Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) memperoleh fasilitas pinjaman dari sejumlah bank internasional dengan nilai total setinggi-tingginya 385 juta dolar Singapura atau sekitar Rp5,32 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa (30/6/2026), fasilitas tersebut terdiri atas term loan senilai setinggi-tingginya 345 juta dolar Singapura dan fasilitas revolving senilai setinggi-tingginya 40 juta dolar Singapura.

Pinjaman tersebut diberikan kepada entitas anak TBS, antara lain Cora Environment Group Pte. Ltd. atau CEG, SBT Invest Pte. Ltd., dan Taonga Holdings Pte. Ltd.

Transaksi tersebut melibatkan sejumlah bank internasional. DBS Bank Ltd. bertindak sebagai Coordinating Bank, Mandated Lead Arranger and Bookrunner, Agent, Common Security Agent, dan Existing Hedge Counterparty.

Selain DBS, fasilitas ini juga melibatkan Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Limited, E.Sun Commercial Bank, Malayan Banking Berhad atau Maybank, RHB Bank Berhad, Societe Generale, Taishin International Bank Co., Ltd., serta Natixis Singapore Branch sebagai pemberi pinjaman baru.

Manajemen TOBA menjelaskan dana dari fasilitas tersebut akan digunakan antara lain untuk pelunasan fasilitas pinjaman sebelumnya yang dimiliki SBT Invest dan Taonga, serta pembiayaan modal kerja dan belanja modal SBT Invest dan anak perusahaannya.

Perseroan menyebut transaksi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan struktur pembiayaan anak perusahaan, termasuk dari sisi biaya pendanaan, jangka waktu pembiayaan, dan fleksibilitas pengelolaan kewajiban keuangan.

Secara terpisah, analis dari Ciptadana Sekuritas, Rizal Rafly menilai keterlibatan banyak kreditur internasional dalam fasilitas ini dapat dibaca sebagai validasi terhadap strategi emiten berkode TOBA ini dalam memperkuat portofolio bisnis berkelanjutan.

Menurutnya, bank internasional umumnya memiliki proses uji kelayakan yang ketat, terutama untuk pembiayaan yang berkaitan dengan aset infrastruktur, transisi energi, dan bisnis dengan arus kas jangka panjang.

“Ini bukan sekadar refinancing, tetapi juga sinyal bahwa pemberi pinjaman melihat bisnis baru TOBA, terutama pengelolaan limbah dan energi bersih, memiliki prospek kredit yang layak,” kata Rizal dalam keterangannya.

Kehadiran Natixis Bersama Societe Generale sebagai pemberi pinjaman juga menjadi salah satu poin yang layak dicermati. Keterlibatan kedua institusi keuangan asal Prancis tersebut mempertebal eksposur bank Eropa dalam struktur pendanaan TOBA.

Di pasar Asia, lanjutnya, sejumlah bank Eropa dikenal aktif dalam pembiayaan bertema ESG, transisi energi, infrastruktur berkelanjutan, dan ekonomi sirkular.

Dengan struktur tersebut, fasilitas pinjaman ini dapat memperkuat ruang gerak TOBA dalam melanjutkan agenda transformasi bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, TOBA memang agresif menggeser portofolio dari bisnis berbasis batu bara menuju bisnis berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan ekosistem kendaraan listrik.

TOBA sedang menjalankan komitmen TBS2030 dengan arah transformasi dari coal-based business menuju company centered on sustainability. Transformasi tersebut mencakup pengembangan waste management, electric vehicles, serta renewable energy.

Perubahan portofolio tersebut mulai tecermin pada kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal I/2026, pendapatan TBS naik 20,6% secara tahunan menjadi US$86,3 juta.

Segmen pengelolaan limbah menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan US$52,0 juta atau sekitar 60,2% dari total pendapatan, sementara segmen EV menyumbang 3,7%. Adapun kontribusi pendapatan segmen batubara tercatat sebesar 34,2%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator likuiditas standar seperti pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan hingga Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DLK) bersifat ilusif.

Purbaya mengakui bahwa berbagai indikator tersebut kerap menunjukkan angka-angka yang positif. Kendati demikian, dia menilai angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil perbankan.

Oleh sebab itu, bendahara negara memutuskan kembali menambah penempatan dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun demi memastikan likuiditas perbankan terjadi.

"Selama saya di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] dalam lima tahun terakhir ditambah sekarang, selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi, itu ilusif, artinya menyembunyikan keadaan sebenarnya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

Adapun, Bank Indonesia mencatat undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia. Kapasitas pembiayaan bank yang baik tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 24,74% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Alih-alih bergantung pada rasio standar tersebut, bendahara negara memilih untuk menggunakan dua pendekatan pragmatis dalam membaca kondisi likuiditas. Pertama, memantau pergerakan uang primer (base money/M0) yang dianggap menjadi cerminan lebih nyata dari transmisi kebijakan bank sentral di perekonomian.

Kedua, mendengarkan langsung keluh kesah dari para pelaku industri perbankan.

"Ini saya dengarkan, banknya ribut apa tidak? Kalau banknya ribut [kekurangan likuiditas], ya sudah. Namun, kalau banknya tidak ribut, berarti bagus," jelas Purbaya.

Kekhawatiran para bankir ini terkonfirmasi dalam pertemuan antara Purbaya dan para direktur utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (26/6/2026) pagi. Purbaya menyebut para pimpinan bank melaporkan bahwa pertumbuhan kredit, yang sebelumnya mampu tumbuh 11,5%, berisiko anjlok signifikan apabila kondisi likuiditas tidak segera diperbaiki.

Lebih lanjut, Purbaya tidak setuju apabila perbankan akan menjadi bergantung dengan dana pemerintah ke depan. Dia mengklaim bahwa langkah ini murni merupakan manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkah cash management tersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," tutupnya.

Purbaya Tambah Dana ke Himbara

Adapun, Purbaya memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di Himbara menjadi total Rp400 triliun.

Dia mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi, saya kembalikan lagi," ujarnya.

Purbaya menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau masukan kapanpun).

"Jadi, Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fixed," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa fenomena El Nino berisiko menekan kualitas aset perbankan, terutama bagi bank yang memiliki konsentrasi pembiayaan tinggi pada sektor dan wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa El Nino dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman.

Gangguan pada sektor-sektor tersebut berisiko menekan pendapatan debitur sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit kepada perbankan.

“...sehingga mengurangi pendapatan debitur bank dan menurunkan kemampuan membayar kredit yang pada akhirnya berisiko meningkatkan kredit bermasalah atau non performing loan [NPL],” kata Dian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bank yang memiliki eksposur pembiayaan besar pada sektor ekonomi maupun wilayah yang rentan terdampak El Nino berpotensi mengalami penurunan kualitas aset yang lebih besar dibandingkan bank dengan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.

“Risiko ini termasuk dalam kategori physical climate risk yang perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” ujarnya.

Meski demikian, OJK menilai ketahanan industri perbankan nasional masih terjaga. Berdasarkan hasil asesmen yang dipublikasikan dalam Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) pada awal 2026, industri perbankan secara agregat masih memiliki permodalan yang memadai.

Hal itu tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang masih berada pada level tinggi sehingga mampu menjadi bantalan untuk menyerap berbagai risiko yang dihadapi perbankan.

Namun, hasil asesmen juga menunjukkan bahwa risiko fisik akibat perubahan iklim dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Untuk memperkuat ketahanan industri, OJK mendorong perbankan mulai menyusun rencana transisi dengan mengintegrasikan risiko iklim ke dalam strategi bisnis dan proses pengambilan keputusan.

Regulator juga meminta bank mengalokasikan pembiayaan yang lebih besar ke sektor-sektor ramah lingkungan serta mengembangkan produk keuangan berbasis keberlanjutan.

Dian menyebut, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko iklim sekaligus mendorong dunia usaha untuk menerapkan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, OJK menilai pelaksanaan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) atau climate stress test dapat menjadi fondasi penting bagi perbankan dalam menyusun rencana transisi yang realistis dan terukur untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi likuiditas perbankan nasional hingga kuartal II/2026 masih memadai, meski industri keuangan menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah dan ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan industri perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk menopang penyaluran kredit ke depan.

“Kami memandang bahwa kinerja perbankan secara umum tetap solid, didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai dan struktur permodalan yang kuat,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

Berdasarkan data April 2026, rasio loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada di level 86,88%. Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 25,39%.

Posisi tersebut berada jauh di atas ambang batas masing-masing sebesar 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK. Di sisi lain, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan mencapai 23,97%, yang dinilai menjadi bantalan kuat dalam menyerap potensi risiko.

Dian menuturkan, kualitas kredit industri perbankan juga masih terjaga. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,17% dan loan at risk (LaR) sebesar 8,82%.

“Jika dilihat per sektor, tidak terdapat tren peningkatan NPL yang signifikan pada sektor produktif tertentu, utamanya pada sektor-sektor utama penopang kredit perbankan,” sebut Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bank agar tidak lengah terhadap risiko yang dapat muncul dari penurunan daya beli masyarakat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih lanjut, serta risiko inflasi ke depan sebagai dampak volatilitas ekonomi global dan domestik.

Menurut Dian, tekanan tersebut dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan kredit ke depan. Namun, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang cukup untuk penyaluran kredit ke depannya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi tekanan, OJK dan perbankan secara rutin melakukan stress test menggunakan skenario terkait kondisi perekonomian, pasar keuangan, serta politik global maupun domestik.

Hasil stress test OJK dan perbankan menunjukkan tingkat permodalan perbankan saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makroekonomi Indonesia.

Jakarta: Kinerja Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak hanya berfokus pada besarnya laba atau pertumbuhan kredit. Ada satu indikator yang tak kalah penting untuk mengukur kesehatan bank, yakni Non-Performing Loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah.

Semakin rendah NPL, semakin baik kualitas kredit yang disalurkan bank. Sebaliknya, NPL yang tinggi menjadi sinyal adanya peningkatan risiko gagal bayar yang dapat mengganggu profitabilitas dan stabilitas perbankan.

Karena itu, keberhasilan transformasi bisnis bank saat ini tidak hanya dilihat dari seberapa besar kredit tumbuh, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas kredit agar tetap sehat.

Kredit harus tetap tumbuh, NPL tetap terjaga

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Menurutnya, tantangan utama perbankan saat ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, efisiensi operasional, dan kualitas aset.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan dikutip kembali pada Rabu, 24 Juni 2026.

Berapa NPL Bank Himbara pada kuartal I-2026?

Merangkum berbagai sumber, berikut NPL perbankan pelat merah:

1. Bank Mandiri

Bank Mandiri mencatat NPL Gross sebesar 0,98 persen pada kuartal I-2026. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi mengatakan kualitas aset tetap terjaga berkat disiplin dalam pengelolaan risiko dan pencadangan yang memadai. NPL Mandiri berada jauh di bawah rata-rata industri perbankan yang mencapai sekitar 2,17 persen.

2. BNI

BNI berhasil menurunkan rasio NPL menjadi 1,9 persen hingga Maret 2026. Selain itu, Loan at Risk (LaR) juga membaik ke level 8,6 persen, lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi. Perbaikan kualitas aset tersebut berjalan seiring pertumbuhan kredit yang mencapai 20,1 persen secara tahunan.

3. BRI

Sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar di Indonesia, BRI mencatat NPL sebesar 3,01 persen pada kuartal I-2026. Angka tersebut membaik dibandingkan posisi akhir 2025 yang sebesar 3,07 persen. Sementara rasio Loan at Risk turun menjadi 9,7 persen dari sebelumnya 11,1 persen.

4. BTN

BTN membukukan NPL sekitar 3,1 persen pada kuartal I-2026, membaik dibandingkan sekitar 3,3 persen pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan perseroan menargetkan NPL turun hingga di bawah 2,5 persen pada akhir 2026.

5. BSI

Sebagai bank syariah, BSI menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF) untuk mengukur pembiayaan bermasalah. Hingga April 2026, NPF Gross BSI berada di level 1,80 persen, membaik dari 1,88 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan kualitas pembiayaan ini terjadi di tengah pertumbuhan pembiayaan yang mencapai 15,59 persen secara tahunan menjadi Rp332 triliun.

NPL rendah jadi modal pertumbuhan ekonomi

Rendahnya NPL menunjukkan bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menyalurkan kredit baru kepada masyarakat dan dunia usaha.

Kondisi tersebut menjadi penting karena fungsi utama perbankan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, keberhasilan menjaga NPL tetap rendah bukan hanya menjadi pencapaian perbankan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan mengungkapkan perseroan masih mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebelum memutuskan untuk ikut menaikkan bunga kredit.

Menurut Riduan, penyesuaian suku bunga kredit akan sangat bergantung pada kondisi penghimpunan dana atau funding yang diperoleh bank dari masyarakat.

“Yang namanya menaikkan suku bunga atau tidak, tergantung dengan cara kita mendapatkan funding di masyarakat,” kata Riduan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi keputusan BI yang menaikkan suku bunga acuan, Riduan menilai langkah tersebut merupakan mekanisme yang harus diikuti oleh industri perbankan.

Meski begitu, Bank Mandiri belum mengambil keputusan terkait kemungkinan penyesuaian bunga kredit. Perseroan masih menunggu perkembangan kondisi pasar dalam beberapa waktu ke depan.

“Nanti lah kita lihat situasi. Ini baru sebulan, impact-nya baru terasa berikutnya,” kata Riduan.

Dari sisi bisnis, dia menyebut kinerja Bank Mandiri hingga Juni 2026 masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Walaupun dia mengakui ada beberapa koreksi yang terjadi sejalan dengan kondisi pasar.

Riduan pun memastikan kualitas kredit BMRI masih terjaga dengan baik. Hingga saat ini, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 0,97 persen.

“Mandiri rendah kan NPL-nya, 0,97 persen. Jadi sampai hari ini tren vintage, kualitasnya masih bagus,” katanya.

Terkait isu adanya arahan pemerintah untuk menahan kenaikan bunga kredit, Riduan menegaskan dirinya tidak menerima instruksi tersebut. Dia hanya kembali menegaskan bahwa Bank Mandiri tetap akan mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ditanya kembali apakah terdapat arahan untuk menahan suku bunga kredit, Riduan membantah singkat.

“Tidak ada," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menilai yang terpenting saat ini bukan semata-mata tingkat suku bunga acuan, melainkan kemampuan sektor perbankan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha tetap terjaga.

Menanggapi keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang berada di level 5,75 persen, Rosan mengatakan kondisi fundamental perbankan nasional masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap tinggi serta likuiditas yang terjaga.

“Yang paling penting adalah bagaimana perbankan ini meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Dalam perjalanan setahun ini dari 2025 sampai 2026, lending perbankan kita rata-rata naik 15 persen. Likuiditas dan dana pihak ketiga juga terjaga serta tumbuh dobel digit,” kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rosan, kualitas kredit perbankan nasional juga masih berada pada level yang sehat.

Dia menyebut rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di bank-bank pelat merah tergolong rendah.

“Yang penting juga, NPL bank kita itu rendah. Jadi rata-rata NPL bank Himbara saat ini berada di kisaran 0,9 persen hingga 1,8 persen,” ujarnya.

Oleh karena itu, Rosan menilai ruang perbaikan yang perlu didorong adalah peningkatan efisiensi operasional perbankan. Dengan efisiensi yang lebih baik, perbankan diharapkan tetap mampu menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat, dunia usaha, dan terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meskipun terdapat perubahan tingkat suku bunga.

“Justru hal itu yang mesti diperbaiki, yang bisa ditingkatkan efisiensinya. Sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga, lending kepada masyarakat dan dunia usaha, terutama UMKM, bisa tetap terjaga pada level yang baik,” kata Rosan.

Saat ditanya apakah terdapat arahan dari Presiden untuk menahan bunga kredit perbankan, Rosan membantah adanya instruksi tersebut.

“Tidak ada, tidak ada,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan perbankan mencapai Rp2.576 triliun hingga Mei 2026 atau setara 22,41% dari total plafon kredit yang tersedia.

Besarnya ruang pembiayaan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menopang optimisme bank sentral terhadap prospek pertumbuhan kredit tahun ini di kisaran 8% hingga 12%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan tetap menunjukkan tren yang kuat untuk mendukung pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional.

Pada Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51% secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98% (yoy).

“Prospek pertumbuhan kredit 2026 didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

Selain ditopang oleh tingginya undisbursed loan, Perry menjelaskan kapasitas pembiayaan perbankan juga masih memadai. Hal itu tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mencapai 24,74%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi yang melonjak 21,95% (yoy), diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09% (yoy), serta kredit konsumsi yang tumbuh 5,89% (yoy).

Bank sentral juga menilai perkembangan suku bunga masih mendukung ekspansi pembiayaan. Pada Mei 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72%, sedangkan suku bunga deposito berjangka satu bulan berada di level 4,26%.

Di sisi lain, BI memastikan ketahanan industri perbankan tetap kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk risiko rambatan konflik di Timur Tengah.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2026 tercatat tinggi sebesar 23,97%, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tetap terjaga rendah pada level 2,17% secara bruto dan 0,84% secara neto.

Menurut Perry, hasil stress test BI juga menunjukkan industri perbankan memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang masih terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat pada Mei 2026 dengan kenaikan sebesar 11,51% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit didorong oleh seluruh kelompok penggunaan, terutama kredit investasi yang mencatatkan ekspansi paling tinggi.

"Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51% year-on-year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98%," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi tumbuh 21,95% secara tahunan, diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09% dan kredit konsumsi sebesar 5,89%.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8% hingga 12%. Prospek tersebut ditopang oleh besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.575 triliun atau setara 22,41% dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, kapasitas pembiayaan perbankan juga dinilai masih memadai. Hal tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai 24,74% serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tinggi sebesar 13,47% pada Mei 2026.

Di sisi suku bunga, BI mencatat suku bunga kredit pada Mei 2026 relatif terjaga di level 8,72%, sementara suku bunga deposito tenor satu bulan berada di level 4,26%. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendukung penyaluran kredit ke sektor riil.

Ketahanan industri perbankan juga dinilai tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah. Pada April 2026, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97%, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,10% secara bruto dan 0,84% secara neto.

Hasil stres test yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh permodalan yang memadai serta kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

Di sisi lain, BI mencatat hingga minggu pertama Juni 2026, insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan kepada perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM diberikan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan real estat termasuk perumahan rakyat, serta UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank DBS Indonesia memperkirakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate akan naik kembali hingga akhir 2026. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pada kuartal IV/2026 BI Rate bisa berada pada level 6,00%.

Berdasarkan data yang dipaparkan Head of Investment & Insurance Product DBS Indonesia Djoko Soelistyo, DBS Indonesia memproyeksikan pada kuartal II/2026, BI Rate akan naik ke level 5,75% dan pada kuartal III/2026 hingga akhir 2026 menyentuh 6,00%.

Djoko menekankan bahwa proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang menjadi perhatian Pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Namun, dia tidak menampik bahwa naiknya BI Rate akan berpengaruh terhadap interest rate.

“Yang namanya interest rate kalau naik terlalu tinggi itu pasti akan membebani. Bukan hanya masyarakat secara umum, tapi juga membebani perusahaan. Namun, saat ini salah satu strategi yang ingin ditekankan oleh pemerintah adalah bagaimana mempertahankan nilai tukar rupiah supaya tidak turun terlalu banyak,” katanya dalam media gathering DBS Indonesia, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menanggapi proyeksi itu, Consumer Banking Director DBS Indonesia Melfrida Gultom memastikan untuk memberikan pinjaman (lending), pihaknya selalu melakukan prinsip kehati-hatian, bahkan konsisten melakukan stress test untuk mengukur potensi bisnis dan risikonya.

“Kita balik lagi lihat risk appetite kita, sehingga kita align risk appetite kita dengan segmen yang kita mau tapping,” katanya kepada wartawan seusai acara.

Dia turut menegaskan Bank DBS siap menjaga non-performing loan (NPL) tetap di level yang stabil. Salah satu caranya dengan memperkuat proses underwriting kredit. Adapun, lini bisnis utama DBS Indonesia saat ini adalah wealth management.

“Wealth adalah strategi utama kita saat ini, tapi kita juga akan tetap memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang memang sudah memenuhi kriteria kita," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaksanakan pertemuan dengan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BPJS, dan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Salah satu yang dibahas yakni kemungkinan pembelian kembali atau buyback saham BUMN.

Hal itu diungkapkan Dasco usai menghadiri pertemuan dengan perwakilan Himbara, BPJS, dan asuransi BUMN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Kami tadi juga berdiskusi mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, saat ini fundamental ekonomi Indonesia dari sisi perbankan sangat kuat. Meski demikian, dia terus mendorong pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, berdiskusi guna mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.

“...sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi, terus saling berdiskusi untuk sekali lagi kita bekerja keras untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama,” tutur Prasetyo.

Sementara itu, Himbara memastikan kinerja bank pelat merah saat ini tetap solid. Hal itu salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan mengatakan, rata-rata kredit Himbara saat ini yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa loan loss reserve dan credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegas Putrama.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kinerja bank pelat merah tetap solid, salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putrama mengatakan, kinerja positif itu tecermin dari rata-rata kredit Himbara yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).