Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat dengan pelayanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen.

"Pada 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," kaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BP Dalu Agung Darmawan Agung, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, dan roya lima hari kerja.

Selain itu, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, untuk transformasi layanan berbasis elektronik telah memberikan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama, yakni hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan hak tanggungan elektronik, menurutnya lagi, mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Kemudian, kata dia pula, pada layanan informasi pertanahan, terdata hingga saat ini permohonan pengecekan elektronik sudah mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.

Sementara itu, pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.

Sekjen ATR/BPN secara khusus menggarisbawahi bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan perkembangan positif dan berkontribusi terhadap ekosistem pembiayaan nasional.

"Pada HT-El, sampai dengan Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur," ujarnya.

Nilai HT-El juga ikut menunjukkan tren yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, selanjutnya pada 2026 hingga Juni ini realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengatakan setiap tahunnya kementerian/badan tersebut melayani 8,4 juta pemberkasan.

"Berdasarkan gambaran umum berkas (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan," kata Dalu Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

"Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalu Agung menjelaskan pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas.

Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Ia mengatakan sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya.

Dalu Agung menilai penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

"Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat," katanya.

Ia memaparkan selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung menyebutkan setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Lesca Gadai Premier menghadirkan alternatif akses pendanaan berbasis aset bernilai tinggi bagi pelaku usaha dan kalangan high net worth individuals (HNWI) yang membutuhkan proses pembiayaan dengan tingkat privasi yang lebih tinggi.

Layanan eksklusif tersebut bernama White Glove Service yang dibalut dalam kampanye bertajuk Discreet Liquidity.

Direktur Lesca Gadai Premier Bastian Purnama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kebutuhan terhadap akses pendanaan yang cepat dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan transaksi menjadi tren baru di kalangan eksekutif Indonesia.

Ia menjelaskan waktu merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin bisnis.

Pada pertengahan tahun, peluang ekspansi maupun kebutuhan pendanaan strategis dapat muncul dalam waktu yang singkat. Sementara proses persetujuan kredit melalui perbankan konvensional membutuhkan tahapan yang relatif lebih panjang.

Oleh sebab itu, melalui konsep Discreet Liquidity, Bastian menyampaikan bahwa perusahaan menghadirkan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan tersebut dengan tetap mengedepankan aspek privasi.

Menurut perusahaan, layanan White Glove Service meredefinisi seluruh proses pergadaian konvensional menjadi sebuah pengalaman transaksi keuangan privat yang setara dengan layanan private banking internasional.

Tahapan layanan diawali dengan konsultasi serta kesepakatan awal yang dapat dilakukan melalui platform daring maupun WhatsApp.

Setelah terdapat kesepahaman awal, nasabah dapat menyerahkan aset secara langsung atau memanfaatkan layanan penjemputan yang disediakan perusahaan untuk membawa aset ke pusat penilaian resmi.

Perusahaan memastikan, seluruh proses logistik ditangani oleh tim operasional yang profesional guna memastikan aspek keamanan aset tetap terjaga dengan ketat selama perjalanan menuju tempat pengecekan. Setelah pemeriksaan teknis dan verifikasi aset selesai dilakukan, pencairan dana dapat diproses.

“Kami memperlakukan setiap transaksi layaknya sebuah kemitraan strategis yang sangat rahasia. Tidak ada antrean, tidak ada publikasi, dan tidak ada catatan publik yang dapat diakses oleh pihak luar. Ini adalah murni pertukaran nilai yang cepat, profesional dan senyap,” kata Bastian.

Perusahaan juga telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi.

Dengan standar tersebut, perusahaan menyatakan untuk terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan data fisik maupun digital milik nasabah pada setiap tahapan dalam layanan White Glove Service.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 mencapai 127,65 atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penurunan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih rendah dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

"Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun tipis 0,06 persen dibanding Mei 2026," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 0,49 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) naik sedikit lebih tinggi yakni 0,55 persen.

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Secara subsektor, peternakan menjadi penyumbang terbesar penurunan NTP pada Mei 2026.

Nilai tukar petani subsektor peternakan menurun 1,85 persen.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan juga mengalami penurunan NTP pada periode ini.

"Hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan NTP di bulan Juni," kata Ateng.

Di sisi lain, BPS mencatat penurunan juga pada sektor perikanan meski tipis.

Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 turun 0,01 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan tersebut kata dia, terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan hanya sebesar 0,76 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan yang mencapai 0,77 persen.

Dengan kata lain, biaya yang harus dikeluarkan nelayan meningkat lebih cepat dibandingkan tambahan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil tangkapan.

Dia menyebut komoditas yang mendorong kenaikan harga yang diterima nelayan antara lain ikan cakalang, layang, tongkol, dan juga ikan kembung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan pengurusan dokumen E-Pas Kecil dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif sebagai solusi atas kesulitan nelayan mengurus dokumen jika dilakukan sendiri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan selama ini nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.

"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," jelas Muslim, Selasa (30/6/2026).

Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi.

Melalui terobosan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.

Dengan posisi strategis tersebut, Muslim menyebut sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.

"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus menghadirkan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga keaktifan kepesertaan dan memperoleh kepastian status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan Program REHAB menjadi REHAB 3.0 dan menghadirkan PASTI JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan inovasi yang dihadirkan merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemudahan dalam menjaga kepesertaan dan memperoleh informasi yang akurat menjadi faktor penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

"BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan setiap peserta dapat mengakses Program JKN dengan lebih mudah dan memperoleh kepastian layanan. Melalui REHAB 3.0 dan PASTI JKN, kami ingin membantu peserta menjaga keaktifan kepesertaannya sekaligus memastikan status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, REHAB 3.0 merupakan pembaruan dari Program REHAB yang telah membantu jutaan peserta menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap. Hingga Mei 2026, sebanyak 3,60 juta peserta telah mengikuti Program REHAB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,24 juta peserta atau sekitar 62 persen berhasil mengaktifkan kembali kepesertaannya. Selain itu, program tersebut telah menghimpun penerimaan iuran sebesar Rp1,45 triliun, sementara 1,36 juta peserta lainnya masih menjalani proses pembayaran secara bertahap.

"Melalui REHAB 3.0, peserta kini memiliki fleksibilitas dalam menentukan skema pembayaran tunggakan, termasuk pilihan pembayaran harian maupun mingguan, sehingga keterbatasan kemampuan membayar tidak lagi menjadi penghalang untuk kembali memperoleh perlindungan JKN," tambah Pujo.

Untuk mempermudah akses layanan, pendaftaran REHAB 3.0 dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, hingga Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165. Beragam kanal tersebut diharapkan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memudahkan peserta menjaga keaktifan kepesertaan melalui REHAB 3.0, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan untuk memastikan status kepesertaan melalui PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Melalui layanan ini, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui menu Cek Keaktifan Peserta yang berada di laman resmi BPJS Kesehatan.

"Kami ingin memastikan peserta dapat dengan mudah mengetahui status keaktifannya kapan pun dan di mana pun, terutama saat akan mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menerima dukungan dari sejumlah mitra perbankan, seperti Bank Nano Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, SeaBank, MNC Bank, Bank Panin Syariah, dan Bank Aladin Syariah melalui penyerahan donasi Program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut menjadi wujud kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah memberikan dukungan melalui Program CSR. Kami berharap langkah bersama ini menjadi praktik baik yang bisa menginspirasi dunia usaha dan korporasi untuk turut mengambil bagian dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional," tutup Pujo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan inovasi Rehab 3.0 dan PASTI JKN yang diluncurkan BPJS Kesehatan menjadi terobosan luar biasa bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, masyarakat bisa membayar tunggakan iuran secara dicicil sesuai dengan kemampuan dan kembali menjadi peserta JKN aktif.

Bukan hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan atas inovasi PASTI JKN. Inovasi ini bisa membantu peserta, khususnya di segmen PBI JK dan PBPU yang dibayarkan pemerintah daerah untuk mengecek status keaktifannya hanya dengan memasukkan data NIK dan tanggal lahir.

"Capaian BPJS Kesehatan sudah banyak, begitu pula dengan tantangan yang dihadapi. Kolaborasi dan sinergi lintas lembaga perlu dilakukan agar Program JKN tetap sustain dan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik," tegas Kunta.

JAKARTA - JEC Eye Hospitals & Clinics meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Impactful Omnichannel Social Campaign melalui kampanye edukasi Strabismus: From Stigma to Confidence. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya JEC Eye Hospitals & Clinics dalam membangun edukasi publik mengenai strabismus (mata juling) melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kampanye ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai strabismus. Hingga kini, mata juling masih sering dianggap sebagai kondisi yang hanya berkaitan dengan penampilan atau sesuatu yang dapat membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kebanyakan Main Gadget Bisa Bikin Mata Juling? Ini Kata Dokter

Padahal, strabismus merupakan kondisi medis ketika posisi kedua mata tidak sejajar dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Bila tidak diperiksa dan ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memengaruhi fungsi penglihatan, termasuk kemampuan melihat tiga dimensi, memperkirakan jarak, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti ambliopia atau mata malas.

Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D. Gondhowiardjo mengatakan, penghargaan ini kami maknai sebagai dorongan untuk terus memperluas edukasi kesehatan mata kepada masyarakat. Melalui kampanye strabismus ini, JEC Eye Hospitals & Clinics ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk memahami bahwa mata juling bukan sekadar persoalan estetika, melainkan kondisi medis yang perlu diperiksa. ”Semakin dini diketahui, semakin besar peluang anak mendapatkan tata laksana yang sesuai dan hasil yang lebih optimal,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Melalui kampanye “Strabismus: From Stigma to Confidence”, JEC Eye Hospitals & Clinics berupaya mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih peka terhadap tanda-tanda strabismus sejak dini. Pada bayi, mata yang tampak tidak sejajar dapat terjadi karena koordinasi saraf mata yang belum matang.

Namun, apabila kondisi tersebut menetap setelah usia enam bulan, orang tua disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter mata. Deteksi dini menjadi penting agar penyebab strabismus dapat diketahui secara tepat, baik karena gangguan otot mata, saraf, faktor genetik, maupun kelainan refraksi seperti minus, plus, atau silinder yang tidak terkoreksi.

Gejala strabismus atau mata juling juga tidak selalu tampak jelas sepanjang waktu. Pada beberapa kasus, mata juling dapat terlihat terus-menerus, namun pada kondisi lain dapat muncul sesekali, misalnya saat anak lelah, mengantuk, melamun, atau sedang kurang sehat.

Ada pula strabismus (mata juling) yang tidak tampak dalam aktivitas sehari-hari dan baru dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata yang lebih teliti. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menunggu hingga keluhan semakin terlihat atau berdampak pada aktivitas harian anak.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, JEC Eye Hospitals & Clinics menjalankan kampanye ini melalui berbagai kanal. Mulai dari edukasi digital dan media sosial, seminar kesehatan mata, talkshow radio, podcast, publikasi media, hingga kegiatan offline seperti skrining mata dan program sosial operasi mata juling gratis.

Pendekatan omnichannel ini membantu pesan edukasi hadir secara konsisten di berbagai titik interaksi masyarakat, sehingga informasi mengenai strabismus dapat diakses dengan lebih mudah dan dipahami secara lebih luas.

Di JEC Eye Hospitals & Clinics, tata laksana strabismus atau mata juling dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui penyebab mata juling. Pada beberapa pasien, koreksi dengan kacamata dapat membantu memperbaiki fokus dan posisi mata.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan terapi patching untuk melatih mata yang lebih lemah, vision therapy untuk membantu koordinasi otot dan saraf mata, hingga tindakan bedah apabila diperlukan berdasarkan diagnosis medis.

JEC Eye Hospitals and Clinics Raih Dua Penghargaan, Tahbiskan RS Mata Standar Internasional

Kampanye edukasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan awareness dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari informasi, melakukan pemeriksaan, dan memahami pilihan penanganan yang tersedia. Berdasarkan data JEC Eye Hospitals & Clinics, tindakan strabismus meningkat 29 persen di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat membantu membuka kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tersembunyi akibat minimnya pemahaman maupun stigma sosial. “Bagi kami, edukasi kesehatan mata tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kualitas penglihatan. Kami berharap kampanye ini dapat terus mendorong deteksi dini, mengurangi stigma, dan membantu lebih banyak pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Prof Tjahjono.

KALTIM - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026. Kehadiran fasilitas Kesehatan tersebut membuat Kaltim kini memiliki pusat layanan jantung yang semakin modern sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Plt Direktur RSKD Balikpapan, drg. Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99%. Selain itu, RSKD juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

Menurut Ahmad Jais, Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Gubernur Rudy Mas'ud mengapresiasi seluruh jajaran RSKD dan pihak-pihak yang telah menghadirkan fasilitas layanan jantung terpadu tersebut. Menurut Rudy, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan.

Lihat video: Sejarah Baru Kaltim! Akses Darat Kutai Barat–Mahakam Ulu Resmi Terhubung



"Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun kualitas SDM. Secanggih apa pun alat dan sebagus apa pun gedungnya, kalau pelayanannya tidak ramah, manfaatnya tidak akan maksimal. Senyum dan ketulusan tenaga kesehatan adalah obat yang paling mujarab," ucapnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti catheterization laboratory (cath lab), ruang operasi berstandar Modular Operating Theater (MOT), hingga teknologi Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dari ambulans, IGD, ICCU, hingga ruang perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis seperti pemasangan ring jantung, angiografi koroner, pemasangan temporary pacemaker, hingga operasi jantung terbuka kini dapat dilakukan di Balikpapan. Kehadiran Awang Faroek Tower diharapkan menjadi warisan nyata yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meneruskan semangat pengabdian almarhum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.