REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media seusai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah segera membenahi iklim investasi dan kepastian berusaha agar daya tarik Indonesia di mata investor semakin kuat, meski Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar modal Indonesia di kelompok emerging market.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha memandang penilaian MSCI hanya sebagai salah satu indikator. Menurutnya, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

“Saya rasa kalau kami dari pengusaha Indonesia, kita enggak bisa melihat hanya dari satu faktor MSCI. Tentunya itu kami bersyukur bahwa kita bisa tetap pada posisi yang sama. Tapi memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki,” kata Shinta saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persepsi pasar, tetapi juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai negara.

Untuk itu, menurut Shinta, pemerintah perlu terus menjaga iklim usaha melalui kebijakan yang mampu memperkuat kondisi fiskal, sektor manufaktur, serta memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan berbagai komponen biaya lainnya juga perlu menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap biaya berusaha (cost of doing business) di Indonesia.

“Kita juga memang harus mengantisipasi banyak hal, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga fiskal dan manufaktur kita, kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian, kita mesti memperhatikan dengan meningkatnya biaya-biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya logistik, dan lain-lain. Tentunya itu harus jadi perhatian untuk kenaikan daripada doing business-nya. Jadi biaya berusaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap tata kelola berusaha di Indonesia. Menurutnya, reformasi tersebut perlu terus dilanjutkan karena perbaikan ekosistem investasi jauh lebih penting dibanding sekadar mempertahankan peringkat.

“Jadi saya rasa peringkat rating adalah satu hal, tapi perbaikan daripada ekosistem secara menyeluruh harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Kendati demikian, Shinta menilai langkah pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Shinta menilai pemerintah telah berupaya mengurai berbagai hambatan melalui pembentukanbottlenecking task force, deregulasi, serta penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif merupakan pekerjaan jangka panjang yang harus dilakukan secara konsisten. Kendati tantangan yang dihadapi cukup banyak, dia menilai pemerintah mulai menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap.

“Menurut saya, kalau yang perbaikan untuk bagaimana iklim usaha ini menjadi lebih kondusif, lebih kompetitif ini yang menjadi pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau ditanya apa sih permasalahannya, pasti tantangannya banyak ya kan, tapi penyelesaian ini kan secara detail satu per satu mulai diperhatikan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Markets, berdasarkan rilis MSCI Market Classification Review Rabu (24/6/2026).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan keputusan tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional, stabilitas sektor jasa keuangan, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia.

“Kami juga mencatat pengakuan MSCI atas berbagai langkah reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan. Adapun sejumlah area yang masih menjadi perhatian merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan akan terus kami tindak lanjuti bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Friderica di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2026, MSCI telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026.

Hasil evaluasi tersebut menempatkan market accessibility Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan, hasil penilaian tersebut sekaligus menunjukkan pengakuan lembaga penyedia indeks global terhadap agenda reformasi pasar modal Indonesia yang dijalankan oleh OJK dan Self-Regulatory Organizations (SRO), dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sejak awal tahun 2026.

“Pengakuan terhadap capaian reformasi pasar modal ini tentu kita sambut positif. MSCI tidak hanya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Markets, tetapi juga memberikan pengakuan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dan sedang kita jalankan berada pada arah yang tepat. Hal tersebut tecermin dari hasil penilaian market accessibility Indonesia yang terjaga baik,” kata Hasan.

Menurutnya, pengakuan terhadap agenda-agenda reformasi tersebut menjadi modal penting bagi pasar modal domestik untuk terus tumbuh dengan fondasi transparansi, integritas, dan tata kelola yang semakin kuat.

“Tentu kami melihat masih terdapat ruang perbaikan dan berbagai masukan yang perlu dicermati secara konstruktif. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat engagement dengan global index providers, investor global, serta seluruh stakeholders terkait guna semakin meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability pasar modal Indonesia ke depan,” ucap Hasan.

Agenda reformasi terus dilanjutkan dan diperkuat

Hasan mengemukakan, pengumuman klasifikasi pasar MSCI tersebut sejalan dengan hasil evaluasi lembaga penyedia indeks global lainnya, FTSE Russell, beberapa waktu lalu.

“Pada April 2026, FTSE Russell sudah menempatkan Indonesia tetap berada di kelompok Secondary Emerging Markets, setara dengan beberapa major markets seperti Tiongkok dan India. Indonesia juga tidak masuk Watch List untuk peninjauan lebih lanjut oleh FTSE Russell. Kali ini MSCI mengumumkan hal serupa dan mempertahankan status kita di Emerging Markets, bahkan secara khusus memberikan highlight terkait inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal yang telah dan sedang kita gulirkan,” lanjut Hasan.

Ia juga menegaskan dipertahankannya status Emerging Markets bukanlah tujuan akhir.

OJK dan SRO akan terus memperkuat serta mengakselerasi implementasi agenda-agenda reformasi di pasar modal dalam negeri dengan dukungan koordinasi dan sinergi yang erat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Langkah tersebut juga ditujukan untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan concern dari pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat kredibilitas serta integritas pasar modal domestik.

Ke depan, upaya untuk memperkuat relevansi dan peran pasar Indonesia dalam skala global juga akan terus ditingkatkan.

Hal ini ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang kuat serta pertumbuhan pasar domestik yang sejalan dengan kondisi fundamentalnya.

“Kami meyakini pasar modal Indonesia masih sangat prospektif dan menarik, baik bagi investor domestik maupun global. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian domestik yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih sangat positif,” kata Hasan.

OJK juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemerintah, Komisi XI DPR RI, SRO, pelaku industri, investor, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan sinergi dan dukungan kuat dalam mendorong agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Menurut OJK, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang mencerminkan komitmen kolektif untuk membangun pasar modal yang semakin transparan, berintegritas, dan berdaya saing global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkoreksi usai pengumuman hasil Morgan Stanley Capital International (MSCI) 2026 Market Classification Review pada 24 Juni 2026 (23 Juni 2026 waktu AS). Mata Uang Garuda kini kembali mendekati Rp 18.000 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 93 poin atau 0,52 persen ke level Rp 17.952 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu (24/6/2026). Rupiah telah terselamatkan dari posisi terendah sepanjang sejarah, yakni di atas Rp 18.000 per dolar AS, dalam sekitar 10 hari terakhir.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen internal yang memengaruhi fluktuasi rupiah antara lain dampak pengumuman MSCI Market Classification Review yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Markets (EM). Namun, MSCI memberikan catatan adanya potensi penurunan ke kategori Frontier Markets (FM) jika tidak ada kemajuan yang memadai dari langkah reformasi pasar modal Indonesia.

Ibrahim menyebut pasar merespons positif keputusan MSCI yang menunda penilaian aksesibilitas pasar Indonesia hingga November. Peninjauan yang diperpanjang tersebut menyusul kekhawatiran yang muncul awal tahun ini mengenai aksesibilitas pasar, dengan penyedia indeks membekukan perubahan pada indeks ekuitas Indonesia pada Januari karena masalah investability.

"Dengan demikian, proses peninjauan terhadap status pasar Indonesia masih berlangsung dan akan menjadi salah satu perhatian utama para pelaku pasar dalam beberapa bulan ke depan. Hasil evaluasi tersebut dipandang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai persepsi investor internasional terhadap kualitas, keterbukaan, dan efisiensi pasar modal domestik," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Sentimen internal lainnya berkaitan dengan kebijakan stimulus ekonomi pemerintah. Pemerintah mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun pada semester II 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah perkembangan geopolitik internasional yang masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian dunia.

Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha tetap terjaga. Paket kebijakan yang disiapkan mencakup insentif perpajakan, dukungan bagi sektor transportasi, penguatan industri, hingga perluasan bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi pasar modal Indonesia dalam klasifikasi pasar emerging market dinilai tetap solid setelah MSCI merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026 pada Jumat (19/6/2026) dini hari.

Rapor berkala MSCI dinilai berhasil memangkas ketidakpastian pasar sekaligus menjaga peluang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk melanjutkan fase normalisasi menuju target teknis di level 7.229,42.

Riset terbaru dari Henan Sekuritas & Henan Asset mengungkapkan bahwa dari 18 kriteria aksesibilitas yang dievaluasi dalam lima kategori besar, mayoritas aspek bursa domestik masih menyandang penilaian double-plus.

Penilaian kuat tersebut sekaligus meredam kekhawatiran ekstrem pelaku pasar terkait risiko penurunan kelas bursa menjadi pasar perintis (frontier market) yang sempat memicu aksi jual masif pada periode sebelumnya.

“Pasar valas yang terbatas adalah bagian dari arsitektur kebijakan yang sedang mempertahankan rupiah, bukan kegagalan struktural baru,” tulis Henan Sekuritas dalam risetnya, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Henan memaparkan catatan minus pada kriteria foreign exchange market liberalization bukan berita baru karena keterbatasan pasar valas offshore dan kewajiban mengaitkan transaksi valas dengan efek sudah diketahui luas.

Kondisi ini sejalan dengan lanskap makroekonomi domestik, di mana rupiah bergerak di kisaran Rp17.794 per dolar AS, BI Rate dipertahankan di 5,75%, dan Dollar Index bertengger di posisi 100,855 per pagi hari tanggal 19 Juni 2026.

Sebaliknya, penurunan penilaian pada aspek information flow menjadi perubahan baru yang patut dicermati serius karena MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham, serta indikasi aktivitas perdagangan terkoordinasi yang mengganggu harga wajar.

Penurunan aspek arus informasi itu menjadi perubahan nyata dari tinjauan tahun 2025 lalu, sekaligus menjadi faktor krusial yang patut diantisipasi keputusannya pada pengumuman klasifikasi akhir pekan depan.

Dalam konteks siklus pasar modal, posisi IHSG saat ini atau yang dikategorikan sebagai Siklus 8 dikonfirmasi tengah berada di dalam proses fase normalisasi, dengan titik dasar pasar berada di level 5.324,14.

Mengacu pada pembukaan IHSG per 19 Juni di level 6.161,46, indeks saham domestik masih memiliki ruang penguatan sekitar 1.067,96 poin atau setara 17,3% untuk mencapai target batas teknis pemulihan tersebut.

Berdasarkan data historis Bloomberg L.P., durasi penyelesaian fase normalisasi sangat bergantung pada volatilitas katalis yang muncul melalui pengumuman Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026 mendatang.

Jika menggunakan skenario struktural yang berkaca pada Siklus 1 (2002) dan Siklus 5 (2015) akibat tekanan nilai tukar tanpa stimulus global, proses normalisasi diperkirakan membutuhkan waktu berkisar 3,9 hingga 7,0 bulan.

“Bagi investor yang sudah memposisikan diri menggunakan pendekatan yang kami perkenalkan pada artikel pertama, baik melalui akumulasi bertahap maupun 'strategi barbell', situasi hari ini adalah konfirmasi untuk mempertahankan posisi, bukan mempercepat atau membaliknya,” tulis Henan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan penilaian dari penyedia indeks global MSCI, menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar yang tetap relevan bagi investor global.

"Keputusan MSCI untuk mempertahankan sebagian besar penilaiannya terhadap Indonesia, semakin mempertegas posisi Indonesia dalam peta investasi global," ujar Abra sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Abra menilai penilaian MSCI dapat membantu meredakan kekhawatiran sebagian investor asing, yang sejak awal tahun mencermati perubahan pandangan sejumlah lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global terhadap pasar modal Indonesia.

"Karena itu, keputusan MSCI kali ini tidak mengejutkan secara negatif, melainkan justru mengonfirmasi ekspektasi bahwa Indonesia masih dipandang sebagai pasar yang relevan bagi investor global," ujar Abra.

Ia melanjutkan bahwa penilaian MSCI seiring dengan ekspektasi investor yang meyakini Indonesia masih memiliki fondasi pasar dan ekonomi yang kuat, untuk tetap berada dalam kategori "Emerging Markets".

Optimisme itu tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih menunjukkan kinerja solid, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen year on year (yoy) pada kuartal I-2026.

Kemudian, tingkat inflasi terjaga pada level 3,08 persen (yoy) pada Mei 2026, rasio kecukupan modal perbankan berada di atas 25 persen, serta cadangan devisa pada akhir Mei 2026 mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kondisi itu menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda," ujar Abra.

Ia memahami bahwa perhatian publik terhadap laporan MSCI banyak tertuju pada penurunan penilaian pada indikator "Information Flow".

Namun demikian, menurutnya, penurunan itu tidak dapat serta-merta dijadikan cerminan kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Ia mengakui bahwa transparansi informasi memang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak pada kisaran 6.100-6.250 pada perdagangan Jumat (19/6/2026) setelah MSCI mengumumkan pasar saham Indonesia masih masuk ke dalam status pasar negara berkembang (emerging markets).

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada penutupan perdagangan Kamis (18/6/2026). Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang terendah 6.073,72 hingga tertinggi 6.197,17.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi hari ini mencapai Rp17,95 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 23,68 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,779 juta kali.

Sebanyak 271 saham bergerak menghijau, 445 saham memerah, dan sisanya 243 saham cenderung stagnan.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan IHSG ditutup melemah di tengah sentimen yang beragam (18/6). Investor cenderung hati-hati menjelang rebalancing indeks FTSE dan pengumuman MSCI (19/6).

Dari domestik, sesuai dengan perkiraan, RDG Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5.75% (18/6). Kenaikan BI Rate ini sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendukung stabilisasi Rupiah dan meredam inflasi.

Sehingga secara total Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 100 bps dan menempatkan BI Rate pada level tertinggi sejak April 2025. Rupiah ditutup menguat 0.16% di level Rp17.710/US$ (18/6).

Sementara itu diberitakan Presiden Trump dan Presiden Iran telah menandatangani nota kesepahaman secara digital untuk mengembangkan kesepakatan perdamaian secara permanen.

"Secara teknikal, diperkirakan IHSG akan cenderung berkonsolidasi pada kisaran 6.100-6.250," tulis tim.

MSCI: IHSG Tetap di Emerging Market

Penyedia indeks global, MSCI Inc., menetapkan Indonesia masih masuk ke dalam status pasar negara berkembang (emerging market) kendati memberikan sejumlah catatan.

MSCI menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) di pasar modal Indonesia yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) waktu setempat, Indonesia mengalami penurunan penilaian pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-".

Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) mencatatkan inflasi hingga 4,2% (YoY) pada Mei 2026 dibandingkan Mei 2025. Inflasi ini dikhawatirkan mendorong Bank Sentral AS alias Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan dan berpengaruh ke pasar keuangan negara-negara emerging markets.

Berdasarkan laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) yang dirilis Biro Statistik Ketenagakerjaan AS, inflasi tahunan Mei lalu lebih tinggi dari April sebesar 3,8% (YoY). Sementara itu, inflasi bulanan juga tercatat 0,5% pada Mei 2026 meski lebih rendah dari April yaitu 0,6% (MoM).

Secara tahunan, inflasi 4,2% (YoY) ini didorong oleh seluruh indeks harga. Adapun inflasi inti yang mengecualikan harga makanan dan energi mencapai 2,9% (YoY) pada bulan lalu setelah inflasi 2,8% (yoy) pada April.

Indeks harga energi merupakan yang tertinggi, yaitu tembus 23,5% (YoY) pada Mei. Sementara itu, inflasi harga makanan mencapai 3,1% (YoY).

Untuk harga energi, inflasi sebesar 23,5% dibandingkan dengan Mei 2025 ini didorong oleh indeks harga BBM sebesar 40,5% (YoY). Sementara itu, harga listrik mengalami inflasi 5,9% (YoY) dan gas alam 3% (YoY).

Secara bulanan, indeks harga energi naik 3,9% (MoM) pada Mei 2026. Meski inflasi bulanan secara umum sedikit lebih rendah dari April, indeks harga energi pada Mei meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 3,8% (MoM).

Kenaikan harga energi secara bulanan tercatat mengalami inflasi jauh lebih tinggi, 10,9% (MoM) pada Maret 2026.

Secara umum, indeks harga di luar energi dan makanan pada Mei 2026 mengalami inflasi bulanan 0,2% (MoM). Harga-harga pendorongnya adalah komunikasi, tiket pesawat, perawat pribadi, dan rekreasi.

Sebaliknya, harga asuransi kendaraan bermotor, perabotan rumah dan operasinya, serta kendaraan baru turun alias deflasi.

Era suku bunga tinggi di AS bisa semakin memberikan tekanan ke pasar keuangan negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Investor berpeluang mencari aset yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

Aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia bisa mendorong pengetatan lebih lanjut oleh Bank Indonesia (BI). Pada Selasa (9/6/2026) saja, BI telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Langkah BI untuk kembali menaikkan suku bunga acuan bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi, fokus bank sentral saat ini adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

"Sementara itu dengan sudah naiknya harga BBM Pertamax dan juga potensi dampak rambatan dari depresiasi nilai tukar terhadap imported goods, maka tepat jika BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan untuk meredam potensi kenaikan inflasi yang melebihi target," terang ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Proyeksi yang sama turut disampaikan oleh Head of Macroeconomic and Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman. Dia menilai BI masih memiliki ruang untuk menaikkan lagi suku bunga acuan sampai dengan penghujung 2026.

Proyeksi ini didasari oleh tantangan global dan domestik yang terus berlanjut ke depannya. Faisal memprakirakan BI bisa mengerek lagi suku bunga ke 5,75% pada kuartal III/2026

"Kami memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps lagi menjadi 5,75% pada kuartal III/2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan pasar keuangan di tengah ketidakpastian yang terus meningkat," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Faisal turut melihat semakin tingginya sinyal hawkish The Fed untuk menaikkan kebijakan suku bunga acuan pada Desember 2026. Dampaknya, BI juga akan mempertahankan sikap pro-stabilitas guna menjaga perbedaan suku bunga Indonesia dan AS agar aset keuangan domestik tetap menarik bagi investor global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekosistem startup di negara berkembang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, akses pendanaan bagi founder perempuan masih menjadi tantangan, meski banyak startup yang dipimpin perempuan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang kompetitif.

Sejumlah studi menunjukkan founder perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam memperoleh investasi tahap awal dibandingkan founder laki-laki. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses jaringan investor hingga keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis berskala besar.

Kondisi itu mendorong lahirnya berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan akses pendanaan bagi startup yang dipimpin perempuan. Salah satunya melalui peluncuran Aurora Ventures, program investasi tahap awal yang menyasar founder perempuan di negara berkembang.

Program yang didukung inDrive tersebut diluncurkan setelah penyelenggaraan Aurora Tech Award 2026 di Santiago, Chile. Ajang itu mencatat lebih dari 3.400 pendaftar dari berbagai negara dan menghadirkan sejumlah founder perempuan dari Amerika Latin, Afrika, hingga Timur Tengah sebagai finalis.

Aurora Ventures dibentuk berdasarkan temuan selama lima tahun penyelenggaraan Aurora Tech Award yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendanaan bagi founder perempuan, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Afrika, serta Amerika Latin.

Riset Aurora yang melibatkan lebih dari 900 founder dari 127 negara juga menemukan bahwa banyak founder perempuan masih menghadapi fenomena yang disebut competence scepticism atau keraguan terhadap kemampuan mereka, serta tuntutan pencapaian bisnis yang lebih tinggi dibandingkan founder laki-laki.

Melalui program tersebut, startup yang terpilih akan memperoleh investasi tahap awal senilai 180 ribu dolar AS hingga 250 ribu dolar AS. Selain pendanaan, peserta juga mendapatkan akses mentoring, jaringan investor, dan dukungan operasional untuk membantu pengembangan bisnis menuju tahap pendanaan berikutnya.

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan dukungan terhadap program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses pendanaan yang diterima founder perempuan di sejumlah negara berkembang.

“inDrive lahir dan berkembang dengan menghadapi berbagai tantangan besar di industri. Kami melihat semangat yang sama juga dimiliki oleh banyak founder perempuan di emerging markets saat ini. Karena itu, dukungan terhadap Aurora Ventures bukan hanya soal inisiatif sosial, tetapi juga tentang membuka peluang besar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ujar Rio, Senin (8/6/2026).

Program percontohan Aurora Ventures 2026 akan difokuskan untuk membangun portofolio awal sekaligus memperkuat fondasi pembentukan skema pendanaan venture capital yang lebih besar pada masa mendatang.

Di tengah meningkatnya jumlah startup di negara berkembang, isu kesetaraan akses pendanaan diperkirakan akan menjadi perhatian yang semakin penting. Pelaku industri menilai keberagaman pendiri perusahaan dapat memperluas inovasi dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif di berbagai sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan jumlah investor ritel dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pasar keuangan global mendorong persaingan di industri trading digital. Perkembangan teknologi serta meningkatnya penetrasi internet turut memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas perdagangan valuta asing (valas) dan instrumen keuangan lainnya.

Prospek pasar valas Indonesia juga masih menunjukkan tren pertumbuhan. Berdasarkan data IMARC Group, nilai pasar valas Indonesia mencapai 11,85 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 21,37 miliar dolar AS pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 6,43 persen pada periode 2026-2034.

Sementara itu, laporan Digital 2026: Indonesia dari DataReportal mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 230 juta orang pada akhir 2025 atau setara 80,5 persen dari total populasi. Kondisi tersebut dinilai ikut mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk platform trading.

Di tengah perkembangan industri tersebut, berbagai platform trading mulai memperkuat strategi akuisisi dan retensi pengguna. Salah satunya dilakukan JustMarkets yang menggelar kontes bagi pengguna untuk memperingati hari jadi perusahaan ke-14.

Juru Bicara JustMarkets, Niyas Yessengarayev, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna yang aktif melakukan transaksi di platform. “Merayakan hari jadi ke-14 ini, kami berterima kasih kepada semua klien atas kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi mereka," kata Niyas dalam siaran pers, Sabtu (6/6/2026).

Kontes yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026 itu menyediakan hadiah berupa uang tunai dan emas batangan bagi peserta yang memenuhi kriteria aktivitas transaksi tertentu. Program tersebut terbuka bagi pengguna yang telah terverifikasi dan memiliki saldo minimal 100 dolar AS di akun trading.

Menurut perusahaan, selain kompetisi berdasarkan aktivitas transaksi, program tersebut juga mencakup undian mingguan dan undian akhir periode untuk peserta yang mencapai volume transaksi tertentu.

Di tengah meningkatnya jumlah investor ritel, pelaku industri trading digital juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan serta pemahaman risiko investasi. Pasalnya, aktivitas trading valas dan contract for difference (CFD) memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian atas modal yang diinvestasikan.

Perkembangan industri ke depan diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna baru, tetapi juga kemampuan platform menghadirkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan investor ritel yang semakin beragam.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik serta kebutuhan dolar yang tinggi di domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global.

Alhasil, arus dana keluar dari negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, BI menyatakan bakal memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

Intervensi yang berkesinambungan, lanjut Destry, akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.

Bank sentral juga menjanjikan bakal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif.

Selain itu, BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Kerja sama LCT ini sudah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini tercatat mengalami peningkatan di mana April sudah tembus US$22,7 miliar.

Nilai ini sudah lebih tinggi dari perolehan 2025 yakni US$25,7 miliar sepanjang tahun.

"Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan regional, secara YTD melemah -7,44%. Cadangan devisa tetap terjaga di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Arah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada semester II/2026 diperkirakan masih dibayangi volatilitas jangka pendek seiring proses rebalancing sejumlah indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell yang memicu tekanan dana asing keluar dari pasar saham Indonesia.

Teranyar, FTSE Russell melakukan aksi bersih-bersih terhadap sejumlah saham Indonesia dalam tinjauan kuartalan periode Juni 2026. Dalam laporan terbarunya, terdapat empat saham yang dikeluarkan dari indeks tersebut.

Keempat saham itu antara lain PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ), PT Hillcon Tbk. (HILL), dan PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA). Saham-saham tersebut dikeluarkan lantaran persoalan konsentrasi kepemilikan hingga tidak memenuhi kriteria free float atau surveillance stocks screen.

Ajaib Sekuritas dalam laman resminya menjelaskan bahwa keluarnya sejumlah saham dari indeks FTSE Russell membuat bobot Indonesia mengalami penurunan dan berpotensi memicu net sell dari passive fund global.

Berdasarkan data Ajaib, kapitalisasi pasar bersih free float dari 39 saham Indonesia dalam kategori large dan mid cap di indeks emerging markets FTSE Russell sebelumnya mencapai 0,88% dari total indeks.

Namun, setelah keluarnya DSSA dari indeks, bobot Indonesia turun menjadi 0,86% dari total indeks emerging markets FTSE Russell.

”Penurunan tersebut berisiko memicu outflow dari investor institusi global yang menggunakan indeks FTSE Russell sebagai acuan investasi atau benchmark,” tulis Ajaib dalam laman resminya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Ajaib memperkirakan potensi outflow dari Vanguard FTSE Emerging Market ETF mencapai US$27,72 juta atau sekitar Rp487,8 miliar. Bahkan, total potensi outflow passive fund diprediksi menembus US$297 juta atau sekitar Rp5,2 triliun.

“Tekanan jual diperkirakan berlangsung hingga tanggal efektif rebalancing pada 22 Juni 2026,” kata Ajaib.

Di sisi lain, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai volatilitas pasar saham domestik masih akan berlangsung dalam jangka pendek hingga proses penyesuaian portofolio dana pasif global rampung.

”Kalau terkait price-in, bisa jadi belum sepenuhnya selesai karena para pelaku pasar harus melewati fase krusial hingga efektivitas rebalancing MSCI pada 29 Mei, kalau FTSE efektifnya pada 22 Juni,” kata Nafan saat dihubungi, dikutip Selasa (26/5/2026).

Meski demikian, Nafan menilai peluang rebound IHSG pada semester II/2026 tetap terbuka lebar setelah fase rebalancing berakhir. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi katalis positif bagi pasar saham Indonesia.

Pertama, meredanya tensi geopolitik global, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dinilai dapat memperbaiki sentimen investor terhadap aset berisiko termasuk pasar saham emerging markets seperti Indonesia.

Selain itu, kepastian arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed juga dipandang menjadi faktor penting. Terlebih, valuasi saham-saham domestik saat ini dinilai sudah berada pada level yang cukup murah.

Kedua, reformasi pasar modal Indonesia dinilai mulai mendapatkan respons positif dari lembaga penyedia indeks global. Hal tersebut tercermin dari mulai diterapkannya metode HSC BEI untuk menyaring saham-saham dengan kualitas free float dan likuiditas yang dinilai kurang memadai.

”Nanti persepsi investor global dalam jangka panjang tentu akan baik karena pasar kita akan menjadi jauh lebih kredibel, tidak mudah dimanipulasi, dan terhindar dari harga saham yang ekstrem akibat likuiditas semu,” tambahnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.