Sejumlah perusahaan asuransi, termasuk Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club, dan American Club, menyatakan pembatalan perlindungan akan berlaku mulai 5 Maret, berdasarkan pemberitahuan tertanggal 1 Maret di situs resmi masing-masing.

Perlindungan risiko perang akan dikecualikan untuk perairan Iran, Teluk, serta perairan sekitarnya.

Skuld tengah menyiapkan opsi pembelian (buy-back) untuk memulihkan perlindungan tersebut. Sementara, perusahaan asuransi Jepang MS&AD Insurance Group telah menangguhkan penjaminan berbagai polis asuransi yang mencakup risiko perang di perairan sekitar Iran, Israel, dan negara-negara tetangga.

Reuters melaporkan balasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel meningkatkan risiko bagi pelayaran komersial dalam 24 jam terakhir.

Di saat yang sama, tarif pengiriman minyak diperkirakan melonjak setelah meluasnya perang Iran. Imbas konflik ini, sedikitnya tiga kapal tanker rusak, satu pelaut tewas, dan 150 kapal tertahan di sekitar Selat Hormuz.

Data pelayaran pada Minggu (1/3) menunjukkan sedikitnya 150 kapal, termasuk tanker minyak dan gas alam cair (LNG), menjatuhkan jangkar di sekitar Selat Hormuz dan perairan sekitarnya.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi global. Biasanya, kapal-kapal yang mengangkut seperlima permintaan dunia melintasi selat tersebut. Minyak itu berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Iran, dan Kuwait. Tanker yang mengangkut solar, avtur, bensin, dan produk energi lainnya juga melalui jalur itu.

Karena itu, gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dunia hingga 9 persen pada Senin (2/3).

Biaya pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Asia yang telah menyentuh level tertinggi dalam enam tahun, diperkirakan terus meningkat. Konflik Iran yang meluas membuat pemilik kapal enggan mengirim armadanya ke kawasan tersebut, menurut sumber pasar dan analis.

Tarif pengiriman spot dari Timur Tengah ke Asia, yang dikenal sebagai TD3C, diperkirakan terus naik. Patokan tersebut hampir melonjak tiga kali lipat sejak awal 2026.

Broker menyebut tarif sewa kapal tanker sangat besar (very large crude carrier/VLCC) untuk rute utama Timur Tengah ke China pada awal perdagangan hari ini sekitar 4 persen dibanding Jumat, mendekati level Worldscale W225 atau setara sedikitnya US$12 juta.

Analis senior LSEG, Emril Jamil, mengatakan tarif TD3C telah meningkat tajam sebelum serangan terjadi dan akan tetap tinggi seiring negara-negara berlomba memenuhi kebutuhan energi mereka.

"Tarif TD3C meningkat secara eksponensial sebelum serangan dan akan tetap tinggi karena negara-negara berupaya mengamankan pasokan energi," ujarnya.

Kepada Reuters, seorang broker kapal yang enggan disebutkan namanya mengatakan masih ada ketidakpastian terkait level akhir tarif, tetapi seluruh rute pemuatan dari Timur Tengah diperkirakan tetap bertahan kuat.

Sumber dari perusahaan pelayaran menambahkan pasar akan membutuhkan lebih banyak kapal untuk mengangkut minyak mentah dari Amerika Serikat dan Afrika Barat dalam perjalanan jarak jauh, yang berpotensi menopang tarif angkutan di rute tersebut.