Bisnis.com, SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda (25/6).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai rekam medis bagi perekonomian suatu negara. “Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia,” jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik. Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.
Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses,” ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

“Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan. “Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan,” kata Rudi. Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong. Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big MallSamarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kaltim, Jumat (26/6) seperti dikutip dari Antara.

Secara resmi BPS telah mencanangkan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Menurut Amalia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," ujar Amalia.

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Guna mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE2026 telah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, serta kartu identitas (ID card) resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode.

"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.

Data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik, serta dijamin tidak akan berkaitan dengan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPS dan Kadin yang terus bergerak aktif mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat luas demi kelancaran pelaksanaan SE 2026 di Bumi Etam.

"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata Rudy.

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, memberikan perhatian lebih terhadap nasib mantan pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal ini ditegaskan Lalu Hadrian Irfani saat mengunjungi kediaman mantan PMI, Ihsan atau Esan, di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat.

Ihsan sempat hilang kontak dan dikabarkan meninggal selama kurang lebih 20 tahun di Malaysia dan kisahnya viral beberapa waktu terakhir setelah berhasil dipulangkan ke kampung halamannya di Lombok Tengah, NTB.

Lalu Hadrian mengatakan kehadirannya di rumah Ihsan bentuk dukungan moril sekaligus perhatian terhadap kondisi para pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat secara non-prosedural.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Miq Hadrian itu, berbincang dengan Ihsan dan keluarga mengenai perjalanan hidup serta kondisi yang dialami selama bekerja di luar negeri.

Dia mengatakan negara harus hadir memberikan perhatian kepada para mantan pekerja migran yang selama ini berjuang demi ekonomi keluarga, meskipun sebagian di antaranya berangkat tanpa prosedur resmi.

"Kita harus memberi perhatian serius kepada para eks-TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Banyak dari mereka berangkat demi mencari nafkah untuk keluarga, namun menghadapi berbagai persoalan di luar negeri. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar ke depan perlindungan terhadap pekerja migran semakin baik," ujarnya.

Anggota DPR berasal dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini, memiliki kontribusi dalam proses pemulangan Ihsan, beberapa waktu lalu. Ia turut mendorong koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak hingga Ihsan akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya setelah terpisah selama dua dekade.

Dalam kesempatan tersebut, Hadrian berjanji melakukan pendampingan terhadap Ihsan melalui program kerja nyata di partainya. Salah satu bentuk bantuan yang akan difasilitasi adalah bantuan usaha di bidang peternakan agar Ihsan dapat kembali membangun kehidupan ekonomi bersama keluarganya.

"Nanti kita bantu Ihsan dengan program sapi bagi petani. Ini akan saya koordinasi dengan teman-teman partai di DPRD NTB," ujarnya.

Lihak keluarga besar Ihsan, melalui kakaknya, Bahri, menyampaikan terima kasih kepada Lalu Hadrian atas perhatian dan bantuan yang diberikan, terutama dalam proses pemulangan Ihsan hingga akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

"Alhamdulillah berkat bantuan Pak Hadrian, adik kami Esan bisa pulang bertemu keluarga lebih cepat. Terima kasih Miq," ujarnya.

Kunjungan tersebut disambut haru keluarga dan masyarakat sekitar. Warga mengaku bersyukur karena ada perhatian langsung dari anggota DPR terhadap kondisi Ihsan setelah kepulangan ke tanah air.

Kedatangan Lalu Hadrian Irfani beserta isteri, didampingi Camat Praya Barat Daya Husnan, Kepala Desa Kabul Sahurim, tokoh agama dan masyarakat.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indikator baru untuk mengukur kondisi dan prospek bisnis manufaktur nasional yang diklaim memiliki tingkat akurasi lebih baik dibanding Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indikator baru tersebut diberi nama indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur. Indeks itu disebut memiliki fungsi serupa dengan PMI yang selama ini digunakan untuk membaca aktivitas sektor manufaktur.

"Kami baru saja merilis indikator baru yang kami gunakan untuk melihat bagaimana kondisi dan prospek bisnis manufaktur. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur ini nanti mirip dengan PMI," ujar Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (19/5).

Namun, Amalia menegaskan terdapat perbedaan mendasar antara indeks manufaktur versi BPS dan PMI yang selama ini dirilis Bank Indonesia maupun lembaga lainnya, yakni pada cakupan sampel yang digunakan.

Menurut dia, indeks manufaktur BPS menggunakan lebih dari 8 ribu responden perusahaan, jauh lebih besar dibanding PMI yang hanya menggunakan sekitar 600 sampel.

"Bedanya adalah bahwa kami menggunakan sampel 8 ribu lebih, sementara PMI menggunakan sampel sekitar 600-an. Kami memiliki sampel yang lebih banyak sehingga confidence ataupun akurasi dari indeks ini bisa lebih baik," terangnya.

Pada kuartal I 2026 lalu, PMI BI tercatat berada di level 52,03 persen atau meningkat dari kuartal sebelumnya yang berada di level 51,86 persen. Indeks di atas 50 persen mengindikasikan sektor industri pengolahan berada dalam fase ekspansi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan dalam APBN. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan program tersebut memiliki mekanisme pendanaan tersendiri dan tidak memotong pos anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan.

“Program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Justru dengan adanya MBG, tujuan pendidikan nasional akan semakin kuat,” ujar Hadrian dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan, hasil rapat koordinasi Komisi X DPR RI dengan kementerian terkait menunjukkan bahwa skema pembiayaan MBG dirancang terpisah dari anggaran fungsi pendidikan. Dengan demikian, komitmen pemerintah terhadap pembiayaan sektor pendidikan tetap terjaga.

Menurut Hadrian, pemerintah bahkan tetap memperkuat anggaran pendidikan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya, program MBG berjalan beriringan dengan agenda besar peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program MBG dinilai memiliki efek ganda. Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsentrasi belajar serta menekan angka putus sekolah. Asupan gizi yang memadai dinilai mendukung perkembangan fisik dan kognitif peserta didik.

Hadrian menilai pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan kualitas pengajar, tetapi juga kondisi kesehatan siswa. “Anak yang sehat dan terpenuhi gizinya cenderung memiliki daya serap belajar yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menekankan pelaksanaan MBG harus disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan standar kualitas makanan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa.

“Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, MBG bisa menjadi investasi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Hadrian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.986.474.452 untuk membantu biaya hidup mahasiswa dan dosen terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pemberian bantuan biaya hidup tersebut merupakan salah satu program dalam menanggulangi dampak bencana, terutama terhadap pendidikan tinggi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Kami juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen terdampak bencana alam dengan total anggaran Rp 75.986.474.452,” kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain bantuan biaya hidup, lanjutnya, Kemendiktisaintek juga menghadirkan program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana dengan total pendanaan sebesar Rp 46.535.820.000. Berikutnya terdapat pula program penggalangan dana dan pengadaan bantuan langsung.

“Ini kami menggerakkan dari seluruh jajaran PTN, LLDIKTI, dan jajaran Kemendiktisaintek,” ujar Wamendiktisaintek Fauzan. Dari penggalangan dana dan pengadaan bantuan langsung itu, lanjut dia, terkumpul bantuan sebesar Rp 7.071.500.000.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendiktisaintek Fauzan menyebutkan Kemendiktisaintek mencatat per 6 Desember pukul 21.00 WIB terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Enam puluh perguruan tinggi itu terdiri atas 4 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh; 1 PTN dan 13 PTS di Sumatera Utara; serta 9 PTN dan 6 PTS di Sumatera Barat.

Wamendiktisaintek Fauzan mengatakan sebagian besar kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak bencana terhenti karena kondisi akses, lokasi, dan sivitas akademika yang mengungsi. Dari seluruh PTN dan PTS itu, lanjut dia, terdapat 1.306 dosen dan 18.824 mahasiswa yang menjadi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Ia menyampaikan data umum dari Kemendiktisaintek menunjukkan adanya sejumlah kerusakan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi fasilitas pembelajaran di kelas, komputer, laptop, bangunan dan ruang belajar yang rapuh dan ambruk, listrik serta jaringan internet yang mati dan terputus, akses jalan yang tertutup, serta kerusakan fasilitas penunjang seperti laboratorium.

“Ini adalah kondisi identifikasi yang selama ini kita lakukan dalam skema tahap penanggulangan darurat,” ujar Wamendiktisaintek Fauzan.

Data bukan sekadar angka, tetapi dasar pengambilan keputusan agar pembangunan berjalan tepat sasaran

Samarinda (ANTARA) - Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi poros utama untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran.

“Data bukan sekadar angka, tetapi dasar pengambilan keputusan agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Menurutnya, literasi statistik bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian krusial dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat, lanjutnya, perlu memahami bagaimana data dihasilkan dan dimanfaatkan secara benar.

Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, lanjut dia, berkomitmen mendukung program literasi statistik yang menyasar pelajar, akademisi, hingga pelaku usaha di daerah.

“Kita ingin masyarakat, khususnya di Kaltim tidak hanya menjadi responden, tapi juga menjadi pengguna dan penjaga kualitas data,” kata Hetifah pada Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI Moh. Ari Nugraha mengungkapkan salah satu hal menarik dari sensus adalah kemampuannya memetakan potensi ekonomi secara geografis.

“Kita bisa melihat penyebaran, dari misalkan pedagang bakso di Indonesia itu di mana saja, atau usaha yang menjual donat itu di mana saja,” ujar Ari.

Informasi berbasis lokasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Pemerintah bisa mengetahui di mana sentra-sentra ekonomi, seperti perajin gerabah berkumpul untuk merumuskan bantuan yang efektif.

Bagi pengusaha, kata dia, data ini membuka informasi pasar yang lebih akurat untuk memahami peta persaingan dan potensi ekspansi usaha.

“Misalkan kita tahu di daerah yang banyak penduduk, kok tidak ada penjualan pakaian di sana, kita bisa bikin cabang di sana,” ucapnya.

Ari menegaskan semua manfaat tersebut bergantung pada satu hal, yakni kualitas dan kebenaran data yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu ia menjamin keamanan data responden yang dikumpulkan melalui gawai pribadi para petugas sensus.

“Kami bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), betul-betul bahwa data itu dijamin kerahasiaannya karena sudah kita enkripsi,” ujar Ari.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025