Bisnis.com, PALEMBANG — Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan masih terjadi di Sumatra Selatan (Sumsel) terutama pada kelompok hortikultura. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Mei 2026, kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai yang melonjak hingga lebih dari 45% dibandingkan periode sebelumnya.

Harga cabai merah besar dan cabai merah keriting tercatat sama-sama mencapai Rp62.500 per kilogram (Kg). Cabai merah besar naik 45,35% atau sekitar Rp19.500 per Kg, sedangkan cabai merah keriting meningkat 30,21% atau sekitar Rp14.500 per Kg.

Lonjakan lebih tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini menembus Rp85.000 per Kg setelah naik 38,78% atau sekitar Rp23.750 per Kg. Sementara itu, cabai rawit hijau ikut naik 15,23% menjadi Rp70.000 per Kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang tercatat mencapai Rp45.500 per Kg atau naik 20,53%, sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat 15,13% menjadi Rp43.750 per Kg.

Tekanan harga turut merambah komoditas beras. Harga beras kualitas bawah I naik 15,09% menjadi Rp15.250 per Kg, sementara beras kualitas super I meningkat 14,06% menjadi Rp18.250 per Kg. Adapun beras medium II kini telah menyentuh Rp17.250 per Kg.

Di sisi lain, harga minyak goreng dan gula pasir juga mengalami kenaikan meski relatif terbatas. Minyak goreng curah tercatat naik menjadi Rp21.000 per liter.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan Kota Palembang di Pasar Tradisional Lemabang, harga cabai merah besar berada di level Rp32.000 per kg, cabai merah keriting Rp48.000 per kg, cabai rawit Rp60.000 per kg, dan cabai burung Rp70.000 per kg.

Kemudian komoditas lainnya, seperti harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dibanderol Rp48.000 per kg dan Rp40.000 per kg. Minyak goreng kemasan dijual Rp22.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah Rp20.000 per liter.

Adapun harga beras medium tercatat Rp13.500 per kg, beras premium Rp15.000 per kg, telur ayam Rp25.000 per kg, daging ayam ras Rp33.000 per kg, dan daging sapi Rp150.000 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan pengamat atas dampaknya terhadap lonjakan harga pangan. Dinamika ini dinilai mulai mengganggu keseimbangan pasar dan memperbesar tekanan inflasi.

Program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat itu justru dinilai menciptakan shock permintaan dalam waktu singkat, terutama pada komoditas strategis seperti ayam dan telur. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya terkelola.

Di sisi lain, pemerintah tetap memandang MBG sebagai instrumen penting untuk menyerap produksi dalam negeri dan menjaga kesejahteraan petani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari tata kelola hingga dampak terhadap struktur pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat hingga akhir Maret 2026 program ini telah menjangkau 61,68 juta penerima di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, meski ribuan di antaranya menghadapi sanksi administratif hingga penutupan sementara.

Per 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG disuspensi karena belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penutupan kembali terjadi pada 16 April 2026 terhadap 62 unit akibat pelanggaran kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Di kondisi tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas.

"Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS]," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.

Namun, pergeseran ini baru terjadi setelah program berjalan sekitar tiga bulan, sejak dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 dengan ekspansi besar-besaran yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan juga mencuat dari internal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang seharusnya tidak menjadi prioritas program.

Di luar persoalan tata kelola, tekanan terbesar datang dari dampak program terhadap harga pangan. Direktur Utama Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai MBG telah memicu perebutan pasokan di tingkat distributor.

“Program ini memicu perebutan pasokan karena mengambil dari produsen dan distributor utama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini mendorong kenaikan harga di tingkat ritel, terutama untuk ayam dan telur yang menjadi komponen utama dalam program tersebut. Pedagang di pasar akhirnya menyesuaikan harga, sehingga tekanan inflasi meluas ke konsumen rumah tangga.

Bhima menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk tekanan harga pangan.

“MBG sebaiknya dibuat lebih targeted ke daerah miskin dan dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan utama terletak pada perencanaan yang tidak matang sejak awal.

“Saya bilang ini program bagus, tetapi tidak ada persiapannya yang matang,” ujarnya.

Dia menilai implementasi yang terburu-buru menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaktepatan sasaran. Bahkan, menurutnya, program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh meski telah muncul berbagai insiden di lapangan.

“Moratorium dulu, mau tiga bulan atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak MBG terhadap struktur pasar pangan. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah pasar tradisional, aktivitas perdagangan justru menurun karena pasokan terserap langsung oleh jaringan distribusi program.

“Pedagang di pasar tidak ada yang beli, karena SPPG punya supplier sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada pelaku tertentu dalam rantai pasok. Minimnya keterlibatan UMKM dan pedagang tradisional memperbesar ketimpangan distribusi manfaat.

Secara struktural, persoalan MBG mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan pangan, yakni bagaimana menyeimbangkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba tanpa diikuti kesiapan pasokan dan distribusi, harga menjadi rentan bergejolak.

Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga faktor baru dalam pembentukan harga pangan nasional.

Tanpa penyesuaian desain kebijakan, risiko distorsi pasar berpotensi semakin besar. Lonjakan permintaan yang tidak terkelola dapat memperkuat tekanan inflasi, sementara pelaku usaha kecil justru terpinggirkan dari rantai distribusi.

Di sisi lain, penghentian total program juga bukan tanpa konsekuensi, mengingat MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar.

Dengan demikian, pilihan kebijakan mengerucut pada penyesuaian yang lebih presisi. Penajaman sasaran, perbaikan tata kelola, serta integrasi dengan ekosistem pasar menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga.

Jika tidak, program berisiko menciptakan paradoks, yakni meningkatkan akses pangan di satu sisi, namun mendorong kenaikan harga yang justru membebani masyarakat luas.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang terjadi di sejumlah daerah tidak serta-merta menunjukkan adanya lonjakan harga pangan yang melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menjelaskan, IPH pada dasarnya hanya menggambarkan arah pergerakan harga dari waktu ke waktu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan periode sebelumnya, bukan menunjukkan bahwa harga tersebut telah berada di atas batas harga yang ditetapkan pemerintah.

"IPH pada dasarnya menggambarkan arah pergerakan harga dibandingkan periode sebelumnya, sehingga kenaikan indeks bisa terjadi meskipun harga komoditas masih berada di bawah HAP atau HET. Berdasarkan pemantauan di lapangan, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang mencatatkan harga komoditas pangan berada di bawah HAP/HET," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Sarwo menambahkan, kenaikan IPH juga dapat terjadi karena harga komoditas yang sebelumnya berada pada level rendah mengalami penyesuaian menuju harga yang lebih wajar.

"IPH itu menggambarkan arah pergerakan harga dari waktu ke waktu, bukan menunjukkan bahwa harga komoditas sudah pasti berada di atas HAP atau HET. Dalam praktiknya, kenaikan IPH bisa saja terjadi karena harga yang sebelumnya rendah mengalami penyesuaian menuju harga yang lebih wajar,” imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai IPH tingkat kabupaten/kota pada Minggu pertama Maret 2026, mayoritas daerah masih mencatatkan harga komoditas pangan berada di bawah HAP maupun HET.

Pada komoditas cabai rawit, misalnya, tercatat 164 kabupaten/kota atau sekitar 31,90 persen yang memiliki harga di atas HAP. Sementara 350 kabupaten/kota atau sekitar 68,10 persen masih berada di bawah harga acuan.

Untuk cabai merah keriting, hanya 20 kabupaten/kota atau sekitar 3,89 persen yang mencatatkan harga di atas HAP, sedangkan 494 kabupaten/kota atau sekitar 96,11 persen masih berada di bawah HAP.

Kondisi serupa juga terjadi pada bawang merah, dengan 23 kabupaten/kota atau 4,47 persen berada di atas HAP dan 491 kabupaten/kota atau sekitar 95,53 persen masih berada di bawah harga acuan.

Pada komoditas bawang putih, terdapat 47 kabupaten/kota atau sekitar 9,14 persen yang mencatatkan harga di atas HAP, sementara 467 kabupaten/kota atau sekitar 90,86 persen masih berada di bawah acuan.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras tercatat berada di atas HAP di 80 kabupaten/kota atau sekitar 15,56 persen. Adapun 434 kabupaten/kota atau sekitar 84,44 persen masih berada di bawah harga acuan.

Sementara itu, telur ayam ras tercatat berada di atas HAP di 48 kabupaten/kota atau sekitar 9,33 persen, sedangkan 466 kabupaten/kota atau sekitar 90,67 persen masih berada di bawah HAP.

Pada komoditas daging sapi, hanya 38 kabupaten/kota atau sekitar 7,39 persen yang mencatatkan harga di atas HAP, sementara 476 kabupaten/kota atau sekitar 92,61 persen masih berada di bawah harga acuan.

Sementara pada komoditas kebutuhan pokok lainnya, gula konsumsi tercatat berada di atas HAP/HET di 60 kabupaten/kota atau sekitar 11,67 persen, sedangkan 454 kabupaten/kota atau sekitar 88,33 persen masih berada di bawah harga acuan.

Untuk MinyaKita, terdapat 48 kabupaten/kota atau sekitar 9,34 persen yang mencatatkan harga di atas HET, sementara 466 kabupaten/kota atau sekitar 90,66 persen masih berada di bawah HET.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan nasional pada HBKN puasa dan Idulfitri tetap terjaga.

Kondisi ini didukung oleh penguatan distribusi serta pengawasan yang terus diperketat di berbagai daerah. Berdasarkan pemantauan pemerintah, sejumlah komoditas strategis bahkan mulai menunjukkan tren harga yang lebih stabil, bahkan cenderung menurun.

"Sudah cek tadi, masih relatif stabil. Ada naik daging ayam ras. Itu yang agak menguat sedikit, sesuai rapat inflasi. Relatif aman," ucap Amran.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai penyesuaian menu program makan bergizi gratis (MBG) menjadi makanan kering selama Ramadan berisiko menyimpang dari tujuan utama.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal.

Untuk diketahui, sejumlah makanan kering MBG yang diberikan selama Ramadan antara lain kurma, telur rebus, telur asin atau pindang, buah, susu, hingga abon.

“Lebih baik diberikan saja bahan baku masakan untuk satu minggu, karena kalau makanan kering ini peluang tidak sesuai pemenuhan gizinya besar sekali. Melenceng dari tujuan mulianya pemerintah,” kata Eliza kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Eliza menyarankan agar pemerintah mengganti skema makanan kering dengan paket bahan pangan segar yang berimbang, seperti beras, sayuran, protein, buah, susu, dan kacang hijau. Paket tersebut dapat diberikan secara mingguan kepada murid dan orang tua agar manfaat gizinya tetap terjaga selama Ramadan.

Menurutnya, makanan kering cenderung mengandung gula, natrium, serta bahan pengawet yang tinggi. Selain itu, makanan seperti kurma dan susu belum tentu dikonsumsi oleh anak penerima karena preferensi selera, sehingga berisiko dikonsumsi oleh anggota keluarga lain.

Eliza juga mengingatkan agar penyesuaian menu MBG selama Ramadan tidak bersifat simbolik semata.

“Jangan sampai menu SPPG selama Ramadan hanya bersifat simbolik seperti kurma dan susu tanpa keseimbangan makro-mikronutrien lainnya, karena dampak gizinya bisa lebih rendah dibanding menu reguler,” ujarnya.

Dari sisi pasar, Eliza menyoroti potensi tekanan harga pangan akibat lonjakan permintaan komoditas tertentu, terutama kurma yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

Dia menuturkan MBG menyerap bahan pangan dalam volume besar, sehingga jika tanpa perencanaan stok dan pengadaan yang baik, program ini dapat memicu permintaan tambahan sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga akibat persaingan dengan konsumen rumah tangga.

Eliza menuturkan, tanpa adanya MBG pun harga pangan seperti daging ayam dan telur biasanya sudah meningkat selama Ramadan akibat lonjakan permintaan, sementara pasokan terbatas oleh siklus produksi.

“Jika tidak dikelola dengan perencanaan pengadaan yang matang, MBG berpotensi memperburuk tekanan harga pangan Ramadan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada program MBG, melainkan pada desain pelaksanaan serta integrasinya dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Intinya bukan pada programnya, tetapi pada desain eksekusi dan integrasi dengan kebijakan stabilisasi pangan nasional agar harga-harga pangan relatif stabil dan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat menengah bawah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa tekanan inflasi komoditas pangan pada awal Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan bahwa hal ini perlu diantisipasi pemerintah mengingat Ramadan akan jatuh pada bulan depan.

“Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit,” kata Pudji dalam rapat kordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, dikutip pada Selasa (20/1/2026).

Kendati demikian, BPS mencatat adanya perkembangan harga yang positif pada sejumlah komoditas hortikultura pada pertengahan bulan pertama tahun ini.

Beberapa komoditas yang menunjukkan penurunan rata-rata harga adalah cabai rawit yang turun sebesar 10,91% serta bawang merah yang turun 3,59%.

Menanggapi hal ini, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional jelang Ramadan.

Di samping melakukan pemantauan harga, pihaknya juga melaksanakan fasilitasi distribusi pangan, hingga menggencarkan penyaluran beras dan jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Bapanas juga disebut akan memperluas gerakan pangan murah, meningkatkan jumlah kios pangan, hingga mengusulkan pembentukan satgas pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan 2026.

Tak hanya pemerintah pusat, Nita lantas menekankan peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah. Harapannya, stabilitas pangan dapat lebih terjamin.

“Bapanas mendorong daerah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang adaptif sesuai kondisi wilayah masing-masing,” katanya dalam keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan seperti daging ayam, telur ayam, hingga aneka cabai merangkak naik pada hari pertama atau 1 Ramadan 1447 Hijriah. Kenaikan harga mulai dirasakan di pasar tradisional dan dikhawatirkan berlanjut hingga periode Lebaran 2026.

Berdasarkan penelusuranBisnisdi Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Kamis (19/2/2026), menunjukkan harga daging ayam mengalami lonjakan.