Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan anak di era digital.

Kemendikdasmen mendorong transformasi pendidikan untuk memperkuat PP Tunas dalam menjaga ruang aman anak di dunia digital.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan upaya perlindungan anak di ruang digital sudah dirintis sejak lama melalui berbagai program lintas kementerian dan kebijakan pendidikan yang berfokus pada keamanan anak.

“Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi sudah ada berbagai kebijakan sebelumnya yang kemudian kita integrasikan,” kata Gogot dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026)

Menurutnya, PP Tunas hadir sebagai bentuk penguatan dan integrasi dari berbagai kebijakan yang telah ada agar perlindungan anak di ruang digital menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan terarah.

Gogot juga menyoroti tantangan utama saat ini bukan lagi pada akses internet, karena sebagian besar anak di Indonesia sudah terhubung dengan dunia digital, termasuk anak usia dini.

“Yang jadi persoalan itu konten yang mereka hadapi, ini yang luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan anak-anak kini sangat aktif menggunakan internet, bahkan sejak usia dini, namun tidak semua konten yang mereka temui sesuai dengan usia mereka. Hal ini menimbulkan risiko paparan konten berbahaya yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, dia juga menyoroti meningkatnya aktivitas digital pada anak dan remaja, termasuk aktivitas transaksi digital yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan anak-anak semakin terlibat dalam ekosistem digital sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dan terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan dua pendekatan utama, yaitu regulasi dan edukasi. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur batasan dan perlindungan, sementara edukasi menjadi instrumen aktif untuk membentuk perilaku digital yang sehat.

“Regulasi sudah ada, dan kami juga sudah menyiapkan sebelumnya, termasuk Instruksi Presiden 2025 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” ujarnya.

Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran yang sehat bagi peserta didik.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga fokus utama terkait keamanan digital anak. Pertama, pembiasaan etika dan adab dalam berinteraksi di ruang digital. Kedua, penguatan literasi digital untuk membantu siswa dalam memahami dan menyaring informasi, termasuk menangkal hoaks. Ketiga, perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari keamanan digital.

“Yang lebih ganas di Indonesia itu bukan anak-anak, karena anak-anak sebenarnya sudah mendapat pembelajaran etika, meskipun belum semuanya,” ungkapnya.

Karena itu, pendidikan etika dan literasi digital menjadi kunci utama dalam membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Selain fokus pada perlindungan, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan teknologi secara positif dalam pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan coding dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gogot juga diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran. Saat ini, pembelajaran AI dan coding masih bersifat pilihan, namun diarahkan untuk memperluas kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan konten dan solusi digital yang bermanfaat, seperti konten edukatif, kesehatan, hingga inovasi pembelajaran. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penundaan akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital bertujuan untuk melindung di ruang digital. Sedikitnya 19 negara juga mulai mengkaji kebijakan serupa.

Diketahui, sebelum Indonesia menerapkan aturan PP Tunas dan turunannya pada Maret 2026, beberapa negara di dunia telah lebih dahulu memperketat pengawasan anak di ruang digital dan menuntut platform terlibat aktif.

Inggris mewajibkan platform untuk melakukan "Duty of Care". Platform harus secara proaktif menghapus konten berbahaya (bukan hanya ilegal) bagi anak-anak. Australia membentuk eSafety Commissioner, lembaga pemerintah pertama di dunia yang khusus menangani keamanan daring.

Kemudian, Uni Eropa menetapkan standar tinggi untuk perlindungan anak di seluruh negara anggotanya, adapun China membatasi waktu bermain game online dan mewajibkan platform video pendek seperti Douyin (TikTok versi China) memiliki "Mode Remaja" yang membatasi konten dan waktu akses.

Indonesia memiliki PP Tunas yang salah satu poinnya adalah mewajibkan platform digital untuk menunda sementara anak di bawah 16 tahun untuk mengakses layanan digital.

Meutya menuturkan Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk mempercepat penanganan konten bermuatan kekerasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami bukan membatasi akses internetnya, tetapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun. Ini untuk memproteksi anak-anak, dari bahaya yang nyata terhadap mereka ketika belum siap di ruang digital yang begitu luas,” kata Meutya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Meutya juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion, penipuan berbasis manipulasi konten, hingga perdagangan orang.

Meutya menilai ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa di internet, melainkan sebagai persoalan keselamatan yang memerlukan perlindungan lebih tegas.

“Ranah digital mempermudah orang melakukan pemerasan, penipuan, human trafficking, terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita harus sama-sama melindungi perempuan di ruang digital,” ujarnya.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak Maret 2025. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengambil langkah ini.

Meutya menjelaskan kebijakan ini lahir dari kekhawatiran atas tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak, yang berpotensi mengganggu kesehatan mental, konsentrasi belajar, hingga membuka celah terhadap paparan konten berbahaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai memperketat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), seiring tingginya risiko paparan konten berbahaya di ruang digital.

Melalui aturan turunan yang diterbitkan pada 2026, pemerintah mewajibkan platform digital berisiko tinggi membatasi akses pengguna di bawah usia 16 tahun. Sejumlah platform yang masuk kategori ini antara lain YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Alexander Sabar, menyatakan tantangan utama implementasi terletak pada besarnya skala pengguna anak di Indonesia yang mencapai puluhan juta, serta tingginya penetrasi platform digital.

“Perlindungan terhadap populasi anak dalam jumlah besar membutuhkan pendekatan bertahap dan komprehensif,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi ketidaksamaan respons dari platform global. Sejumlah platform disebut telah menunjukkan kepatuhan awal, sementara lainnya baru merespons setelah dilakukan pemanggilan dan teguran resmi oleh pemerintah.

Menurut Kominfo, kendala lain yang krusial adalah aspek verifikasi usia. Mekanisme berbasis deklarasi mandiri dinilai tidak lagi memadai, sehingga diperlukan sistem yang lebih kredibel, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan integrasi data.

Di sisi lain, penggunaan perangkat bersama dalam keluarga juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembatasan akses berbasis usia.

Sejalan dengan itu, pemerintah menegaskan akan menerapkan pendekatan bertahap dengan sanksi berjenjang guna mendorong kepatuhan platform digital global.

Berdasarkan catatan Bisnis, urgensi implementasi PP Tunas juga dipicu oleh meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk praktik eksploitasi dan child grooming. Data lembaga perlindungan anak menunjukkan tingginya jumlah laporan terkait kejahatan digital yang melibatkan anak.

Pemerintah menilai kondisi ini menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi medium komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang kekerasan yang tersembunyi.

Dalam konteks tersebut, Kominfo menekankan bahwa pelindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, melainkan membutuhkan peran aktif platform, keluarga, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerapkan penilaian tingkat risiko platform digital berdasarkan potensi anak berkontak dengan orang yang tidak dikenal hingga potensi paparan konten pornografi, kekerasan, konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, serta konten lain yang tidak sesuai bagi anak.

Selain itu penilaian juga berkatian dengan potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, ancaman terhadap keamanan data pribadi anak.

Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital, termasuk terkait penilaian tingkat risiko layanan atau fitur yang disediakan platform.

Dalam aturan tersebut, tingkat risiko platform diklasifikasikan menjadi risiko tinggi dan risiko rendah.

Selain itu, penilaian juga mencakup potensi menimbulkan adiksi, gangguan kesehatan psikologis anak, serta gangguan fisiologis anak.

Apabila suatu produk, layanan, atau fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada satu atau lebih aspek tersebut, maka platform akan dikategorikan memiliki profil risiko tinggi.

Sebaliknya, apabila seluruh aspek dinilai memiliki tingkat risiko rendah, platform akan dikategorikan memiliki profil risiko rendah.

Selain pengelompokan risiko, aturan tersebut juga mewajibkan platform menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mencantumkan batasan usia minimum serta rentang usia anak yang dapat menggunakan produk, layanan, atau fitur yang disediakan.

Adapun batasan usia minimum pengguna anak ditetapkan paling rendah tiga tahun, dengan pengelompokan rentang usia sebagai berikut:

usia 3–5 tahun,

usia 6–9 tahun,

usia 10–12 tahun,

usia 13–15 tahun, dan

usia 16 tahun hingga belum berusia 18 tahun.

Komdigi juga mewajibkan PSE memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan sesuai dengan batasan usia serta rentang usia anak yang mengaksesnya.

Dalam memastikan kewajiban tersebut, PSE harus mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Sementara itu, platform dilarang menargetkan produk, layanan, dan fitur kepada anak di bawah usia 3 tahun.

Aturan tersebut juga mengatur bahwa informasi mengenai batasan usia minimum harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami serta dalam format yang mudah diakses oleh anak maupun orang tua atau wali.

Jika terjadi perubahan terhadap batasan usia tersebut, platform wajib memberitahukan perubahan kepada anak serta orang tua atau wali dalam waktu yang wajar sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selain itu, PSE juga diperbolehkan bekerja sama dengan PSE lain untuk memasarkan atau memungkinkan produk, layanan, dan fitur dapat diakses oleh anak.

Dalam kerja sama tersebut, seluruh pihak yang terlibat tetap wajib menyediakan informasi batasan usia minimum serta menyampaikan setiap perubahan kebijakan kepada pengguna.

Dokumentasi terkait batasan usia anak dan perubahan kebijakannya juga wajib disimpan selama produk, layanan, atau fitur masih dapat diakses oleh anak, serta tetap disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah layanan tersebut tidak lagi dapat diakses oleh anak.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) akan efektif mulai Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunan dari PP TUNAS telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Saat ini, penyusunannya memasuki tahap finalisasi internal di Komdigi.

“Untuk melihat kembali dalam beberapa hari ke depan. Apakah sudah bisa clear untuk kami segera tanda tangani dan kemudian berlaku efektif di bulan Maret,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Meski demikian, Meutya menyebutkan ketentuan teknis yang lebih rinci, seperti klasifikasi platform, tata laksana, serta jangka waktu atau time interval pelaksanaan, akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Dia berharap para platform digital sudah mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. Menurutnya, pemerintah telah cukup memberikan sinyal aturan ini akan mulai berlaku pada Maret 2026.

“Jadi mudah-mudahan mereka juga mendukung karena memang kita harus memahami dan juga mengakui bahwa aturan ini untuk melindungi anak-anak di negara ini di ranah digital,” ujarnya.

Meutya menambahkan efektivitas implementasi PP TUNAS juga sangat bergantung pada dukungan dan komitmen para penyelenggara platform untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi, PP TUNAS diterbitkan untuk melindungi anak-anak di ruang digital, termasuk di media sosial dan gim daring. Regulasi ini secara khusus mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.

Urgensi regulasi ini didukung oleh data terbaru yang menunjukkan bahwa 48% pengguna internet di Indonesia merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, lebih dari 80% anak Indonesia mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata tujuh jam. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat sebanyak 35,57% anak usia dini telah memiliki akses terhadap internet.

PP TUNAS dirancang untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak, sekaligus menangani berbagai dampak negatif seperti paparan konten tidak layak, kecanduan digital, serta eksploitasi data pribadi anak. Peraturan ini diterbitkan sebagai amanat Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam pengaturannya, PP TUNAS juga menetapkan batasan usia akses platform digital, yakni:

1. Anak usia 13 tahun untuk platform dengan risiko rendah
2. Anak usia 16 tahun untuk platform dengan risiko kecil hingga sedang
3. Usia 16 hingga 18 tahun untuk akses penuh
4. Seluruh akses tersebut tetap harus disertai dengan pendampingan orang tua.

Bisnis.com, JAKARTA – TikTok Indonesia telah menghapus lebih dari 25 juta konten yang melanggar panduan komunitas selama semester pertama tahun 2025. Konten tersebut merupakan konten yang membahayakan seperti judol, pornografi, dan penipuan online.

Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Hilmi Adrianto menyatakan bahwa keamanan pengguna selalu menjadi prioritas utama bagi perusahaan.

Riato menjelaskan bahwa keamanan digital bagi TikTok ialah memastikan seluruh pengguna, termasuk remaja, dapat berkreasi dan mengekspresikan dirinya secara aman dan positif di platform.

“Oleh karena itu, kami terus setiap harinya memperkuat upaya pelindungan pengguna melalui berbagai langkah keamanan proaktif yang diterapkan di dalam platform,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut meliputi penguatan kebijakan berlapis, sistem operasi berlapis yang mengkombinasikan peninjauan berbasis mesin dan manusia, inovasi berkelanjutan dalam pembangunan fitur keamanan di dalam platform, serta penyediaan edukasi literasi digital.

Adapun penegakan kebijakan pada awal pertengahan 2025 menunjukkan fokus pada konten perjudian. Lebih dari 424.000 video terkait perjudian telah dihapus, dan sebanyak 99,90% di antaranya dihapus bahkan sebelum dilaporkan oleh pengguna. Selain itu, lebih dari 1,6 juta komentar yang mempromosikan perjudian juga telah diturunkan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa mereka telah mencermati tantangan di ruang digital yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, khususnya penggunaan AI dan komputasi kuantum.

Menurut data pengawasan pemerintah, sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 2,6 juta konten judi online, lebih dari 650.000 konten pornografi, dan 30.000 konten penipuan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan, adaptif, dan terintegrasi.

“Pemerintah terus memperkuat kerangka regulasi di mana fondasi tata kelola ruang digital kita berbasis pada Undang-Undang ITE dan perubahannya,” ujarnya di acara yang sama.

Inisiatif TikTok dan Komdigi Melawan Konten Berbahaya

Merespons hal tersebut, TikTok meluncurkan kampanye bertajuk “Lawan Judol”. Dalam inisiatif ini, TikTok bekerja sama dengan Komdigi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak deskruktif dari aktivitas ilegal tersebut.

Secara teknis, TikTok menghadirkan laman khusus 'Lawan Judol' di dalam aplikasinya. Laman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan konten edukasi dari para kreator mengenai bahaya judi online, akses ke layanan hotline pemerintah, serta panduan cara melaporkan konten yang terindikasi mempromosikan judi kepada sistem moderasi TikTok.

Selain judi online, online scam juga menjadi perhatian serius. Mengutip data dari Indonesia's Anti-Scam Center, Riato mengungkapkan fakta bahwa terdapat 700 hingga 800 laporan penipuan online setiap harinya di Indonesia.

Angka tersebut diklaim jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tantangan serupa di negara tetangga seperti Malaysia maupun Singapura.

"Isu penipuan daring adalah tantangan lintas platform, lintas industri, dan lintas depresi sektoral, serta merupakan tanggung jawab yang besar sekali yang harus kita kerjakan bersama-sama," kata Riato. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Iklan terkait judi online menyebar di seluruh platform milik Meta termasuk Instagram dan Facebook di Indonesia. Parahnya iklan-iklan tersebut menyamar jadi konten tidak berbahaya.

Temuan itu berasal dari investigasi AFP. Investigasi tersebut menemukan penyamaran lusinan iklan itu dilakukan untuk menghindari larangan dari Meta dan negara.

Dilaporkan postingan yang ada di platform Meta seperti mempromosikan video game atau perawatan kesehatan. Namun, ternyata setelah diklik akan mengarahkan pada situs taruhan.

Meta tak menanggapi permintaan komentar. Namun, berdasarkan laporan tersebut hampir dua lusin iklan yang dibagikan AFP sebagai contoh telah dihapus.

Dalam laporan September lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan Meta jadi media sosial terbanyak dengan konten judi online selama 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025.

Saat itu dilaporkan Meta memiliki 94.004 konten. Angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan Telegram dan TikTok yang masing-masing 1.743 dan 1.001 konten.

Laporan itu juga mengungkapkan menemukan konten judi online terbanyak di internet berasal dari situs dan IP yang menemukan lebih dari 1,9 juta konten. Diikuti dengan file sharing sebanyak 97 ribu.

Berikut perincian laporan judi online di Indonesia:

• Situs dan IP 1.932.131 konten
• File Sharing 97.779 konten
• Meta 94.004 konten
• Google 35.092 konten
• X 1.417 konten
• Telegram 1.742 konten
• Tiktok 1.001 konten
• Line 14 konten
• Appstore 3 konten

Jakarta, CNBC Indonesia - Google kerap memberikan peringatan terkait konten berbahaya berisi malware atau phising. Sayangnya peringatan itu kerap diabaikan oleh banyak pengguna Android.

Padahal peringatan tersebut penting dan perlu jadi perhatian. Karena situs-situs tersebut bisa mengganggu keamanan pengguna, bahkan data pribadi mereka.

Setidaknya ada lima peringatan yang kerap diabaikan oleh pengguna. Berikut peringatan tersebut dan perlu jadi catatan bagi Anda pengguna Android, dirangkum dari The Sun:

1. "The site ahead contains malware"

Website yang Anda kunjungi mungkin akan menginstall software berbahaya alias malware ke komputer

2. "Deceptive site ahead"

Website yang Anda kunjungi kemungkinan besar adalah phishing

3. "Suspicious site"

Website yang Anda kunjungi mencurigakan dan kemungkinan berbahaya

4. "The site ahead contains harmful programs"

Website yang Anda kunjungi mungkin akan menjebak Anda menginstall program yang bisa menyebabkan masalah ketika menggunakan internet

5. "This page is trying to load scripts from unauthenticated sources"

Website yang Anda kunjungi berbahaya.

Aplikasi di Luar Play Store

Selain itu, Google juga mengingatkan soal menginstal aplikasi di luar toko aplikasi resmi milik perusahaan Google Play Store. Biasanya file tersebut berbentuk apk atau sideloading.

Sebenarnya Google tak melarang praktik tersebut. Namun CEO Sundar Pichai pernah mengingatkan untuk tak melakukan sideloading.

Menurutnya aplikasi hasil sideloading memiliki risiko bahaya. Sebab aplikasi itu rentan terinfeksi malware.

Peringatan itu sejalan dengan apa yang dilakukan selama ini oleh Apple. Produsen iPhone tak pernah mengizinkan sideloading dan menjadikan pernyataan Google untuk terus melarang praktik itu.

Sebenarnya praktik sideloading menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Ada yang melarang, namun pendapat lain mendukungnya.

Bagi para pendukung, sideloading jadi cara memberikan kebebasan dan fleksibilitas mengakses aplikasi pengembang yang tidak tersedia secara resmi.

Sideloading juga mendukung aplikasi independen. Biasanya aplikasi-aplikasi ini tidak tersedia di toko aplikasi resmi dan tidak mau terikat dengan sistem tersebut.