Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) membahas penguatan akses pasar produk kehutanan Indonesia ke Amerika Serikat melalui forum internasional terkait legalitas dan keberlanjutan produk kayu.

Diskusi bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability yang digelar Kamis (14/5/2026) tersebut membahas standar legalitas, keberlanjutan, dan keterlacakan produk hutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap rantai pasok industri kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hubungan perdagangan produk kehutanan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari 30 tahun dengan penekanan pada tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya dalam pidato yang dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut Raja Juli, mayoritas ekspor plywood Indonesia ke pasar Amerika Serikat telah dilengkapi sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk kehutanan selain kayu lapis ke pasar AS, termasuk kayu non-dipterokarpa untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, dan kendaraan rekreasi (recreational vehicle/RV).

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan pasar Amerika Serikat kini semakin menuntut transparansi rantai pasok dan standar keberlanjutan produk.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menambahkan sistem SVLK+ terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi internasional, termasuk U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Menurutnya, sistem tersebut kini mencakup aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Laksmi, juga memperkuat pengawasan kawasan hutan produksi melalui digitalisasi, pemantauan satelit, dan sistem pelacakan berbasis geolokasi serta QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar utama produk kayu olahan Indonesia.

Berdasarkan data APHI, nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS sepanjang 2025 mencapai sekitar US$1,94 miliar atau setara 15% dari total ekspor global produk kayu olahan Indonesia.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan industri kehutanan internasional, termasuk Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon dan konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.

Kegiatan itu turut didukung Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam penguatan tata kelola kehutanan dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

"Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

"Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut," imbuh Ade.

Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

"Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu," pungkasnya.

Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

"Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

"Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

Bareskrim Periksi PT TBS

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

"Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. "Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh," kata Irhamni.

Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan produk kayu hasil hutan asal Indonesia tetap memiliki akses ekspor ke pasar Uni Eropa meski terdapat perbedaan definisi kawasan deforestasi di bawah regulasi pencegahan alih fungsi hutan atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Jaminan akses ini terutama berlaku untuk kayu yang berasal dari kawasan berstatus hutan produksi sebelum batas (cut-off) EUDR tertanggal 31 Desember 2020.

Dalam EUDR, pelaku usaha yang mengekspor produk seperti kayu, kedelai, daging sapi, kopi, kakao, dan minyak sawit ke pasar Uni Eropa wajib untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka tidak terkait dengan praktik deforestasi atau perusakan hutan.

Batas deforestasi 31 Desember 2020 sendiri merupakan tanggal batas yang digunakan dalam aturan EUDR untuk memastikan komoditas yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal tersebut

Regulasi ini merupakan aturan pertama di dunia yang secara langsung menargetkan deforestasi akibat konsumsi, dengan ambisi menghentikan sekitar 10% deforestasi global yang dipicu oleh impor Uni Eropa.

Namun demikian, EUDR menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa karena dinilai membebani pelaku usaha dan petani kecil, termasuk di negara-negara mitra dagang seperti Indonesia, Brasil, dan Malaysia.

“Terkait dengan cut-off date 31 Desember 2020, memang betul bahwa acuan tersebut digunakan untuk menentukan asal bahan baku. Artinya, apabila sumber hasil hutan berasal dari area yang sudah terbuka atau digunakan sebelum tanggal tersebut, dalam tanda kutip ‘halal’, maka produk tersebut masih dapat masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto dalam konferensi pers, Jumat (24/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut, Agus Budi Santosa mengemukakan bahwa kayu merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dengan tingkat ketelusuran tinggi, didukung dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini memungkinkan asal-usul bahan baku kayu dapat dilacak dengan jelas.

Adapun dalam konteks pengakuan bersama atau mutual recognition, Uni Eropa dan Indonesia telah memiliki skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Skema lisensi ini mengakui keberlanjutan dan legalitas kayu asal Indonesia.

Meski demikian, Agus tidak memungkiri masih terdapat perbedaan definisi dan sudut pandang antara Indonesia dan Uni Eropa. Contohnya, Uni Eropa mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya tutupan pohon, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.

Sedangkan di Indonesia, alih fungsi hutan yang direncanakan dan sah secara hukum, misalnya untuk hutan tanaman industri (HTI), tidak dikategorikan sebagai deforestasi, melainkan bagian dari pengelolaan hutan produksi.

“Tentu memang masih ada beberapa kendala karena perbedaan definisi, perbedaan teknologi, perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan meski barangnya sama, tetapi kalau sudut pandangnya berbeda, bisa jadi berbeda,” katanya.

Terlepas dari perbedaan ini, Agus mengemukakan bahwa sistem pendataan dan pemantauan tutupan hutan Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia, dengan tingkat keterlacakan tinggi.

“Di antara tujuh komoditas yang disasar EUDR, kayu Indonesia ini pelacak-balaknya paling lengkap dan bagus. Kita masuk dalam nilai 4, kategori paling tinggi,” kata Agus.

Sebagai catatan, pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ketat, yaitu melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, dan Hak Pengelolaan di kawasan hutan, serta izin pemanfaatan kayu untuk kegiatan non-kehutanan (PKKNK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan wilayah berhutan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Skema perizinan tersebut mengatur agar setiap kegiatan penyiapan lahan, penanaman hutan, atau pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan izin resmi disertai dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, kebijakan kehutanan di Indonesia memaknai deforestasi sebagai perubahan permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total kawasan hutan Indonesia mencapai 125,7 juta hektare yang terdiri atas 29,6 juta hektare hutan lindung, 29,2 juta hutan produksi, 26,8 juta hektare hutan produksi terbatas dan 12,8 juta hektare hutan produksi konservasi.

Terdapat pula kawasan suaka margasatwa atau kawasan konservasi alam seluas 22,1 juta hektare di darat dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi alam di laut.