Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kaltim, Jumat (26/6) seperti dikutip dari Antara.

Secara resmi BPS telah mencanangkan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Menurut Amalia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," ujar Amalia.

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Guna mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE2026 telah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, serta kartu identitas (ID card) resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode.

"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.

Data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik, serta dijamin tidak akan berkaitan dengan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPS dan Kadin yang terus bergerak aktif mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat luas demi kelancaran pelaksanaan SE 2026 di Bumi Etam.

"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata Rudy.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik mendapat beragam respons. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif.

Petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan atau perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun, pendekatan instrumen pengisian yang mendalam ini sangat diperlukan agar hasil pendataan tidak bersifat superfisial.

Jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Melalui indikator kapasitas, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara riil dan objektif.

Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Toko kelontong fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital.

Variabel pertanyaan yang detail sengaja dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenis. Langkah ini krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat kapasitas riil dari setiap klaster unit usaha.

Berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor rumah tangga. Kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu memberikan data valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan diatur ketat oleh undang-undang. Seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi.

Bisnis.com, SEMARANG - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

"Itu bisa diwujudkan kalau kita mampu memahami struktur ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, dengan sebaik-baiknya," ujarnya di Kota Semarang, pada Kamis (18/6/2026).
Sonny menuturkan bahwa pada tahun ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki sejumlah kebaruan. Sensus Ekonomi tahun ini tidak hanya menghitung jumlah individu pelaku usaha, tetapi juga keluarga.

Termasuk sektor pertanian dan sektor informal yang dalam sensus sebelumnya belum masuk ke dalam perhitungan.
Adapun Sonny menegaskan bahwa data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. "Sensus ekonomi ini rahasia. Makanya rahasia data pasti terjaga, tidak ada hubungannya dengan pajak," tegasnya.
Seluruh proses pendataan telah terdigitalisasi untuk memastikan keamanan informasi. Petugas lapangan akan memasukkan data secara langsung ke dalam sistem yang tersentralisasi tanpa dapat menyimpan data ke perangkat pribadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, memaparkan bahwa sebanyak 36.891 petugas sensus telah diterjunkan untuk menyisir Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di seluruh pelosok Jawa Tengah. Ali menekankan bahwa strategi penempatan petugas dilakukan secara lokal agar pendekatan kepada masyarakat lebih persuasif dan efektif.

"Tentu, dengan komunikasi yang baik kami akan menjelaskan kepada responden mengenai pentingnya data ekonomi," ujarnya.
Dalam upaya mengurangi resistensi masyarakat, BPS Jawa Tengah juga memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial dan perangkat RT/RW.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengenal petugas dan memahami manfaat sensus bagi ekonomi daerah. Ali menegaskan bahwa petugas yang turun ke lapangan dilengkapi dengan identitas resmi berupa rompi dan surat tugas.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Luthfi telah menginstruksikan seluruh jajaran Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk memobilisasi dukungan masyarakat agar mau menerima petugas sensus dengan terbuka.

"Sudah saya perintahkan kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah Jawa Tengah untuk mengimbau kepada masyarakat, khususnya wirausaha baik UMKM untuk terbuka, dibuka apa adanya," ungkap Luthfi.
Luthfi menekankan bahwa keterbukaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemetaan ekonomi daerah. Ia berharap, melalui data yang jujur dan apa adanya, pemerintah dapat lebih leluasa memetakan potensi investasi dan kondisi ekonomi riil di Jawa Tengah.
Luthfi berharap sinergi ini akan membawa dampak positif bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan data yang akurat, pembangunan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara merata. "Saya sebagai gubernur, mewakili seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada BPS yang telah turun dengan timnya," tutup Luthfi.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu kebocoran data yang menyeret nama sejumlah institusi perbankan belakangan ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, praktisi dunia digital Syahraki Syahrir menegaskan, secara umum sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia termasuk yang paling kuat, terlebih di perbankan besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI). Sejak lama, kata dia, regulator di Indonesia telah menerapkan aturan ketat terkait pengamanan sistem informasi perbankan.

“Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri,” ucap pria yang akrab dipanggil Raki ini melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5/2026).

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya. Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

“Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana,” kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” kata Friderica Widyasari Dewi seperti dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

“Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjamin keamanan data wajib pajak pemilik kartu kredit yang informasinya bakal disetorkan ke otoritas pajak pada Maret 2027.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayato menyampaikan, kebijakan pertukaran data itu sudah melalui kajian (review) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perihal kedaulatan dan keamanannya.

Bimo memastikan data-data masyarakat tersebut aman termasuk dalam sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Jadi sudah pasti sesuai dengan pasal 34 terkait dengan kerahasiaan wajib pajak itu memang sudah menjadi ruh kami dan itu embedded di dalam sistem kami," ujarnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Bimo pun mengungkap bahwa keamanan Coretax dalam mengintegrasikan data-data masyarakat itu tidak hanya sudah diuji oleh BSSN, namun juga lembaga independen lain.

"Sudah ada penetrasi tes dari beberapa lembaga independen yang memang diperintahkan untuk penetrasi tes ke kami, termasuk juga dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis [BAIS] dan segala macam. Jadi kami jamin sovereignty, security-nya," kata Bimo.

Adapun jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan dengan DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.8/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

"Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak," demikian bunyi pada 5B ayat (2) yang baru ditambahkan pada beleid tersebut, dikutip Kamis (5/2/2026).

Salah satu instansi yang menyampaikan data ke DJP untuk kepentingan perpajakan yakni perbankan yang menyelenggarakan kartu kredit.

Berikut Daftarnya:

1. PT Bank Central Asia Tbk.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. PT Bank OCBC NISP Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PT Bank Permata, Tbk.

8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

10. PT Bank HSBC Indonesia

11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

13. PT Bank UOB Indonesia

14. PT Bank DBS Indonesia

15. PT Bank Mega, Tbk.

16. PT Bank Mega Syariah

17. PT Bank MNC Internasional, Tbk

18. PT Bank Panin, Tbk

19. PT Bank KB Indonesia Tbk.

20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

21. PT Bank Sinarmas Tbk

22. PT Bank ICBC Indonesia

23. PT AEON Credit Services

24. PT Honest Financial Technologies

25. PT Shinhan Indo Finance

26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

27. PT Bank QNB Indonesia Tbk.