JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa soal sinyal hijau yang diterima KA Argo Bromo Anggrek sebelum takbrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi terkait persinyalan tersebut kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia mengatakan pendalaman terkait pemberian sinyal hijau itu juga masih dilakukan oleh KNKT. "Masih berlangsung, masih berlangsung. Karena ada beberapa hal juga yang masih didalami," kata Dudy di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Sebab itu, Dudy mengaku tidak bisa berkomentar ihwal dugaan kesalahan operator dalam pemberian informasi sinyal karena menjadi ranah investigasi KNKT. "Itu kita serahkan kepada KNKT untuk hasil dan investigasinya. Kemudian karna ada korban jiwa kepolisian juga sudah melakukan penyidikan, itu kami juga serahkan ke kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan kronologi terkait kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line 5568A di Stasiun Bekasi Timur. Terungkap fakta bahwa masinis Argo Bromo Anggrek melaju karena mendapatkan aspek sinyal berwarna hijau, meski saat itu terdapat gangguan di lintasan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjonomenjelaskan secara rinci garis waktu kejadian yang menunjukkan betapa singkatnya jeda waktu antara kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan Taksi Green SM dan tabrakan antar-kereta di stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa bermula pada pukul 20:45:32 WIB, ketika KRL 5568 A berangkat dari stasiun Bekasi menuju Stasiun Bekasi Timur. Sementara pukul 20:48:13 - 20.48.29 WIB, KRL 5568 A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di Jalur 1.

"Pukul 20.48.29 kejadian tabrakan antara KA 5181 commuter line dengan kendaraan bermotor roda empat (Taksi Green SM) di JPL Bekasi Timur jalur hilir," kata Soerjanto dalam penjelasannya di ruang rapat Komisi V DPR, Kamis (21/5/2026).

Di saat yang hampir bersamaan, KA 5568A Commuter Line sedang melakukan proses naik-turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pada pukul 20.48.53, KA 5568A sempat bergerak maju sejauh 1,69 meter.

"Jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu (tempat KRL tabrakan dengan taksi Green SM)," ujarnya.

Petaka terjadi beberapa menit kemudian. Pada pukul 20.50.43, KA 4B Argo Bromo Anggrek melintas langsung di Jalur 3 Stasiun Bekasi.

KNKT menegaskan bahwa saat itu, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek hijau, yang berarti kereta diizinkan melaju dengan kecepatan normal. "Pada pukul 20.50.43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau," ujarnya.

Hanya berselang kurang dari dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12, tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan bagian belakang KA 5568A Commuter Line tidak terelakkan.

TANJUNGBALAI - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menyoroti penanganan kasus sindikat penipuan daring scammer dan lodes di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Haris meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Propam) Polri mengevaluasi penanganan kasus tersebut.

Haris menilai langkah kepolisian setempat tidak tuntas dalam penanganan kasus tersebut. Sebab dari 35 orang yang digerebek dan diamankan pada 12 Mei lalu, sebagian besar justru dikembalikan kebebasannya tanpa kejelasan status hukum, padahal bukti-bukti keterlibatan mereka dalam jaringan penipuan sudah terungkap di lokasi.

“Mengapa puluhan pelaku yang tertangkap basah di lokasi kejahatan bisa dilepaskan begitu saja? Ini mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Kapolres dan Kasat Reskrim wajib dipertanggungjawabkan kinerjanya oleh pimpinan pusat dan Propam,” tegas Haris, Jumat (20/5/2026).

Haris mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menangkap dua nama yang diduga kuat sebagai bos besar di balik jaringan kriminal berinisial SO dan EA. “Jangan hanya memproses pelaku lapangan. Mereka dalang yang menggerakkan semuanya, bertindak di balik layar, sementara orang lain yang bekerja kotor,” tambahnya.

Lihat video: Puluhan WNA Diamankan, Diduga Korban Penyekapan Jaringan Scam di Bali



Haris menegaskan, hal ini bentuk keprihatinan dan pengawalan kebijakan, agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan dan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ia mengingatkan, kejahatan penipuan daring telah menjerat banyak korban di berbagai daerah, sehingga penindakan tegas mutlak diperlukan untuk memulihkan rasa aman dan keadilan masyarakat.

“Kami dari KNPI siap mengawal sampai tuntas. Kami tidak akan diam jika ada upaya pemutihan kasus atau perlindungan terhadap pelaku, apalagi bos besarnya. Kami percaya Kapolri dan Propam akan bertindak tegas dan profesional demi nama baik institusi,” ucapnya.

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan kronologi terkait kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line 5568A di Stasiun Bekasi Timur. Terungkap fakta bahwa masinis Argo Bromo Anggrek melaju karena mendapatkan aspek sinyal berwarna hijau, meski saat itu terdapat gangguan di lintasan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjonomenjelaskan secara rinci garis waktu kejadian yang menunjukkan betapa singkatnya jeda waktu antara kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan Taksi Green SM dan tabrakan antar-kereta di stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa bermula pada pukul 20:45:32 WIB, ketika KRL 5568 A berangkat dari stasiun Bekasi menuju Stasiun Bekasi Timur. Sementara pukul 20:48:13 - 20.48.29 WIB, KRL 5568 A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di Jalur 1.

"Pukul 20.48.29 kejadian tabrakan antara KA 5181 commuter line dengan kendaraan bermotor roda empat (Taksi Green SM) di JPL Bekasi Timur jalur hilir," kata Soerjanto dalam penjelasannya di ruang rapat Komisi V DPR, Kamis (21/5/2026).

Di saat yang hampir bersamaan, KA 5568A Commuter Line sedang melakukan proses naik-turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pada pukul 20.48.53, KA 5568A sempat bergerak maju sejauh 1,69 meter.

"Jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu (tempat KRL tabrakan dengan taksi Green SM)," ujarnya.

Petaka terjadi beberapa menit kemudian. Pada pukul 20.50.43, KA 4B Argo Bromo Anggrek melintas langsung di Jalur 3 Stasiun Bekasi. KNKT menegaskan bahwa saat itu, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek hijau, yang berarti kereta diizinkan melaju dengan kecepatan normal.

"Pada pukul 20.50.43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau," ujarnya.

Hanya berselang kurang dari dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12, tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan bagian belakang KA 5568A Commuter Line tidak terelakkan.

Temuan ini memicu respons dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Ia mempertanyakan mengapa sistem persinyalan memberikan lampu hijau kepada Argo Bromo Anggrek, padahal sedang ada kecelakaan taksi dengan KRL dan posisi KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur.

"Berarti di situ kesimpulannya sinyalnya hijau maka dia (Argo Bromo) bergerak?," cecar Lasarus.

"Maka dia bergerak," jawab Ketua KNKT.

KNKT mencatat bahwa rentang waktu antara kecelakaan taksi dengan tabrakan sesama kereta sangatlah singkat, yakni hanya berjarak 3 menit 43 detik.

"Jadi memang cukup singkat antara tabrakan KA 5181 (dengan taksi), dengan tabrakan Argo Bromo, 3 menit 43 detik," bebernya.

JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap temuan terbaru kasus tabrakan kereta api (KA) antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin 24 April 2026 lalu. Terungkap bahwa masinis KA Argo Bromo Anggrek sebenarnya sudah mulai melakukan pengereman sekitar 1,3 kilometer sebelum lokasi terjadinya tabrakan.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan temuan itu dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (21/5/2026). Rapat ini membahas secara khusus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi.

“Masinis sudah mulai ngerem di 1,3 km sebelum lokasi tabrakan pak. Dia tahunya karena diinformasikan oleh PK Timur, pengendali jalur antara Manggarai sampai Cikampek,” kata Soerjanto dalam paparannya.

Kemudian, penjelasan Ketua KNKT itu diinterupsi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus yang mempertanyakan apakah jarak pengereman tersebut cukup untuk menghentikan laju kereta, sebelum terjadi tabrakan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Soerjanto menjelaskan bahwa jika masinis melakukan pengereman maksimal, KA Argo Bromo Anggrek seharusnya bisa berhenti dalam jarak sekitar 900 meter hingga 1 kilometer.

Sayangnya, kata dia, masinis tidak melakukan pengereman maksimum karena informasi yang diterima dari pusat kendali hanya meminta pengereman secara bertahap sambil terus membunyikan klakson.

“Tapi karena dia tahunya di komunikasi pusat kendali ada temperan di JBL85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35 artinya banyak banyak klakson, jadi masinis tidak melakukan pengereman maksimum,” ujarnya menjelaskan.

Penjelasan itu kembali disela oleh Lasarus dengan menyoroti adanya selisih jarak sekitar 300 meter apabila pengereman maksimal dilakukan sejak awal.

“Padahal kalau dia ngerem benar 900-1 km sudah bisa berhenti?” tanya Lasarus.

“Iya,” jawab Soerjanto.

Kendati demikian, KNKT menegaskan bahwa pihaknya belum sampai pada kesimpulan investigasi untuk bisa menyampaikan hasil akhirnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membahas restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (20/1/2026).

AHY mengatakan pemerintah saat ini masih terus mencari solusi terbaik untuk restrukturisasi utang proyek senilai lebih dari US$6 miliar itu. Namun, dia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah akan ikut bertanggung jawab atas permasalahan struktur keuangan proyek kereta peluru itu.

AHY memastikan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu fokus menangani restrukturisasi utang KCJB sebelum nantinya melanjutkan pembangunan jalurnya sampai Surabaya.

"Tentu kami terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan, karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut," terangnya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Kendati demikian, AHY memastikan bahwa pembahasan untuk melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya tetap berlanjut sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam waktu dekat, dia berencana membentuk komite nasional yang salah satunya menyiapkan pengembangan kereta cepat sampai Surabaya.

Seperti halnya Komite Kereta Cepat yang dibentuk era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), komite itu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemenkeu. Bedanya, pada pemerintahan Prabowo, kemenko yang dipimpin AHY itu akan mengepalai komite tersebut.

"Jadi tentunya kami akan berada di depan dan melibatkan cukup banyak stakeholders, termasuk Kementerian Keuangan karena bagaimanapun terkait dengan pengembangan kereta cepat semacam itu yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah ya anggarannya, pendanaannya. Termasuk juga dipastikan agar tidak ada permasalahan dalam perencanaan maupun eksekusinya," terang AHY.

Selain komite nasional, lanjut AHY, pihaknya akan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang memfasilitasi perpanjangan dari KCJB.

"Kami juga sedang mengusung, bisa dikatakan peraturan pemerintah yang bisa mengayomi bukan hanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetapi seluruh wilayah lainnya karena tadi ada semangat dan rencana untuk mengembangkan sampai dengan Surabaya," tuturnya.

AHY memastikan bahwa pemerintahan saat ini akan memelajari pengalaman proyek KCJB. Dia memastikan kesalahan-kesalahan terdahulu bakal dipelajari, serta bakal melakukan benchmark ke negara-negara lain.

"Ini akan masih butuh diskusi dan juga koordinasi yang lebih ketat lagi. Jadi kami fokusnya tadi memang masih pada bagaimana kami duduk bersama lagi dengan Danantara untuk restrukturisasi keuangan Jakarta-Bandung," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

“Prinsipnya sesuai arahan Presiden, negara dan pemerintah akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan restrukturisasi keuangan Whoosh diperlukan untuk menjaga nilai ekonomi proyek serta mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan keamanan fiskal para pihak yang terlibat.

AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.

“Kereta cepat ini tidak berhenti di Bandung. Presiden sudah menyampaikan harapan pengembangan hingga Jawa Timur, bahkan Surabaya, tetapi kita fokuskan terlebih dahulu pada restrukturisasi keuangannya,” ujar dia.

Ia mengatakan pembahasan restrukturisasi dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kementerian teknis sektor transportasi, operator perkeretaapian, serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal.

AHY menyebutkan bahwa pemerintah juga mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan proyek tersebut.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat, karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," ujar dia.

Menurut dia, komite nasional tersebut dirancang melibatkan berbagai kementerian terkait, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai koordinator serta Kementerian Keuangan guna memastikan aspek pendanaan dan tata kelola fiskal berjalan secara hati-hati.

Ia menjelaskan pembentukan komite nasional masih dalam tahap penyusunan konsep dan akan diselaraskan dengan pengalaman pelaksanaan proyek Whoosh agar menjadi pembelajaran bagi pengembangan proyek serupa di masa depan.

“Karena ini menyangkut konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah, maka koordinasinya harus kuat dan terpusat,” kata AHY.

Ia menegaskan pemerintah akan teliti dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penyiapan regulasi pendukung, agar perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan akuntabel.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mempelajari praktik terbaik dari negara-negara yang telah lebih maju dalam pengembangan konektivitas kereta cepat.

Menurut AHY, penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi kunci agar proyek infrastruktur berskala besar dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa membebani keuangan negara.

Pemerintah, kata dia, akan terus mengawal pembahasan restrukturisasi keuangan Whoosh serta kajian kelembagaan pendukungnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026