Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan dinilai membutuhkan permodalan kuat hingga likuiditas memadai untuk menghadapi suku bunga tinggi agar bisa menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) diketahui menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,5%. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana, memperlambat permintaan kredit, serta meningkatkan risiko penurunan kualitas aset apabila kondisi ekonomi melemah.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia mengatakan dalam situasi tersebut, fundamental dan kualitas manajemen risiko menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan bank dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Bank yang memiliki permodalan kuat, likuiditas memadai, dan pencadangan yang prudent cenderung lebih siap menghadapi berbagai dinamika pasar. Perhatian terutama tertuju pada bank-bank dengan skala yang lebih kecil," kata Sarkia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dia menuturkan permodalan yang kuat juga menjadi bantalan penting dalam menghadapi potensi peningkatan risiko kredit di tengah kondisi ekonomi yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian global. Dengan tingkat modal yang memadai, bank memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjaga stabilitas operasional dan kualitas aset.

Sarkia menambahkan di tengah tren kenaikan suku bunga, investor akan makin selektif dalam menilai kualitas fundamental perbankan, terutama terkait ketahanan modal, pencadangan, dan likuiditas.

Menurutnya, kecukupan pencadangan menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan pasar ketika siklus suku bunga memasuki fase yang lebih tinggi. Dengan pencadangan yang memadai, bank memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan.

Likuiditas yang kuat menjadi aspek penting dalam industri perbankan, terutama ketika kondisi suku bunga berubah dan preferensi nasabah mengalami penyesuaian. Dengan tingkat likuiditas yang sehat, bank memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Dia menilai Bank Woori Saudara (BWS) menjadi salah satu bank dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang memiliki fundamental solid. Hal ini tecermin dari berbagai indikator keuangan yang menunjukkan ketahanan bank dalam menghadapi periode suku bunga yang relatif tinggi.

Dari sisi permodalan, BWS mencatatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 33,4% per Maret 2026. Rasio tersebut berada jauh di atas ketentuan minimum regulator dan memberikan ruang yang cukup bagi untuk mengelola risiko sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Selain permodalan, BWS juga terus memperkuat pencadangan risiko sebagai langkah antisipatif. Per Maret 2026, rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mencapai 2,08% dari aset produktif. Kebijakan pencadangan yang memadai menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dalam berbagai kondisi ekonomi.

Dari sisi likuiditas, BWS mencatatkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 205,35%. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek sekaligus menjaga kelancaran operasional di tengah fluktuasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tengah meracik standarisasi dan kriteria ketat bagi bank-bank non-Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan bertindak sebagai penampung Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sebagai skema relaksasi terbaru dari pemerintah yang memberikan pengecualian khusus bagi eksportir asal negara mitra dagang strategis.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, otoritas moneter saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memetakan daftar bank swasta maupun bank asing yang layak mengelola dana jumbo hasil ekspor tersebut.

Syarat mutlak pertama adalah bank tersebut harus memiliki afiliasi kuat dengan negara-negara yang telah meneken perjanjian perdagangan bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan dagang resmi dengan Indonesia.

Hanya saja, relasi diplomatik saja tidak cukup. Perry menggarisbawahi bank bersangkutan harus memiliki fundamental dan operasional perbankan yang mumpuni agar bisa menampung kebutuhan negara serta pengusaha.

"Ukurannya tentu saja harus besar, memiliki keterkaitan dan kompleksitas tinggi, besaran transaksi yang masif, interkoneksi yang kuat, serta didukung oleh kompetensi manajemen risiko dan infrastruktur yang mumpuni," ungkap Perry dalam agenda sosialisasi dengan pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Relaksasi PP 21/2026

Adapun, skema penempatan devisa di luar bank BUMN ini merupakan bagian dari relaksasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Aturan ini mewajibkan repatriasi 100% DHE SDA masuk ke sistem keuangan Indonesia. Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi strategi yang adaptif dalam membaca perubahan perilaku nasabah di tengah dinamika makro yang semakin kompleks menjadi kunci bagi perbankan dalam menjaga fundamental .

Hal ini salah satunya ditunjukkan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dengan penerapan strategi bisnis yang secara konsisten dibangun di atas kepercayaan nasabah dan kekuatan ekosistem internal.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, menyebut fondasi utama BCA terletak pada dominasi dana murah atau CASA (Current Account Saving Account) yang selama ini menjadi tulang punggung efisiensi dan stabilitas likuiditas bank.

“ Dalam lanskap perbankan Indonesia, instrumen CASA ini menjadi indikator penting karena mencerminkan stabilitas likuiditas sekaligus efisiensi biaya dana,” ujar Yanuar.

Yang menarik, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pelemahan rupiah, BCA menghadirkan fitur poket valas yang memungkinkan nasabah mengkonversi sebagian tabungan rupiah ke valuta asing langsung di dalam ekosistem BCA, tanpa harus keluar dari sistem.

Langkah ini, menurut Yanuar, mencerminkan kepekaan BCA dalam membaca perubahan kebutuhan nasabah. Bank tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan uang, tetapi berevolusi menjadi platform manajemen risiko yang relevan bagi berbagai profil nasabah.

“Kemampuan BCA mempertahankan likuiditas DPK dengan memberi ruang nasabah tetap menahan dananya melalui penyediaan poket valas merupakan strategi yang kuat,” kata Yanuar.

Ia menambahkan, kondisi nilai tukar yang berfluktuasi justru secara tidak langsung turut memperkuat nilai CASA BCA dalam denominasi rupiah.

Kekuatan BCA tidak hanya terlihat dari sisi produk, tetapi juga dari infrastruktur pembayaran yang telah mengakar kuat. Yanuar menyoroti bagaimanapayment gatewayBCA yang terintegrasi luas menciptakan hubungan organik antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit, khususnya kredit konsumsi. Model ini, menurutnya, menjadi penyangga kualitas aset sekaligus penjaga stabilitas rasio kredit bermasalah (NPL) di tengah tekanan eksternal.

Pada saat yang sama, tren perilaku deposan turut mempertegas relevansi strategi BCA. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa simpanan dari kelompok deposan besar justru tumbuh di tengah ketidakpastian, yang mencerminkan kepercayaan segmen tersebut terhadap institusi perbankan yang dianggap mampu menjadi tempat berlabuh yang aman dan fleksibel.

Kondisi ini membuat program nasabah Prioritas dan Solitaire BCA makin relevan karena menempatkan BCA sebagai mitra pengelolaan keuangan bagi pemilik dana besar yang membutuhkan fleksibilitas lindung nilai, bukan sekadar imbal hasil.

“Nasabah prioritas dan solitaire memang bagian dari strategi agar pemilik dana besar tetap merasa bank menjadi tempat untuk menjaga lindung nilai,” ujar Yanuar.

Dari sudut pandang investasi, Yanuar memandang saham BBCA sebagai kandidat menarik untuk strategi akumulasi jangka panjang, terutama pada saat koreksi harga dan ketika volatilitas pasar mulai melandai. Penilaian ini berpijak pada keyakinan bahwa bisnis BCA yang adaptif menjadikannya lebih tahan terhadap tekanan siklus dibanding rata-rata industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekonomi global akibat serangan AS-Israel ke Iran, yang memicu kenaikan harga minyak, turut membawa efek rambatan ke sektor jasa keuangan. Industri perbankan perlu meracik strategi jitu untuk menjaga kinerja di tengah tekanan.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI, Hery Gunardi, mengatakan bahwa fundamental industri perbankan Indonesia tetap solid pada awal 2026. Namun demikian, industri harus tetap mencermati kondisi global terkini dan efeknya bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi memicu kenaikan inflasi energi dan harga pangan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat serta memperlambat aktivitas ekonomi.

Ketidakpastian ini juga berpotensi menekan kinerja sektor usaha sehingga meningkatkan risiko kredit bermasalah. Oleh karena itu, perbankan perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit sekaligus memperkuat pengelolaan risiko serta kualitas aset.

Hery menjabarkan bahwa terdapat beberapa langkah mitigasi risiko yang perlu diperkuat oleh industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio kredit, khususnya pada sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, bank juga perlu mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi peningkatan NPL serta memperketat disiplin kredit melalui penerapan risk-based pricing.

Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sehingga bank memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Ketiga, industri perbankan juga harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing secara lebih hati-hati. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) terhadap eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch dalam pendanaan valuta asing.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas (Otoritas Jasa Keuangan) OJK Deden Firman Hendarsyah menilai kondisi industri perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan.

"Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator," ujarnya.

Perbankan Tetap Optimistis terhadap Kinerja 2026 di Tengah Tekanan Global

OJK menggelar Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) kuartal I/2026, melibatkan 93 bank responden dengan porsi aset 94,17% dari total aset bank umum per 2025. Survei itu menunjukkan bahwa industri perbankan tetap optimistis atas prospek kinerja tahun ini, dengan risiko yang terjaga.

Keyakinan kinerja perbankan yang solid tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP). Pada kuartal I/2026, IBP tercatat sebesar 56 alias berada di zona optimistis.

“Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan, dan keyakinan bahwa bank masih akan cukup mampu mengelola risiko di tengah ekspektasi peningkatan inflasi dan pelemahan nilai tukar,” ungkap OJK dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Sebaliknya, Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada kuartal I/2026 berada di level 45 alias zona pesimis seiring adanya proyeksi pelemahan nilai tukar dan meningkatnya laju inflasi.

Keyakinan peningkatan laju inflasi didorong oleh faktor musiman seperti bulan Ramadan, hari raya Idulfitri dan perayaan Tahun Baru Imlek sehingga mengerek harga barang dan jasa.

Selain itu, OJK mengungkap adanya faktor low based effect dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun lalu terdapat diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali pada kuartal I/2026. Selanjutnya, nilai tukar diperkirakan melemah seiring dengan masih tingginya tensi geopolitik global.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terakselerasi didorong oleh perkiraan peningkatan konsumsi masyarakat pada kuartal I/2026.

Dari sisi risiko, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada kuartal I/2026 masih dapat terjaga dan terkendali. Keyakinan itu tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik, Posisi Devisa Netto (PDN) pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh.

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan penyaluran kredit, net cashflow pada kuartal I/2026 diperkirakan meningkat. Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya dana Pemerintah Daerah yang mulai masuk pada kuartal I/2026.

Ekspektasi Kinerja Perbankan 2026

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada periode tersebut juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 67. Optimisme pertumbuhan pada kuartal I/2026 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.

Industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan, pada Januari 2026 tumbuh sebesar 6,60% secara tahunan (year on year/YoY). Sektor ini diperkirakan tetap menjadi penggerak pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada kuartal I/2026, DPK juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hasil survei tersebut turut menunjukkan bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama (prolonged), dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

“Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Para investor disebut tidak memiliki kekhawatiran besar terkait fundamental atau prospek kinerja emiten-emiten perbankan Tanah Air.

Kendati begitu, para investor disebut tengah menyoroti sederet sentimen di sektor perbankan mulai daripublic service obligationbank-bank BUMN untuk program pemerintah, kondisi fiskal, dan kebijakan lebih lanjutMorgan Stanley Capital International(MSCI), khususnya kans menurunkan status Indonesia menjadifrontier market.

Jovent Muliadi dan Axel Azriel, analis Indo Premier Sekuritas, menjelaskan sederet faktor tersebut menjadi kekhawatiran para investor dalam rangkaianroadshowbaru-baru ini.

“Kami baru saja kembali dari rangkaianroadshowdan cukup terkejut karena investor asing masih sangatbearishterhadap Indonesia. Ada tiga kekhawatiran utama investor: PSO, kapasitas fiskal, dan MSCI,” jelas mereka dalam riset, Sabtu (7/3/2026).

Menurut mereka, PSO bank-bank pelat merah menjadi salah satu kekhawatiran paling umum di antara para investor. Salah satu alasannya, porsi pinjaman PSO yang lebih besar berpotensi menggerus margin bank BUMN serta mengurangi pertumbuhan kredit tambahan ke sektor swasta.

Terkait kondisi fiskal Indonesia, jelas para analis, investor memperkirakan ketidaksesuaian antara penerimaan dan belanja negara dapat semakin melebar pada 2026. Kondisi itu berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan serta mendorong kenaikan imbal hasil obligasi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap valuasi perbankan.

“Hal ini juga diperkuat oleh penurunanoutlookperingkat kredit Indonesia oleh Moody’s dan Fitch baru-baru ini,” jelas Jovent dan Axel.

Terakhir, tambah mereka, sebagian besar investor masih mengkhawatirkan potensi penurunan status Indonesia oleh MSCI menjadifrontier market. Alasannya, sebagian besar mandat investasi mereka berada padaemerging market, sedangkanfrontier markethanya mencakup sekitar 1%–2% dari dana kelolaan mereka di emerging market.

“Meski demikian, sebagian investor juga menilai OJK dan BEI telah mengambil langkah positif untuk menjawab kekhawatiran MSCI tersebut,” ungkapnya.

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh Himpunan Bank Milik Negara, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dinilai menjadi katalis untuk menjaga kepercayaan pasar.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin mengatakan langkah tersebut memberikan sinyal kuat bahwa fundamental perbankan nasional, khususnya bank-bank pelat merah, masih kokoh dan terjaga.

Menurutnya, rencana buyback tersebut menjadi sinyal positif bahwa fundamental perbankan pelat merah cukup kuat, likuiditasnya sehat, dan manajemennya percaya bahwa harga saham saat ini undervalued.

"Apalagi mereka menyiapkan dana besar, artinya mereka punya bantalan modal yang aman dan perhitungan bisnisnya matang,” kata Amin dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Dia menambahkan setelah periode sentimen negatif yang sempat menekan ekspektasi kinerja bank-bank BUMN, buyback menjadi instrumen stabilisasi yang sah dan wajar untuk mengembalikan kepercayaan publik, baik di mata nasabah maupun pemegang saham.

Langkah tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan optimisme bahwa bank masih akan tumbuh dengan solid di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Amin tidak menampik bahwa berbagai program pemerintah yang membutuhkan dukungan perbankan memiliki implikasi terhadap operasional bank Himbara. Namun, sejauh indikator utama seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio/LDR), dan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap dalam batas aman, sehingga stabilitas perbankan akan terjaga.

“OJK dan BI pun terus menguatkan early warning system perbankan. Selama indikator seperti CAR di atas batas minimum 8%, NPL di bawah 5%, dan ruang likuiditas masih longgar, berarti daya tahan industri tetap baik,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (21/10/2025), BMRI telah menyetujui program buyback senilai Rp1,17 triliun, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025.

Pelaksanaan buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah RUPS.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi pembelian kembali (buyback) saham yang dilakukan oleh himpunan bank milik negara (himbara) dinilai bisa meredam volatilitas pasar dan menjadi sinyal likuiditas baik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menilai buyback saham yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menunjukkan kepercayaan diri manajemen terhadap fundamental perbankan nasional.

Dia menuturkan aksi buyback biasanya dilakukan ketika manajemen menilai valuasi saham berada di bawah nilai intrinsiknya. Hal itu menandakan bahwa Bank Mandiri, BNI, maupun BRI memiliki keyakinan kuat terhadap soliditas kinerjanya.

“Kami memandang positif langkah tersebut, karena buyback bisa membantu meredam volatilitas pasar yang sempat muncul belakangan ini dan memberi sinyal kuat bahwa bank-bank Himbara memiliki likuiditas yang sangat memadai,” kata Fauzi dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menyebut aksi buyback juga memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, menunjukkan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap kinerja sahamnya.

Fauzi mengakui bahwa beberapa sentimen negatif sempat muncul akibat dinamika kebijakan pemerintah, termasuk keterlambatan penyaluran dana Koperasi Merah Putih yang sempat menimbulkan persepsi keliru terhadap peran bank Himbara.

Namun, dia berpendapat bahwa program-program pemerintah tersebut bertujuan memperkuat industri keuangan nasional, bukan melemahkannya.

"Intinya, Komisi XI menghargai langkah manajemen Himbara yang proaktif. Aksi buyback ini bagian dari tata kelola korporasi yang baik untuk menstabilkan harga saham, meredam noise yang tidak produktif, serta menjaga kepercayaan investor,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (21/10/2025), BMRI telah menyetujui program buyback senilai Rp1,17 triliun, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 25 Maret 2025.

Pelaksanaan buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa dan diselesaikan paling lambat 12 bulan setelah RUPS.

Sementara, BBNI menaikkan alokasi buyback saham menjadi Rp1,5 triliun dari sebelumnya Rp905 miliar.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan langkah ini diambil untuk meredam tekanan jual di pasar saham dan menunjukkan keyakinan manajemen terhadap fundamental perseroan.

Di sisi lain, BBRI juga akan melaksanakan buyback saham senilai Rp3 triliun, sesuai hasil RUPST pada 24 Maret 2025 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan.

Manajemen BRI menyebut, aksi ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus mendukung program kepemilikan saham bagi karyawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan 1990-an membuat belasan emiten harus angkat kaki atau delisting dari Bursa.

Sektor perbankan menjadi salah satu yang terdampak saat krisis melanda pada pertengahan 1990-an. Kondisi itu membuat emiten sektor perbankan harus mendominasi daftar delisting atau penghapusan pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (JAKARTA).