Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan kepada investor surat utang Danantara berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Di tengah perdebatan publik mengenai kebijakan yang tidak menelusuri sumber dana pembelian surat utang tersebut, Luhut menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah telah mempertimbangkan seluruh aspek sebelum mengambil keputusan.

Menurut Luhut, dirinya belum mengetahui secara rinci desain kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah terkait perlindungan investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Meski demikian, mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu percaya setiap langkah yang diambil pemerintah telah melalui perhitungan yang matang.

"Saya nggak tahu ya detailnya, ini apakah mau seperti tax amnesty atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi saya kira pemerintah sudah mikir baik-baik lah," ujar Luhut saat ditemui di kantor DEN di Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah mendapat sorotan terkait aturan yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Kebijakan itu memunculkan pertanyaan publik karena dana yang digunakan untuk membeli instrumen tersebut disebut tidak akan ditelusuri asal-usulnya.

Meski belum memahami seluruh detail kebijakan, Luhut menilai penerbitan Patriot Bond tetap harus memberikan manfaat bagi para investor yang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan keuntungan yang diperoleh investor.

"Karena Patriot Bond ini juga saya kira, asal nanti mereka juga, intinya sebenarnya mereka juga dapat untung. Ya jadi jangan mereka rugi juga, tapi juga mereka punya kewajiban juga untuk taruh investasi dalam negeri," tambah Luhut.

Luhut menegaskan investasi dalam negeri menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam implementasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Sebab, tujuan utama penerbitan instrumen tersebut bukan hanya menghimpun dana, tetapi juga mendorong perputaran modal untuk memperkuat ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perlakuan khusus hanya berlaku terhadap dana yang digunakan untuk membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Ia menegaskan perlindungan tersebut tidak otomatis membuat seluruh aktivitas bisnis investor terbebas dari pemeriksaan aparat maupun otoritas terkait.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," kata Purbaya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan maupun usaha lain yang dimiliki investor tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan yang diberikan hanya terbatas pada dana yang digunakan untuk membeli surat utang tersebut.

Aturan mengenai perlindungan investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond sendiri tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investasi domestik sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masa depan Indonesia bisa menghadapi tantangan berat jika pertumbuhan ekonomi gagal dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahkan melontarkan peringatan keras bahwa pemimpin Indonesia di masa mendatang berpotensi hanya mengelola populasi lansia apabila negara terjebak dalam middle income trap.

Peringatan itu disampaikan Luhut saat menyoroti pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 hingga 6 persen sampai tahun 2028. Menurutnya, kegagalan mencapai target tersebut dapat menghambat Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah.

Luhut menjelaskan ancaman tersebut berkaitan langsung dengan berakhirnya bonus demografi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bonus demografi akan mulai habis pada 2042.

Saat bonus demografi berakhir, struktur penduduk Indonesia akan berubah dan didominasi kelompok usia lanjut. Kondisi itu dinilai bisa menjadi beban besar apabila fondasi ekonomi tidak cukup kuat sejak sekarang.

Karena itu, Luhut menilai periode saat ini merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, masa yang sering disebut sebagai masa emas Indonesia justru menyimpan risiko besar apabila seluruh pihak gagal bekerja sama menghadapi berbagai tantangan.

“Kalau kita tidak tumbuh 5-6% sampai tahun 2028, itu saya bilang tadi, middle income trap kita masuk. Karena apa? Bonus demografi akan habis 2042,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Ia kemudian menyampaikan pernyataan yang langsung menjadi sorotan. Menurut Luhut, Indonesia bisa menghadapi situasi sulit jika masih terjebak dalam middle income trap ketika bonus demografi berakhir.

“Kalau kita masih middle income trap siapa pun nanti presidennya setelah itu, ya maaf, kalau saya bilang innalillahi aja, dia akan mengelola orang-orang tua, kita tidak mau terjadi,” ujarnya.

Untuk menghindari skenario tersebut, Luhut mendorong berbagai langkah percepatan reformasi. Ia menilai efisiensi birokrasi, deregulasi, dan penerapan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari solusi yang harus segera dijalankan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi kontak langsung dalam pelayanan publik sehingga potensi pelanggaran aturan dan praktik yang tidak efisien dapat ditekan. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait modernisasi tata kelola pemerintahan.

Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga mengandalkan sejumlah program strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pengembangan family office disebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Meski memberikan peringatan keras, Luhut tetap optimistis Indonesia mampu keluar dari berbagai tantangan tersebut. Ia bahkan meyakini ekonomi nasional berpotensi tumbuh hingga 7 sampai 9 persen dalam beberapa tahun mendatang apabila seluruh elemen bangsa mampu bergerak bersama.

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membantah ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bantahan ini diungkapkan Chatib usai merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). "Nggak ada. Masa, ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespon nilai tukar rupiah. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut karena telah dijelaskan sebelumnya. "Kan udah disampein di sana," paparnya.

Sementara itu, saat dimintai pandangan mengenai dampak kenaikan BI Rate yang diikuti penguatan rupiah, Chatib memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. Dia meminta awak media agar bertanya langsung kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. “Tanya sama pak Perry aja.”

Chatib juga tidak menjawab secara detail ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo. "Terima kasih ya," katanya sambil meninggalkan awak media.

Adapun saat dikonfirmasi apakah dirinya mengikuti rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Chatib menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berlangsung antara dirinya dan Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). "Pak Menkes? Oh nggak ada. Saya sama DEN aja," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan alasan Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Ia mengaku telah mememperoleh konfirmasi dari pihak istana terkait pertemuan tersebut.

"Bahwa pertemuan tadi Pak Luhut dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Chatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN)," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Kendati demikian, Dasco menyampaikan, DEN telah memberikan masukan strategis terkait pertumbuhan ekonomi pada Presiden Prabowo. "Nah, sehingga kemudian presiden dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, selain juga kemudian Presiden menganalisa dari tim ekonomi yang sudah ada, dan masukan-masukan yang positif," kata Dasco. "Ini menurut saya adalah masukan yang berharga bagi Presiden untuk pertumbuhan ekonomi kita, demikian," tambahnya.

Saat disinggung pertemuan itu menjadi sinyal reshuffle kabinet, Dasco tak berkomentar. Menurutnya, pertemuan tersebut murni untuk memberikan masukan perihal ekonomi pada Presiden Prabowo. "Saya tadi sudah konfirmasi, tidak ada kemudian pembicaraan-pembicaraan lain," ujar Dasco. "Memang 1 hari, 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya. Tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari DEN yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Chatib Basri sebagai anggotanya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). "Mau ketemu kan (sama Presiden). Iya (bertemu Presiden)," ucap Chatib kepada awak media.

Chatib yang tiba bersamaan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitanenggan merespon lebih lanjut mengenai pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan pertemuan itu akan berlangsung dengan sejumlah tokoh. "Tanya Pak Luhut. Tuh ada. Rame-rame kok," kata dia.

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6). Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik di tengah beredarnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.

"Tidak ada jadwal. Kita melaporkan apa saja, Dewan Ekonomi biasanya setiap bulan atau sekitar lima minggu sekali," kata Luhut usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Luhut menjelaskan kedatangannya ke Istana merupakan bagian dari agenda rutin Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan perkembangan dan berbagai isu ekonomi kepada Presiden. Namun, ia tidak merinci materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya mengenai keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate, Luhut menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang positif. Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga meskipun terdapat sejumlah tantangan eksternal yang perlu diwaspadai.

"Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke. Tapi memang kita perlu perhatian di beberapa titik karena perang di kawasan Timur Tengah dan jalur Hormuz masih berlanjut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chatib Basri mengonfirmasi dirinya bertemu Presiden Prabowo bersama Luhut. Namun, mantan Menteri Keuangan itu enggan menjelaskan isi pembahasan dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Luhut.

Kehadiran Chatib di Istana menarik perhatian karena namanya belakangan disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menanggapi isu tersebut, Chatib menegaskan dirinya tidak mengetahui informasi yang beredar terkait kemungkinan pergantian posisi Menteri Keuangan.

"Saya tidak tahu," kata Chatib singkat saat ditanya mengenai rumor dirinya akan menggantikan Purbaya. Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai kepulangannya dari Amerika Serikat yang dikaitkan dengan isu tersebut.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan resmi menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Agenda pertemuan tersebut dikabarkan fokus membahas evaluasi kondisi perekonomian domestik saat ini.

Kondisi ekonomi nasional sedang dipantau di tengah ketegangan aspek geopolitik global. Luhut menjelaskan bahwa kedatangan dirinya ke Istana merupakan bagian dari mekanisme pelaporan rutin.

"Nggak ada jadwal. Ya, kita, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu gitu," kata Luhut, Selasa (9/6/2026). Dirinya juga turut merespons pertanyaan mengenai kebijakan kenaikan suku bunga acuan baru-baru ini.

Luhut menilai kebijakan pengetatan moneter dari Bank Indonesia tersebut merupakan langkah yang positif. Langkah itu dipandang sangat baik untuk menjaga stabilitas laju ekonomi nasional.

"Kan bagus, ngerem anu," ujar Luhut memberikan komentar singkat mengenai kebijakan moneter tersebut. Dirinya juga menampik anggapan dari beberapa pihak bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk.

Luhut menegaskan bahwa fondasi utama perekonomian nasional sampai saat ini masih sangat kuat. Meskipun demikian, dirinya tidak menampik adanya ancaman nyata dari ketegangan internasional.

Ia menyebut ketegangan konflik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama tekanan ekonomi global. Konflik bersenjata tersebut melibatkan negara Amerika Serikat serta Israel yang berhadapan dengan pihak Iran.

"Nggak. Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke, tapi memang kita perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang Teluk ini juga masih perang apa, perang Hormuz ini masih berkelanjutan," jelas Luhut. Pemerintah dipastikan akan terus memantau beberapa titik rawan dampak dari perang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan dirinya akan melaporkan perkembangan kondisi ekonomi nasional saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Saat ditanya apakah pertemuannya dengan Presiden memiliki jadwal rutin tertentu, Luhut menjelaskan bahwa tidak ada agenda tetap. Namun, DEN secara berkala menyampaikan laporan mengenai perkembangan ekonomi kepada Presiden.

"Nggak ada jadwal. Ya, kita melaporkan apa aja tiap Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu gitu," katanya kepada wartawan.

Menanggapi pertanyaan mengenai materi yang akan dilaporkan, termasuk terkait kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate, Luhut menilai langkah tersebut justru memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi.

"Kan bagus, ngerem anu," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa kenaikan BI Rate terjadi secara mendadak, Luhut menepis kekhawatiran tersebut. Dia menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik.

"Nggak. Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke," ujarnya.

Meski begitu, Luhut mengakui pemerintah tetap perlu mewaspadai sejumlah faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Tapi memang kita perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang Teluk ini juga masih perang apa, perang Hormuz ini masih berkelanjutan," tandasnya

Oleh karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan situasi untuk mengantisipasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebelumnya tidak menggeser fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Luhut usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/6), mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurut Jodi, fokus utama usulan yang disampaikan Luhut spesifik dan terbatas pada sektor SDA, yang dinilai membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara.

Dalam konteks itu, Luhut menyoroti pentingnya penguatan Simbara sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem.

Pasalnya, Simbara menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.

Sistem tersebut memungkinkan proses monitoring dilakukan secara lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.

“Ke depan, pendekatan seperti Simbara diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” ujar Jodi.

Dia melanjutkan, bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan akal imitasi (AI).

Langkah itu dirancang untuk memaksimalkan transparansi, memperketat monitoring, dan meningkatkan efektivitas pengawasan guna mencegah kebocoran potensi negara.

“Inisiatif ini murni merupakan wujud modernisasi sistem kerja dan integrasi data tata niaga SDA. Bapak Luhut senantiasa menekankan bahwa birokrasi yang tangkas harus berani mengadopsi teknologi silang instansi demi efisiensi nasional,” tutur Jodi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk melakukan reformasi pasar modal secara komprehensif dan kredibel. DEN akan mendukung penuh OJK dalam mengawal proses ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendiskusikan penguatan reformasi pasar modal dan mitigasi kerentanan sektor keuangan bersama jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menuturkan kebijakan reformasi yang telah diumumkan OJK sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, pemerintah juga mengidentifikasi adanya tantangan nyata berupa keraguan dari pelaku pasar, khususnya investor institusi asing, terhadap konsistensi dan kecepatan eksekusi reformasi di lapangan.

“Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk melakukan reformasi pasar modal secara komprehensif dan kredibel. DEN akan mendukung penuh OJK dalam mengawal proses ini,” kata Luhut.

Menurut Luhut, bila implementasi dapat dijaga secara konsisten, arus modal asing akan kembali masuk dan secara langsung memperkuat fundamental nilai tukar rupiah.

Terkait kondisi perbankan nasional, lanjut Luhut, pemerintah menilai situasi makro saat ini masih relatif stabil.

Meski begitu, DEN mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara dukungan pembiayaan terhadap program-program prioritas pemerintah dengan penegakan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta manajemen risiko yang ketat.

OJK juga didorong untuk terus melahirkan inovasi kebijakan, khususnya dalam aspek pendalaman sektor keuangan (financial deepening). Hal itu bertujuan agar ekosistem industri tetap sehat dan mampu memberikan daya dukung maksimal bagi pembiayaan ekonomi nasional.

Pemerintah pun menyoroti perlunya mitigasi risiko yang tegas pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

DEN mencatat tren peningkatan Rasio Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang cukup signifikan.

Meski mengamini OJK telah mengambil langkah-langkah strategis, DEN menilai proses restrukturisasi dan penguatan kelembagaan BPR perlu dilakukan secara lebih komprehensif sebagai langkah antisipatif.

Luhut juga menyampaikan bahwa DEN dan OJK sepakat membangun mekanisme koordinasi yang lebih erat untuk memantau perkembangan nilai tukar rupiah, kondisi pasar keuangan, dan persepsi investor secara berkala.

“Di tengah tekanan global dan domestik yang masih tinggi, koordinasi adalah kunci. Pertemuan reguler antara DEN dan OJK akan kita rutinkan sebagai forum untuk saling bertukar pandangan dan merumuskan kebijakan yang responsif demi menjaga stabilitas sistem keuangan negara,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia masih terjaga di tengah gejolak dunia.

Selama tiga bulan ke depan, perekonomian Indonesia tetap melaju sehingga APBN masih terkendali.

"Pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Indonesia sebenarnya masih berada dalam posisi yang terjaga dalam tiga bulan ke depan," jelas Luhut saat menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, dikutip dari Kontan, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah berusaha menjaga defisit APBN di bawah 3 persen, caranya dengan menekan pengeluaran belanja negara di seluruh lini.

Selain langkah efisiensi, pemasukan negara dari ekspor batu bara dan minyak sawit membantu stabilitas perekonomian dalam negeri.

"Kita dibantu dengan tambahan penerimaan dari komoditas ekspor seperti batu bara dan sawit," katanya.

Stabilitas ini membuat harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh langsung pada harga pangan terjangkau bagi masyarakat.

Ketika stabilitas pangan dan energi di dalam negeri terjaga, maka iklim investasi membaik.

Ujungnya, investor mau menanamkan modal ke Indonesia. Pemerintah hendak membentuk Indonesia Financial Center untuk menarik para investor asing.

"Diharapkan Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga mengambil kesempatan untuk melakukan lompatan kemajuan," kata Luhut.

Investasi mulai berdatangan

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan jika tiga negara yakni Korea Selatan (Korsel), Tiongkok, dan Jepang berinvestasi dalam jumlah besar ke Indonesia.

Jepang menanamkan modal mendekati 30 miliar dollar AS (sekitar Rp 514 triliun), Korsel 10 miliar dollar AS (Rp 171 triliun) dan Tiongkok konsisten dengan investasi tinggi.

Realisasi investasi pada periode 2025-2029 ditarget mencapai Rp 13.000 triliun.

"Peningkatannya memang cukup signifikan, tetapi alhamdulillah target-target tersebut masih dapat tercapai. Kami berharap hal ini dapat terus terjaga," jelas Rosan dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, meski dunia tengah bergejolak, negara lain masih berminat berinvestasi ke Indonesia.

Pelaku usaha global memandang optimis, investasi ke Indonesia mendatangkan keuntungan di masa depan.

"Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, dan geoekonomi dunia, ternyata minat dan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi, masih sangat baik," jelasnya.

Diharapkan investor terus berdatangan ke Indonesia dan gejolak dunia segera usai.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Luhut Optimis Ekonomi Indonesia Masih Terjaga dalam Tiga Bulan ke depan" dan Kompas.com berjudul "Korsel, China, dan Jepang Investasi ke Indonesia, Rosan: Target dapat Dicapai"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang