JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting (SOM) of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Jakarta. Pertemuan ini merupakan forum koordinasi strategis bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk membahas berbagai isu prioritas serta memperkuat kerja sama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit.

Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri delegasi negara anggota CPOPC yaitu Indonesia, Malaysia, Honduras, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini, serta negara pengamat yang terdiri dari Ghana, Kolombia, dan Nigeria (observer countries), Sekretariat CPOPC, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Direktur Utama BPDP turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia.

Sebagai salah satu negara pendiri CPOPC sekaligus produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memandang penguatan kerja sama antarnegara produsen sebagai langkah penting dalam menjaga ketahanan industri sawit global, memperkuat daya saing, serta mendorong praktik pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertemuan SOM CPOPC ke-31 membahas sejumlah agenda strategis antara lain tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya, perkembangan program kerja CPOPC, penguatan riset dan komunikasi publik, pemberdayaan petani sawit, serta koordinasi dalam merespons berbagai isu perdagangan internasional, keberlanjutan, ketertelusuran rantai pasok, dan implementasi berbagai regulasi global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Melalui forum ini, Indonesia turut mendorong penguatan posisi bersama negara-negara anggota CPOPC dalam mewujudkan tata kelola perdagangan minyak sawit yang adil, transparan, berbasis bukti ilmiah, serta tidak diskriminatif. Sinergi antarnegara produsen diharapkan dapat memperkuat penerimaan minyak sawit di pasar global sekaligus menjaga kontribusinya terhadap ketahanan energi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebagai lembaga yang mengelola dana perkebunan, BPDP mendukung berbagai program strategis pengembangan sektor kelapa sawit nasional antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, promosi, serta pengembangan program biodiesel. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Penyelenggaraan The 31st Senior Officials Meeting CPOPC di Jakarta diharapkan menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan strategis yang semakin memperkuat koordinasi antarnegara anggota dalam merespons dinamika global. Hasil pertemuan ini juga diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dalam mendukung industri minyak sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi negara-negara produsen.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Maritime Community Forum (IMCF) bersama Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kompetensi pelaut Indonesia dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of The Seafarer) 2026.

"Indonesia Maritime Community atau IMCF memberikan perhatian kepada para pelaut Indonesia pada momen hari Pelaut Sedunia," kata Ketua Pelaksana Day of The Seafarer 2026 Dede Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, perhatian kepada para pelaut tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan memberi santunan kepada para pelaut yang gugur dalam melaksanakan tugas.

Adapun beberapa pelaut yang gugur saat melaksanakan tugas di antaranya Aslan Yusuf dari PT Hanmarine Global Indonesia dengan santunan yang diberikan kepada keluarga senilai Rp2.118.494.400.

Selanjutnya Agus Muslim dari PT Kusuma Bahari Jaya dengan santunan Rp1.267.489.128; dan William Tandera dari PT Abadi Cemerlang dengan santunan senilai 60.000 dolar Amerika Serikat (AS). Seluruh santunan diberikan kepada keluarga yang mewakili.

Menurut Dede hal tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan, perlindungan, kompetensi, dan masa depan pelaut merupakan tanggung jawab bersama, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan konektivitas nasional dan perdagangan dunia.

"Ini sekaligus untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan serta perlindungan pelaut Indonesia," pungkasnya.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan peringatan Hari Pelaut Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan global, sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan profesinya.

Dengan tingginya risiko yang diemban, Wamenhub mengungkapkan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen agar pelaut Indonesia dapat terjamin hak-haknya termasuk perlindungan, dan kesejahteraan yang layak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menambahkan Indonesia memiliki sekitar 1,6 juta pelaut sebagai salah satu dari lima pemasok terbesar dunia yang harus didukung peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, dan perlindungan memadai.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

"Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pelaut, keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Masyhud menambahkan, saat ini, terdapat lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang terus Ditjen Perhubungan Laut bina agar memenuhi standar internasional.

"Selain itu, fasilitas simulator juga terus kami tingkatkan, kualitas instruktur diperkuat, dan kurikulum diselaraskan dengan kebutuhan industri maritim global,” kata Masyhud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

GAZA - Presiden Kolombia yang akan segera lengser dari sayap kiri, Gustavo Petro, menuduh adanya kecurangan pemilu setelah hasil sementara dari putaran kedua pemilihan presiden menunjukkan kandidat pilihannya kalah dengan selisih suara yang kecil.

Dalam serangkaian unggahan di situs media sosial X pada hari Senin, Petro menuduh bahwa oposisi membeli suara dan Israel serta Amerika Serikat ikut campur untuk membantu kandidat sayap kanan oposisi Abelardo de la Espriella menang.

Petro menolak untuk mengakui hasil tersebut dan menyerukan penyelidikan oleh lembaga peradilan.

Presiden, yang dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, adalah presiden sayap kiri pertama Kolombia, yang membuatnya berselisih dengan AS.

Pemerintahannya dipuji karena reformasi yang meningkatkan pengeluaran sosial, menaikkan upah minimum, dan mendistribusikan kembali tanah kepada keluarga miskin. Petro juga memutuskan hubungan dengan Israel terkait perang genosida Israel di Gaza dan menjauhkan diri dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Israel Intervensi Pilpres Kolombia, Ini 5 Faktanya

1. Tidak Ada Capres yang Meraih 50%

Melansir Al Jazeera, putaran pertama pemilihan presiden diadakan pada 31 Mei. Baik Abelardo de la Espriella dari gerakan sayap kanan Pembela Tanah Air dan Senator Ivan Cepeda dari partai penguasa Pakta Bersejarah – tidak memperoleh setidaknya 50 persen suara, sehingga diadakan putaran kedua pada hari Minggu.

De la Espriella menang tipis dengan 49,66 persen suara atas Cepeda yang memperoleh 48,7 persen, menurut hasil sementara yang dirilis pada hari Senin oleh Registri Nasional, yang mengelola penghitungan suara.

Selisih yang sangat tipis ini kurang dari 1 persen dari total suara dan merupakan salah satu pemilihan paling ketat di Kolombia.

2. Trump Ikut Campur Mendukung Capres Tertentu

De la Espriella, 47 tahun, yang didukung Trump, akan menjabat pada 7 Agustus. Pengacara kriminal ini adalah seorang miliarder yang berkampanye dengan kebijakan keamanan yang lebih ketat dan anti-kiri. Ia juga memiliki kewarganegaraan AS.

Kemenangan De la Espriella merupakan bagian dari tren terkini negara-negara Amerika Latin yang memilih pemimpin populis sayap kanan yang pro-Trump. Javier Milei dari Argentina, Nasry “Tito” Asfura dari Honduras, Nayib Bukele dari El Salvador, dan Laura Fernandez Delgado dari Kosta Rika semuanya memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Trump.

3. Ada Manipulasi Langsung

Petro menggunakan X untuk mengecam dalam serangkaian unggahan apa yang menurutnya merupakan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan bantuan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Petro mengatakan ada bukti manipulasi Formulir E-14, penghitungan resmi tulisan tangan dari lembar yang diisi oleh petugas pemilu di setiap tempat pemungutan suara.

Formulir tersebut merupakan catatan fisik penghitungan suara dan dimaksudkan untuk mencegah kecurangan pemilu. Formulir tersebut diisi dengan tangan, dan hasil pindaian digital juga diunggah ke portal Registri Nasional untuk audit publik. Jika ditemukan kesalahan, pihak-pihak terkait dapat meminta penghitungan ulang.

4. Peretasan ke Situs Website Pemilu

Petro menuduh bahwa aktor asing mengakses situs web Registri Nasional dan menulis ulang data pemungutan suara pada beberapa formulir E-14.

“Hari ini kami memiliki bukti perubahan alamat IP dari beberapa server registri nasional,” tulisnya.

“Ini berarti bahwa perangkat lunak telah diretas dan pihak lain menulis data untuk tempat pemungutan suara dan pos pemungutan suara. Satu-satunya entitas di dunia yang mampu melakukan itu adalah negara Israel,” tambah Petro tanpa memberikan bukti keterlibatan Israel yang diduga.

Petro mengatakan partainya telah meminta "audit teknis" perangkat lunak pemungutan suara sebelum pemilihan dan meminta pihak berwenang untuk mengambil jejak digital dari semua dokumen yang dikirim secara digital untuk menghindari modifikasi. Ia mengklaim permintaan tersebut diabaikan.

Presiden yang akan segera lengser itu membagikan video yang menurutnya merekam modifikasi "yang direncanakan" pada formulir E-14. Ia juga mengklaim manipulasi tersebut dilakukan "dari kantor saudara-saudara Bautista".

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar mengatakan integrasi dan kolaborasi lintas sektor antara ekosistem hiburan dan layanan keuangan digital dapat menjadi motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sinergi seperti ini menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat memperluas akses pasar, meningkatkan pengalaman audiens, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk musisi dan pelaku usaha pendukungnya," ujar Irene Umar dalam keterangan yang diterima ANTARA, Senin.

Irene mengatakan kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan misi Kementerian Ekraf dalam memperkuat infrastruktur komersial industri musik dan memperluas akses pasar pejuang ekonomi kreatif demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya festival musik berskala besar berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai nilai industri kreatif.

Integrasi antara industri pertunjukan musik, teknologi digital, dan layanan keuangan diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru nasional (the new engine of growth).

Ia pun mengapresiasi festival musik Allo Bank Festival 2026 Sabtu lalu yang menunjukkan potensi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

"Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri festival musik komersial ini juga dibarengi dengan proteksi dan penguatan nilai ekonomi yang adil bagi seluruh pekerja seni di dalamnya. Festival besar ini harus menjadi standardisasi baru dalam hal tata kelola panggung, promosi, hingga hilirisasi produk musik yang berkelanjutan," tambahnya.

Allo Bank Festival merupakan festival musik tahunan berkonsep all-in-one yang digelar sejak 2022. Acara ini memadukan konser musik, area kuliner, serta beragam aktivitas interaktif, sehingga menjadikannya salah satu festival musik komersial terbesar di Indonesia.

Festival ini menghadirkan musisi lintas genre dan segmen pasar, mulai dari pop, dangdut, hingga K-pop global.

Festival ini berhasil menarik antusiasme tinggi dengan kehadiran sekitar 15 ribu pengunjung serta melibatkan 15 gerai UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendukung langkah tegas Satgas PASTI dan OJK dalam menghentikan promosi PAKD tidak berizin

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto mendukung langkah Satgas PASTI yang menghentikan kegiatan sejumlah Key Opinion Leader (KOL) yang mempromosikan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) tidak berizin atau ilegal.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan langkah Satgas PASTI merupakan upaya penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto nasional.

Sebab, penggunaan PAKD berizin menjadi fondasi utama untuk memastikan perlindungan konsumen, transparansi layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami mendukung langkah tegas Satgas PASTI dan OJK dalam menghentikan promosi PAKD tidak berizin. Keberadaan PAKD berlisensi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen, karena masyarakat mendapatkan akses ke platform yang diawasi regulator, memiliki standar kepatuhan, serta menjalankan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI memanggil sejumlah KOL untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas dugaan keterkaitan dengan promosi PAKD tidak berizin.

Sebagai tindak lanjut, beberapa KOL telah melakukan penghapusan atau takedown serta penyesuaian terhadap konten yang memuat penawaran platform aset keuangan digital ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan daftar PAKD berizin sebagai rujukan utama bagi masyarakat dan pelaku industri. Pihak yang tidak tercantum dalam daftar tersebut bukan merupakan entitas yang berizin dan/atau diawasi oleh OJK, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi masyarakat.

Calvin menambahkan, bertransaksi melalui platform kripto berizin juga dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam ekosistem nasional. Hal ini penting untuk mencegah potensi capital flow ke platform luar negeri atau entitas tidak berizin yang tidak berada dalam pengawasan regulator Indonesia.

“Ketika masyarakat menggunakan PAKD berizin di dalam negeri, aktivitas transaksi dapat tercatat, diawasi, dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan industri nasional. Ini dapat membantu mencegah aliran dana keluar ke platform ilegal atau tidak berizin, sekaligus mendorong peningkatan transaksi aset kripto di Indonesia,” kata Calvin

Satgas PASTI juga mengimbau KOL untuk melakukan analisis dan riset yang memadai sebelum menyampaikan informasi terkait produk atau layanan keuangan. KOL diminta memastikan legalitas pihak, platform, dan produk yang dipromosikan, termasuk memastikan bahwa PAKD telah berizin dan produknya diperkenankan untuk diperdagangkan di Indonesia.

Selain itu, KOL diharapkan menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk memberikan penjelasan yang seimbang mengenai potensi keuntungan dan risiko.

Satgas PASTI juga mengingatkan KOL agar tidak menggunakan klaim menyesatkan, seperti janji keuntungan tinggi, bebas risiko, maupun testimoni fiktif.

Dengan peran penting KOL dalam Industri Kripto, Tokocrypto menilai peran KOL dan kreator konten keuangan digital semakin penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto. Karena itu, edukasi publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Industri kripto yang sehat membutuhkan kolaborasi bersama. Regulator, pelaku industri, KOL, komunitas, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu visi untuk membangun ekosistem kripto yang ramah, aman, dan berkelanjutan. Edukasi yang benar dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terus meningkat,” ujar Calvin.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK saat ini juga sedang menyiapkan pengaturan terkait influencer keuangan atau Fininfluencer yang akan segera ditetapkan.

Aturan tersebut diharapkan dapat memperjelas batasan, tanggung jawab, serta standar penyampaian informasi keuangan di ruang digital.

Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran akses terhadap konten media sosial dan/atau tautan yang memuat penawaran PAKD tidak berizin.

Satgas PASTI juga akan terus meningkatkan koordinasi antaranggota dan instansi terkait untuk menghentikan kegiatan PAKD ilegal.

Calvin turut mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penawaran platform aset kripto ilegal dan hanya bertransaksi melalui platform yang telah berizin. Masyarakat diharapkan menerapkan prinsip Legal dan Logis atau 2L, yaitu memastikan pelaku usaha dan produk jasa keuangan telah berizin atau terdaftar di OJK, serta mewaspadai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat.

“Pengawasan yang semakin kuat, peningkatan literasi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, optimistis industri aset kripto Indonesia dapat berkembang lebih aman, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi digital nasional,” tutup Calvin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antaranggota dan instansi terkait untuk menghentikan kegiatan PAKD tidak berizin

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan kegiatan beberapa key opinion leader (KOL)di Indonesia yang menawarkan platform jual beli aset digital ilegal atau pedagang aset keuangan digital (PAKD) tidak berizin.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa lembaganya telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah KOL untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas dugaan keterkaitan dengan PAKD tidak berizin.

Sebagai tindak lanjut, beberapa KOL tersebut telah melakukan take down serta penyesuaian atas konten yang memuat penawaran PAKD tidak berizin.

Selain itu, Satgas PASTI juga telah melakukan pemblokiran akses terhadap konten media sosial dan/atau tautan (URL) yang memuat penawaran PAKD tidak berizin.

“Sejalan dengan hal itu, Satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antaranggota dan instansi terkait untuk menghentikan kegiatan PAKD tidak berizin,” kata Hudiyanto.

Mengenai penyampaian informasi di sektor jasa keuangan, Satgas PASTI menegaskan agar KOL tidak mempublikasikan atau mempromosikan PAKD tidak berizin.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan daftar PAKD sebagai rujukan utama. Apabila terdapat pihak yang tidak tercantum dalam daftar tersebut, maka dapat dipastikan bukan merupakan pihak yang berizin dan/atau diawasi oleh OJK sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Satgas PASTI juga mengimbau KOL untuk melakukan analisis dan/atau riset yang memadai sebelum menyampaikan informasi, serta memastikan legalitas pihak, platform, dan produk yang dipromosikan, termasuk memastikan PAKD telah berizin dan produknya diperkenankan untuk diperdagangkan di Indonesia.

Para KOL diharapkan dapat menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk menginformasikan risiko dan potensi keuntungan secara utuh. KOL juga diharapkan tidak menggunakan klaim yang menyesatkan, seperti janji keuntungan tinggi, bebas risiko, atau testimoni fiktif.

Kemudian, menerapkan prinsip transparansi dalam penyampaian konten, termasuk apabila terdapat kepentingan ekonomis. Dalam hal melakukan pemberian rekomendasi, memastikan telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan. Terakhir, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam rangka meningkatkan pelindungan konsumen, OJK saat ini sedang menyiapkan pengaturan terkait influencer keuangan atau finfluencer yang akan segera ditetapkan,” kata Hudiyanto.

Satgas PASTI pun kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap penawaran PAKD ilegal dan hanya bertransaksi pada platform yang legal.

Masyarakat diharapkan untuk selalu memperhatikan aspek legal dan logis (2L), yaitu memastikan pelaku usaha dan produk jasa keuangan telah berizin/terdaftar di OJK serta mewaspadai penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PERWIRA Menengah (Pamen) TNI Angkatan Darat (AD), Kolonel Inf Achmad Fikri Dalimunthe menorehkan prestasi di luar negeri. Dia menjadi prajurit TNI pertama yang menyelesaikan pendidikan di Royal Jordanian National Defence College (RJNDC), Yordania.

Dalam pendidikan ini, Fikri juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan predikat Excellent. Prosesi wisuda RJNDC Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025-2026 berlangsung di Amman, Yordania, pada Senin (15/6/2026).

Upacara dipimpin Pangeran Faisal bin Al Hussein, adik Raja Yordania Abdullah II, serta dihadiri sejumlah pejabat Yordania, perwakilan negara sahabat, dan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina Ade Padmo Sarwono.

"Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah bagi TNI sekaligus bukti bahwa sumber daya manusia TNI AD mampu bersaing dan berprestasi di lingkungan pendidikan strategis internasional," tulis Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Selasa (16/6/2026).

RJNDC merupakan lembaga pendidikan strategis setingkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menyiapkan calon pemimpin sipil dan militer pada level kebijakan nasional. Program pendidikan berlangsung selama satu tahun, mulai 29 Juni 2025 hingga 15 Juni 2026.

Pada tahun akademik ini, RJNDC diikuti 146 peserta yang terdiri atas 76 peserta dari Yordania dan 70 peserta internasional dari 13 negara, termasuk Indonesia.

Selain menyelesaikan pendidikan strategis, Achmad Fikri juga mengikuti program magister dan memperoleh Postgraduate Diploma in National Resource Management and Military Sciences.

Selama pendidikan, peserta mendapatkan materi terkait keamanan nasional, geopolitik, geostrategi, hubungan internasional, manajemen sumber daya nasional, hingga perumusan kebijakan strategis.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemadam lampu di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk monumen dan patung bersejarah di Ibu Kota, pada Sabtu (13/6/2026) malam. Pemadaman akan dimulai pukul 20.30-21.30 WIB, sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

Berbagai ikon Jakarta yang akan dipadamkan sementara yakni Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menyebut aksi ini bukan sekadar memadamkan lampu, tetapi juga mengajak masyarakat membangun kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Dia menambahkan, partisipasi kolektif masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya menekan emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan kota.

“Perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi Jakarta yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang,” kata Dudi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Dudi menyebut, aksi pemadaman lampu ini mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon. Ia menambahkan bahwa aksi serupa sebelumnya telah dilaksanakan pada Sabtu (25/4).

Aksi itu berhasil mencatat penghematan listrik mencapai 96,91 MWh dengan efisiensi biaya sebesar Rp140.226.312. Selain itu, aksi tersebut turut berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 77,53 ton CO2e.

Hasil tersebut menurutnya menunjukkan bahwa langkah sederhana seperti mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan dapat memberikan manfaat besar jika dilakukan secara bersama-sama.

“Melalui aksi sederhana ini, kita bisa ikut menjaga kualitas lingkungan sekaligus menghemat energi. Jika menjadi kebiasaan bersama, dampaknya akan semakin besar bagi masa depan Jakarta yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pengelolaan sampah mulai menyasar perguruan tinggi. Langkah baik ini sebagai komitmen dalam menjaga bumi tetap pertiwi.

Berlokasi di Universitas Bakrie, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future," yang dilakukan sejumlah perusahaan ini mengusung kampanye "Waste Wise Campus: Dari Kampus untuk Bumi".

Talkshow edukatif mempertemukan sejumlah akademisi, industri, dan komunitas dengan tema "Membangun Kesadaran dan Kolaborasi Generasi Muda untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan" dilakukan sebagai tantangan pengelolaan dan mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah.

Andrew Ferdinand Hallatu, Head of Corporate Public Relations PT Indofood Sukses Makmur Tbk melihat perubahan akan dapat tercipta melalui kontribusi nyata setiap elemen dalam sebuah ekosistem.

Karena itu, semangat yang terinspirasi dari alam ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa tantangan lingkungan juga membutuhkan sinergi positif, termasuk dunia industri, akademisi, komunitas, pemerintah, dan masyarakat.

"Kampus tidak hanya menjadi tempat lahirnya gagasan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan kebiasaan yang dapat memberikan dampak positif," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Andrew melihat kampus sebagai motor penggerak dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan karakter masa depan bangsa.

Inisiatif ini juga hadir sejalan dengan semakin kuatnya komitmen pemerintah, termasuk Pemprov DKI Jakarta yang tengah memperkuat implementasi pemilahan sampah dari sumber sebagai langkah mendasar dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kaprodi Teknik Lingkungan Aqil Azizi mengatakan sebagai institusi pendidikan, pihaknya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

"Kami ingin ikut membangun budaya peduli lingkungan dimulai dari kampus dan dijalankan bersama-sama dengan para pelaku industri serta komunitas sebagai bagian dari gerakan kolektif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” ucapnya.

Tidak berhenti pada ruang diskusi, inisiator juga memberikan Dropbox Sampah Kemasan (DSK) sebagai wujud aksi nyata di lingkungan kampus. Ini memudahkan mahasiswa mempraktikkan pemilahan sampah dari sumber.

Founder Green Movement Indonesia Tasya Kamila menambahkan Waste Wise Campus merupakan gerakan kolaboratif yang mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan lingkungan yang berkelanjutan.

Menurut dia, mahasiswa memiliki kekuatan untuk menjadi penggerak perubahan tidak hanya di kampus, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. "Ketika generasi muda, kampus, industri, dan komunitas bergerak bersama, kita tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga menciptakan budaya peduli lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya masa depan bumi yang lebih baik dimulai dari aksi nyata yang kita lakukan hari ini,” ujar Tasya.

IKN dapat menjadi tempat belajar yang nyata bagi mahasiswa sekaligus ruang kolaborasi dalam pengembangan berbagai solusi pembangunan

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam membangun IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

"IKN membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, Rabu, ketika ditanya kelanjutan pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta masa depan, lanjut dia, dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Sehingga Otorita IKN memperkuat kolaborasi dengan empat perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia.

Empat perguruan tinggi tersebut, antara lain Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kerja sama diharapkan dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi, khususnya fakultas-fakultas teknik dan bidang ilmu lainnya, untuk terlibat langsung dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

"IKN dapat menjadi tempat belajar yang nyata bagi mahasiswa sekaligus ruang kolaborasi dalam pengembangan berbagai solusi pembangunan,” katanya.

"Otorita IKN juga ingin warga sekitar menjadi bagian dari transformasi IKN, penguatan kapasitas SDM lokal jadi fokus bersama berbagai mitra, termasuk perguruan tinggi," tambah Bimo Adi Nursanthyasto.

Pembangunan IKN juga memberikan manfaat langsung masyarakat di sekitar kawasan, salah satu upaya yang dilakukan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang terus berkembang seiring pembangunan dan operasional ibu kota baru Indonesia.

Kerja sama yang dijalin dengan empat perguruan tinggi tersebut, di antaranya
pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, hingga pemanfaatan IKN sebagai laboratorium hidup bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Kerja sama antara perguruan tinggi dan Otorita IKN, jelas Rektor UNS Hartono, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi akademik dalam pembangunan nasional.

Kolaborasi antara Otorita IKN dan perguruan tinggi, timpal Rektor ULM Ahmad, memiliki tujuan memberikan kontribusi terbaik bagi IKN sebagai pusat peradaban bangsa di masa depan.

Perguruan tinggi memiliki peran penting memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara 2025-2045, guna mendorong inovasi, meningkatkan daya saing nasional, dan mendukung transformasi ekonomi Indonesia.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Donald Trump, sedang mempertimbangkan proposal untuk membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius.

Menurut laporan The Telegraph, para pejabat Amerika sedang mencari cara untuk berurusan langsung dengan Mauritius daripada melalui Inggris. Tujuannya adalah untuk mengamankan kendali atas Diego Garcia, sebuah pulau kunci di gugusan Chagos.

3 Fakta Kepulauan Chagos yang Akan Dibeli AS

1. Jadi Kekuatan Militer AS-Inggris

Diego Garcia, pulau kunci di Kepulauan Chagos, telah lama menjadi lokasi pangkalan militer AS-Inggris yang penting. Pangkalan tersebut digunakan untuk operasi di seluruh Samudra Hindia, Timur Tengah, dan sebagian Asia.

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Sekarang, AS berupaya menempuh jalur pintas untuk mengendalikan pangkalan Diego Garcia, yakni membeli langsung dari Mauritius tanpa melibatkan Inggris. Bagi Amerika, pangkalan itu sangat penting terlebih Mauritius sekarang ini dikenal sebagai sekutu China—negara rival utama Amerika.

2. Awal Mula Kepulauan Chagos Terpisah dari Mauritius

Inggris telah mengendalikan Kepulauan Chagos, juga dikenal sebagai British Indian Ocean Territory (Wilayah Samudra Hindia Britania), sejak tahun 1814.

Pada tahun 1965, pulau-pulau tersebut dipisahkan dari Mauritius ketika masih menjadi koloni Inggris. Inggris membeli pulau-pulau tersebut seharga 3 juta poundsterling Inggris, tetapi Mauritius kemudian mengatakan bahwa pemisahan ini tidak adil dan terjadi di bawah tekanan.

Antara tahun 1967 hingga 1973, penduduk yang tinggal di pulau-pulau tersebut dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Inggris. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan bagi pangkalan militer.

Mauritius merdeka pada tahun 1968, tetapi terus mengeklaim bahwa Kepulauan Chagos secara hukum miliknya. Mereka berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut diambil sebelum kemerdekaan dengan cara yang tidak adil.

Pada tahun 2025, Inggris setuju untuk mengembalikan kendali atas pulau-pulau tersebut kepada Mauritius. Namun, beberapa pemimpin sekutu, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengkritik langkah tersebut.

Kepulauan Chagos dihuni selama bertahun-tahun setelah Belanda dan Prancis membawa orang Afrika dan orang Malagasy yang diperbudak untuk bekerja di perkebunan kelapa. Orang-orang ini dan keturunan mereka mengembangkan budaya, bahasa, makanan, dan musik mereka sendiri. Komunitas ini dikenal sebagai orang Chagossian.

Sebelum pangkalan militer AS-Inggris dibangun di Diego Garcia pada tahun 1971, AS ingin pulau-pulau tersebut dibersihkan dari penduduk setempat. Pejabat Inggris setuju bahwa penduduk tersebut bukanlah pemukim tetap dan menyebut mereka sebagai beberapa "Tarzan atau Man Friday".

Setelah itu, seluruh penduduk Chagossian dipindahkan dari pulau-pulau tersebut. Orang-orang dibawa dengan kapal dan dipindahkan ke Mauritius dan Seychelles. Banyak yang tidak diberi tempat tinggal, uang, atau dokumen yang layak, dan mereka berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Inggris kemudian meminta maaf atas cara pemindahan tersebut dilakukan.

Setelah orang-orang dipindahkan, pulau-pulau tersebut sebagian besar dibiarkan kosong dan diubah menjadi hutan. Pada tahun 2010, daerah tersebut dinyatakan sebagai Kawasan Lindung Laut.

3. Kesepakatan Inggris-Mauritius Senilai 3,4 Miliar Poundsterling

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Jika perjanjian berakhir setelah 99 tahun, maka Inggris masih akan memiliki hak pertama untuk menggunakan pangkalan tersebut selama 40 tahun ke depan jika Mauritius memutuskan untuk menawarkannya kepada negara lain. Mauritius tidak dapat mengakhiri perjanjian tersebut secara bebas. Mereka hanya dapat melakukannya jika Inggris tidak melakukan pembayaran yang diperlukan atau jika Inggris menyerang Mauritius.

Inggris akan membayar Mauritius setiap tahun untuk penggunaan Diego Garcia. Selama 99 tahun, pembayaran ini diperkirakan akan mencapai total sekitar 3,4 miliar poundsterling Inggris.

Perjanjian tersebut juga mencakup dana untuk penduduk Chagos. Inggris akan menyetor 40 juta poundsterling Inggris ke dalam dana perwalian untuk mereka. Perjanjian tersebut tidak secara jelas menjamin bahwa penduduk Chagos akan diizinkan untuk kembali dan tinggal di pulau-pulau tersebut lagi.

Pada bulan April, pemerintah Inggris menunda rencananya untuk mentransfer kendali Kepulauan Chagos ke Mauritius setelah Trump mengkritik langkah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).

Perpres yang ditetapkan pada 13 Mei 2026 tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk memberlakukan perubahan terhadap perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berlaku sejak 2008.

Salinan Perpres yang dilihat pada Jumat (5/6/2026) menunjukkan bahwa pemerintah memandang perdagangan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi konsideran Perpres tersebut.

Pemerintah menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang sebelumnya telah menandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Perjanjian tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.

Namun, kedua negara sepakat melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut melalui sebuah protokol amandemen yang ditandatangani secara sirkuler pada 8 Agustus 2024.

“Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah melalui Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang ditandatangani secara sirkuler pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi konsideran Perpres.

Pemerintah kemudian memandang perlu memberikan dasar hukum nasional untuk pelaksanaan protokol perubahan tersebut.

“Bahwa untuk melaksanakan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership), perlu mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi,” demikian disebutkan dalam konsideran Perpres.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Presiden Prabowo secara resmi mengesahkan protokol perubahan tersebut.

“Mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang telah ditandatangani secara sirkuler oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi Pasal 1 ayat (1).

Perpres tersebut juga menetapkan bahwa salinan naskah asli Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang yang terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam bagian dasar hukum, pemerintah menegaskan bahwa pengesahan protokol ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 yang mengesahkan IJEPA.

Perpres Nomor 32 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Mei 2026 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.