REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA — Pembangunan fasilitas industri di Kawasan Industri Kertajati mulai berjalan dan menjadi sinyal masuknya investasi baru. Proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menyatakan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Kertajati International Industrial Estate Majalengka (KIEM) sebagai penggerak ekonomi baru di wilayah tersebut.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, pembangunan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Pemerintah Kabupaten Majalengka menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan fasilitas industri di KIEM. Ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Eman saat groundbreaking di KIEM, Rabu (1/4/2026).

Eman menjelaskan, pengembangan kawasan industri di Kertajati sejalan dengan visi menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat, khususnya kawasan Rebana.

Menurut dia, keberadaan kawasan industri ini juga akan mendorong sektor lain seperti UMKM, jasa, dan infrastruktur pendukung.

“Kami berharap investasi yang masuk dapat memberikan manfaat luas, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Eman.

Pemerintah daerah juga memastikan dukungan terhadap kemudahan investasi, termasuk dalam perizinan dan infrastruktur.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan, sehingga para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Majalengka,” kata Eman.

Groundbreaking ini menjadi tahap awal pengembangan fasilitas industri di KIEM yang diharapkan memperkuat posisi Majalengka sebagai kawasan industri di Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali menghidupkan gagasan Indonesia Incorporated saat bertemu sejumlah pengusaha nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor. Pertemuan itu mempertemukan kepala negara dengan taipan besar seperti Prajogo Pangestu, Anthoni Salim, Franky Widjaja, Boy Thohir, hingga Sugianto Kusuma.

Dalam sepekan terakhir, Prabowo menggelar dua pertemuan terpisah dengan kalangan pengusaha. Pada Selasa (10/2/2026), dia bertemu lima konglomerat selama sekitar empat jam, dari pukul 19.00 WIB hingga 23.00 WIB.

Sehari sebelumnya, Presiden juga menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang.

Pertemuan Senin (9/2/2026) itu dihadiri sejumlah tokoh bisnis, antara lain Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Forum tersebut membahas kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi erat pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated guna memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden secara konsisten membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, untuk menyerap masukan.

"Yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan. Indonesia Incorporated disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu, kita dorong," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan bahwa salah satu kunci penggerak ekonomi adalah sektor swasta, termasuk dalam pengembangan industri padat karya.

Indonesia Incorporated dan Arah Kebijakan

Gagasan tersebut bukan konsep baru dalam lanskap kebijakan ekonomi nasional. Pada awal 2025, Presiden juga menyinggung istilah Indonesia Incorporated saat memberi sambutan dalam musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden.

Menurutnya, dalam konsep itu pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiring mencapai tujuan bersama di bawah satu komando kepemimpinan nasional, yakni menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Karena itu, Prabowo ingin memberi peran lebih besar kepada sektor swasta. Ia mencontohkan proyek infrastruktur yang selama satu dekade terakhir banyak ditangani BUMN akan didorong melibatkan swasta.

"Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan kepada swasta. Silakan bergerak semuanya,“ ujarnya.

Pemerintah, tambahnya, akan fokus pada sektor yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan bidang yang belum dapat ditangani swasta, termasuk target swasembada pangan.

“Kita rencanakan 4 tahun swasembada pangan. Orang mungkin akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun, kita sudah swasembada pangan,” kata Presiden.

Ia juga berjanji menarik investasi besar-besaran ke industri energi terbarukan sepanjang 2025.

Akar Historis Sejak Krisis 1998

Istilah Indonesia Incorporated sendiri telah digaungkan pemerintah sejak 1998, sejalan dengan rencana pembentukan holding BUMN yang kemudian menjadi cikal bakal Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pada 14 Maret 1998, Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN diumumkan sebagai bagian Kabinet Pembangunan VII yang dipimpin Presiden Soeharto. Konseptor gagasan tersebut, Tanri Abeng, ditunjuk sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

Di tengah krisis ekonomi Asia, gagasan itu bahkan disuarakan ke publik internasional. Harian Bisnis Indonesia edisi 19 Maret 1998 melaporkan Wakil Presiden B. J. Habibie mengumandangkan konsep tersebut kepada sekitar 30 pengusaha Indonesia di Tokyo, Rabu (18/3/1998).

"Kita harus duduk bersama, tidak perlu memandang perusahaan siapa yang punya. Bagaimana pun juga yang paling penting di sini, kita harus memiliki Indonesia Incorporated di dalam pikiran kita masing-masing," kata Habibie yang disambut tepuk tangan para pengusaha.

Sejumlah tokoh bisnis hadir dalam pertemuan itu, termasuk Rachmat Gobel, Ketua Umum Kadin saat itu Aburizal Bakrie, dan Dirut Bank Duta Muchtar Mandala.

Lawatan tersebut bertujuan membicarakan solusi krisis ekonomi Indonesia, termasuk persoalan utang swasta. Menurut Habibie, masalah utama saat itu adalah spread rupiah yang terlalu besar, inflasi tinggi, serta kondisi perbankan yang memburuk akibat deregulasi era 1980-an.

"Kondisi saat itu memang baik, tetapi tak ada pengawasan yang sempurna. Selain itu UU Bank Indonesia juga belum sempurna. Nah kini kita telah mendapatkan technical assistant dan mulai menyempurnakan UU Bank Indonesia," tambahnya.

Pada hari yang sama, Bisnis Indonesia juga melaporkan Presiden Soeharto menyetujui pembentukan holding BUMN agar perusahaan negara dikelola profesional, termasuk opsi mencari mitra asing hingga menutup BUMN tidak sehat.

"Pak Harto [Presiden Soeharto] mengatakan BUMN harus dikelola dengan sistem manajemen modern dengan tenaga tenaga profesional," kata Tanri, seperti dikutip dari laporan saat itu.

Dari Gagasan Korporasi ke Struktur Negara

Dalam wawancara dengan Bisnis pada 2021, Tanri Abeng mengisahkan awal mula berdirinya kementerian yang menangani BUMN. Di tengah krisis 1998, ia diminta Soeharto menyiapkan konsep peningkatan nilai 159 BUMN yang sebagian besar tidak sehat.

“Masalahnya pada waktu itu hampir 100 dari 159 BUMN itu tidak sehat. Jadi Pak Soeharto mengatakan saya tidak mau menjual sekarang, saya ingin nilainya ditingkatkan dulu,” jelas Tanri Abeng.

Ia kemudian mengusulkan konsep holding company bernama Indonesia Incorporated agar seluruh BUMN dikeluarkan dari birokrasi kementerian teknis dan dikelola secara korporasi.

“Yang kita perlu lakukan adalah mengeluarkan 159 BUMN ini dari birokrasi. Berarti dari kementerian teknis, saya mengusulkan supaya dibentuk apa yang dikenal dengan holding company.”

Konsep tersebut membagi BUMN ke dalam 10 sektor usaha, mirip dengan skema klasterisasi yang kemudian berkembang dalam struktur kementerian saat ini. Tanri juga menyarankan privatisasi menjadi opsi terakhir setelah profitisasi.

Meski demikian, saat pengumuman kabinet dirilis, pemerintah justru membentuk kementerian baru dan menunjuk Tanri sebagai menteri pertama.

“Padahal saya sebenarnya tidak mengusulkan terbentuknya kementerian. Oleh karenanya dua hari sesudah ditunjuk, saya sudah membuat struktur organisasi daripada kementerian.”

Struktur awal kementerian itu dirancang layaknya korporasi dengan hanya lima deputi sehingga proses pengambilan keputusan berjalan cepat.

“Jadi proses pengambilan keputusan itu cepat sekali. Intinya tidak ada birokrasi yang menjadi momok biasanya dari sebuah organisasi,” demikian penjelasan Tanri Abeng.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan kondisi darurat alih fungsi lahan sawah kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Nusron mengungkapkan, sepanjang periode 2019–2024, Indonesia kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Kondisi tersebut dinilai mengancam target besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Bapak Presiden mempunyai Asta Cita yang sangat besar, yaitu ingin swasembada pangan. Karena itu kami melaporkan langkah-langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah, dan Alhamdulillah sudah mendapat restu dari Beliau,” ujar Nusron usai pertemuan.

Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) harus ditetapkan sebagai Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), yakni lahan sawah yang diproteksi secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi, LP2B baru mencapai 67,8 persen. Sementara pada RTRW kabupaten/kota, angkanya bahkan hanya sekitar 41 persen.

“Untuk kepentingan ketahanan pangan, ini sudah darurat RTRW. Perlu segera dilakukan revisi,” tegas Nusron.

Dia menambahkan, pengendalian alih fungsi lahan sangat bergantung pada RTRW, karena sebagian besar pembangunan mengacu pada dokumen tata ruang tersebut. Jika LP2B tidak tercantum dengan jelas, maka alih fungsi lahan berpotensi terus terjadi.

Sebagai langkah sementara untuk melindungi sawah nasional, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan bahwa seluruh daerah yang RTRW-nya belum mencantumkan LP2B minimal 87 persen, maka seluruh LBS di wilayah tersebut akan dianggap sebagai LP2B.

Artinya, kata Nusron, seluruh lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan hingga penetapan resmi dilakukan.

Sementara itu, bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B dalam RTRW tetapi belum mencapai ambang batas 87 persen, pemerintah pusat meminta agar revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam waktu enam bulan.

“Supaya angkanya masuk pada level 87 persen dan sawah kita tidak hilang. Ini menyangkut kepentingan strategis dan jangka panjang ketahanan pangan nasional,” kata Nusron.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Kebutuhan air bersih di Kabupaten Majalengka terus meningkat seiring dengan laju pembangunan kawasan industri baru di sekitar Kertajati Aerotropolis.

Namun hingga kini, pasokan air bersih di wilayah tersebut masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan sektor industri maupun rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menaruh harapan besar pada percepatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede di Kabupaten Sumedang sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab krisis air bersih tersebut.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Toto Prihatno mengatakan keberadaan SPAM Jatigede menjadi sangat vital bagi daerahnya, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan ekonomi dan industri yang tengah berkembang pesat.

"Kami sangat berharap SPAM Jatigede segera dioperasikan. Kebutuhan air bersih di Majalengka sudah semakin mendesak, baik untuk keperluan domestik maupun industri,” ujar Toto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan peningkatan investasi infrastruktur menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan air di Majalengka.

Apalagi, keberadaan Bandara Internasional Kertajati serta rencana pengembangan kawasan industri modern dan logistik di sekitarnya membuat kebutuhan air bersih melonjak signifikan.

Saat ini,kata dia, suplai air bersih di wilayah tersebut masih bergantung pada mata air gravitasi, sumur dalam, serta pengolahan air dari Sungai Cimanuk.

Namun, sumber-sumber tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, terutama bagi kawasan industri yang memerlukan pasokan air dalam volume besar dan berkelanjutan.

Proyek SPAM Jatigede sendiri merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Jawa Barat, yang ditujukan untuk melayani kawasan Regional Cirebon Raya dan sekitarnya.

Proyek ini memiliki kapasitas total 3.500 liter per detik, dengan tahap pertama yang sedang dikerjakan sebesar 1.500 liter per detik.

Pada tahap awal, SPAM Jatigede dirancang untuk melayani sekitar 1.200 sambungan rumah tangga di lima kabupaten/kota, termasuk Sumedang, Majalengka, dan Cirebon.

Di masa mendatang, sistem ini juga diharapkan mampu menopang kawasan pengembangan Metropolitan Rebana, yang mencakup pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Jawa Barat.

“SPAM Jatigede menjadi proyek strategis karena akan menyuplai kebutuhan air tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga untuk menopang kawasan industri baru di Rebana, termasuk Kertajati,” jelas Toto.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan proyek SPAM Jatigede. Salah satu mitra strategis yang sudah menyatakan minatnya adalah Infrastructu Asia asal Singapura.

Keterlibatan lembaga tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Singapura dalam pengembangan sejumlah proyek infrastruktur strategis.

Kesepakatan ini telah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna di Bandung pada 28 Januari 2022.

Kerja sama dengan Infrastructure Asia tidak hanya mencakup SPAM Jatigede, tetapi juga sejumlah proyek lain seperti SPAM Sinumbra, Bandung Metropolitan Urban Railway, BRT Bandung Raya, TPPAS Ciayumajakuning, Rooftop Solar Project in Schools, Penerangan Jalan Umum berbasis energi surya, serta proyek konektivitas serat optik di kawasan metropolitan Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap agar pembangunan SPAM Jatigede dapat segera rampung dan dioperasikan secara penuh.

Dengan berfungsinya sistem ini, diharapkan suplai air bersih di Majalengka, khususnya di kawasan Kertajati Aerotropolis bisa terpenuhi secara berkelanjutan dan mendukung investasi industri yang mulai tumbuh.

“Kalau pasokan air sudah stabil, investasi akan lebih mudah masuk. Kertajati berpotensi jadi pusat ekonomi baru Jawa Barat, tapi itu tidak mungkin berjalan tanpa jaminan infrastruktur dasar seperti air bersih,” ujar Toto.