JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan margin 7 persen yang diberikan pemerintah bukan keuntungan perusahaan. Margin tersebut merupakan kompensasi atas penugasan negara di sektor pangan.

Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menjelaskan margin dibutuhkan agar penugasan strategis pemerintah berjalan berkelanjutan dengan tata kelola sehat dan akuntabel.

Hendra menekankan margin berfungsi menutup biaya serta risiko penugasan. Skema itu berbeda dari laba usaha pada aktivitas bisnis murni.

“Margin 7 persen ini bukan keuntungan Bulog. Ini adalah kompensasi yang diberikan negara agar penugasan strategis, seperti pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan stabilisasi pangan, dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan tata kelola yang sehat,” ujar Hendra dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Penugasan pemerintah kepada Perum Bulog memiliki dasar hukum jelas. Amanat tersebut tercantum pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan itu diperkuat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah memberikan kompensasi atas biaya yang timbul akibat penugasan negara.

Aturan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 angka 19 huruf H. Instruksi tersebut mengatur pemberian kompensasi dan margin wajar atas penugasan pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran gabah dan beras dalam negeri untuk Cadangan Beras Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga menegaskan BUMN dapat menerima penugasan khusus untuk menjalankan fungsi kemanfaatan umum.

Pelaksanaan penugasan tersebut mewajibkan pemerintah memberikan kompensasi atas seluruh biaya dan risiko. Tujuannya menjaga kesehatan keuangan BUMN.

Pemerintah juga membentuk Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki kewenangan penugasan di bidang pangan melalui BUMN pangan, termasuk Perum BULOG. Badan Pangan Nasional juga menetapkan kebijakan teknis terkait mekanisme kompensasi dan margin penugasan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dijalankan Perum Bulog berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.

Regulasi tersebut menegaskan pemerintah memberikan kompensasi atas seluruh biaya pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah. Kompensasi tersebut termasuk margin yang ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran.

Kesepakatan margin penugasan 7 persen diambil melalui Rapat Koordinasi Terbatas pada 29 Desember 2025 dan 12 Januari 2026. Mekanisme pembayaran kompensasi dan margin ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.

Hendra menyebut kepastian regulasi serta mekanisme kompensasi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan peran Bulog sebagai instrumen negara di sektor pangan.

Margin tersebut juga digunakan untuk mendukung investasi. Fokus investasi mencakup peremajaan serta modernisasi infrastruktur pascapanen.

Perum Bulog menegaskan komitmen menjalankan penugasan pemerintah secara optimal sebagai BUMN pangan. Tata kelola perusahaan tetap dijaga agar sehat dan berpihak pada kepentingan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyetujui tambahan margin fee atau keuntungan penyerapan beras oleh Perum Bulog sebesar 7%, berubah dari sebelumnya yang sebesar Rp50 per kilogram beras.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hal itu selaras dengan rencana pemerintah untuk menerapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini.

“Kita akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di mana pun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal, oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk mengambil keuntungan seperti dulu,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (12/1/2026).

Dia melanjutkan, margin fee Bulog itu mulanya diusulkan sebesar 10%, tetapi akhirnya disetujui 7% berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peningkatan keuntungan itu diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan target penyerapan beras dan stabilisasi harga.

Ditemui terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa angka 7% mengacu pada margin fee yang diterima BUMN lainnya, seperti Pertamina dan PLN.

Kendati tak sesuai harapan awal, dia menyebut bahwa persentase margin itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog, khususnya dalam peningkatan target serapan beras dan jagung tahun ini.

“Dibandingkan dengan margin yang dari 2014 itu hanya Rp50, itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan kebutuhan operasional Bulog yang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, Rizal mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyetujui pembangunan tambahan 100 unit infrastruktur pascapanen alias gudang Bulog.

Pembangunan itu disebutnya masih menunggu aturan baru berupa instruksi presiden (Inpres) yang akan terbit dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut margin fee keuntungan Perum Bulog disetujui naik menjadi 7 persen.

Zulhas mengatakan kenaikan margin fee tersebut untuk mendukung Bulog memenuhi program beras murah atau SPHP satu harga di seluruh Indonesia.

"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya 7 persen nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya, menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dalam konferensi pers rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Saat ini, sambung Zulhas, Bulog hanya mendapat Rp50 per kg beras yang disalurkan. Dengan kenaikan margin, ia berharap kondisi keuangan Bulog mumpuni untuk melaksanakan program beras SPHP satu harga.

"Kalau sekarang kan Bulog tidak ada, tidak ngambil apa-apa. Hanya 50 rupiah, jadi buat gajinya kadang-kadang kurang, nggak cukup," tambahnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan margin fee naik menjadi 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Usulan kenaikan margin fee dinilai sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Rizal menyebut usulan kenaikan margin fee 10 persen mengacu terhadap asas kesetaraan yang merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina. Kedua BUMN itu memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Ia mengungkapkan margin Bulog hanya sebesar Rp50 per kg telah berlangsung selama belasan tahun. Padahal, Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga pangan agar terjangkau di seluruh Indonesia.

Rizal menambahkan apabila usulan kenaikan margin 10 persen nantinya disetujui, maka keuntungan yang diperoleh Bulog diproyeksi mencapai Rp2,1 triliun.

Selama ini, dengan margin pengadaan Rp50 per kg, selisih keuntungannya dari penugasan pemerintah hanya Rp150 miliar, dengan proyeksi kerugian mencapai Rp900 miliar.

"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan bahwa kenaikan margin keuntungan perusahaan akan mendorong realisasi penerapan beras satu harga di Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa margin fee sebesar Rp50 per kilogram serapan beras telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, kenaikan margin untuk meningkatkan layanan Bulog telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kendati dia tak membeberkan besarannya.

“Kalau margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menjadikan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, kenaikan margin yang diterima Bulog akan mengacu kepada praktik pada BUMN lainnya, yakni PLN dan Pertamina. Margin fee di kedua perusahaan itu berkisar 10%.

Rizal menjelaskan bahwa margin yang memadai bisa membuat kedua perusahaan pelat merah tersebut menyamaratakan harga beras di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dia mengatakan bahwa Bulog akan menerapkan skema serupa. Sejauh ini, usulan margin fee Bulog berkisar 7%.

“Jadi dengan tambahan margin fee inilah yang akan menaikkan [dukungan] ongkos ke Indonesia bagian timur, ke Indonesia bagian barat dan sebagainya,” pungkas purnawirawan TNI berbintang dua ini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelanjutan wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras, dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Dia mengatakan bahwa rencana ini terkait dengan penguatan peran Perum Bulog sebagai jaringan distribusi komoditas utama kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini Bulog hanya menerima margin keuntungan Rp50 dari setiap kilogram penjualan beras. Hal ini dipandang sebagai tantangan Bulog untuk menstabilkan harga beras hingga kawasan terdepan Tanah Air.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan margin fee naik menjadi 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah. Sejak lama keuntungan Bulog hanya sebesar Rp50 per kg.

Usulan kenaikan fee margin dinilai sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Rizal menyebut usulan kenaikan margin fee 10 persen mengacu terhadap asas kesetaraan yang merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina. Kedua BUMN itu memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Ia mengungkapkan margin Bulog hanya sebesar Rp50 per kg telah berlangsung selama belasan tahun, tanpa perubahan meski Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

Rizal menambahkan apabila usulan kenaikan margin 10 persen nantinya disetujui, maka keuntungan yang diperoleh Bulog diproyeksi mencapai Rp2,1 triliun. Selama ini, dengan margin pengadaan Rp50 per kg, selisih keuntungannya dari penugasan pemerintah hanya Rp150 miliar, dengan proyeksi kerugian mencapai Rp900 miliar.

"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan kenaikan margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Bulog dalam melaksanakan penugasan negara berupa revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

"Nah Rp2,1 triliun itu harapannya, pertama bisa untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke. Kedua, untuk kemandirian finansial. Karena selama ini mau bangun gudang, atau mau rehab, itu harus ada bantuan dari pemerintah," jelasnya.

Margin yang diperoleh Bulog merupakan pembayaran oleh pemerintah atas penugasan penyaluran beras, mulai dari operasi pasar, bantuan pangan, hingga bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sebelum proses penyaluran CBP, Bulog melakukan pengadaan beras dari petani dengan menyerap sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Dalam proses penyerapannya, Bulog meminjam modal dari bank-bank BUMN. Kemudian, masuk ke proses penyaluran melalui berbagai program pemerintah.

Namun, margin atau pembayaran yang dilakukan pemerintah ini dilaksanakan belakangan setelah penugasan dilakukan oleh Bulog. Dengan demikian, jika margin kecil, maka utang serta bunga bank yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan rencana menaikkan margin fee Bulog ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dan akan dilakukan rapat khusus untuk membahasnya.

"Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp6.500 per kg, itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp50. Kalau Rp50 per kg kali Rp 3 juta (ton beras) berapa itu? Rp150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin," ujar Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan margin fee bagi Perum Bulog diperlukan untuk mendukung kebijakan beras satu harga nasional di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan dan merata.

Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas (sapaan akrabnya) menjelaskan margin Bulog saat ini hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar, sehingga belum memadai untuk membiayai distribusi lintas wilayah nasional terpencil timur terluar.

Menurut Zulhas, dengan margin terbatas tersebut, pengiriman beras satu harga ke Papua dan Maluku sulit dilakukan karena biaya logistik tinggi dan jarak distribusi sangat menantang bagi Bulog nasional saat ini.

"Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin," kata Zulhas.

Ia menyampaikan pemerintah akan membahas penyesuaian margin fee untuk Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kebutuhan riil, memastikan skema beras satu harga berjalan efektif, transparan, dan akuntabel secara nasional lintas daerah terpadu berkelanjutan konsisten terukur.

Zulhas mengharapkan peningkatan margin dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga, pemerataan pasokan, serta akses pangan terjangkau bagi masyarakat seluruh Indonesia dari barat hingga timur kepulauan nasional secara adil merata.

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia," ucap Zulhas.

Kendati demikian, Zulhas tidak menyebutkan berapa kenaikan margin fee bagi Perum Bulog yang akan ditetapkan nantinya.

Hanya saja, ia menegaskan hal itu penting, terutama untuk mendukung distribusi beras bagi wilayah yang sulit terjangkau dengan kebijakan satu harga.

Sebelumnya, Perum Bulog mengusulkan kenaikan margin fee 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.

"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.

Menurut Rizal, usulan itu sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.

Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025