JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula saat terjadi kekosongan Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA) kemudian meminta syarat Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk posisi Sekda.

Zulkarnain (ZKN) yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) tertarik dengan posisi tersebut dan bersedia memenuhi syarat yang dimaksud. Zulkarnain kemudian membeli mobil yang dimaksud dengan skema cicilan sebesar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Namun, pengajuan kredit ini bukan menggunakan nama pribadi Zulkarnain lantaran terkendala pengecekan profil keuangan. Kemudian, Zulkarnain meminta bantuan Ardiles (ARD) selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant untuk pengajuan proses kreditnya.

Proses pinjam identitas ini bukan hanya digunakan untuk kredit Land Cruiser. Sebelumnya, Zulkarnain pernah mengajukan kredit Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta yang diduga untuk menyuap Suhardiman saat masih jabat Plt. Bupati Kuansing pada 2021.

Ardiles bersedia membantu Zulkarnain dengan maksud agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

"Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada T.A 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansi), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik, Rabu (1/7/2026).

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Nadiem Makarim menyebut empat hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan fakta-fakta persidangan. Terkait hal itu pihaknya akan melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial (KY).

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Selain itu, Nadiem juga dikenakan denda sebesar Rp1 Miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, Nadiem juga dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 Miliar dengan ketentuan subsider 5 tahun kurungan.

"Dirinya divonis 15 tahun karena dituntut membayar uang pengganti yang tidak pernah ia miliki. Semua fakta pengadilan telah diabaikan," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Nadiem menyoroti sikap empat hakim yang memvonisnya bersalah, tidak berani menatap matanya secara langsung saat berbicara.

“Kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan, apakah kebenaran, apakah keadilan, masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun" katanya.

"Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah, itu tidak bisa melihat ke mata saya langsung. karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," ujarnya.

Nadiem mengapresiasi keberanian satu hakim, yakni Hakim Andi Saputra, yang memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Andi secara lugas membeberkan kebenaran berdasarkan fakta persidangan dan menyatakan Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat.

“Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim, yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat,” kata Nadiem.

Terkait beban uang pengganti Rp809 miliar, Nadiem membantah keras tuduhan tersebut dengan menegaskan uang itu tidak pernah menyentuh dirinya sekalipun. Berdasarkan laporan hasil kekayaannya di akhir masa jabatan, Nadiem mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun.

Nadiem juga menambahkan dokumen dan saksi di persidangan telah membuktikan dana tersebut tidak pernah keluar dari rekening PT AKAB (GoTo). Uang tersebut sepenuhnya milik PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook.

"Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada sang istri, Franka, keluarganya, tim penasihat hukum, pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia, guru-guru, serta tokoh masyarakat dan pakar hukum yang telah berani bersuara," paparnya.

Nadiem memastikan akan segera mengajukan banding demi kebenaran, anak-anak muda, profesional, dan semua orang jujur yang dikriminalisasi.

Salah satu penasihat hukum Dodi S Abdulkadir mengungkapkan keberadaan alat-alat bukti pembelaan telah dengan sengaja diingkari oleh hakim.

“Beberapa kali di dalam proses pembelaan, kami sudah menyampaikan alat bukti, yang kemudian diingkari keberadaan bukti tersebut. Yang apabila alat bukti tersebut dijadikan pertimbangan, maka tidak akan ada putusan terhadap Nadiem Makarim yang menyatakannya bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Dodi mengaku akan menempuh jalur hukum mengenai adanya obstruction of justice. "Tapi dengan sengaja, alat bukti tersebut tidak mau dipertimbangkan dengan alasan tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Kita bisa putar di dalam proses persidangan, ada rekamannya. Semua alat bukti itu ada. Dan terhadap tindakan ini, maka kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan mengenai adanya obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Jadi, kami akan melakukan tindakan hukum tersebut,” ujar Dodi.

Penasihat hukum lainnya, Ari Yusuf Amir memperingatkan putusan ini akan menjadi preseden buruk bagi negara, khususnya bagi pihak swasta atau pengusaha yang diangkat menjadi menteri.

“Pertama-tama, kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra, karena tadi secara cerdas dan jelas, beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Perlu jadi garis bawah, ini akan jadi preseden jelek buat negara kita kepada menteri-menteri yang swasta. Ini jeleknya putusan ini. Jadi putusan ini tidak hanya terkena kepada Pak Nadiem, tapi akan terkena kepada menteri-menteri yang sekarang lagi menjabat.” jelasnya.

Menanggapi pernyataan Penuntut Umum yang menampik kriminalisasi perkara ini, Ari mempertegas apa yang hari ini terjadi adalah bentuk kriminalisasi.

“Nah, jadi kalau dikatakan tadi oleh rekan jaksa penuntut umum tidak ada kriminalisasi, inilah bentuk kriminalisasi itu. Oleh karena itu, secara tegas kami akan mengambil tindakan hukum, selain daripada banding, kami akan membuat laporan. Laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini,” tegas Ari.

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

JAKARTA - Tim hukum PT MNC Asia Holding Tbk mengirim surat ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dan meminta untuk mengawasi jalannya persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya kejanggalan dalam proses dan putusan persidangan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait sengketa jual beli Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Pengawasan KY dan MK dianggap krusial guna memastikan integritas dan independensi hakim dalam memutus sidang banding atas perselisihan NCD antara MNC Asia Holding dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Anggota Tim Hukum MNC Asia Holding Belliandry Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah proaktif dengan menyurati Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Badan Pengawas.

"Kita dari awal sudah melihat memang di (putusan) tingkat pertama, di PN Pusat itu, banyak kejanggalan dari putusan yang dihasilkan. Jadi, kita minta KY juga memonitor perkara ini. Dari tim tergugat juga sudah bersurat ke KY, ke MA, ke Badan Pengawasan," kata Rudy, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pengawasan ketat di tingkat banding diperlukan agar preseden di tingkat pertama tidak terulang. Ia membeberkan dua poin utama yang dianggapnya sebagai kejanggalan dalam putusan hakim dan dinilai sangat merugikan kliennya.

Pertama, terkait penolakan bukti utama berupa surat komunikasi antara CMNP dan Unibank. Majelis hakim tingkat pertama menolak bukti tersebut dengan alasan hanya berupa fotokopi, padahal bukti yang sama pernah diakui dalam perkara CMNP sebelumnya.

"Nah, jadi aneh ya kalau itu dulu buktinya diakui, sekarang kita ajukan. Kita nggak mungkin punya aslinya, karena itu surat CMNP ke Unibank," ujarnya.

Yang lebih mengecewakan lagi, kata dia, bukti-bukti fotokopi yang diajukan CMNP justru dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kedua, tim hukum menyoroti adanya dokumen internal CMNP yang justru kontradiktif dengan gugatan mereka saat ini.

Dalam dokumen tersebut, CMNP secara tertulis mengakui transaksi jual beli dan menyatakan tidak bisa menagih lagi. Namun, fakta materiil ini justru diabaikan oleh majelis hakim di tingkat pertama.

Dengan adanya pengawasan dari KY dan MA, tim hukum MNC Asia berharap Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa perkara secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek formil tetapi juga aspek materiil.

"Harapannya, di tingkat banding, majelis hakim bisa melihat tidak hanya formilnya ya, tapi juga secara material. Aspek-aspek kejanggalan itu kenapa bisa terjadi," tuturnya.

Rudy menegaskan bahwa permohonan pengawasan ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, melainkan upaya bersama untuk menjaga muruah pengadilan dari potensi intervensi dari pihak luar.

"Jadi, di satu sisi kita yakin hakimnya berintegritas, hakimnya juga bersih, tapi di sisi lain kami harap KY dan MA mengawasi sidang banding ini," pungkasnya.

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dito tiba sekitar pukul 10.15 WIB.

Dia terlihat tidak membawa dokumen apa pun untuk pemeriksaan tersebut. "Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji. Enggak bawa apa-apa," ujar Dito saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Dito juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama. Usai pemeriksaan pada Jumat (23/1/2026), ia mengungkapkan materi yang didalami penyidik berkaitan dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Dito menjelaskan, penyidik meminta keterangan lebih rinci terkait pendampingannya terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 2023.

"Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi," kata Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

KPK memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada awal Agustus 2025. Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka pada awal 2026.

Selanjutnya, KPK menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke RS Polri karena mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

JAKARTA - Komisi I DPR akan menetapkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 pada Selasa (30/6/2026). Penetapan ini menyusul telah rampungnya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 19 calon anggota KIP, setelah 2 peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi I DPR RI akan menetapkan tujuh orang sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat untuk masa jabatan berikutnya," kata Dave kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dave, penetapan nama-nama anggota KIP terpilih akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi I DPR RI sesuai tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Besok diumumkan (nama-nama calon terpilih)," ujarnya.

Dave memastikan, selama melaksanakan proses seleksi tersebut, Komisi I DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap substansi keterbukaan informasi, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap komisioner yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar 19 calon anggota KIP periode 2026-2030:

1. Ade Firman

2. Ahmad Hanafi

3. Andri Harsil

4. Arman Fauzi

5. Bayu Pradana Bagja Kusumah

6. Danardono Siradjudin

7. Dery Hendryan

8. Edi Purwanto

9. Fransiskus Surdiasis

10. Hafidhah

11. Handoko Agung Saputro

12. Hendra

13. Joemarthine Chandra

14. Mimah Susanti

15. Rini Purwandari

16. Rohman Budijanto

17. Rospita Vici Paulyn, ST

18. Susari

19. Sutarno Bintoro.

Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional penting untuk memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” kata Iriawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran Pertamina dan para pemangku kepentingan serta mitra strategis terkait, termasuk bandara internasional, sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik.

Menurut Iriawan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi.

Lebih jauh, ia melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pekan ini sebagai tindak lanjut perseroan guna memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih.

Selain menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM untuk menyambut era SAF di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda, Iriawan juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia.

Di lokasi ini, ia menerima laporan yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Iriawan berharap kesiapan IT ini dapat menjadi salah satu episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia juga meminta manajemen untuk memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, Iriawan menilai pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima.

“Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Hal itu sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya.

Tugas kedua, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurut Tito, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara. “Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.

Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.

“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” katanya.

Lihat video: Pemulihan Pascabencana Sumatra Perlu Perhatian, Mendagri Apresiasi Daerah Tak Minta Bantuan



Tito juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus perbatasan dan melakukan peninjauan langsung ke berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan DPR dalam memahami persoalan riil di lapangan.

“Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Tito juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.

“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Mendagri.

Tito menilai penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Tito menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus,” ujarnya.

Terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi, Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, Pansus akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama,” tegasnya.

Tito juga menyoroti keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik, sementara kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan sepanjang perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer. Tito menegaskan, pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung di wilayah-wilayah tersebut akan memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tito menambahkan, pengelolaan perbatasan bukan sekadar isu wilayah, melainkan wajah kehadiran negara di garis terdepan. Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, Tito optimistis kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera