Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan hilirisasi kelapa sawit, PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), memperoleh fasilitas kredit senilai Rp8,99 triliun dari BRI untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan operasional perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan pada Rabu (10/6/2026), CBUT menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan nilai plafon maksimal mencapai Rp8.995.400.000.000.

Sekretaris Perusahaan CBUT Alex Dwi Adha menjelaskan fasilitas pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan/atau operasional perseroan. Jangka waktu fasilitas kredit berlaku selama 24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

“Bank BRI memberikan fasilitas kredit kepada perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp8,995 triliun,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Alex Dwi Adha menyampaikan tidak terdapat hubungan afiliasi antara CBUT dan BRI dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, fasilitas kredit itu merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen.

Perseroan juga menegaskan pelaksanaan perjanjian fasilitas kredit tersebut tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Mengutip paparan perseroan, pada 2026 CBUT menargetkan volume produksi 1,16 juta ton, naik 51,79% dari realisasi 603.670 ton pada 2025. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan diharapkan naik 59,60% menjadi Rp23,43 triliun pada 2026 dari sebelumnya Rp13,97 triliun, dan laba bersih Rp240,31 miliar, meningkat 44,18% dari Rp106,17 miliar pada 2025.

Direktur Utama CBUT Rorry Christian Tobing menyampaikan perseroan tengah menyiapkan motor pertumbuhan baru melalui penyelesaian pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD). Saat ini, fasilitas produksi tersebut sedang memasuki tahap commissioning yang dijadwalkan rampung pada Juli 2026.

Kehadiran pabrik baru ini akan memperkuat fasilitas existing perseroan dengan kapasitas produksi Refinery sebesar 2.500 TPD, Kernel Crushing Plant 600 TPD, dan Molding & Filling Plant sebesar 200 TPD.

"Adanya pabrik baru akan meningkatkan volume penjualan olein dan stearin sehingga mendorong pendapatan CBUT. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah dicanangkan," ujarnya dalam Paparan Publik, Kamis (11/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penghiliran produk kelapa sawit, PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2026 seiring dengan rampungnya pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD) pada Juli 2026.

Mengutip paparan perseroan, pada 2026 CBUT menargetkan volume produksi 1,16 juta ton, naik 51,79% dari realisasi 603.670 ton pada 2025. Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan diharapkan naik 59,60% menjadi Rp23,43 triliun pada 2026 dari sebelumnya Rp13,97 triliun, dan laba bersih Rp240,31 miliar, meningkat 44,18% dari Rp106,17 miliar pada 2025.

Direktur Utama CBUT Rorry Christian Tobing menyampaikan perseroan tengah menyiapkan motor pertumbuhan baru melalui penyelesaian pabrik Refinery & Fractionation II yang memiliki kapasitas 1.500 Tons Per Day (TPD). Saat ini, fasilitas produksi tersebut sedang memasuki tahap commissioning yang dijadwalkan rampung pada Juli 2026.

Kehadiran pabrik baru ini akan memperkuat fasilitas existing perseroan dengan kapasitas produksi Refinery sebesar 2.500 TPD, Kernel Crushing Plant 600 TPD, dan Molding & Filling Plant sebesar 200 TPD.

"Adanya pabrik baru akan meningkatkan volume penjualan olein dan stearin sehingga mendorong pendapatan CBUT. Kami berharap dapat mencapai target yang sudah dicanangkan," ujarnya dalam Paparan Publik, Kamis (11/6/2026).

Pabrik baru ini akan menambah kapasitas refinery dan fraksinasi secara signifikan di atas kapasitas existing 2.500 TPD. Dengan tambahan kapasitas 1.500 TPD, Perseroan dapat meningkatkan volume produksi produk turunan seperti RBDPO, Olein, dan Stearin, sekaligus memperkuat posisi sebagai pemain hilir terintegrasi.

Momentum ekspansi sejalan dengan agenda pemerintah melalui Kementerian ESDM yang akan memberlakukan kebijakan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diprediksi menjadi game changer yang akan mendongkrak ketahanan pasar domestik.

"Program B50 kami nilai sebagai katalis positif. Kebijakan ini menciptakan tambahan permintaan minyak sawit di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga, yang sangat menguntungkan bagi CBUT sebagai pemain hilir terintegrasi," tambah Rorry.

CBUT pun optimistis dukungan dari induk usaha, yakni PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) dapat menjaga kestabilan pasokan CPO seiring dengan peningkatan kebutuhan penghiliran perseroan.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik global yang masih berlangsung menjaga harga minyak mentah tetap tinggi sehingga mendukung daya saing biodiesel sebagai alternatif energi. Namun, industri sawit tetap menghadapi tantangan dari ketidakpastian permintaan global.

Tingginya harga bahan baku dan biaya logistik berpotensi menekan volume impor dari negara-negara konsumen utama seperti China, India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain itu, fluktuasi harga minyak dunia dapat memengaruhi tingkat adopsi biodiesel di berbagai negara.

Ke depan, prospek industri juga akan ditentukan oleh perkembangan produksi sawit nasional, risiko cuaca seperti El Niño yang dapat mengganggu hasil panen, serta kebijakan pemerintah terkait pungutan ekspor (levy) untuk mendukung pendanaan program biodiesel.

Secara umum, kombinasi kebijakan B50 dan harga energi yang tinggi masih menjadi faktor utama yang menjaga prospek industri sawit tetap positif pada paruh kedua 2026.

Direktur CBUT Ronny Hertantyo Raharjo menyampaikan perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp45 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 9,76% dibandingkan Rp41 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan CBUT tercatat turun tipis 0,53% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp3,38 triliun pada 3 bulan 2026. Meski demikian, perseroan berhasil menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi produk bernilai tambah.

"Penurunan tipis penjualan pada kuartal I/2026 lebih disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pasar akibat situasi geopolitik. Namun, efisiensi operasional yang ketat dan fokus kami pada produk hilir bernilai tambah tinggi membuat margin laba usaha tumbuh 19,02% menjadi Rp89 miliar," ujarnya.

Kinerja pada awal tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan yang dicatatkan perseroan sepanjang 2025. Pada tahun lalu, penjualan CBUT meningkat 43,05% menjadi Rp13,97 triliun.

Seiring dengan perbaikan refining margin serta kontribusi kuat dari produk minyak goreng kemasan merek Hanau, laba usaha perseroan pada 2025 melonjak 255,16% menjadi Rp366 miliar. Minyak goreng Hanau baru dijual komersil pada 2025.

Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, CBUT juga mengeklaim terus memperkuat implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG). Hingga akhir 2025, perseroan mencatatkan zero fatal accident di seluruh area operasionalnya.

Dari sisi lingkungan, CBUT telah memanfaatkan energi terbarukan sebesar 16,9 juta kWh serta mengantongi sejumlah sertifikasi keberlanjutan internasional, antara lain RSPO Supply Chain Certification Standard (RSPO-SCCS), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Perseroan juga memastikan ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit dengan capaian traceability to mill sebesar 100% dan traceability to plantation lebih dari 97%. Menurut manajemen, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperluas akses ke pasar global yang semakin menuntut standar keberlanjutan yang ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak kinerja pada 2026.

Direktur Utama SSMS Jap Hartono menyampaikan perseroan akan mengoptimalkan operasional melalui peningkatan produktivitas kebun serta oil extraction rate (OER) guna mendorong efisiensi dan margin. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja inti perusahaan, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas.

Di sisi ekspansi, SSMS melanjutkan strategi anorganik dengan meneruskan momentum akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang dilakukan pada 2025. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar skala usaha sekaligus memperluas basis produksi perseroan.

“Di sisi lain, penguatan integrasi bisnis melalui entitas anak PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mendorong hilirisasi produk bernilai tambah,” kata Jap Hartono dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

SSMS memproyeksikan kinerja positif pada 2026 yang ditopang sejumlah faktor, antara lain permintaan domestik yang stabil berkat kebijakan energi berbasis sawit serta peningkatan kebutuhan global seiring pertumbuhan populasi dan konsumsi minyak nabati.

Dari sisi kinerja, pada kuartal I/2026 SSMS membukukan laba periode berjalan sebesar Rp357,81 miliar atau tumbuh 1,54% secara tahunan. Pendapatan tercatat Rp3,51 triliun, turun tipis dari sebelumnya Rp3,59 triliun.

Perseroan berhasil menekan beban pokok penjualan sebesar 3,73% menjadi Rp2,25 triliun sehingga laba bruto naik tipis menjadi Rp1,27 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari segmen minyak dan lemak nabati sebesar Rp3,38 triliun, menegaskan fokus pada produk hilir bernilai tambah.

Selain itu, segmen perkebunan menyumbang Rp141,69 miliar, sedangkan produk sampingan seperti cangkang, serat, serta bungkil meningkat kontribusinya menjadi Rp14,10 miliar.

Dari sisi neraca, kinerja SSMS juga menunjukkan penguatan. Total aset meningkat menjadi Rp13,79 triliun, dengan kas dan setara kas naik menjadi Rp909,51 miliar. Liabilitas tercatat turun 1,56% menjadi Rp10,48 triliun, sementara ekuitas naik 12,63% menjadi Rp3,31 triliun.

Kenaikan ekuitas tersebut ditopang oleh akumulasi laba ditahan yang mencapai Rp2,94 triliun, mencerminkan struktur permodalan yang semakin kuat.

Jap Hartono menegaskan ke depan perusahaan akan terus melakukan inovasi untuk menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga ketahanan bisnis di tengah kompetisi yang semakin ketat. Selain inovasi, SSMS juga melakukan penyesuaian organisasi dengan menempatkan manajemen senior di pusat operasional guna mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

“Dengan kombinasi strategi inovatif, disiplin biaya, serta ekspansi yang terukur, SSMS berada pada jalur yang solid untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi sebagai pemain utama di industri kelapa sawit, baik di pasar domestik maupun global,” ujar Jap Hartono.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju positif kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia pada Februari 2026 perlu dipertahankan dengan melakukan diversifikasi pasar. Jika konflik di Timur Tengah berjalan secara berkepanjangan, berisiko menggerus ekspor CPO pada bulan-bulan berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya naik 26,40% menjadi US$4,69 miliar pada Januari—Februari 2026, dengan volume melonjak 36,26% menjadi 4,54 juta ton. Pada periode tersebut, komoditas ini berkontribusi sebesar 11,07% terhadap total ekspor nonmigas.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan tren positif ini memiliki tantangan yang lebih berat ke depan seiring meningkatnya tekanan global. Peneliti Indef Afaqa Hudaya memperkirakan permintaan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah berpotensi terganggu jika negara-negara importir bersikap defensif.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas saat ini lebih dipicu oleh gejolak geopolitik yang mendorong lonjakan harga energi global, bukan karena peningkatan permintaan riil. Kondisi ini tercermin dari harga minyak yang menembus US$100 per barel dan lonjakan harga LNG Asia hingga hampir 40% dalam sehari.

“Dalam kondisi ini, negara-negara importir cenderung bersikap defensif dengan menahan konsumsi dan mengoptimalkan stok,” kata Afaqa kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/4/2026).

Afaqa menilai konflik yang berkepanjangan justru berpotensi menekan permintaan ekspor. Hal ini karena tekanan terhadap ekonomi negara tujuan akibat inflasi dan pelemahan daya beli.

Menurutnya, lonjakan harga energi memicu efek imported inflation yang berdampak luas terhadap konsumsi, termasuk produk berbasis CPO. Untuk di Indonesia, kata dia, sekitar 74% pengeluaran rumah tangga sensitif terhadap komponen pangan, energi, dan transportasi.

“Sehingga pelemahan ekonomi akibat konflik akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi CPO. Dengan demikian, konflik tidak memperkuat permintaan, melainkan justru meningkatkan risiko kontraksi permintaan,” jelasnya.

Di sisi lain, Indef menilai kenaikan harga CPO belum cukup untuk menutup lonjakan biaya logistik yang ikut terdorong akibat konflik geopolitik.

Dia menjelaskan gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz meningkatkan biaya pengiriman, premi asuransi, hingga risiko distribusi energi global. Lonjakan harga energi, sambung dia, juga meningkatkan biaya logistik secara umum.

“Meskipun harga CPO naik, tambahan pendapatan tersebut tidak sepenuhnya menjadi margin karena terserap oleh kenaikan biaya distribusi. Dengan demikian, kompensasi yang terjadi bersifat parsial dan tekanan terhadap eksportir tetap tinggi,” terangnya.

Pungutan Ekspor CPO

Di sisi lain, Indef menilai kebijakan pungutan ekspor (PE) CPO sebesar 12,5% yang berlaku efektif per 1 Maret 2026 berisiko menambah beban bagi eksportir di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Menurutnya, dalam kondisi normal, kebijakan PE CPO berfungsi sebagai instrumen stabilisasi. “Dalam kondisi krisis, kebijakan ini bersifat pro-siklikal karena memperbesar tekanan ketika biaya logistik dan risiko pasar sedang meningkat,” lanjutnya.

Di sisi lain, sambung dian, lonjakan harga energi berpotensi menambah beban fiskal hingga Rp45–50 triliun, bahkan bisa mencapai ratusan triliun dalam skenario terburuk akibat subsidi energi.

Alhasil, kondisi ini membuat ruang kebijakan semakin terbatas dan berisiko menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Malaysia.

Untuk itu, Indef mendorong pemerintah mengambil langkah adaptif guna menjaga kinerja ekspor. Dalam jangka pendek, Indef menilai relaksasi sementara PE CPO dan dukungan terhadap sektor logistik penting untuk meredam tekanan biaya.

Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar, pengendalian dampak kenaikan harga energi, serta perlindungan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial (bansos) juga perlu diperkuat.

Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, Afaqa menilai pemerintah perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia kian menghadapi tekanan seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi global.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

Pungutan Ekspor Harus Dikaji

Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan domestik berupa kenaikan pungutan ekspor justru dinilai berpotensi menambah beban sektor hulu, khususnya petani sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Namun demikian, SPKS menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada petani karena berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat produsen. Ketua Umum SPKS Sabarudin menegaskan bahwa kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung terhadap penurunan harga jual hasil kebun petani.

“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” ujar Sabarudin, Minggu (15/3/2026).

Menurut dia, dampak penurunan harga TBS bukan sekadar asumsi, melainkan telah didukung oleh kajian akademis. SPKS merujuk pada hasil riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menekan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

Dengan kenaikan tarif sebesar 2,5% seperti yang direncanakan pemerintah, maka penurunan harga TBS di tingkat petani diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Angka ini dinilai cukup signifikan, mengingat margin keuntungan petani pada dasarnya sudah relatif tipis.

“Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Tekanan terhadap harga TBS tersebut terjadi di saat yang kurang tepat. Pasalnya, petani sawit juga tengah menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk hingga kebutuhan operasional kebun lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut memperparah situasi melalui jalur yang berbeda, yakni kenaikan harga minyak dunia. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi ekspor, sehingga dapat menekan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, sektor sawit menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi domestik maupun global.

Ancaman Kerugian Triliunan dan Risiko Daya Saing Ekspor

SPKS memperingatkan bahwa dampak kebijakan kenaikan pungutan ekspor tidak hanya dirasakan pada level individu petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional.

Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, penurunan harga TBS secara agregat dapat menyebabkan kerugian petani sawit mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan.

Jika kondisi ini berlangsung secara konsisten, maka total kerugian dalam setahun dapat menembus kisaran Rp1,2 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kontribusi sektor sawit rakyat terhadap perekonomian nasional sekaligus menunjukkan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap kebijakan fiskal.

Menurut SPKS, tekanan berlapis yang dihadapi petani saat ini berisiko menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas pasokan bahan baku industri sawit nasional, termasuk untuk kebutuhan ekspor maupun program biodiesel dalam negeri.

“Kebijakan ini justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Sabarudin.

Lebih lanjut, SPKS menilai bahwa kebijakan peningkatan pungutan ekspor perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan distorsi pada rantai nilai industri sawit. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung program energi terbarukan melalui biodiesel, implementasinya dinilai tidak boleh mengorbankan sektor hulu.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi dan perlindungan petani menjadi semakin krusial. Apalagi, konflik di Timur Tengah berpotensi memperpanjang volatilitas harga energi dan memperburuk kondisi perdagangan komoditas global.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.

“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.

Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.

Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.

Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.

Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.

“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengingatkan potensi tertekannya ekspor minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) Indonesia seiring stagnasi produksi dalam lima tahun terakhir, di tengah meningkatnya konsumsi domestik, khususnya untuk program biodiesel.

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan produksi sawit nasional dalam lima tahun terakhir cenderung tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

“Ini ada fakta yang ada di tempat kita, produksi kita 5 tahun terakhir ini ya relatif tidak bergerak, so-so aja. Ini menandakan ya industri kita ini perlu ada treatment. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum [Eddy Martono] adalah melambatnya replanting, kita akuin, sehingga produksi kita tidak bergerak,” kata Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sugeng menjelaskan bahwa di tengah produksi yang stagnan, permintaan terhadap CPO justru terus meningkat, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Bahkan, dia mengingatkan apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka ekspor berpotensi menjadi sektor yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Apabila ini terjadi dan terus-menerus saya khawatir nanti ekspor kita yang dikorbankan sehingga ujung-ujungnya ya manfaat kepada petani untuk PSR, kepada biodiesel dan sebagainya tentunya juga akan menjadi problem,” ujarnya.

Meski demikian, kinerja ekspor sawit Indonesia pada 2025 tercatat masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gapki mencatat, total ekspor pada 2025 mencapai 32,34 juta ton, lebih tinggi 9,51% dari ekspor 2024 sebesar 29,53 juta ton. Adapun total ekspor sawit Indonesia pada 2025 mencapai 32,34 juta ton dengan nilai sekitar US$35,87 miliar atau setara sekitar Rp590,34 triliun, sementara stok akhir tercatat sekitar 2,07 juta ton.

Jika dirinci, peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 22,73 juta ton dari 20,45 juta ton pada tahun sebelumnya, diikuti olahan minyak inti sawit yang naik menjadi 1,56 juta ton dari 1,26 juta ton, oleokimia naik menjadi 5,07 juta ton dari 4,79 juta ton, dan CPO yang naik menjadi 2,96 juta ton dari 2,91 juta ton.

Namun, jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, ekspor sawit Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun karena produksi tidak bertambah sementara konsumsi domestik terus meningkat.

“Memang di tahun ini meningkat [ekspor pada 2025], tetapi kalau 5 tahun terakhir terus menurun. Karena itu tadi produksi nggak bergerak, sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat, sehingga ekspornya terkoreksi. Dan tahun ini relatif lebih baik,” terangnya.

Sugeng juga mencatat penurunan ekspor terjadi pada beberapa pasar utama, seperti India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

“Beberapa ekspor kita ke beberapa negara tujuan. Kita ambil 6 besar, yang 3 yang minus dan 3 yang positif. Kita minus ke India, ke EU dan kemudian ke USA,” ujarnya.

Apabila dirinci lebih jauh, peningkatan ekspor pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya antara lain Afrika (+991 ribu ton), China (+644 ribu ton), Malaysia (+516 ribu ton), Bangladesh (+503 ribu ton), dan Pakistan (+214 ribu ton). Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India (-859 ribu ton), EU 27 (-97 ribu ton), dan AS (-15 ribu ton).

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan peningkatan produksi pada 2025 sebagian besar berasal dari kebun perusahaan yang telah melakukan program peremajaan ataureplanting.

“Di tahun 2025 produksi kita masih meningkat. Produksi kita meningkat 7%. Itu kita syukuri. Ini akibat dari replanting-replanting perusahaan yang memang sudah menghasilkan,” kata Eddy.

Sebaliknya, Eddy menuturkan peremajaan sawit di tingkat petani rakyat masih berjalan sangat lambat sehingga menjadi tantangan bagi industri dan pemerintah.

Menurut Eddy, dengan total produksi sekitar 56 juta ton sawit saat ini, Indonesia seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak apabila program peremajaan sawit rakyat berjalan optimal.

“Apabila replanting-replanting PSR atau replanting rakyat ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Ini jauh sekali pencapaiannya. Jadi bisa dikatakan juga tidak berjalan dengan baik. Nah ini yang menjadi PR kita bersama,” tuturnya.

Berdasarkan data industri, total produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 56,55 juta ton, terdiri dari CPO sebesar 51,66 juta ton dan PKO sekitar 4,89 juta ton, atau meningkat sekitar 7,18% dibandingkan produksi tahun sebelumnya.

Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,85 juta ton di tahun 2024 menjadi 24,77 juta ton pada 2025. Konsumsi tersebut terbagi untuk kebutuhan pangan sebanyak 9,83 juta ton dan oleokimia sekitar 2,23 juta ton.

Adapun, peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi biodiesel yang naik menjadi 12,70 juta ton atau 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Kenaikan biodiesel ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% (B35) menjadi 40% (B40).

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mewanti-wanti permintaan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan menyusut jika eskalasi yang terjadi antara Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran terus berlanjut.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan eskalasi yang masih terjadi membuat pelayaran harus memutar arah perdagangan ekspor CPO ke negara tujuan, meski beberapa kapal bisa melewati Terusan Suez. Alhasil, kondisi ini memicu lonjakan biaya logistik dan asuransi hingga rata-rata 50%.

“Tetapi terus terang, kalau ini [eskalasi antara AS—Iran terhadap Israel] berkepanjangan pasti akan berpengaruh. Berpengaruh dalam arti berpengaruh permintaan dari ekspor,” kata Eddy dalam konferensi pers dan buka puasa bersama, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Bahkan, Eddy mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu importir mengurangi permintaan CPO dari Indonesia. Namun, dia berharap eskalasi ini tidak terjadi berkepanjangan.

“Atau mereka negara-negara importir ada kemungkinan akan mengurangi pembelian apabila harganya sudah terlalu tinggi. Utamanya harga di logistiknya. Ini yang kita tidak berharap untuk terjadi. Kita berharap perang cepat selesai, sehingga ekspor kita masih berjalan dengan lancar,” lanjutnya.

Meski demikian, Eddy mengatakan eskalasi ini mengganggu ekspor ke Timur Tengah. Jika menengok kinerja pada 2025, total ekspor ke Timur Tengah mencapai 1,83 juta ton dengan nilai US$1,9 miliar. Bahkan, terdapat kemungkinan ekspor ke Iran, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman terdampak karena pelabuhan di Selat Hormuz.

“Gangguan kita memang yang betul-betul terganggu kita adalah di Middle East. Kita ada di situ yang betul-betul harus melalui Selat Hormuz. Itu ekspor kita ke Middle East itu ada 1,83 juta ton. Ini yang sudah pasti terganggu,” terangnya.

Adapun, Eddy mengatakan jalur pelayaran lain masih dapat dilalui meskipun kapal harus mengambil rute lebih panjang dengan memutar. Menurutnya, sejumlah kapal harus memutar melalui kawasan Cape Town di Afrika sebelum melanjutkan perjalanan menuju Eropa.

Bahkan, dia mengungkap juga masih ada kapal yang tetap memaksakan melintasi Terusan Suez, meski risikonya tinggi. Namun, keputusan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional karena potensi ancaman dan risiko keamanan di jalur tersebut.

“Lewat Cape Town juga sama karena bahan bakarnya naik, ini menyebabkan harga logistiknya naik ditambah insurance-nya juga demikian. Tetapi ini Alhamdulillah masih bisa jalan, masih jalan. Artinya bahwa ini industri saham itu membuktikan bahwa dengan kondisi sesulit apapun masih bisa jalan. Tetapi dengan catatan sekali lagi ini butuh dukungan yang luar biasa,” pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Akademisi Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin membeberkan tiga sektor usaha besar yang membuat kinerja ekonomiSumut mengalami tekanan sepanjang 2025.

Sebagaimana diketahui, laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada kuartal IV/2025 sebesar 4,23% (year-on-year/ YoY), menurun dari triwulan IV/2024 yang mampu tembus 5,10% (YoY). Secara kumulatif, ekonomi Sumut 2025 hanya mampu tumbuh 4,53%, dari tahun 2024 yang sebesar 5,03%.

Dikatakan Gunawan, sektor-sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Sumut termoderasi di triwulan IV/2025. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kontraksi cukup dalam.

Pertama, di industri pengolahan, misalnya, tumbuh negatif atau terkontraksi hingga 4,06%. “Penurunan kinerja industri pengolahan yang tumbuh -4,06% lebih besar dibandingkan dengan dengan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar -1,86%,” ujar Gunawan, Senin (9/2/2026).

Gunawan menjelaskan penurunan kinerja industri pengolahan tak lepas dari melemahnya permintaan atau demand produk unggulan sumut seperti CPO (crude palm oil), di mana puncak demand CPO terjadi pada periode Agustus-September. Dia menyebut produksi CPO pada kuartal keempat memang kerap menurun akibat gangguan cuaca.

Namun, bencana yang terjadi jelang akhir November 2025 disebutnya membuat aktivitas industri pengolahan mengalami gangguan serius.

“Sejumlah perusahaan pengolahaan sawit (PKS/pabrik kelapa sawit) bahkan sampai harus menutup usahanya selama dua pekan dan terpaksa memangkas produksi hingga 40% di Desember 2025,” jelas Gunawan.

Kedua, sektor pertanian juga terpuruk cukup dalam di kuartal IV/2025 dengan koreksi hingga 6,40% (QtQ). Padahal di periode waktu yang sama atau triwulan IV/ 2024, kinerja sektor pertanian hanya mengalami koreksi sebanyak 0,6% (QtQ).

Dia menyebut pemicu penurunan kinerja sektor pertanian serupa dengan sektor sebelumnya, yakni gangguan cuaca yang membuat kinerja sektor pertanian mengalami tekanan di kuartal keempat.

Ketiga,kinerja sektor konstruksi juga tercatat melemah dari 4,14% pada kuartal IV/2024 menjadi 3,18% pada kuartal IV/ 2025.

Gunawan menduga melemahnya sektor konstruksi disebabkan oleh tersendatnya belanja pemerintah daerah yang mengakibatkan pembentukan modal tetap bruto alami pelemahan.

“Ketiga sektor utama tersebut yang memicu terjadinya perlambatan ekonomi Sumut secara kuartalan (Q4) yang hanya tumbuh 0,13% di tahun 2025, dibandingkan periode yang sama sebesar 0,44% di tahun 2024,” jelas dia.

Penurunan kinerja tersebut secara kumulatif membuat pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2025 hanya tumbuh 4,53% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 5,03%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan biji kakao meningkat menjelang momentum Hari Raya Imlek dan Ramadan 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk 1—28 Februari 2026 ditetapkan sebesar US$918,47 per metric ton (MT), naik US$2,84 atau 0,31% dibandingkan periode Januari 2026 yang sebesar US$915,64/MT.

Tommy menjelaskan kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan produksi CPO yang menurun.

“Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya permintaan sebagai antisipasi Hari Raya Imlek dan Ramadan, yang tidak diiringi dengan peningkatan suplai akibat penurunan produksi,” kata Tommy dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Adapun, sumber HR CPO berasal dari rata-rata harga Bursa CPO di Indonesia sebesar US$855,66/MT, Bursa CPO Malaysia US$981,28/MT, dan Port CPO Rotterdam US$1.209,81/MT.

Dengan demikian, perhitungan akhir menggunakan rata-rata dari dua sumber harga median, menghasilkan HR CPO sebesar US$918,47/MT.

Sementara itu, Bea Keluar (BK) CPO untuk Februari 2026 tetap sebesar US$74/MT, dan Pungutan Ekspor (PE) ditetapkan 10% dari HR CPO, yaitu US$91,8472/MT.

Kenaikan serupa juga terjadi pada biji kakao. HR biji kakao periode Februari 2026 tercatat sebesar US$5.717,45/MT, meningkat US$55,07 atau 0,97% dari Januari 2026. Hal ini mendorong Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao naik menjadi US$5.350/MT, naik US$54 atau 1,03%.

“Peningkatan HR dan HPE biji kakao pada Februari 2026 dipengaruhi rencana masuknya perdagangan biji kakao ke dalam bursa berjangka Indeks Komoditas Bloomberg dan peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan suplai,” tutur Tommy.

Adapun, penetapan HR, HPE, BK, dan PE tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2026, yang menjadi acuan bagi eksportir untuk perhitungan pungutan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) turun ke bawah 4.000 ringgit per ton dan menyentuh level terendah dalam tiga pekan. Tekanan terhadap harga CPO mengikuti pelemahan harga minyak kedelai serta tekanan dari kinerja ekspor Malaysia yang lesu.

Berdasarkan data Bloomberg, harga CPO kontrak pengiriman Februari di Bursa Malaysia Derivatives turun sebanyak-banyaknya 0,9% ke 3.971 ringgit per ton. Harga sempat bergerak ke 3.985 ringgit per ton atau turun 11% sejak awal tahun (year-to-date/ytd). Sementara itu, harga minyak kedelai kontrak pengiriman Maret di Chicago turun 0,6%.

Adapun, minyak kedelai sebagai produk substitusi terdekat minyak sawit di pasar bahan bakar dan pangan sempat ditutup melemah 1,2% pada Senin (15/12/2025). Harga minyak kedelai ini sudah turun selama tiga hari berturut-turut.

Sementara itu, harga biji kedelai juga sempat merosot hingga 0,9% semalam dan menyentuh level terendah dalam lebih dari enam pekan. Penurunan harga ini disebabkan oleh perhatian pelaku pasar ke kemungkinan China akan memenuhi target pembelian 12 juta ton hasil panen AS hingga akhir tahun.

Selain itu, koreksi permintaan minyak sawit semakin menekan harga setelah ekspor Malaysia pada paruh pertama Desember turun 16% secara bulanan. Data Intertek Testing Services menunjukkan ekspor CPO Malaysia turun 15,89% secara bulanan.

Budiman Suwardi, Kepala Treasury dan Pasar di Prime EcoHarvest Commodities, menduga permintaan CPO pada akhir tahun ini kemungkinan tidak sekuat yang diantisipasi pasar.

"Curah hujan di Asia Tenggara juga menjadi faktor yang perlu dicermati hingga akhir tahun, meskipun sejauh ini belum memberikan dampak besar terhadap produksi maupun logistik," kata Suwardi, dikutip Bloomberg pada Selasa (16/12/2025).

Sementara itu, penguatan ringgit diperkirakan akan mengungguli mata uang Asia lainnya untuk tahun kedua berturut-turut. Sejumlah analis bahkan memperkirakan kinerja kuat ringgit berlanjut hingga 2026, sehingga komoditas tropis yang diperdagangkan dalam ringgit menjadi kurang menarik bagi pembeli luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha optimistis tren permintaan produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar domestik pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan pada tahun lalu.

Indikator gairah domestik tercermin dari konsumsi pasar lokal yang sepanjang Januari-September 2025 menggeliat dibandingkan periode yang sama 2024.

Direktur PT Bumi Makmur Anugerahagung (BMA) Cheny Canliarta menuturkan tingginya permintaan di pasar domestik juga terlihat dari penjualan perusahaan sepanjang Semester I/2025.

“Melihat melihat hasil penjualan pada semester pertama 2025, BMA optimistis volume penjualan bisa tumbuh dua kali lipat pada tahun ini dibandingkan dengan 2024,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Cheny mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun ini.

“Dengan strategi ekspansi dan fokus pada produk turunan sawit, BMA optimistis dapat memperkuat posisinya di industri perdagangan CPO nasional. Perusahaan juga berkomitmen mendukung rantai pasok industri sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” imbuhnya.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) konsumsi domestik minyak sawit Indonesia sepanjang Januari-September 2025 tercatat sebanyak 18.460 ton, naik sekitar 5,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Per akhir September 2024, masih mengutip data , konsumsi pasar domestik masih bertengger di angka 17.550 ton.

Konsumsi domestik minyak sawit terbesar sepanjang sembilan bulan 2025 datang dari sektor biodiesel, yakni sebesar 9.414 ton atau sekitar 51 persen dari total konsumsi domestik.

Lalu, diserap oleh sektor pangan sebanyak 7.372 ton (40 persen) dan sektor oleokimia sebesar 1.674 ton (9%).

Untuk ekspor minyak sawit, sepanjang Januari-September 2025 tercatat naik sekitar 13 persen disandingkan dengan periode yang sama 2024, yakni dari 21.949 ton menjadi 24.896 ton.

Dari sisi nilai, ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 39,85 persen per akhir September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

Sepanjang Januari-September 2025, nilai ekspor minyak sawit mencapai US$27,31 miliar, sedangkan pada periode sama 2024 senilai US$19,53 miliar.

Berdasarkan dat Gapki Peningkatan nilai ekspor yang terjadi karena harga rata-rata Januari-September tahun 2025 sebesar US$1.210/ton Cif Rotterdam yang lebih tinggi dari rata-rata Januari-September tahun 2024 sebesar US$1.020/ton Cif Rotterdam.