Bisnis.com, JAKARTA – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengantongi afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional AAA(idn) dan Peringkat Jangka Pendek F1+(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menerangkan bahwa realisasi pemeringkat ini merupakan wujud upaya KPEI dalam menerapkan best practices dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan transparan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” kata Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Adapun peringkat ’AAA(idn)’ merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan, dan menggambarkan eksposur risiko gagal bayar yang rendah.

Sementara itu, Peringkat Nasional Jangka Pendek ’F1+(idn)’ menunjukkan profil likuiditas yang kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch Ratings disebut telah melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek praktik yurisdiksi yang berlaku, ketersediaan informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen, hingga ketersediaan verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan perusahaan.

”Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan pasar, KPEI telah melakukan penilaian peringkat kredit yang diakui secara global oleh Fitch Ratings Indonesia,” lanjutnya.

Pemeringkatan ini disebut bakal memperkuat posisi strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, BEI serta industri perbankan sebagai pemegang saham, turut menjadi faktor penguat fundamental KPEI.

Selain itu, KPEI juga dinilai memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang selaras dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan, peran strategis, serta profil risiko dan keuangan yang kuat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian peringkat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengonfirmasi kembali melakukan aksi beli di pasar modal di tengah momentum koreksi harga saham-saham berfundamental kuat pada perdagangan hari ini, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terekam melemah 5,29% hingga pukul 15.41 WIB. Tercatat, hanya 52 saham menguat, 737 saham di zona merah, dan 24 saham stagnan.

Pelemahan ini melanjutkan koreksi IHSG pada pekan lalu. IHSG sudah anjlok 6,84% menjadi 8.329 pekan lalu pada periode 23-30 Januari 2026. Terpantau aksi jual asing di lantai bursa mencapai Rp13,92 triliun dalam sepekan.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyatakan bahwa pihaknya melalui manajer investasi yang ditunjuk telah melakukan identifikasi terhadap emiten-emiten yang memiliki profil bisnis sehat.

“Danantara sendiri sudah aktif kembali di pasar hari ini, melakukan pembelian saham-saham yang memiliki valuasi menarik, perusahaan yang baik, arus kas yang sehat, serta fundamental dan likuiditas yang kuat,” pungkas Pandu saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pandu menegaskan fokus investasi Danantara adalah ke saham-saham yang kini berada pada level harga menarik namun tetap didukung oleh likuiditas dan arus kas yang solid.

Pandu juga menjelaskan bahwa meski secara harian indeks komposit tampak memerah, pergerakan pasar saat ini mulai menunjukkan arah yang lebih sehat.

Dia mencermati adanya pergeseran aliran dana dari saham-saham bervaluasi tinggi yang sebelumnya dianggap sulit untuk diinvestasikan (uninvestable), menuju saham-saham dengan fundamental yang lebih kokoh.

Berdasarkan pengamatannya pada sesi pertama perdagangan hari ini, saham-saham yang masuk dalam daftar top buy didominasi oleh emiten berfundamental baik. Hal ini pun diperkuat dengan catatan beli bersih investor asing atau net foreign buy yang masih bertahan di tengah volatilitas pasar.

“Untuk saham dengan valuasi, fundamental, dan likuiditas yang baik, mungkin it’s good time to buy. Kelihatannya orang sudah mulai membeli,” ujarnya.

Sementara itu, masuknya Danantara ke pasar hari ini disebut menjadi bagian dari sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan reformasi pasar modal.

Pandu mengapresiasi kecepatan respons regulator dalam menanggapi isu transparansi kepemilikan saham dan free float yang menjadi perhatian penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Penyedia indeks global MSCI pekan lalu mengumumkan kebijakan interim berupa pembekuan atau freeze rebalancing indeks untuk saham asal Indonesia pada periode Februari 2026 karena kekhawatiran soal transparansi pasar.

Ke depan, Danantara bakal memosisikan diri sebagai pembeli strategis yang percaya pada prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.

Pandu menilai kehadiran institusi besar yang didukung regulasi ramah investor, termasuk usulan kemudahan bagi dana pensiun untuk masuk ke bursa akan mampu mendongkrak valuasi pasar secara berkelanjutan.

“Ini semua dilakukan secara bertahap, namun perlu dikomunikasikan langkah demi langkah. Yang terpenting, setiap kebijakan harus masuk akal, dan jangan lupa MSCI juga memberikan tenggat waktu hingga Mei,” kata Pandu.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembagian dividen interim dari sejumlah emiten dinilai menjadi sinyal kuat kesehatan keuangan dan arus kas pada 2025. Namun, hal itu ternyata belum menjamin prospek kinerja pada tahun depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 31 emiten yang dijadwalkan melakukan pembayaran dividen interim mulai awal pekan depan, yakni pada 24 November hingga 19 Desember 2025 dengan total nilai mencapai Rp11,42 triliun.

Guyuran dividen datang dari emiten konglomerasi seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), hingga PT Medco Energi Internasional (MEDC).

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menuturkan bahwa secara teoritis, dividen interim berfungsi sebagai sinyal positif dari manajemen kepada investor mengenai kinerja keuangan dan arus kas yang sehat.

Selain itu, mengingat mayoritas emiten pembagi dividen berasal dari sektor komoditas yang membukukan laba tinggi berdasarkan data September 2025, sinyal ini menegaskan likuiditas kuat dan profitabilitas historis.

“Terlebih, pada periode ketidakpastian ekonomi, sinyal dividen cenderung menjadi lebih efektif dalam membangun kepercayaan pasar,” tutur Abida saat dihubungi Bisnis pada Jumat (21/11/2025).

Namun, meski menjadi kabar baik untuk periode tahun berjalan, dividen interim dinilai memiliki kelemahan sebagai sinyal prospek kinerja pada tahun depan

Menurut Abida, hal itu dikarenakan proyeksi harga komoditas utama, seperti batu bara dan nikel diperkirakan melandai atau kembali normal pada 2026. Proyeksi tersebut dinilai berisiko menekan margin emiten.

“Pembayaran dividen yang terlalu besar dan agresif juga bisa mengindikasikan bahwa manajemen melihat terbatasnya peluang investasi internal yang menguntungkan ke depan, sehingga dana sisa laba didistribusikan kepada pemegang saham atau residual dividend policy,” pungkasnya.

Di sisi lain, dia menyebut suntikan dividen interim sebesar Rp11,42 triliun menjadi katalis likuiditas substansial karena pembayaran terkonsentrasi dalam periode akhir November hingga pertengahan Desember 2025.

Abida menambahkan bahwa nilai tersebut juga setara dengan sekitar 65% dari rata-rata nilai transaksi (RNTH) Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berada di kisaran Rp17,54 triliun per hari pada periode awal November 2025.

“Injeksi kas ini sangat penting untuk menopang momentum pasar, terutama karena likuiditas perdagangan harian sempat melambat, dan pasar masih menghadapi tekanan jual bersih asing sepanjang tahun 2025,” kata Abida.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi pembelian kembali (buyback) saham yang dilakukan oleh himpunan bank milik negara (himbara) dinilai bisa meredam volatilitas pasar dan menjadi sinyal likuiditas baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menilai buyback saham yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap fundamental perbankan nasional.

Dia menuturkan aksi buyback biasanya dilakukan ketika manajemen menilai valuasi saham berada di bawah nilai intrinsiknya. Hal itu menandakan bahwa Bank Mandiri, BNI, maupun BRI memiliki keyakinan kuat terhadap soliditas kinerjanya.

“Kami memandang positif langkah tersebut, karena buyback bisa membantu meredam volatilitas pasar yang sempat muncul belakangan ini dan memberi sinyal kuat bahwa bank-bank Himbara memiliki likuiditas yang sangat memadai,” kata Fauzi dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menyebut aksi buyback juga memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, menunjukkan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap kinerja sahamnya.

Fauzi mengakui bahwa beberapa sentimen negatif sempat muncul akibat dinamika kebijakan pemerintah, termasuk keterlambatan penyaluran dana Koperasi Merah Putih yang sempat menimbulkan persepsi keliru terhadap peran bank Himbara.

Namun, dia berpendapat bahwa program-program pemerintah tersebut bertujuan memperkuat industri keuangan nasional, bukan melemahkannya.

"Intinya, Komisi XI menghargai langkah manajemen Himbara yang proaktif. Aksi buyback ini bagian dari tata kelola korporasi yang baik untuk menstabilkan harga saham, meredam noise yang tidak produktif, serta menjaga kepercayaan investor,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (21/10/2025), BMRI telah menyetujui program buyback senilai Rp1,17 triliun, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025.

Pelaksanaan buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah RUPS.

Sementara, BBNI menaikkan alokasi buyback saham menjadi Rp1,5 triliun dari sebelumnya Rp905 miliar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan langkah ini diambil untuk meredam tekanan jual di pasar saham dan menunjukkan keyakinan manajemen terhadap fundamental perseroan.

Di sisi lain, BBRI juga akan melaksanakan buyback saham senilai Rp3 triliun, sesuai hasil RUPST pada 24 Maret 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan.

Manajemen BRI menyebut, aksi ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memastikan penempatan dana pemerintah di perseroan sebesar Rp25 triliun dapat terserap seluruhnya pada November 2025, seiring adanya dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan memindahkan dana dari BTN lantaran penyerapannya yang masih rendah, dibandingkan dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.

“BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100% pada bulan November 2025,” kata Nixon dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Nixon menuturkan penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama kredit pemilikan rumah (KPR).

Secara prinsip, Nixon mengatakan bahwa KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

Menurutnya, dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi. Secara umum, plafon kredit korporasi untuk nasabah institusi jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur.

Nixon menambahkan, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.

Dia mengatakan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, melebihi dana penempatan uang negara sebesar Rp25 triliun. “Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujarnya.

Hingga September 2025, BTN telah menyalurkan dana pemerintah untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun. Angka itu setara 42% dari total dana yang ditempatkan pemerintah di BTN sebesar Rp25 triliun. Namun, lanjut dia, dana yang baru di reimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun, sedangkan sisanya akan ditagih BTN pada bulan ini alias Oktober 2025.

Adapun Nixon menegaskan bahwa pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Perseroan juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

“Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah,” tutur Nixon.

Dalam catatan Bisnis, Purbaya mempertimbangkan untuk mendistribusikan sebagian dana pemerintah yang tersisa di BTN ke tempat lain, lantaran serapannya terendah di antara Himbara lainnya. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih lanjut ke mana kas pemerintah itu akan dipindahkan.

“Mungkin Rp15 triliun saya akan distribusi ke tempat lain, kalau mereka enggak bisa nyerap juga. Tapi saya akan tanya ke mereka. Bisa enggak mereka nyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp10 triliun kan terlalu kecil,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menyebut awalnya BTN merupakan Himbara yang paling optimistis dalam menyerap dana pemerintah itu. Ke depan, dia membuka kemungkinan untuk bertemu langsung dengan pihak BTN.