Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk peruntukan lain mencapai 2,9 juta hektare dalam kurun 2005–2025 atau 20 tahun terakhir. Mayoritas area kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan data dari 2005 hingga 2025 atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026).

Rohmat memaparkan bahwa untuk 2025, terdapat dua lokasi berstatus kawasan hutan dengan luas 62,9 hektare yang dilepas. Perubahan sendiri didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya untuk komoditas sawit, tebu dan karet. Selain itu, kawasan hutan yang dilepas juga beralih fungsi untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, serta fasilitas umum dan sosial.

“Kemudian kawasan industri, serta ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.

Adapun luas daratan kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 119,67 juta hektare atau setara dengan 62,5% dari luas daratan wilayah Indonesia. Kawasan ini mencakup hutan konservasi seluas 22,06 juta hektare dan hutan lindung seluas 29,34 juta hektare yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pelindung keanekaragaman hayati dan pencegah bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya terdapat hutan produksi terbatas seluas 26,69 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 29,08 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,45 juta hektare. Kawasan hutan produksi diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri kehutanan, sekaligus menjadi pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Rohmat turut melaporkan bahwa upaya pengendalian deforestasi menunjukkan hasil positif. Deforestasi pada 2024 tercatat seluas 175.437 hektare dan turun menjadi 166.450 hektare hingga akhir kuartal III/2025.

Kemudian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, Rohmat mengemukakan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini menargetkan pengembangan sekitar 1,1 juta hektare di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan pendekatan agroforestri dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Rohmat Marzuki.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari aktivitas ilegal, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin. Hingga saat ini, pemerintah telah mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare serta menguasai kembali sebagian kawasan konservasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

“Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memastikan produk kayu hasil hutan asal Indonesia tetap memiliki akses ekspor ke pasar Uni Eropa meski terdapat perbedaan definisi kawasan deforestasi di bawah regulasi pencegahan alih fungsi hutan atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Jaminan akses ini terutama berlaku untuk kayu yang berasal dari kawasan berstatus hutan produksi sebelum batas (cut-off) EUDR tertanggal 31 Desember 2020.

Dalam EUDR, pelaku usaha yang mengekspor produk seperti kayu, kedelai, daging sapi, kopi, kakao, dan minyak sawit ke pasar Uni Eropa wajib untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka tidak terkait dengan praktik deforestasi atau perusakan hutan.

Batas deforestasi 31 Desember 2020 sendiri merupakan tanggal batas yang digunakan dalam aturan EUDR untuk memastikan komoditas yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal tersebut

Regulasi ini merupakan aturan pertama di dunia yang secara langsung menargetkan deforestasi akibat konsumsi, dengan ambisi menghentikan sekitar 10% deforestasi global yang dipicu oleh impor Uni Eropa.

Namun demikian, EUDR menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa karena dinilai membebani pelaku usaha dan petani kecil, termasuk di negara-negara mitra dagang seperti Indonesia, Brasil, dan Malaysia.

“Terkait dengan cut-off date 31 Desember 2020, memang betul bahwa acuan tersebut digunakan untuk menentukan asal bahan baku. Artinya, apabila sumber hasil hutan berasal dari area yang sudah terbuka atau digunakan sebelum tanggal tersebut, dalam tanda kutip ‘halal’, maka produk tersebut masih dapat masuk ke pasar Uni Eropa,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto dalam konferensi pers, Jumat (24/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut, Agus Budi Santosa mengemukakan bahwa kayu merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dengan tingkat ketelusuran tinggi, didukung dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini memungkinkan asal-usul bahan baku kayu dapat dilacak dengan jelas.

Adapun dalam konteks pengakuan bersama atau mutual recognition, Uni Eropa dan Indonesia telah memiliki skema Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). Skema lisensi ini mengakui keberlanjutan dan legalitas kayu asal Indonesia.

Meski demikian, Agus tidak memungkiri masih terdapat perbedaan definisi dan sudut pandang antara Indonesia dan Uni Eropa. Contohnya, Uni Eropa mendefinisikan deforestasi sebagai hilangnya tutupan pohon, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.

Sedangkan di Indonesia, alih fungsi hutan yang direncanakan dan sah secara hukum, misalnya untuk hutan tanaman industri (HTI), tidak dikategorikan sebagai deforestasi, melainkan bagian dari pengelolaan hutan produksi.

“Tentu memang masih ada beberapa kendala karena perbedaan definisi, perbedaan teknologi, perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan meski barangnya sama, tetapi kalau sudut pandangnya berbeda, bisa jadi berbeda,” katanya.

Terlepas dari perbedaan ini, Agus mengemukakan bahwa sistem pendataan dan pemantauan tutupan hutan Indonesia menjadi salah satu yang paling transparan di dunia, dengan tingkat keterlacakan tinggi.

“Di antara tujuh komoditas yang disasar EUDR, kayu Indonesia ini pelacak-balaknya paling lengkap dan bagus. Kita masuk dalam nilai 4, kategori paling tinggi,” kata Agus.

Sebagai catatan, pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang ketat, yaitu melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial, dan Hak Pengelolaan di kawasan hutan, serta izin pemanfaatan kayu untuk kegiatan non-kehutanan (PKKNK) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan wilayah berhutan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Skema perizinan tersebut mengatur agar setiap kegiatan penyiapan lahan, penanaman hutan, atau pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan izin resmi disertai dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, kebijakan kehutanan di Indonesia memaknai deforestasi sebagai perubahan permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total kawasan hutan Indonesia mencapai 125,7 juta hektare yang terdiri atas 29,6 juta hektare hutan lindung, 29,2 juta hutan produksi, 26,8 juta hektare hutan produksi terbatas dan 12,8 juta hektare hutan produksi konservasi.

Terdapat pula kawasan suaka margasatwa atau kawasan konservasi alam seluas 22,1 juta hektare di darat dan 5,3 juta hektare kawasan konservasi alam di laut.