Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Kabupaten Banyumas untuk meninjau langsung fasilitas pengelolaan sampah modern, TPST BLE (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi) yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung keberhasilan Banyumas dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dan ekonomi sirkular, yang kini menjadi salah satu percontohan nasional.

TPST BLE Banyumas dikenal sebagai fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu menangani ratusan ton sampah setiap hari. Sampah organik diolah menjadi kompos serta maggot untuk pakan ternak, sementara sampah anorganik didaur ulang menjadi produk bernilai guna seperti paving block dan genteng plastik.

Adapun residu diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif industri.

Berlokasi di lahan seluas 3,5 hektar, fasilitas ini memiliki kapasitas menerima hingga sekitar 160 ton sampah organik per hari serta sekitar 60 ton bahan RDF. Kehadiran TPST BLE tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada efisiensi anggaran daerah.

Pasalnya, pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil memangkas biaya pengelolaan sampah tahunan secara signifikan, dari sekitar Rp30 miliar menjadi hanya Rp5 miliar per tahun.

Di sisi lain, TPST BLE yang saat ini beroperasi mampu mengolah sekitar 574,52 ton sampah per hari atau 77,76 % total timbulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kabupaten Banyumas sebanyak 738,84 ton per hari. Dengan begitu, sampah yang belum terkelola tersisa 164,32 ton per hari atau 22,24%.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa. Model pengelolaan berbasis komunitas ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program sekaligus memperkuat fungsi edukasi TPST BLE sebagai pusat pembelajaran pengelolaan sampah yang bersih dan sehat.

Fasilitas yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas ini juga kerap menjadi tujuan studi tiru berbagai daerah di Indonesia. Dengan inovasi dan sistem yang terintegrasi, TPST BLE Banyumas dinilai mampu menjadi contoh nyata transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang digelar oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Penghargaan ini diberikan karena Jawa Tengah dinilai berhasil mengelola sampah di tingkat hulu.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Launching CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Prestasi ini menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap peta jalan ekonomi hijau yang tengah diakselerasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Ahmad Luthfi mengatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan kemandirian desa dalam mengelola limbah domestik guna mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kian terbatas. Hingga saat ini, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil membentuk 88 Desa Mandiri Sampah yang berfungsi sebagai prototipe nasional. Program ini bertujuan agar sirkulasi pengelolaan sampah dapat diselesaikan sepenuhnya di tingkat desa atau kelurahan tanpa harus bergantung pada infrastruktur perkotaan yang semakin padat dan mahal.

Luthfi menegaskan bahwa jumlah desa mandiri akan terus ditambah sebagai strategi penyelesaian masalah sampah yang paling efektif dan berkelanjutan. "Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa," ujarnya dalam siaran pers.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, total timbulan sampah di wilayah ini mencapai angka 6,3 juta ton per tahun. Dengan laju pertumbuhan volume sampah sebesar 8-11% setiap tahunnya, intervensi kebijakan di tingkat lokal menjadi faktor krusial bagi stabilitas lingkungan.

Pemerintah Provinsi juga telah memperluas penggunaan sistem Refuse Derived Fuel (RDF) di 18 kabupaten dan kota. Teknologi ini mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang diserap oleh pabrik-pabrik semen di Jawa Tengah, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah ekonomi.

Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menambahkan bahwa akselerasi ini didukung oleh surat edaran Gubernur kepada Bupati dan Walikota di seluruh Jawa Tengah. Instruksi tersebut mencakup pembentukan peraturan desa (Perdes) mengenai penanganan sampah dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai unit pengelola.

"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah," ungkap Widi. Hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara masif.

Terpisah, Menteri Desa dan PDT Yandi Susianto menekankan pentingnya sinergi antara dana CSR perusahaan dengan pembangunan desa yang berkelanjutan. Yandi berharap perusahaan tidak sekadar memberikan bantuan sesaat, namun benar-benar terlibat dalam membangun fondasi kemandirian desa yang kokoh dan berdampak jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik mengapresiasi transisi teknis yang dilakukan Jawa Tengah dalam mengelola infrastruktur akhir. Saat ini, tercatat enam TPA besar termasuk di Cilacap dan Banyumas telah meninggalkan sistem open dumping menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas jangkauan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis wilayah aglomerasi.

Pada Senin (13/4/2026), kawasan Pekalongan Raya dan Tegal Raya menjadi 2 wilayah aglomerasi baru, mengikuti aglomerasi pengolahan sampah di Semarang Raya yang sudah lebih dulu beroperasi.

Perluasan infrastruktur pengelolaan sampah itu bertujuan untuk menekan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka yang selama ini menjadi beban lingkungan dan ekonomi di daerah.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa integrasi pengolahan sampah lintas wilayah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap target nasional.

Keberadaan fasilitas ini diproyeksikan dapat mengurangi beban sampah hingga ribuan ton setiap harinya secara kolektif di tingkat provinsi maupun pusat.

"Pengelolaan ini harapannya berkontribusi langsung dalam pengurangan sampah nasional sebesar 3.000 ton per hari," kata Hanif Nurofiq usai acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan para kepala daerah terkait.

Aglomerasi Pekalongan Raya mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang dengan pusat pengolahan di Kota Pekalongan.

Sementara itu, aglomerasi Tegal Raya yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes akan memusatkan operasional pengolahannya di wilayah Kabupaten Tegal.

Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi terhadap performa manajemen limbah di Jawa Tengah yang tercatat berada di atas standar nasional.

Berdasarkan data kementerian, tingkat penanganan sampah di Jawa Tengah telah menyentuh angka 30%, melampaui rata-rata nasional yang saat ini masih tertahan di level 26%. Adapun total produksi sampah di wilayah ini mencapai 17.300 ton/hari.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa skema aglomerasi ini akan segera diikuti dengan eksekusi lapangan yang bersifat komprehensif.

Selain mengandalkan integrasi wilayah, Jawa Tengah juga terus mendorong penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif.

"Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memilah dan memilih sampah. Artinya di tingkat hulu dan hilir harus bekerja sama sehingga ini akan tuntas secara bersama-sama," kata Luthfi.

Penerapan teknologi ramah lingkungan ini telah mulai dikembangkan di beberapa titik strategis seperti Cilacap, Banyumas, dan Magelang.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju target "Zero Sampah 2029", Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun peta jalan (roadmap) yang melibatkan penguatan satuan tugas hingga tingkat desa.

Langkah ini mencakup transformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis teknologi tinggi.

Gubernur menambahkan bahwa pendekatan kearifan lokal dalam pengurangan sampah di hulu tetap menjadi prioritas melalui Gerakan Jawa Tengah ASRI.

Melalui sinergi antara kebijakan hilir berbasis teknologi dan kesadaran masyarakat di hulu, Jawa Tengah optimistis dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

JAKARTA - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mendesak agar target Pemerintah Provinsi Jakarta terkait fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara dimaksimalkan sesuai dengan rencana pembangunannya. Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi, pernyataan Gubernur Pramono Anung yang menyebut target 1.000 ton per hari di RDF Plant Rorotan sebagai sudah sangat baik justru menjadi pengakuan tidak langsung atas kegagalan pemerintah mengelola proyek senilai Rp1,28 triliun itu.

Fasilitas yang sejak awal dirancang untuk mengolah 2.500 ton sampah per hari itu kini hanya berjalan atau bahkan baru ditargetkan berjalan di 40 persen kapasitasnya, lebih dari setahun setelah seharusnya beroperasi penuh.

“Analogi sederhananya, kalau kita membeli mobil seharga Rp 1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa jalan 40 persen dari kecepatan yang dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan kabar baik. Itu pengakuan bahwa ada yang tidak beres, dan pemerintah memilih membingkainya sebagai pencapaian,” kata Fuadi, Senin (9/3/2026).

Fuadi mengungkapkan ada tiga lapis kegagalan yang saling terkait dalam pengelolaan proyek ini. Pertama, kegagalan perencanaan teknis. Teknologi RDF dibangun untuk mengolah sampah yang sudah terpilah dan relatif kering, tapi sampah Jakarta yang datang ke Rorotan masih campur basah.

Akibatnya mesin bekerja dua kali, memilah sekaligus mengolah dan hasilnya jauh dari optimal. Ini konsekuensi dari keputusan membangun teknologi hilir tanpa menyiapkan sistem pemilahan di hulu.

Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Seluruh nilai kontrak Rp 1,28 triliun sudah dicairkan, tapi fasilitas belum beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Pengelola berkali-kali melanggar SOP, tapi tidak ada satu pun sanksi kontraktual yang diumumkan kepada publik.

Ketiga, kegagalan komunikasi kepada warga. Masyarakat di sekitar Rorotan sebagai masyarakat terdampak, tidak ada mekanisme informasi yang jujur dan proaktif sejak awal, sebagai langkah preventif.

“Tiga kegagalan itu bukan kebetulan yang datang bersamaan. Itu cerminan dari proyek yang dari awal tidak dikelola dengan serius. Dibangun terburu-buru, dibayar lunas di muka, lalu ketika bermasalah publik diminta bersabar,” tuturnya.

Fuadi meminta publik mencermati angka yang berbicara sendiri. Jakarta menghasilkan 7.400–8.000 ton sampah setiap hari. Dengan operasional 1.000 ton, RDF Rorotan hanya menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah ibu kota, jauh dari target awal yang dirancang memangkas 30 persen beban Bantargebang.

Sementara itu, biaya investasi per ton kapasitas yang benar-benar berfungsi menjadi dua setengah kali lipat dari yang dijanjikan. Dan Bantargebang, yang sudah setinggi gedung 16 lantai dengan kontrak yang habis tahun ini, tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu.

“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang, kontraknya habis tahun ini, dan satu-satunya fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” tegasnya.

Fuadi menegaskan bahwa kondisi ini semakin memperkuat urgensi pembentukan Panitia Khusus di DPRD untuk menginvestigasi proyek RDF Rorotan secara menyeluruh.

Pansus, kata Fuadi, harus secara eksplisit mendorong audit forensik yang menelusuri kesesuaian antara spesifikasi kontrak, realisasi teknis, dan penggunaan anggaran, termasuk menelusuri mengapa proyek PLTSa ITF Sunter yang sudah berstatus Proyek Strategis Nasional dibatalkan dan digantikan RDF Rorotan tanpa penjelasan memadai kepada DPRD maupun publik.

Ia juga mendesak Pemprov segera membuka data lengkap: realisasi kapasitas harian, volume RDF yang berhasil diproduksi dan diserahkan kepada Indocement, serta status jaminan pelaksanaan Rp64 miliar yang diduga tidak diperpanjang.

“Gubernur hari ini secara tidak langsung mengakui bahwa fasilitas ini belum berjalan sesuai yang dijanjikan kepada rakyat. Pansus harus dibentuk, audit forensik harus dilakukan, dan publik berhak tahu berapa sesungguhnya nilai yang mereka dapat dari Rp1,28 triliun yang sudah dikeluarkan itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan operasional Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan tetap berjalan dengan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar. Operasional fasilitas tersebut sempat dikeluhkan warga soal bau yang tak sedap.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan. Kendati demikian, pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang terukur dan diawasi secara ketat agar tetap aman bagi lingkungan dan masyarakat.

“Operasional RDF Plant Rorotan kami jalankan secara bertahap dengan prinsip kehati-hatian. Seluruh proses berada dalam pengawasan ketat agar sistem berfungsi optimal dan tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar,” kata Asep, dikutip Minggu (1/2/2026).

Ia mengatakan, perhatian utama Pemprov DKI Jakarta adalah warga yang bermukim di sekitar RDF Plant Rorotan. Pemerintah memastikan bahwa setiap potensi dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan evaluasi langsung di lapangan, dan tidak diabaikan.

Keluhan warga, termasuk terkait bau dan aktivitas kendaraan, ditindaklanjuti secara cepat melalui penyesuaian teknis operasional. “Kami tidak menutup mata terhadap keresahan warga. Justru masukan dari masyarakat sekitar menjadi alarm penting bagi kami untuk melakukan perbaikan. Operasional RDF Plant Rorotan tidak dijalankan dengan pendekatan memaksakan, tetapi dengan prinsip saling menjaga dan saling menghormati,” ucapnya.

DLH DKI memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan beroperasi dengan baik. Selain itu, pengangkutan sampah menuju RDF Plant Rorotan hanya menggunakan truk compactor tertutup sehingga potensi bau dan ceceran air lindi dapat diminimalkan.

“Kami memahami adanya perhatian dan masukan dari masyarakat. Karena itu, setiap langkah operasional kami lakukan secara hati-hati, berbasis data, dan mengutamakan perlindungan lingkungan," ucapnya.

Pengawasan juga dilakukan secara langsung di lapangan melalui dua pos pantau yang ditempatkan di akses utama dari arah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di pos tersebut, petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap kendaraan pengangkut.

Asep menambahkan, keberlanjutan operasional RDF Plant Rorotan merupakan bagian dari upaya jangka panjang Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan pada sistem landfill, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

"RDF Plant Rorotan beroperasi untuk kepentingan publik kita tidak mau krisis pengelolaan sampah terjadi di Jakarta seperti di daerah lain. Kami akan terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan warga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten properti PT Modernland Realty Tbk. (MDLN). Menegaskan komitmen untuk terus menjaga kualitas kawasan hunian Jakarta Garden City (JGC) serta memastikan kenyamanan dan nilai investasi jangka panjang bagi seluruh penghuni.

Hal itu mengonfirmasi tuntutan sejumlah warga terkait kondisi jalan rusak di beberapa titik, dan bau dari proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.

Jakarta Garden City merupakan kawasan kota mandiri terpadu seluas 370 Hektare (Ha) di Jakarta Timur, yang dibangun oleh PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk. (MDLN).

Sami Miettinen, Direktur Residensial dan Komersial Modernland Realty, menyampaikan infrastruktur jalan merupakan faktor krusial dalam mendukung mobilitas dan aktivitas penghuni. Manajemen Jakarta Garden City tengah menyiapkan langkah percepatan penjadwalan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan.

“Seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan, meningkatnya kepadatan pada jalur utama keluar dan masuk kawasan menjadi perhatian utama, khususnya di tengah berlangsungnya pembangunan hunian, area komersial, fasilitas umum, serta aktivitas lalu lintas masyarakat di luar kawasan yang turut melintasi akses internal Jakarta Garden City,” tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Saat ini, manajemen kawasan sedang melakukan koordinasi teknis secara mendalam terkait rencana perawatan dan peningkatan fasilitas umum secara berkelanjutan, khususnya infrastruktur jalan, guna memastikan konstruksi yang memiliki daya tahan jangka panjang.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak Desember 2025 dan diperkirakan berlangsung hingga Maret 2026.

Pekerjaan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu dekat dengan mengedepankan titik-titik prioritas yang memiliki tingkat urgensi tertinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penghuni, manajemen Jakarta Garden City memastikan optimalisasi fasilitas sosial dan fasilitas umum terus berjalan seiring dengan pengembangan kawasan.

Clubhouse Jakarta Garden City yang telah beroperasi penuh saat ini menjadi salah satu fasilitas unggulan kawasan dan berperan penting dalam mendukung gaya hidup sehat, aktif, dan nyaman bagi warga.

Selain fasilitas internal kawasan, Jakarta Garden City memiliki keunggulan lokasi yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti AEON Mall, IKEA, pusat kuliner, area komersial, serta fasilitas pendidikan, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah tanpa harus keluar dari kawasan.

Sami Miettinen menuturkan, terkait isu dampak lingkungan yang diduga berasal dari operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, manajemen Jakarta Garden City menyatakan dukungan penuh kepada warga.

Manajemen secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta pengelola fasilitas terkait guna mendorong penerapan langkah-langkah mitigasi teknis yang dapat meminimalkan potensi dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar kawasan.

“Menanggapi aspirasi warga mengenai pengelolaan klaster secara mandiri, manajemen Jakarta Garden City tetap membuka ruang dialog dan komunikasi dua arah. Setiap usulan akan dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketentuan, perjanjian, dan regulasi yang berlaku, guna memastikan standar pelayanan lingkungan, keamanan, serta estetika kawasan tetap terjaga dan nilai investasi properti warga dapat terlindungi secara berkelanjutan,” paparnya.

Sami Miettinen menyampaikan bahwa manajemen sangat menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh warga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hunian. Manajemen berkomitmen untuk terus merealisasikan langkah-langkah nyata agar Jakarta Garden City senantiasa menjadi kawasan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas.

“Komunikasi dengan warga akan terus diperkuat melalui forum-forum resmi guna memastikan setiap tahapan pengembangan kawasan berjalan selaras dengan harapan penghuni,” imbuhnya.

Sebelumnya, mengutip Antara, puluhan warga yang bermukim di Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, turun ke jalan pada 17 Januari 2026 menyampaikan aspirasi soal masalah bau sampah dari RDF Rorotan hingga perbaikan infrastruktur.

RDF Rorotan adalah fasilitas pengolahan sampah modern yang mengubah sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif (Refuse-Derived Fuel/RDF). Kapasitas pengolahan mencapai 2.500 ton per hari, yang akan menghasilkan 875 ton bahan bakar alternatif setiap hari.

“Kami meminta penuntasan masalah polusi bau sampah RDF,” kata Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano JGC Jakarta Timur, Wahyu Maryono.

Dia mendesak manajemen JGC bertanggung jawab secara moral dan teknis atas polusi bau yang ditimbulkan oleh aktivitas RDF yang telah mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian operasional insinerator yang melampaui baku mutu emisi udara di Kota Bandung. Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau Tempat Penampungan Sementara (TPS) Batu Rengat dan Pasar Caringin.

Hanif menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung yang masih rendah. Berdasarkan data KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah di kota tersebut baru mencapai sekitar 22 persen.

“Kota Bandung memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan capaian yang masih sekitar 22 persen, upaya perbaikan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Hanif, dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/1/2026).

Hanif menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh mengabaikan dampak terhadap kualitas udara. Ia meminta Wali Kota Bandung menghentikan sementara fasilitas pembakaran di TPS Batu Rengat hingga seluruh persyaratan teknis dan baku mutu lingkungan terpenuhi.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah harus mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar sebelum digunakan kembali.

Selain itu, Hanif mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemilahan sampah sejak dari sumber. Pemilahan di tingkat rumah tangga dinilai penting untuk mengurangi beban pengolahan di tahap akhir.

Hanif juga menyebut pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) dapat menjadi salah satu opsi pengelolaan sampah, khususnya untuk sampah bernilai kalor tinggi, dengan catatan didukung sistem pemilahan yang memadai dan kesiapan pihak pemanfaat.

“Pemanfaatan RDF dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah, sepanjang didukung pemilahan yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan,” tambahnya.

KLH/BPLH, lanjut Hanif, akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami siap mendampingi pemerintah daerah, tetapi komitmen dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi kunci. Pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tutup Hanif.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mempercepat penyiapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru di wilayah Kecamatan Gempol sebagai pengganti TPA Gunungsantri di Desa Kepuh, Palimanan, yang telah menampung sampah wilayah barat Kabupaten Cirebon selama bertahun-tahun.

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, TPA Gunungsantri akan resmi ditutup pada 2027.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, menjelaskan lokasi TPA pengganti telah ditetapkan di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol. Pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan pembebasan lahan seluas 5 hektare yang akan menjadi pusat pengolahan sampah baru.

“Pembebasan lahannya masuk skala prioritas. Semua proses sudah kami dorong agar tidak meleset dari target. Lokasinya di Palimanan Barat dan saat ini sedang kami pastikan kesiapan lahan serta dokumen teknisnya,” ujar Fitroh, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, DLH juga sudah menyelesaikan feasibility study terhadap lahan yang diusulkan. Kajian tersebut menjadi dasar untuk memastikan kelayakan lokasi, mulai dari daya tampung, potensi dampak lingkungan, hingga aksesibilitas armada pengangkut.

Hasil kajian itu sekaligus menjadi pembuka jalan bagi proses konstruksi fasilitas yang akan menggantikan peran TPA Gunungsantri.

Salah satu perubahan paling signifikan dari TPA baru adalah sistem pengolahan yang tak lagi mengandalkan metode controlled landfill. DLH telah menandatangani MoU dengan PT Global Energi Investama, perusahaan yang akan membangun fasilitas pengolahan sampah berteknologi refuse derived fuel (RDF).

Perusahaan itu mengklaim mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari, lebih dari dua kali lipat volume sampah yang masuk ke TPA Gunungsantri saat ini, yakni sekitar 450 ton per hari.

Selama ini, TPA Gunungsantri hanya mengandalkan pola pengurugan: sampah ditimbun, diratakan, dipadatkan, lalu ditutup tanah secara berkala.

Sistem tersebut memang lebih baik dibanding pembuangan terbuka, tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan utama: lahan yang terus menipis dan risiko lingkungan yang muncul dari penumpukan gas metana, bau, serta berkembangbiaknya serangga.

“Dengan sistem RDF, sampah diproses sehingga bernilai energi. Tidak hanya mengurangi timbunan, tapi juga menekan efek pencemaran,” kata Fitroh.

TPA Gunungsantri sendiri memiliki luas lebih dari 4 hektare, namun hanya sekitar 2,5 hektare yang benar-benar dimanfaatkan sebagai zona penimbunan sampah. Sisa lahan dialokasikan untuk penghijauan dan area penunjang.

Dengan kapasitas yang terus tertekan, umur operasional TPA tersebut diperkirakan tak lagi panjang.

Kondisi itu menjadi alasan kuat pemerintah mempercepat pembangunan TPA baru. Penutupan Gunungsantri dijadwalkan dilakukan segera setelah fasilitas di Gempol beroperasi penuh, paling lambat pada 2027.

Masih Banyak PR Lingkungan

Meski rencana penggantian TPA dianggap langkah maju, pengamat lingkungan menilai Pemkab Cirebon tetap memiliki pekerjaan rumah besar dalam transisi ini.

Di antaranya memastikan pengawasan konstruksi, menjamin proses pembebasan lahan berjalan transparan, dan mengantisipasi potensi penolakan warga sekitar lokasi baru.

Selain itu, teknologi RDF memiliki ketergantungan pada kualitas pemilahan sampah. Tanpa perbaikan sistem di tingkat desa dan TPS, fasilitas baru berpotensi tidak mencapai kapasitas optimal.

Hingga kini DLH belum menjelaskan secara rinci bagaimana pola distribusi sampah, integrasi dengan desa penghasil sampah terbesar, dan mekanisme penataan di Gunungsantri pascapenutupan nanti.

Cimahi, CNBC Indonesia - Permasalahan sampah di Jawa Barat sudah cukup serius, termasuk di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cimahi akan menangani serius permasalahan sampah di kota tersebut, di mana salah satunya yakni pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentiong.

Pembangunan TPST ini diketahui menggunakan pembiayaan dari Bank Dunia (World Bank) dengan total anggaran mencapai Rp 33,9 miliar.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Jawa Barat, Kementerian PU, Muhammad Reva menjelaskan, TPST Sentiong dibangun melalui Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) pada Tahun Anggaran 2023-2024.

"Pembangun TPST Sentiong dilaksanakan melalui pendanaan Bank Dunia dengan total anggaran sebesar Rp 33,9 miliar," ujarnya saat ditemui di TPST Sentiong, Cimahi, Kamis (13/11/2025).

Reva menguraikan TPST ini berdiri di atas lahan seluas 17.000 meter persegi di Kelurahan Cipageran, dan dirancang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah tercampur di sumbernya. Fasilitas utama berupa hanggar pengolahan seluas 6.500 meter persegi dilengkapi peralatan modern.

Adapun TPST Sentiong memiliki kapasitas pengolahan sampah mencapai 50 ton per hari. Dari hasil pengolahan, fasilitas ini mampu menghasilkan produk berupa biomassa sebesar 58,6%, fluff 4,2%, dan material daur ulang mencapai 8,4%.

Foto: TPST Sentiong Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi) TPST Sentiong Kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

"Sebagian besar biomassa dicampur dengan fluff menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu bahan bakar alternatif yang disalurkan sebagai substitusi batu bara ke pabrik semen. Sementara material daur ulang bernilai tinggi disalurkan ke bank sampah," jelasnya.

Reva menuturkan, selama periode pendampingan operasional 11 bulan oleh Kementerian PU yang berakhir pada 31 Juli 2025, TPST Sentiong menunjukkan hasil signifikan. Tercatat, volume sampah yang dikirim ke TPA berhasil dikurangi hingga 71% atau sekitar 3.333 ton. Adapun pengelolaan operasional TPST Sentiong telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada 1 Agustus lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, Chanifah Listyarini mengungkapkan, sejauh ini TPST Sentiong telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) untuk menyerap hasil fluff dan biomassa.

Chanifah mengatakan TPST Sentiong menargetkan bisa memproduksi sekitar 15 ton hasil akhir pengolahan sampah tersebut per hari.

"Sementara ini kami sudah PKS dengan Indocement, saat ini penjajakan dengan (industri) tekstil. Target kami di 15 ton per hari, cuma saat ini kita kendala di musim hujan jadi moisture of content-nya (kadar air) masih tinggi kami harus turunkan," katanya di lokasi yang sama.

Selain itu, Chanifah menyebutkan bahwa harga fluff dan biomass dibanderol sebesar Rp 420.000 per ton. Namun, ini tergantung dengan kadar air yang terdapat di dalamnya.

"(Indocement menyerap) fluff dan biomass digabung. (Harga) tergantung moisture of content, kalo dia semakin rendah, semakin tinggi (harganya) dan kita hitung juga nilai kalor. (Rata-rata) Rp 420.000 per ton," tandasnya.

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Dari sekian banyak diskusi berbagai praktik pengolahan sampah, solusi atas masalah persampahan seringkali berujung pada frustrasi karena kompleksitas solusi yang harus melibatkan berbagai pihak dan kepraktisan di lapangan yang lebih mementingkan solusi jangka pendek.

Penumpukan sampah yang terjadi di banyak tempat merupakan akumulasi dari ketidakmampuan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk berpikir secara sistemik dan sistematis. Kalaupun pemikiran itu ada, aksi untuk merealisasikannya seringkali tidak terasa secara signifikan.

Sudah banyak wacana untuk mengolah berbagai jenis sampah menjadi produk yang bernilai sosial dan ekonomi, sudah banyak pula teknologi yang ditawarkan untuk memilah, mencacah, dan mengolah sampah menjadi refuse derived fuel (RDF) atau keripik sampah, yaitu sampah yang dicacah dan dikeringkan dan siap untuk dijadikan bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi yang dapat digunakan oleh industri seperti semen.

Sudah banyak pula inisiatif dari para pegiat persampahan dari berbagai kalangan untuk menyelesaikan permasalahan sampah, tetapi tetap saja sampah masih menumpuk di sudut-sudut kota.

Sudah banyak pula analisis yang menyimpulkan bahwa masalah sampah adalah masalah tata kelola yang amburadul, tidak dipikirkan secara matang dengan rancangan yang komprehensif, sistemik, dan terkendali.

Belum jelas pula di lapangan siapa yang bertanggung jawab atas sampah yang mana dan di area mana. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seakan saling lempar tanggung jawab. Belum terlihat rancangan penataan wewenang yang jelas, apakah pemerintah atau swasta yang harus bergerak mengelola sampah secara profesional.

Meskipun demikian, masalah yang lebih serius adalah bahwa tingkat penyerapan, pengolahan, dan pemulihan sampah (sebagai sumber daya) kita masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat produksi sampah sehari-hari dari rumah tangga, industri, hingga fasilitas publik. Tingkat daur ulang sampah kita masih sangat rendah.

Menurut data KLH-BPLH pada 2025, tingkat daur ulang sampah di Indonesia baru mencapai 22%. Walaupun daur ulang bukan satu-satunya indikator penting dalam pemulihan sumber daya dari sampah, indikator tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa solusi atas permasalahan sampah saat ini masih belum terfokus pada pemulihan sumber daya dari sampah.

Walaupun menaikkan tingkat daur ulang tidaklah mudah, dan bahkan negara-negara dengan kinerja pengolahan sampah terbaik seperti Austria dan Wales hanya mampu mencapai tingkat daur ulang sebesar 59% (Eunomia, 2024), berbagai upaya untuk memulihkan sumber daya dari sampah harus tetap dilakukan untuk mendukung upaya penyelesaian masalah sampah secara paripurna dan berkelanjutan.

Alih-alih menggunakan paradigma pemulihan sumber daya, sebagian pihak termasuk masyarakat justru berupaya untuk menghilangkan sampah dari pandangan mata dengan cara mengubur sampah dalam tanah dan membakar sampah di sekitar pemukiman. Pembakaran sampah ada yang dilakukan dengan cara sederhana, dikumpulkan dan langsung dibakar di atas tanah, dengan insenerator, dan lebih jauh menggunakan teknologi untuk mengubah sampah yang dibakar menjadi energi listrik, atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), atau waste-to-energy conversion.

Bahkan, proyek waste-to-energy di Indonesia telah disetujui oleh pemerintah dengan didukung pendanaan dari Danantara, yang direncanakan mampu mengonversi sampah hingga 1.000 ton per hari di 10 titik terpilih di 34 kabupaten/kota. Sekilas jika kita dengarkan kata waste-to-energy, seolah-olah kita akan menyelesaikan masalah sampah dengan mudah, karena sampah hanya perlu dikumpulkan, tidak peduli jenis sampahnya, kemudian dipilih sesuai kriteria tertentu, dan dibakar sehingga hasil pembakaran tersebut bisa diubah menjadi listrik.Namun, solusi ini bukan-lah solusi pemulihan sumber daya yang berkelanjutan.

Waste-to-energy hanya memulihkan energi yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan produk yang sudah jadi sampah, bukan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bisa kembali menjadi bahan baku untuk produksi.

Belum lagi, memastikan optimalisasi kapasitas operasional fasilitas waste-to-energy bukanlah hal yang mudah. Sebagai contoh, data DPRD Surakarta menunjukkan bahwa PLTSa Putri Cempo Mojosongo per Juni 2025 baru mampu memanfaatkan sekitar 20% dari kapasitas produksi harian yang seharusnya mampu mengolah 380 ton—400 ton per hari.

Kalaupun semua sampah bisa diolah sebagai bagian dari waste-to-energy conversion, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan listrik yang telah diproduksi? Faktanya, selama 2015—2024, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kelebihan pasokan listrik hingga mencapai 329 gigawatt jam (GWh) atau setara Rp341,5 triliun, dan kondisi ini diprediksi akan lebih buruk pada 2025—2034 (Shalati dan Maqoma, 2025).

Selain itu, apa implikasinya jika semua sampah di Indonesia dapat “dimakan” oleh teknologi waste-to-energy? Pemilahan sampah sudah tidak lagi relevan. Berbagai edukasi untuk memilah sampah dan peduli akan sampah serta pengolahannya secara berkelanjutan tidak lagi relevan.

Perusahaan-perusahaan produsen yang menjual produk yang pada akhirnya menjadi sampah tidak lagi termotivasi untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan memastikan sampah yang dihasilkan kembali lagi ke sistem produksi mereka. Dengan kata lain, penggunaan sumber daya terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau sumber daya yang merusak lingkungan akan terus dilakukan dan bahkan terus meningkat karena fasilitas waste-to-energy akan membutuhkan sampah yang makin besar sebagai bahan bakunya untuk mengoptimalkan kapasitas dan menutup biaya operasional.

Lalu apa solusi jangka pan-jang yang lebih berkelanjutan? Ubah paradigma “ambil, pakai, buang” yang bersifat linier dan merusak lingkungan, menjadi paradigma ekonomi sirkular. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sebenarnya sudah membuat Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia 2025—2045.

Namun, bagai-mana praktiknya? Masih belum diorkestrasi dengan baik oleh pemerintah. Penerapannya masih bersifat parsial oleh perusahaan-perusahaan yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai keberlanjutan.

Ke depan, kita perlu lebih banyak melibatkan produsen dalam setiap diskusi penge-lolaan sampah dan pemerin-tah perlu membuat aturan untuk memastikan kontribusi mereka dalam pengelolaan sampah terutama pemulihan sumber daya dari sampah melalui payung extended producer reponsibility. Selain itu, edukasi konsu-men secara lebih luas diper-lukan agar terjadi perubahan perilaku yang mendukung pola konsumsi secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, extended consumer responsi-bility juga perlu digalakkan. Terakhir, alih-alih mempro-duksi energi menggunakan sampah sebagai bahan baku-nya, bauran energi kita harus diubah dengan meningkatkan proporsi energi terbarukan yang saat ini baru mencapai 34% (Shalati dan Maqoma, 2025). Pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi, dsb. dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya mempercepat transisi energi nasional yang ramah lingkungan dan pro rakyat.

Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan transisi energi sebagai langkah menuju kemandirian energi dan kedaulatan nasional.Untuk mewujudkannya, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah program konkret, seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan biogas, serta produksi energi berbasis biomassa.Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi limbah bernilai ekonomi.Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program energi baru dan terbarukan dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.Program WtE menjadi salah satu prioritas utama karena berperan ganda: mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengurangi volume di tempat pembuangan akhir (TPA).Selain berdampak lingkungan, proyek ini juga membuka lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah dan energi.Komitmen pemerintah untuk menjaga keberpihakan pada masyarakat ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Aturan ini memastikan bahwa pengembangan PLTSa tidak menambah beban rakyat, karena kenaikan biaya listrik dari proyek tersebut akan ditopang subsidi pemerintah.Saat ini, dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo dengan kapasitas terpasang 36,47 megawatt (MW). Dengan payung hukum baru tersebut, pembangunan PLTSa di berbagai daerah diharapkan dapat dipercepat untuk menjawab persoalan sampah yang kian mendesak.Selain listrik dari sampah, RDF menjadi alternatif bahan bakar efisien. Teknologi ini mengubah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara untuk industri semen dan pembangkit listrik.Pemanfaatan RDF juga memperpanjang usia TPA dan menekan ketergantungan terhadap energi fosil, selama ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Limbah peternakan dan pertanian diolah menjadi bahan bakar untuk memasak dan penerangan rumah tangga.Program biogas berperan penting dalam menekan biaya rumah tangga, meningkatkan sanitasi lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.Kementerian ESDM memperluas instalasi biogas berbasis komunitas sebagai upaya membangun kemandirian energi desa.Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, pada akhir 2023 ESDM telah mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 sebagai dasar hukum dan teknis bagi pelaku usaha.Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik, menunjukkan bahwa energi bersih telah dimanfaatkan masyarakat secara nyata.Pemanfaatan biomassa juga menjadi perhatian serius. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu.Program ini memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha kecil, yang mendorong perputaran ekonomi lokal lebih inklusif.Seluruh inisiatif transisi energi tersebut dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Kementerian ESDM mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar manfaatnya terasa hingga tingkat desa dan perkotaan.Energi dipandang bukan sekadar data dalam laporan, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.Arah kebijakan ini menegaskan bahwa transisi energi harus berjalan adil, pro-rakyat, dan berkelanjutan. Subsidi untuk PLTSa, kemudahan perizinan bagi biometana, serta sinergi antar pelaku lokal dirancang untuk memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan berdampingan.