Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kaltim, Jumat (26/6) seperti dikutip dari Antara.

Secara resmi BPS telah mencanangkan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Menurut Amalia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," ujar Amalia.

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Guna mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE2026 telah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, serta kartu identitas (ID card) resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode.

"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.

Data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik, serta dijamin tidak akan berkaitan dengan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPS dan Kadin yang terus bergerak aktif mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat luas demi kelancaran pelaksanaan SE 2026 di Bumi Etam.

"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata Rudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) membuka peluang pegawai Hotel Sultan untuk bekerja kembali pasca eksekusi lahan imbas sengketa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan PPKGBK saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi pegawai Hotel Sultan.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri usai konferensi pers pada Rabu (24/6/2026).

Juri mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan langkah pengosongan Hotel Sultan. Adapun, eksekusi pengosongan Hotel Sultan ditarget selesai dalam kurun waktu 30 hari sejak pekan lalu (18/6/2026) mengacu putusan pengadilan.

"Sedang proses [pengosongan], kan ada dikasih waktu oleh pengadilan selama 30 hari," kata Juri.

Sebelumnya, PPKGBK pun telah melakukan pendataan pegawai Hotel Sultan. PPKGBK mencatatkan laporan dari 102 pekerja eks Hotel Sultan pada hari pertama pembukaan kembali posko pelayanan pendataan karyawan, Senin (22/6/2026).

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK, Hendry Arisandi menjelaskan upaya pendataan pascaeksekusi kawasan Blok 15 tersebut ditujukan untuk memetakan status hubungan kerja para karyawan demi menjamin kepastian transisi pengelolaan aset negara tersebut.

“Kami mengapresiasi para pekerja eks Hotel Sultan yang sudah datang dan melaporkan diri. Respons pada hari pertama ini cukup baik,” ujar Hendry, dikutip Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan data yang terhimpun, dari total 102 laporan mayoritas pelapor didominasi oleh pekerja harian sebanyak 59 orang, disusul klasifikasi karyawan kontrak sebanyak 21 orang. Kemudian, terdapat pula laporan dari 18 orang berstatus temporary worker, 2 orang tenaga lepas (freelance), serta 2 orang yang berstatus sebagai karyawan tetap.

Adapun, nantinya seluruh dokumen hubungan kerja yang masuk akan ditelaah secara mendalam guna penanganan yang akurat dan berbasis regulasi.

Langkah verifikasi ini krusial lantaran adanya keragaman status kepegawaian dari setiap individu, sehingga tindak lanjut yang diberikan nantinya dipastikan selaras dengan koridor undang-undang ketenagakerjaan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, menegaskan komitmen otoritas untuk mengawal seluruh rangkaian peralihan hak kelola ini secara profesional.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar,” ujar Rakhmadi.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan eksekusi Hotel Sultan pada Kamis (18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Bisnis.com, SUBANG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6). BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.

Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.

Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.

“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.

Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.

Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengawali kegiatan Sensus Ekonomi yang dimulai pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan terhadap pedagang dan pelaku usaha di Teras Malioboro Yogyakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih di Yogyakarta, Jumat, mengatakan, pendataan dengan mendatangi pedagang dan pelaku usaha di sekitar lorong kawasan Teras Malioboro tersebut dinamakan kegiatan Gerebek Lorong.

"Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya semangat pendataan ekonomi yang menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha berskala besar," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya BPS untuk menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

"BPS berharap partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dengan mengusung semangat kolaborasi dan partisipasi, BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi, karena data yang diberikan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi DIY dan Indonesia di masa depan.

Lebih lanjut, sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan kekuatan sektor pendidikan, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital, DIY butuh data ekonomi berkualitas untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat serta terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi," katanya.

Dia mengatakan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan responden, petugas sensus dilengkapi atribut resmi berupa ID Card petugas, rompi berlogo BPS, serta surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan saat melakukan pendataan.

Pemasangan atribut tersebut menjadi simbol kesiapan petugas dan mitra statistik untuk melaksanakan tugas pendataan ekonomi di seluruh wilayah DIY.

"Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat demi menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menerjunkan total sebanyak 251.000 lebih petugas, dengan di antaranya sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk pendataan Sensus Ekonomi (SE) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"DIY ini sangat istimewa karena capaian indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia," kata Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan, yang mana pendidikan punya peran luar biasa dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi.

Dia menambahkan, pendidikan termasuk dalam aktivitas ekonomi, karena itu melalui Sensus Ekonomi 2026, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendidikan bagi ekonomi DIY.

Berdasarkan catatan sementara, lanjut dia, terdapat 606.000 pelaku usaha di DIY, dengan sebanyak 596.000 di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sistemnya nanti, petugas sensus tidak hanya menyambangi pelaku usaha yang terdaftar, tetapi juga ke rumah rumah untuk seluruh aktivitas ekonomi yang ada. Jadi sangat mungkin para petugas sensus akan ketemu usaha-usaha baru," katanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

"Data dasar ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dan sebagai daerah yang bertumpu pada kekuatan jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM, kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha," katanya.

Dia mengatakan, karena pentingnya Sensus Ekonomi 2026, harapannya masyarakat DIY memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, demi terwujudnya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

Karena setiap data yang disampaikan akan menjadi pijakan bagi kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

"Sambut petugas BPS dengan berikan informasi yang benar, lengkap, dan benar. Data ini nanti menjadi dasar merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai langkah awal meningkatkan partisipasi lebih dari 42 juta unit usaha di seluruh Indonesia dalam pendataan sensus ekonomi nasional tahun ini.

“Karena ini adalah sensus yang paling berat yang akan dilakukan oleh BPS, yang dihadapi itu adalah para pelaku usaha yang tentu mereka memiliki kemauan tersendiri terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan kepada BPS,” kata Sekretaris Utama BPS Zulkipli dalam paparannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan SE2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan BPS dan menjadi sensus paling menantang karena langsung menyasar pelaku usaha sebagai responden utama.

Berdasarkan paparannya, SE2026 akan memotret seluruh kegiatan ekonomi di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Zulkipli menyebutkan bahwa BPS akan menyiapkan pendekatan berbeda dibanding sensus ekonomi sebelumnya, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta asosiasi pelaku usaha.

“Karena biar bagaimanapun BPS pasti tidak akan mungkin berjalan sendiri untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap pendataan, yakni fase pertama pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk usaha besar yang memiliki alamat surat elektronik.

Sementara itu, fase kedua pendataan dilakukan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 menggunakan metode Computer Assisted Personal Interview (CAPI) yang menyasar usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawati mengatakan tingkat partisipasi pelaku usaha menjadi faktor kunci keberhasilan SE2026, terutama dalam meningkatkan respon pendataan.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pelaku usaha. Tantangan terbesar sensus bukan hanya pada cakupan wilayah tetapi pada response rate dan kepercayaan responden terhadap proses pendataan,” ujar Molly.

Ia mengutip hasil survei internal BPS tahun 2025 yang menunjukkan 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi apabila memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat sensus, sementara 27 persen masih ragu karena khawatir data disalahgunakan.

Menurut Molly, komunikasi publik yang menjelaskan bahwa data sensus dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan responden.

Melalui rangkaian publisitas SE2026, BPS menargetkan partisipasi pelaku usaha meningkat sehingga data yang dihasilkan mampu memotret struktur ekonomi, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan secara lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ini akan menjadi tulang punggung penyediaan data untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memberangkatkan kloter kedua mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, untuk mendukung percepatan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Kelompok terbang yang terdiri dari 120 peserta didik Polstat STIS tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dan dilepas oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis pagi.

“Pendataan ini merupakan wujud kontribusi mahasiswa, tidak hanya untuk keilmuan, tetapi juga kepada masyarakat. Sekaligus, ini akan menjadi tulang punggung penyediaan data untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, ia menyatakan total 240 mahasiswa Polstat STIS telah diberangkatkan pada Rabu (14/1) dan hari ini, sementara yang lainnya akan berangkat secara bertahap menggunakan pesawat komersial hingga total mahasiswa yang diterjunkan mencapai 510 orang.

Ia menuturkan keterlibatan para peserta didik Polstat STIS tersebut merupakan salah satu wujud dukungan BPS dalam penyediaan data pascabencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sesuai dengan peran BPS sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

Selain mahasiswa Polstat STIS, yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta 1.059 pegawai BPS di 52 kabupaten/kota terdampak.

Mereka akan bertugas mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satuan tugas penanganan bencana dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

”Pekerjaan ini adalah mulia dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Jaga kesehatan dan berbaik-baiklah dengan lingkungan,” ujar Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Erwin Sugiandi yang turut hadir melepas keberangkatan para peserta.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memberangkatkan total 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai bagian dari Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, pihaknya berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data satgas tersebut.

“Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, nantinya para mahasiswa tersebut bertugas bersama pegawai BPS sebagai enumerator atau petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak.

Ia mengatakan, pendataan akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satgas penanganan bencana dalam menyusun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” kata Amalia.

Penugasan para mahasiswa ke wilayah bencana tersebut terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Total 240 mahasiswa diberangkatkan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dalam dua kloter pada dua hari berbeda.

Pemberangkatan perdana dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, mahasiswa lainnya akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial.

Selain peserta didik Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat serta 1.059 pegawai BPS di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tugas pendataan tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Mereka yang terganggu usahanya harus diupayakan agar usahanya dapat hidup lagi

Pariaman (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana agar memperkuat pendataan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi korban bencana, guna mempercepat perbaikan perekonomian mereka.

"Mereka yang terganggu usahanya harus diupayakan agar usahanya dapat hidup lagi," kata Saleh Partaonan Daulay usai pertemuan dengan pelaku UMKM di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, di Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

Ia mengatakan penting usaha pelaku UMKM yang terdampak bencana beroperasi lagi karena akan berpengaruh pada perekonomian keluarga yang bersangkutan, bahkan bisa akhirnya menjadi tanggungan pemerintah.

Oleh karena itu, menurutnya, pemda mendata pelaku UMKM secara akurat, mulai dari jenis usahanya, kemudian dianalisis apakah usaha yang dijalankan bisa dilanjutkan atau mulai dari awal, dan hitung berapa biaya atau modal yang dibutuhkan untuk usaha yang dijalankan pelaku UMKM.

Selanjutnya, kata dia, dilakukan pendataan apakah pelaku UMKM tersebut membutuhkan tenaga kerja baru atau dilakukan secara mandiri.

"Yang paling penting, bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberikan modal usaha melalui skema bantuan permodalan yang ada," katanya.

Ia menyebutkan skema bantuan permodalan tersebut mulai dari Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya dikelola oleh bank penyalur.

Saleh P Daulay menyampaikan pemerintah juga harus terus mendampingi pelaku UMKM tersebut agar modal yang didapatkan tidak sia-sia, sehingga usaha yang dijalankan berkembang.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Seiring dengan perkembangan teknologi, Badan Pusat Statistik (BPS) menghadirkan terobosan baru dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yaitu melalui pendekatan multimoda.

Dengan multimoda, petugas sensus sudah tidak perlu datang dari rumah ke rumah penduduk membawa kertas dan formulir berlembar-lembar.

Proses pendataan pun tidak lagi mengandalkan satu metode tunggal, melainkan memadukan beberapa moda secara bersamaan agar proses sensus menjadi lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi para pelaku usaha sebagai responden.

Dalam SE2026, BPS menerapkan dua moda utama pendataan, yakni Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI).

Kehadiran dua metode tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan lapangan yang semakin kompleks, mulai dari padatnya aktivitas pelaku usaha hingga tuntutan efisiensi dalam pengumpulan data.

Dengan metode CAPI, petugas sensus akan melakukan wawancara secara langsung menggunakan perangkat digital sebagai pengganti formulir kertas. Pendekatan ini mampu meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus mempercepat proses validasi data.

Aplikasi yang digunakan petugas dilengkapi dengan fitur pengecekan otomatis, sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, akurat, dan dapat segera diproses di tingkat pusat.

Sementara itu, metode CAWI merupakan inovasi digital yang ditujukan khusus untuk pelaku usaha menengah dan besar.

CAWI menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi responden karena pelaku usaha dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui website. Pendekatan ini sekaligus menjadi wujud adaptasi BPS terhadap peningkatan aktivitas ekonomi digital.

Untuk mengikuti sensus melalui CAWI, pelaku usaha hanya perlu mengakses tautan yang dikirimkan BPS dan mengisi kuesioner secara online dalam periode pendataan yang telah ditentukan.

Dengan adanya CAWI, proses pelaporan menjadi lebih cepat, ringkas, dan selaras dengan budaya digitalisasi di perusahaan modern.

Pendekatan multimoda yang diterapkan BPS dalam SE2026 bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga upaya memastikan seluruh pelaku usaha, baik besar, kecil, digital, maupun tradisional, dapat berpartisipasi aktif dalam sensus.

Partisipasi pelaku usaha dalam SE2026 dinilai penting karena hasil sensus akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Dengan metode pengumpulan data yang lebih fleksibel, inklusif, dan efisien, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sensus.

Pasalnya, semakin lengkap dan akurat data yang dikumpulkan, maka akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.