Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kontribusi hasil pengawasan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp56,59 triliun.

“Kontribusi sebesar Rp56,59 triliun yang dihasilkan melalui efisiensi belanja, penyelamatan keuangan negara, dan optimalisasi potensi penerimaan menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat ruang fiskal pemerintah," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI dalam rangka pembahasan Laporan Kinerja BPKP Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Sepanjang tahun 2025, BPKP melaksanakan 11.407 kegiatan assurance yang terdiri atas audit, audit tindak pidana korupsi, reviu, evaluasi, dan monitoring.

BPKP juga melaksanakan 1.415 kegiatan consulting melalui asistensi atau bimbingan teknis kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah.

Ateh menyampaikan bahwa berbagai hasil pengawasan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas pembangunan nasional, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Melihat dari sisi kinerja organisasi, BPKP mencatat capaian kinerja sebesar 99,94 persen dengan nilai penghematan dan penyelamatan keuangan negara dan daerah mencapai Rp53,36 triliun atau 138,48 persen dari target.

Selain itu, BPKP berhasil mencetak 958 auditor bersertifikasi serta meningkatkan kompetensi 37.582 peserta melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Melalui capaian tersebut, pihaknya terus memperkuat peran sebagai auditor intern pemerintah yang profesional dan terpercaya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara, serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja BPKP yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Komisi XI juga menganggap hasil pengawasan yang mampu menghasilkan efisiensi belanja, penyelamatan keuangan negara, dan optimalisasi penerimaan negara menunjukkan peran strategis BPKP sebagai auditor internal pemerintah.

Selanjutnya, Komisi XI menilai keterlibatan BPKP dalam mengawal berbagai program prioritas nasional telah menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Karena itu, BPKP diminta terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah agar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi dapat semakin terintegrasi dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola.

BPKP diharapkan pula dapat terus mengedepankan pengawasan yang preventif, adaptif, dan berbasis risiko guna memastikan setiap program prioritas pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR. Dia berpendapat, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut telah berlangsung dan pada prinsipnya Komisi XIII dapat memahami usulan yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan amanat konstitusi yang diemban Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” kata Marinus, Selasa (16/6/2026).

Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut dirinya juga menyinggung soal usulan tambahan anggaran karena masih terdapat sejumlah program yang belum mendapatkan alokasi dana. “Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” imbuhnya.

Dirinya sempat mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diusulkan benar-benar akan berdampak pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga tersebut. Dari penjelasan yang diterima, tambahan anggaran itu memang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” jelasnya.

Terkait efektivitas program yang dijalankan, Marinus menilai penggunaan anggaran oleh Komnas HAM telah berjalan dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. “Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien,” kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa anggaran Komnas HAM lebih banyak diarahkan untuk upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. “Saya kira tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi terlebih kepada bagaimana pengusahaan pemenuhan-pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasinya terlanggar,” kata Marinus.

Sementara itu, terkait usulan tambahan anggaran Komnas Perempuan, Marinus menegaskan Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Ya, kita pasti mendukung usulan tambahan dari Komnas Perempuan. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini kan sangat-sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai mana disebutkan juga dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia banyak sekali yang hamnya dilanggar,” ujarnya.

Marinus menilai besaran tambahan anggaran yang diajukan Komnas Perempuan relatif kecil sehingga tidak menjadi persoalan untuk didukung oleh Komisi XIII DPR. “Dan usulannya tadi hanya sedikit saja, tidak ada persoalan. Komisi 13 sudah sepakat untuk mendukung usulan tambahan dari mereka,” pungkasnya.

dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi.

Selain itu, alokasi anggaran juga mencakup Rp1,3 triliun atau lima persen untuk kegiatan publik nonfisik, serta Rp3,56 triliun atau 13 persen untuk belanja operasional.

Tri menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut kemudian dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 berdasarkan unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Rinciannya meliputi Sekretariat Jenderal sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Rp11,35 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara Rp702 miliar.

Kemudian, Dewan Energi Nasional Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp881,43 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, BPH Migas Rp474,43 miliar, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp1,8 triliun, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp105,31 miliar.

Pada sektor infrastruktur energi, Tri memaparkan sejumlah program prioritas direncanakan pada 2027, antara lain pengadaan konverter kit untuk petani sebanyak 4.000 paket senilai Rp158,5 miliar.

Kemudian pembangunan satu ruas pipa gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) melalui kontrak tahun jamak 2025–2027 senilai Rp3,9 triliun, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) pada periode 2026–2028 untuk 959.232 sambungan rumah senilai Rp5,2 triliun.

Selain itu, terdapat pembangunan satu ruas pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung senilai Rp577 miliar, yang keduanya menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026–2028.

Program lainnya meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit pada 2026–2027 senilai Rp58,58 miliar.

Kemudian, program konversi kompor listrik Rp815 miliar, konversi motor listrik Rp635 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 250 ribu sambungan rumah senilai Rp520 miliar.

Untuk program listrik desa, pemerintah mengalokasikan Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak.

Program ini mencakup 3.054 lokasi pada 2026–2027 senilai Rp8,77 triliun, serta 101 lokasi pada 2027–2028 dengan nilai Rp977,57 miliar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan satu unit kapal Geomarin V melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPS RI pada RAPBN tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.278.698.032.000 (Rp4,28 triliun)

Jakarta (ANTARA) - Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp4,28 triliun.

“Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif BPS RI pada RAPBN tahun anggaran 2027 sebesar Rp4.278.698.032.000,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin.

Secara rinci, tambahan pagu tersebut digunakan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp3,58 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp690,67 miliar.

Selain itu, Komisi X DPR turut menyetujui pagu indikatif BPS sebesar Rp4,32 triliun dengan rincian Rp808,77 miliar untuk PPIS dan Rp3,51 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.

Karena itu, secara total BPS mengajukan usulan pagu indikatif pada RAPBN TA 2027 sebesar Rp8,6 triliun.

Beberapa pandangan yang diberikan Komisi X DPR terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan BPS mencakup anggaran pagu indikatif BPS dinilai belum memadai untuk pemenuhan program-program penyelenggaraan statistik.

Selanjutnya, BPS disebut perlu menyusun skema perencanaan anggaran dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan survei apabila usulan tambahan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Terakhir, BPS diminta untuk memastikan program dan kegiatan tak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga lain.

Komisi XI DPR juga menekankan BPS agar pengajuan tambahan dan pengalokasian anggaran disusun sesuai prioritas belanja wajib, serta harus merujuk dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang terkait.

Sebagai tanggapan, Kepala BPS mengapresiasi seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR dalam pertemuan itu.

Dia menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan penting tahun 2027 agar dapat memenuhi berbagai survei rutin untuk mendukung prioritas Presiden RI Prabowo Subianto guna menghasilkan indikator utama pembangunan

“Tentunya dengan usulan ini kami berharap bisa mendapatkan tambahan sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik yang memang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ungkap Amalia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp370,45 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Hal ini disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI terkait pembahasan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, kata dia, BPIP hanya mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp141.069.079.000. Dari jumlah tersebut, mayoritas dana tersedot untuk belanja pegawai sebesar Rp88,19 miliar dan operasional kantor sebesar Rp42,87 miliar.

Sementara itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) hanya mendapat alokasi Rp10 miliar yang difokuskan untuk kegiatan Paskibraka.

"Pada kesempatan yang baik ini dengan penuh kerendahan hati perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928," kata Yudian dalam rapat Komisi XIII DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Tambahan anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan ke dalam dua sektor utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp131,11 miliar dan program PIP sebesar Rp239,34 miliar.

Dalam rinciannya, anggaran pada program dukungan manajemen dibutuhkan untuk beberapa hal. Satu, peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset/Barang Milik Negara (BMN), dan layanan umum dan sarana internal sebesar Rp41.867.074.590.

Lihat video: PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI GEDUNG PANCASILA, JAKARTA



Dua, manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp2.600.000.000. Tiga, hukum dan reformasi birokrasi sebesar Rp13.536.977.000. Empat, program dan akuntabilitas kinerja sebesar Rp9.814.330.000.

Lima, keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi sebesar Rp58.070.878.000. Enam, data dan teknologi informasi sebesar Rp5.225.000.000.

Sementara, usulan tambahan anggaran pada program pembinaan Pancasila dibutuhkan untuk kegiatan; Satu, penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan sebesar Rp99.962.770.000 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi pembudayaan PIP.

Dua, analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi sebesar Rp24.679.215.303 dengan alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum selaras nilai Pancasila serta pengawasan kebijakan dan regulasi selaras nilai Pancasila.

Tiga, pengkajian kebijakan dan materi PIP sebesar Rp27.237.917.250 dengan alokasi prioritas pada kegiatan kebijakan strategis peta jalan PIP dan standarisasi materi PIP.

Empat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP sebesar Rp66.161.814.388 dengan alokasi prioritas pada kegiatan akreditasi lembaga penyelenggara diklat PIP, sertifikasi pengajar diklat PIP, peserta PIP, serta pelaksanaan kegiatan paskibraka dan pembinaan purna paskibraka Duta Pancasila.

Lima, pengukuran dan evaluasi PIP sebesar Rp21.301.764.400 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengukuran pelembagaan Pancasila dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila.

"BPIP telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut melalui surat Kepala BPIP tanggal 3 Juni tahun 2026 hal permohonan penambahan anggaran BPIP setelah pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditujukan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI dan surat Kepala BPIP yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," katanya.

JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026 yang akan berlanjut hingga hari ini merupakan alarm bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus merespons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyikapi maraknya aksi demo mahasiswa belakangan ini. Andreas mengatakan, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 "bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

"Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari ini merupakan bentuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ujarnya, Senin (15/6/2026)

Andreas juga menyebut, berbagai kalangan yang ikut serta mulai dari mahasiswa hingga pengemudi gojek merupakan aspirasi yang genuine dari masyarakat. "Demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine, diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek." tuturnya

Tuntutannya sederhana yakni, turunkan harga BBM, revisi program-program unggulan pemerintah; MBG dan Koperasi Merah Putih, yang menyedot porsi besar APBN dan tolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi yang merupakan buah perjuangan reformasi 1998.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



Menurut Andreas, selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah respons dari pemerintah dan aspirasi masyarakat ini merupakan alarm bagi pemerintah saat ini.

"Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah. Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh,” ucapnya.

JAKARTA - Komisi X DPR menyoroti fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyatakan persoalan ini harus dicermati secara serius dan proporsional. Meski temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, Lalu menekankan pentingnya proses yang adil agar tidak mengganggu layanan pendidikan.

"Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," kata Lalu, Minggu (14/6/2026).

Komisi X mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.

"Termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," ujarnya.

Lihat video: Dana Bos Untuk Makan Siang Gartis, Gak 'Boncos'?



Ke depan, Komisi X berharap adanya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah. Hal ini dinilai penting agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, tanpa kehilangan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan.

JAKARTA - Akademisi Iwan Setiadi mengatakan dukungan manajemen dalam struktur anggaran kementerian tidak bisa secara otomatis disamakan dengan belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata. Menurut Iwan, kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Dia menuturkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan untuk memastikan layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia. “Kalau dukungan manajemen hanya dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan," ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iwan untuk merespons kritik Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM. Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebanyak 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan 34,1 persen untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut Iwan, sebagian alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik. Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.

“HAM tidak hanya membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan dengan skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” terang Iwan.



Iwan menjelaskan, kementerian baru seperti KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen harus dinilai dari output dan manfaatnya, bukan hanya dari label anggarannya.

“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga?” ujar dia.

Ia menambahkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, evaluasi terhadap KemenHAM perlu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya membaca komposisi belanja secara administratif. Pendek kata, bagi Iwan, Rieke ‘Oneng’ gagal paham. Ia lalu memaparkan data.

Lihat video: MBG MASUK RADAR EVALUASI: Anggaran Rp85 Triliun yang Belum Terserap!



Kementerian Keuangan di Pagu Anggaran 2026, Dukungan Manajemen (DukMan) sebesar 49 T, dan dukungan program teknis 3 T, Sekretariat Negara (Setneg) anggaran DukMan 2,4 T dan Program teknis 229 M, di Lingkungan Komisi XIII ada Kementerian Imipas juga sama untuk DukMan dianggarkan 10,4 T dan untuk program teknis 2,9 T. Hampir semua data-data kementerian lembaga menunjukkan hal yang sama. Sebagai wakil rakyat, menurut Iwan, sebaiknya Rieke tak asal bunyi (Asbun).

Menurut Iwan, apabila dukungan manajemen diarahkan untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, serta koordinasi pemulihan, maka pos tersebut tetap memiliki korelasi langsung dengan pelayanan HAM.

“Belanja pegawai memang harus dikendalikan. Tetapi SDM pemeriksa, analis kebijakan, tenaga layanan pengaduan, dan aparatur respons cepat juga bagian dari mesin pelayanan publik. Negara tidak bisa hadir membela korban HAM tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja,” urai Iwan.

Lebih lanjut, Dosen Ekonomi ITB Achmad Dahlan ini mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM. Perdebatan anggaran tidak boleh membuat berhenti pada dikotomi antara birokrasi dan korban, melainkan bergerak pada efektivitas pelayanan.

“Yang harus dikawal adalah orientasinya. Dukungan manajemen harus menjadi tulang punggung pelayanan HAM. Jika diarahkan dengan benar, pos ini justru bisa memperkuat kehadiran negara bagi warga yang haknya dilanggar,” pungkas Iwan.

Saya sekarang makin sadar bahwa hubungan antara Kementerian Bappenas dan Komisi XI itu seperti satu keping mata uang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya dengan Komisi XI DPR RI seperti satu keping mata uang.

“Saya sekarang makin sadar bahwa hubungan antara Kementerian Bappenas dan Komisi XI itu seperti satu keping mata uang. Saya nggak bisa jalan sendiri kalau tidak dukung Bapak, dan saya kira Bapak akan lebih efektif bekerja kalau bersama-sama Kementerian Bappenas,” ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan tersebut, tantangan yang dihadapi sebagai Menteri PPN dirasakan semakin kompleks dan menuntut tanggung jawab yang lebih besar.

Karena itu, lanjutnya, Bappenas tak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan legislatif, dan fungsi pengawasan serta penganggaran DPR akan menjadi jauh lebih efektif apabila bersinergi dengan Bappenas sebagai lembaga perencana.

Dalam menatap arah perekonomian, dia menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Jika tidak ada pertumbuhan ekonomi tinggi, maka risiko ketimpangan akan melebar dan jebakan pendapatan (middle income trap) sudah berada di depan mata.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak cukup, mengingat terdapat wilayah dengan pertumbuhan 8-20 persen, tetapi diikuti angka indeks gini dan tingkat ketimpangan yang luar biasa tinggi.

Atas masalah tersebut, maka tantangan utama yang hendak diselesaikan oleh pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus berkualitas.

“Pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Kalau tidak tinggi, kita bukan hanya akan ketimpangan makin banyak, tapi middle income trap ada di depan kita. Nah, sekarang kita sudah sepakat, bersama Komisi XI, kita ingin pertumbuhan tinggi, tapi tidak cukup pertumbuhan ekonomi tinggi, kita ingin juga berkualitas,” kata Kepala Bappenas.

Berdasarkan urgensi yang dipaparkan, dia membuka lebar usulan dari sejumlah anggota DPR Komisi XI untuk melakukan pertemuan koordinasi secara intensif sebanyak 3-4 kali per tahun guna merumuskan strategi penyelesaian tugas makro ekonomi secara bersama-sama.

“Kalau perlu tiap bulan kita rumuskan bersama, supaya pemerintah kita bersama-sama menyelesaikan tugas mulia ini,” ungkap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax terhadap daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah strategis perlu dilakukan agar gejolak harga energi internasional tidak terus memberikan tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh dinamika harga energi global. Namun demikian, pemerintah perlu mengambil. Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina

“Kami mencermati kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku hari ini. Meskipun penyesuaian harga merupakan bagian dari mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga energi global, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperoleh pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien. Upaya tersebut penting agar kenaikan harga energi internasional tidak terus-menerus berdampak pada harga BBM dalam negeri dan membebani masyarakat,” kata Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, Shanty menilai kenaikan harga Pertamax perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat sebagian besar pengguna BBM jenis ini berasal dari kelompok masyarakat menengah yang selama ini belum sepenuhnya menerima manfaat BBM bersubsidi.

“Dalam situasi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, tambahan beban biaya transportasi dan mobilitas berpotensi memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional,” lanjutnya.

Menurut Shanty, menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tidak meluas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Lihat foto:Suasana SPBU di Jakarta Usai Harga Pertamax Meroket menjadi Rp16.250 Per Liter

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. ”Pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi barang dan jasa perlu menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan biaya energi,” tambahnya.

Shanty berharap pemerintah dapat terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi rantai pasok. Termasuk optimalisasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin.

Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.

Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.

Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.

Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel, turun dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel.

Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata dia.

Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut dia, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026