KOMPAS.com – Banyak pekerja mengira saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru dapat dicairkan setelah resign atau memasuki usia pensiun.

Padahal, peserta yang masih aktif bekerja juga memiliki kesempatan untuk mencairkan sebagian dana JHT dengan syarat tertentu.

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun.

Dana yang dicairkan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari persiapan masa pensiun hingga membantu pembiayaan kepemilikan rumah.

Pencairan sebagian saldo JHT menjadi salah satu opsi yang cukup diminati karena memungkinkan pekerja memperoleh dana tanpa harus mengakhiri hubungan kerja atau menunggu usia pensiun.

Lantas, apa saja syarat pencairan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Peserta aktif bisa cairkan JHT hingga 30 persen

Berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih berstatus aktif bekerja dapat mengajukan klaim sebagian saldo JHT.

Besaran dana yang dapat dicairkan meliputi:

• 10 persen dari saldo JHT untuk kebutuhan persiapan masa pensiun
• 30 persen dari saldo JHT untuk keperluan kepemilikan rumah.

Meski demikian, pencairan penuh saldo JHT belum dapat dilakukan selama peserta masih aktif bekerja dan kepesertaannya tetap berjalan.

Setelah pengajuan disetujui dan seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses pencairan umumnya membutuhkan waktu paling lama lima hari kerja hingga dana masuk ke rekening peserta.

Syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta aktif

Peserta yang ingin mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 10 persen perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Buku tabungan
• NPWP

Sementara itu, untuk pencairan JHT sebesar 30 persen yang diperuntukkan bagi kebutuhan rumah, peserta wajib melengkapi dokumen tambahan berupa:

• Dokumen perbankan sesuai kebutuhan pengajuan
• Buku tabungan dari bank yang bekerja sama dalam pembayaran JHT untuk kepemilikan rumah

Lalu, bagaimana cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

- Cara mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Bagi peserta yang ingin mengajukan klaim secara langsung, pencairan dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Berikut langkah-langkahnya:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
• Membawa seluruh dokumen persyaratan asli
• Mengisi formulir pengajuan klaim JHT
• Mengambil nomor antrean layanan
• Menjalani proses verifikasi data dan wawancara
• Setelah pengajuan disetujui, peserta tinggal menunggu dana ditransfer ke rekening.

- Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online lewat Lapak Asik

Selain datang ke kantor cabang, peserta juga dapat mengajukan pencairan secara online melalui layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Akses layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Masukkan data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah dokumen persyaratan beserta swafoto
• Pastikan format dokumen sesuai ketentuan, yaitu JPG, JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran maksimal 6 MB
• Periksa kembali seluruh data yang telah diisi, lalu klik simpan
• Cek e-mail untuk mengetahui jadwal wawancara online
• Ikuti proses verifikasi dan wawancara secara daring sesuai jadwal

Setelah seluruh tahapan selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta.

Program pencairan sebagian saldo JHT memberikan fleksibilitas bagi pekerja yang membutuhkan dana tanpa harus menunggu pensiun atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Meski begitu, peserta sebaiknya memastikan seluruh dokumen telah lengkap dan data yang diajukan sesuai agar proses verifikasi berjalan lancar dan pencairan tidak mengalami kendala.

Bagi yang telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun, fasilitas ini bisa menjadi alternatif untuk memperoleh dana tambahan, baik untuk menyiapkan masa pensiun maupun mendukung rencana memiliki rumah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Banyak pekerja belum mengetahui bahwa saldo JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah bisa dicairkan meski masih aktif bekerja.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun dapat mengajukan pencairan sebagian saldo JHT. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk persiapan pensiun maupun kebutuhan kepemilikan rumah.

Peserta yang masih bekerja diperbolehkan mencairkan saldo JHT sebesar 10 persen untuk persiapan masa pensiun atau 30 persen untuk kebutuhan rumah. Namun, pencairan ini tidak bisa dilakukan untuk seluruh saldo karena status kepesertaan masih aktif.

Proses klaim JHT bagi pekerja aktif dapat dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun secara online lewat layanan Lapak Asik.

Selain itu, proses pencairan biasanya memakan waktu maksimal lima hari kerja setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid.

Syarat klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja aktif

Untuk klaim JHT 10 persen, peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen berikut:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• NPWP

Sementara itu, peserta yang ingin mencairkan saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah perlu melengkapi dokumen tambahan berupa:

• Dokumen perbankan sesuai kebutuhan pengajuan
• Buku tabungan dari bank yang bekerja sama untuk pembayaran JHT kepemilikan rumah.

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan peserta aktif

- Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang

Berikut langkah pencairan saldo JHT secara langsung di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

• Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
• Membawa seluruh dokumen asli persyaratan
• Mengisi formulir pengajuan klaim JHT
• Mengambil nomor antrean layanan
• Menunggu proses wawancara dan verifikasi data
• Setelah verifikasi selesai, peserta tinggal menunggu dana masuk ke rekening.

- Cara klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik

Peserta dengan saldo JHT di atas Rp 10 juta juga bisa mengajukan klaim secara online melalui layanan Lapak Asik. Berikut caranya:

• Buka situs Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal 6 MB
• Pastikan seluruh data sudah benar lalu klik simpan
• Cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara online
• Ikuti proses verifikasi dan wawancara secara daring
• Setelah selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta

Program pencairan sebagian saldo JHT ini menjadi solusi bagi pekerja yang membutuhkan dana tambahan tanpa harus menunggu masa pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, peserta tetap perlu memastikan syarat dan dokumen yang diminta sudah lengkap agar proses klaim berjalan lancar.

Itulah informasi mengenai pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja. Semoga bermanfaat!

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disinyalir mulai berdampak terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama terkait peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa fenomena PHK dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana tampak pada tren pengajuan klaim dua program tersebut.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Dia lantas melanjutkan bahwa klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga bulan ketiga tahun ini.

Menurut Ogi, kenaikan itu dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pengelolaan program yang prudent dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari–April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK tersebut merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP. Merujuk PP No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memberi tekanan pada program perlindungan pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sepanjang Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menjadi salah satu faktor utama kenaikan klaim tersebut.

“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan JKP,” ujar Ogi dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Berdasarkan data OJK, klaim JHT pada Maret 2026 meningkat 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini dipicu meningkatnya frekuensi pencairan dana JHT oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang naik 91 persen secara tahunan.

Menurut Ogi, kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi bertambahnya pekerja terdampak PHK, tetapi juga relaksasi syarat klaim dan peningkatan manfaat yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program JKP.

“Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat,” kata dia.

OJK ingatkan keberlanjutan dana jaminan sosial

Di tengah lonjakan klaim tersebut, OJK menilai pengelolaan program jaminan sosial harus dilakukan secara lebih hati-hati agar keberlanjutan dana tetap terjaga.

Menurut Ogi, evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif,” ujar dia.

OJK berharap keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan kesehatan dana jaminan sosial tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tren PHK yang meningkat.

Industri asuransi ikut terdampak

OJK juga mengingatkan bahwa gelombang PHK tidak hanya berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga mulai membayangi industri asuransi komersial, terutama asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit.

Ketika terkena PHK, masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan pokok sehingga pembayaran premi asuransi berpotensi terhenti atau lapse. Di sisi lain, risiko gagal bayar kredit juga meningkat.

“Risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” kata Ogi.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK bahkan dapat meningkatkan risiko klaim secara tidak langsung pada asuransi jiwa kredit, misalnya melalui faktor kesehatan maupun tekanan psikososial.

Untuk meredam risiko tersebut, OJK meminta perusahaan asuransi memperkuat manajemen risiko, termasuk memperketat proses underwriting pada sektor-sektor yang rentan PHK.

Selain itu, perusahaan asuransi diminta menyesuaikan premi sesuai profil risiko terbaru dan memperkuat skema pembagian risiko (risk sharing) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap sehat.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan verifikasi klaim serta integrasi data dengan perbankan agar kualitas kredit debitur dapat dipantau lebih dini.

Dunia usaha mulai waspada

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.500 per dollar AS dapat menekan dunia usaha.

Menurut Shinta, tekanan kurs berisiko memicu kenaikan biaya produksi hingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk PHK, apabila berlangsung dalam waktu lama.

“Pelemahan rupiah yang terus menciptakan level all-time low baru menjadi perhatian serius kalangan pengusaha,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Sebut Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Naik Didorong Tren PHK

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pencairan klaim BPJS melalui layanan digital seperti Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan kini menjadi solusi cepat bagi pekerja yang membutuhkan dana tunai. Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) banyak dimanfaatkan setelah berhenti bekerja, baik untuk kebutuhan usaha, melunasi utang, maupun keperluan darurat.

Tren klaim BPJS Ketenagakerjaan online 2026 menunjukkan peningkatan seiring kemudahan akses layanan tanpa antre. Pekerja tidak lagi harus datang sejak pagi ke kantor cabang karena proses dapat dilakukan secara digital melalui Lapak Asik antrean online maupun aplikasi.

Dalam sistem jaminan sosial nasional, pekerja di Indonesia terdaftar dalam beberapa program perlindungan. Program tersebut meliputi Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Dari seluruh program tersebut, klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan menjadi yang paling banyak dicari karena manfaatnya dapat dicairkan sekaligus. Dana ini bisa diambil saat peserta pensiun, mengundurkan diri, terkena PHK, hingga kontrak kerja berakhir.

Kemudahan cara klaim BPJS Ketenagakerjaan online menjadi bagian dari transformasi layanan digital yang terus diperkuat, termasuk melalui fitur Lapak Asik BPJS tanpa antre.

Saat ini, terdapat dua cara utama untuk melakukan klaim, yakni:

• Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik)
• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
  

Syarat Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online

Untuk melakukan cara klaim JHT online, peserta harus memenuhi salah satu kondisi berikut:

• Telah mencapai usia pensiun 56 tahun
• Mengundurkan diri dari perusahaan
• Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Kepesertaan minimal 10 tahun (klaim sebagian)
• Kontrak kerja telah berakhir

Selain itu, beberapa dokumen wajib disiapkan untuk klaim BPJS online:

• Kartu peserta BPJamsostek
• E-KTP
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga
• NPWP
• Surat keterangan kerja atau dokumen pendukung lainnya
  

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Lewat Lapak Asik

Layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan menjadi pilihan utama karena memungkinkan proses klaim tanpa datang langsung ke kantor. Berikut tahapan cara klaim Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan 2026:

• Akses situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Upload dokumen persyaratan dan foto diri
• Simpan data pengajuan dan tunggu konfirmasi
• Peserta akan mendapat jadwal wawancara online
• Proses verifikasi dilakukan melalui video call
• Dana JHT akan ditransfer ke rekening peserta

Layanan ini menjadi jawaban atas kebutuhan pekerja yang mencari cara cairkan BPJS tanpa antre subuh dengan proses lebih praktis.

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan lewat Aplikasi JMO

Selain Lapak Asik, peserta juga bisa menggunakan aplikasi JMO untuk klaim JHT online lewat HP. Berikut langkahnya:

• Unduh aplikasi JMO di PlayStore
• Daftar atau login akun
• Lakukan pengkinian data
• Verifikasi biometrik melalui foto
• Isi data pribadi dan rekening
• Pilih menu Jaminan Hari Tua
• Ajukan klaim sesuai sebab klaim
• Konfirmasi data dan kirim pengajuan

Setelah pengajuan berhasil, peserta tinggal menunggu proses pencairan. Umumnya, waktu pencairan menjadi salah satu hal yang paling banyak dicari dalam keyword seperti berapa lama pencairan BPJS lewat Lapak Asik.

Dengan kemudahan ini, layanan digital BPJS Ketenagakerjaan semakin mempercepat proses klaim sekaligus meningkatkan kenyamanan peserta dalam mengakses haknya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Karyawan tidak harus menunggu usia pensiun untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan karena saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diklaim lebih awal dengan syarat tertentu. Salah satunya saat karyawan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan.

Melansir dari situs BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT setelah resign dimungkinkan bagi peserta yang telah berhenti bekerja. Namun, pencairan tersebut hanya dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan dan dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, manfaat JHT dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total.

Peserta dinyatakan resmi terdaftar sebagai peserta JHT apabila telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama enam bulan. Program ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia, serta Pekerja Migran Indonesia.

Meski ditujukan sebagai perlindungan hari tua, JHT juga memiliki manfaat lain. Dana JHT dapat dicairkan apabila peserta mengalami cacat tetap total dengan melampirkan surat keterangan dokter. Selain itu, ahli waris berhak menerima manfaat JHT apabila peserta meninggal dunia.

Manfaat JHT juga dapat dimanfaatkan sebagian untuk kepemilikan rumah pertama. Peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencairan sebagian dengan batas maksimal 30 persen dari total saldo JHT.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Setelah Resign

Bagi peserta yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah resign, terdapat masa tunggu yang harus dipenuhi. Masa tunggu tersebut berlangsung selama satu bulan sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.

Selama masa tunggu hingga proses pencairan, peserta harus berstatus tidak bekerja dan belum berpindah ke perusahaan lain. Apabila peserta kembali bekerja sebelum masa tunggu berakhir, maka hak klaim JHT setelah resign tidak berlaku dan saldo akan kembali terakumulasi di perusahaan baru.

Selain masa tunggu, peserta wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu identitas berupa KTP elektronik atau paspor, serta surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja .

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan oleh peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Persyaratan klaim pada dasarnya sama dengan klaim setelah resign. Perbedaannya hanya pada surat keterangan yang menggunakan surat PHK dari perusahaan.

Peserta berstatus tidak aktif bekerja dapat mengajukan klaim dengan memastikan seluruh data dalam dokumen telah sesuai. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim JHT dapat diajukan dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun, apabila saldo JHT kurang dari Rp15 juta, peserta dapat mengajukan klaim secara daring melalui aplikasi JMO.

Untuk peserta dengan saldo lebih dari Rp50 juta atau yang sebelumnya telah mengajukan klaim sebagian, pencairan JHT juga mewajibkan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai dokumen pendukung.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.

Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.

Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.
• JP berbeda dengan JHT.

Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus. Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU-- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau mencatat total pembayaran klaim mencapai Rp4,2 triliun hingga Desember 2025.

Nilai tersebut berasal dari 453.985 kasus klaim peserta yang tersebar di 29 kantor cabang wilayah Sumbar, Riau, dan Kepri. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan posisi November 2024 yang tercatat sebesar Rp3,6 triliun dari 301.997 kasus.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Hengky Rhosidien menjelaskan bahwa pembayaran klaim tersebut mencakup lima program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dari total Rp4,2 triliun, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mendominasi dengan nilai Rp3,4 triliun, disusul Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp462,2 miliar, Jaminan Kematian (JKM) Rp214 miliar, Jaminan Pensiun (JP) Rp72,7 miliar, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp68,2 miliar," ungkapnya pada Senin (22/12/2025).

Menurutnya seluruh program tersebut dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Hengky menegaskan peningkatan nilai klaim sejalan dengan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan optimal kepada peserta.

Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang memungkinkan peserta mengakses layanan secara cepat dan efisien, termasuk pengajuan klaim JHT yang dapat diproses hanya dalam hitungan menit.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan prima, mulai dari informasi, pendaftaran, hingga pencairan manfaat, agar peserta mendapatkan pengalaman layanan terbaik,” pungkasnya.

Jakarta: Peserta BPJS Ketenagakerjaan kini bisa mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan lebih cepat dan praktis melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Proses klaim dapat dilakukan langsung dari smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Agar pengajuan berjalan lancar, pastikan seluruh persyaratan terpenuhi dan ikuti langkah-langkah klaim JHT di aplikasi JMO berikut ini.

1. Langkah awal membuka menu JHT di JMO

Pertama, buka aplikasi JMO di smartphone kamu. Setelah berhasil masuk, pilih menu Jaminan Hari Tua untuk memulai proses klaim.

2. Pilih menu klaim JHT

Pada halaman Jaminan Hari Tua, pilih menu Klaim JHT. Sistem akan otomatis menampilkan status kelayakan pengajuan klaim.

3. Pastikan muncul tiga centang hijau

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, akan muncul tiga centang hijau sebagai tanda bahwa kamu memenuhi syarat klaim JHT melalui aplikasi JMO. Setelah itu, klik Selanjutnya.

4. Pilih sebab klaim JHT

Selanjutnya, pilih salah satu sebab klaim JHT sesuai dengan kondisi kamu, lalu klik Selanjutnya untuk melanjutkan proses.

5. Pengecekan data kepesertaan

Lakukan pengecekan data kepesertaan yang ditampilkan di layar. Jika seluruh data sudah sesuai dan benar, pilih Sudah untuk melanjutkan.

6. Ambil foto dan verifikasi wajah

Pada tahap berikutnya, lakukan swafoto dengan menekan tombol Ambil Foto, sesuai dengan ketentuan yang tertera di layar.

Setelah itu, lanjutkan dengan verifikasi wajah dengan menghadap ke kamera dan mengikuti instruksi sistem.

7. Lengkapi data NPWP dan rekening

Lengkapi data NPWP serta nomor rekening aktif yang akan digunakan untuk pencairan dana JHT. Pastikan rekening atas nama sendiri, lalu klik Selanjutnya.

8. Cek rincian saldo JHT

Aplikasi akan menampilkan rincian saldo JHT yang akan dibayarkan. Periksa kembali nominal saldo tersebut sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

9. Konfirmasi data klaim

Lakukan pengecekan ulang seluruh data pengajuan. Jika sudah benar, klik Konfirmasi untuk menyimpan dan mengirim pengajuan klaim JHT.

10. Pengajuan klaim JHT berhasil diproses

Setelah semua tahap selesai, pengajuan klaim JHT kamu akan diproses. Untuk memantau statusnya, kamu bisa membuka menu Tracking Klaim di aplikasi JMO.

(ANN)

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam mencatat pembayaran klaim jaminan sosial pekerja mencapai Rp394,16 miliar hingga pekan ketiga November 2025. Angka ini berasal dari lima program perlindungan yang diselenggarakan di area ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam Ruszian Dedy menjelaskan Jaminan Hari Tua (JHT) masih menjadi program dengan nilai dan jumlah klaim tertinggi. Klaim ini seiring meningkatnya dinamika ketenagakerjaan, termasuk PHK maupun perpindahan pekerjaan.

“Untuk JHT sampai November 2025, kami mencatat 22.201 kasus dengan total pembayaran Rp324,89 miliar,” ungkapnya Jumat (28/11/2025).

Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam juga mencatat penyaluran klaim dari program lainnya sebagai berikut, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 15.340 kasus dengan nilai klaim Rp37,90 miliar.

Kemudian Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 901 kasus dengan pembayaran Rp19,39 miliar. Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 569 kasus dengan total klaim Rp8,94 miliar. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 1.348 kasus dengan nilai Rp3,01 miliar.

Ruszian menyebut tingginya realisasi klaim tersebut menunjukkan kuatnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, mulai dari kehilangan pekerjaan, kecelakaan kerja, kematian, hingga masa pensiun.

“Kami memastikan seluruh proses klaim dapat diselesaikan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. Prinsipnya, selama peserta memenuhi syarat, hak mereka akan langsung kami berikan,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk edukasi rutin kepada pekerja dan perusahaan, agar peserta semakin memahami manfaat program.

“Semakin banyak pekerja yang terlindungi, semakin kuat jaring pengaman sosial kita. Karena itu, kami juga mendorong pekerja rentan dan sektor informal untuk aktif mendaftar sebagai peserta,” pungkasnya.

Jakarta: Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi salah satu manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang paling banyak diakses peserta.

Sayangnya, tidak sedikit klaim yang akhirnya gagal diproses atau ditolak, sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan. Lalu, apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya?

Apa itu Jaminan Hari Tua (JHT)?

Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, Jaminan Hari Tua adalah manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus. Manfaat ini diberikan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Namun tidak hanya itu, peserta juga bisa mencairkan JHT setelah berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun terkena PHK, dengan ketentuan telah melewati masa tunggu 1 bulan.

Berapa lama proses pencairan JHT?

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan waktu pencairan sebagai berikut:

Dana ≤ Rp10 juta: 1 hari kerja
Dana > Rp10 juta: maksimal 5 hari kerja setelah dokumen lengkap

Namun, proses tersebut bisa tertunda jika terjadi kendala administrasi atau persyaratan tidak terpenuhi.

Penyebab klaim JHT Terkendala dan solusinya

1. Dokumen Tidak lengkap
Dokumen utama yang wajib disiapkan:

- Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- KTP elektronik (WNI) / Paspor (WNA)
- Buku tabungan
- Kartu Keluarga

Dokumen pendukung tambahan tergantung alasan klaim:

- Meninggal dunia: surat kematian, surat ahli waris, identitas ahli waris
- Cacat total tetap: surat keterangan dokter
- Mengundurkan diri: surat resign
- PHK: surat keterangan PHK
- WNA berhenti bekerja: surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia

Jika salah satu dokumen tidak ada, pengajuan otomatis tidak dapat dilanjutkan.

2. Data tidak sesuai atau tidak valid

Kesalahan sekecil apa pun, seperti tempat lahir yang berbeda antara KTP dan dokumen lain, dapat membuat klaim JHT tertolak. Sebelum mengajukan, pastikan seluruh data identitas sudah seragam dan valid.

3. Belum melewati masa tunggu 1 bulan

Klaim JHT karena resign atau PHK hanya dapat diajukan setelah 1 bulan berhenti bekerja.
Jika mengajukan sebelum masa tunggu, klaim otomatis tidak diproses.

Selain itu, klaim juga akan ditolak jika peserta sudah bekerja di tempat baru saat pengajuan dilakukan.

4. Masa kepesertaan belum 10 tahun (khusus klaim sebagian)

Klaim sebagian memiliki aturan khusus:

- Maksimal 10% untuk persiapan pensiun
- Maksimal 30% untuk uang muka rumah

Namun, klaim sebagian hanya dapat dilakukan jika kepesertaan sudah lebih dari 10 tahun.
Jika belum, pengajuan pasti ditolak.

5. Perusahaan masih menunggak iuran

Mengacu pada Pasal 20 Permenaker Nomor 4/2022, peserta tetap dapat mencairkan JHT meskipun perusahaan memiliki tunggakan. Nominal yang dibayarkan adalah total iuran yang sudah masuk, beserta pengembangannya. BPJS Ketenagakerjaan akan menagih sisa iuran tersebut kepada perusahaan. Jika perusahaan melunasi tunggakan, maka kekurangan manfaat akan dibayarkan kepada peserta.

Ajukan klaim JHT lebih mudah lewat aplikasi JMO

Kini peserta tidak harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan JHT bisa dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sehingga proses lebih praktis dan cepat. Pastikan seluruh dokumen lengkap dan data valid agar proses berjalan mulus ya sobat Medcom.id.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Pencairan atau klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi harapan para pekerja yang terkena PHK atau pensiun.

Pasalnya, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menjadi alasan beberapa perusahaan tercatat melakukan PHK massal karyawan baru-baru ini. Salah satunya adalah pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana. Pada saat yang sama, sejumlah pabrik ban juga dikabarkan merumahkan para pekerjanya.

Sejak perubahan regulasi terkini, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti bekerja atau mencapai usia pensiun dapat mencairkan saldo JHT dengan syarat dan prosedur yang lebih ringkas.

Sementara itu, program Jaminan Pensiun (JP) menawarkan manfaat bulanan bagi peserta yang telah memenuhi masa iuran minimal dan memasuki usia pensiun. Berikut ini cara dan syarat klaim JHT dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan.

Program JHT (Jaminan Hari Tua)

Syarat dan kriteria Pengajuan Klaim JHT

• JHT dapat dicairkan penuh jika peserta berhenti bekerja dengan beragam alasan seperti mengundurkan diri, PHK, kontrak habis, atau memasuki usia pensiun.
• Peserta masih bekerja dapat mencairkan sebagian saldo jika telah menjadi peserta minimal 10 tahun.
• Persyaratan tambahan: dokumen identitas lengkap, nomor kepesertaan BPJSTK, rekening bank atas nama sendiri, serta bukti berhenti kerja atau pensiun.

Cara Pengajuan Klaim JHT

• Online: melalui portal resmi “Lapak Asik”, peserta mengisi data dan mengunggah dokumen.
• Offline: datang ke kantor BPJSTK cabang dengan dokumen persyaratan lengkap.

Adapun, mulai Mei 2025, peserta dapat mencairkan dana JHT sampai Rp 15 juta sebelum pensiun melalui aplikasi JMO untuk kondisi tertentu. Pastikan data identitas, nomor kepesertaan, dan status kepesertaan sudah sesuai persyaratan.

Program Jaminan Pensiun (JP)

Syarat Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Usia penerima manfaat JP mulai 59 tahun sejak 2025.
• Masa iuran minimal: 15 tahun untuk memenuhi syarat.
• Dokumen: Formulir 7 BPJSTK, kartu peserta JP, KTP, KK; untuk cacat total tetap, tambahan surat dokter dan surat keterangan tidak mampu bekerja.

Cara Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun

• Dapat dilakukan online melalui portal BPJSTK atau langsung di kantor cabang.
• Manfaat pensiun dibayarkan bulanan setelah memenuhi syarat usia dan masa iuran.

JP berbeda dengan JHT. Jaminan Pensiun (JP) adalah manfaat jangka panjang, sedangkan JHT bisa dicairkan sekaligus.
Usia penerima JP meningkat secara bertahap agar dana program tetap berkelanjutan.

Program	Kapan bisa dicairkan	Syarat utama	Cara mencairkan
JHT	Setelah berhenti kerja/pensiun/ atau kondisi tertentu	Berhenti kerja / usia pensiun atau 10 tahun aktif untuk sebagian	Online (Lapak Asik) atau Offline
JP	Setelah usia pensiun (59 tahun sejak 2025) dan masa iuran minimum	Usia pensiun, minimal masa iuran 15 tahun, dokumen lengkap	Online/portal BPJSTK

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan tengah viral kabar KFC yang telah memangkas ribuan karyawannya sepanjang tahun 2025.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), perusahaan pengelola restoran cepat saji KFC tercatat mengurangi 1.041 karyawan dan menutup 20 gerai sepanjang tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2025, dikutip Senin (3/11/2025), FAST melaporkan jumlah operasional 695 gerai restoran, berkurang dari 715 gerai pada 31 Desember 2024.

Lebih lanjut, jumlah karyawan FAST juga menyusut dari 13.106 orang pada penghujung tahun lalu menjadi 12.065 orang pada September tahun ini.

Sebagaimana diketahui, karyawan yang terkena PHK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan saldo mereka.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

• Download aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di PlayStore
• Jika belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu sesuai ketentuan yang disediakan aplikasi. Jika sudah memiliki akun silahkan lanjut ke tahap berikutnya.
• Setelah sudah terdaftar, anda bisa melakukan cek saldo BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pengajuan klaim
  JHT hanya bisa dilakukan apabila saldo investasi telah mencapai Rp 10 juta.
• Masuk ke menu “Pengkinian Data” dan periksa data anda apakah sudah sesuai jika sudah klik “Sudah”.
• Aplikasi akan mengarahkan anda ke menu verifikasi peserta.
• Siapkan pencahayaan yang cukup lalu klik “Ambil Foto” setelah selesai klik menu selanjutnya dan tunggu verifikasi biometrik hingga muncul tulisan “Selesai”.
• Silahkan isi data diri seperti nomor telepon, data NPWP, data rekening, data kependudukan sesuai KTP, data tambahan lalu klik selanjutnya kemudian klik “Konfirmasi”.
• Anda akan kembali ke menu awal lalu pilih menu “Jaminan Hari Tua”
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu “Klaim JHT” lalu klik menu “Selanjutnya”.
• Anda akan diarahkan menu “Sebab Klaim”, pilih salah satu menu “Sebab Klaim” lalu klik selanjutnya.
• Anda akan diarahkan ke halaman “Pengecekan Data”. Cek kesesuaian data anda lalu klik “Sudah”.
• Halaman selanjutnya adalah “Ambil Foto”. Lakukan pengambilan foto sesuai permintaan aplikasi.
• Halaman selanjutnya lengkapi data berupa NPWP dan rekening Bank aktif untuk pencairan lalu klik “Selanjutnya”.
• Periksa kembali seluruh data anda lalu klik “Konfirmasi”.
• Pengajuan klaim JHT berhasil. Silakan tunggu pembayaran masuk ke rekening anda.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

• Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
• Isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
• Mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan maksimal ukuran file adalah 6MB
• Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
• Selanjutnya, Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirim melalui email Anda.
• Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
• Setelah proses selesai, saldo JHT yang dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.

Itulah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK.