Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Irigasi menjamin pasokan air untuk lahan pertanian merata.

Dia mengatakan bahwa penguatan infrastruktur irigasi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Irigasi tersebut memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi serta efisiensi usaha tani.

“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Upaya memperkuat swasembada pangan terus dilakukan pemerintah dengan pembangunan infrastruktur irigasi.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, kata Dody, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut melakukan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 920 meter di Daerah Irigasi (DI) Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keberadaan saluran irigasi tersebut mampu mengairi 110 hektare lahan sawah sekaligus membawa manfaat bagi empat Kelompok Tani (Poktan) sekitarnya dengan memperoleh distribusi air lebih merata.

Menurut Dody, Indeks Pertanaman (IP) di kawasan tersebut kini meningkat hingga 300 dari semula rata-rata 200, yang berarti petani mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam satu tahun.

Sebagaimana diketahui, jaringan irigasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang dibantu rehabilitasi oleh Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2025 melalui program Inpres 2/2025. Pada Juni 2026, telah dilakukan serah terima hibah aset kepada Pemda.

Selain DI Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kementerian PU juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan Kabupaten Bogor, antara lain Klapanunggal, Kemang, dan Caringin, dengan total pengerjaan mencapai 1,91 kilometer yang mengairi lahan persawahan seluas 338 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, hal itu berdasarkan pemutakhiran prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Juni 2026.

Merespon ancaman tersebut, Perum Jasa Tirta II (PJT II) memastikan pasokan airirigasi tetap aman untuk mendukung musim tanam (MT) II 2026. Saat ini perusahaan tengah memperkuat langkah koordinatif dan antisipatif, khususnya memenuhi kebutuhan air irigasi.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, menyebut pada Mei 2026, realisasi penyediaan air irigasi di D.I. Jatiluhur mencapai 231,33 meter kubik per detik, melampaui rencana penyediaan (alokasi) sebesar 185,52 meter kubik per detik.

Dari total realisasi tersebut, PJT II menyuplai 177,35 meter kubik per detik. Pasokan itu dihitung untuk melayani Saluran Tarum Barat, Saluran Tarum Utara, Saluran Tarum Timur, serta Sungai Cikao.

Dengan dukungan distribusi air PJT II, progres aktivitas tanam MT II 2026 hingga Mei 2026 mencapai hampir 30 persen dari target seluas 211.541,90 hektare. Adapun untuk D.I. Selatan Jatiluhur, aktivitas tanam telah mencapai 93 persen dari target seluas 28.099 hektare.

“Ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari ketahanan air. Karena itu, PJT II terus melakukan langkah antisipatif dan pengelolaan yang terukur agar kebutuhan air irigasi tetap terpenuhi sehingga aktivitas pertanian dapat berjalan secara optimal,” ujar Imam lewat keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Sebagai BUMN pengelola sumber daya air, setiap dua pekan, PJT II menggelar pembahasan bersama Tim Koordinasi Operasi Sumber Daya Air (TKOSDA) yang melibatkan Unit Wilayah I, Unit Wilayah II, Unit Wilayah III, Unit Wilayah IV, serta Unit PLTA.

Keterlibatan seluruh unit wilayah tersebut mencerminkan cakupan layanan D.I. Jatiluhur yang mengairi kawasan pertanian di dataran rendah pantai utara Jawa Barat, meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, hingga Indramayu.

Sebagai salah satu sistem irigasi terbesar di Indonesia, D.I. Jatiluhur memiliki peran strategis mendukung program swasembada pangan nasional dan menjadi urat nadi produksi pangan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Imam, pembahasan rutin bersama TKOSDA menjadi instrumen penting untuk memastikan operasi sumber daya air berjalan adaptif terhadap dinamika iklim dan kebutuhan di lapangan.

“Kami mengedepankan pengelolaan yang terkendali dan berbasis koordinasi. Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi kemarau panjang sekaligus memastikan petani tetap memperoleh pasokan air yang cukup untuk mendukung produktivitas lahan pertanian,” paparnya.

Ia menambahkan, keberadaan D.I. Jatiluhur memiliki kontribusi yang sangat strategis terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional.

“D.I. Jatiluhur bukan sekadar sistem irigasi, tetapi merupakan salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kami berkomitmen menjaga keandalan pasokan air agar dapat terus mendukung pencapaian swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.

Imam memastikan penguatan ketahanan air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Asta Cita pemerintah, khususnya memperkuat ketahanan pangan nasional.

“PJT II akan terus memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara berkelanjutan, adaptif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan ketahanan air yang kuat, stabilitas produksi pangan nasional dapat terus terjaga,” katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi mulai memperketat pengawasan jaringan distribusi air melalui sistem digital guna mendeteksi kebocoran sejak dini, bahkan sebelum dikeluhkan pelanggan. Hal itu diantisipasi dengan teknologi canggih.

Kepala Bagian Pengendalian Kehilangan Air (PKA) Perumda Tirta Bhagasasi Hendry mengatakan kerusakan pada pipa bawah tanah sering kali sulit diketahui karena tidak tampak di permukaan.

Akibatnya, masyarakat baru menyadari adanya masalah ketika tekanan air menurun atau aliran air berhenti.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem District Meter Area (DMA) yang mampu mempersempit area pencarian titik kebocoran sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dengan sistem DMA, zona pencarian kebocoran di bawah tanah menjadi lebih kecil sehingga tim teknis dapat lebih mudah menemukan lokasi kerusakan dan segera melakukan perbaikan,” kata Hendry, Selasa (23/6/2026).

Teknologi ini bekerja dengan memantau volume distribusi air secara real time. Data dari meter induk di Instalasi Pengolahan Air (IPA) kemudian dibandingkan dengan total penggunaan pelanggan.

Apabila ditemukan selisih yang signifikan, hal tersebut menjadi indikasi adanya kehilangan air akibat kebocoran pada jaringan.

Menurut Hendry, penerapan DMA terbukti membantu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap pelanggan dapat diminimalkan. Namun, implementasi sistem tersebut belum menjangkau seluruh wilayah layanan karena membutuhkan investasi yang besar.

Ia menjelaskan, perangkat utama yang digunakan berupa water meter elektromagnetik memiliki harga relatif mahal sehingga pembangunan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran perusahaan.

Tak hanya mengawasi jaringan pipa utama, Perumda Tirta Bhagasasi juga melakukan pemantauan terhadap penggunaan air di sisi pelanggan. Tim PKA secara rutin menganalisis grafik konsumsi air dan nilai tagihan bulanan untuk mengidentifikasi kemungkinan kebocoran di instalasi pelanggan.

Langkah ini dilakukan agar pelanggan tidak mengalami lonjakan tagihan yang disebabkan kebocoran yang tidak disadari.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan, petugas dibekali alat penguji akurasi meter air dan leak detector yang mampu mendeteksi kebocoran tanpa harus membongkar jalan atau merusak fasilitas umum di sekitar lokasi.

“Dari data yang kami analisis setiap bulan, kami juga bisa mengetahui apakah terjadi kebocoran air atau tidak sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Hendry.

Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, Perumda Tirta Bhagasasi berharap kualitas layanan air bersih di Kabupaten Bekasi semakin meningkat sekaligus meminimalkan kehilangan air akibat kebocoran jaringan bawah tanah.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

BEKASI - Perumda Air Minum Kabupaten Bekasi ,Tirta Bhagasasi mulai memperketat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh lini perusahaan. Langkah ini demi mengejar tiga target besar pada 2026, mulai dari menekan kehilangan air hingga meningkatkan jumlah pelanggan air bersih.

Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika menegaskan seluruh pegawai wajib mematuhi SOP perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun kantor cabang.

“Kepatuhan terhadap SOP menjadi dasar kerja seluruh pegawai untuk mendukung program prioritas perusahaan,” kata Rika, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, penerapan SOP yang disiplin menjadi bagian penting dalam transformasi budaya kerja perusahaan agar lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Perumda Tirta Bhagasasi saat ini fokus menjalankan tiga program prioritas pada 2026, yakni menurunkan angka kehilangan air, mempercepat penambahan sambungan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Rika menjelaskan, tata kelola perusahaan yang baik serta evaluasi rutin dari direksi dan dewan pengawas diharapkan mampu meningkatkan performa pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan.

Selain itu, penerapan SOP juga diarahkan untuk mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya dalam penyediaan layanan air bersih yang merata dan berkelanjutan.

Salah satu langkah yang kini diperkuat ialah sinergi antara petugas pembaca meter dan validator guna memastikan tagihan pelanggan lebih akurat.

“Kolaborasi pembaca meter dan validator penting untuk memastikan pemakaian air tercatat dengan benar sekaligus menjaga pelayanan tetap lancar,” ujarnya.

Di sisi lain, Perumda Tirta Bhagasasi juga meminta pelanggan lebih aktif menggunakan layanan catat meter mandiri, terutama bagi rumah yang sulit dijangkau petugas. Layanan ini memungkinkan pelanggan melaporkan pemakaian air secara mandiri setiap bulan.

Periode pelaporan dibuka setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Sementara tanggal 21–25 dikhususkan bagi pelanggan rumah kosong, rumah terkunci, meter tertimbun, hingga meteran yang berada di dalam ruangan.

Perusahaan menilai langkah ini penting untuk menjaga akurasi tagihan pelanggan sekaligus menghindari kendala pencatatan penggunaan air.

PAPUA - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari menjadi harapan baru bagi masyarakat Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, Papua. Satgas TMMD bersama masyarakat membangun bak penampungan air bersih.

Dan SSK TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Kapten Inf. Pius Huik mengatakan, salah satu kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat adalah penyediaan air bersih bagi warga.

“Bagi kami, air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus benar-benar diperhatikan. Karena itu, melalui program TMMD Ke-128 ini, TNI hadir membantu warga Kampung Tanah Rubuh agar nantinya memiliki akses air bersih yang lebih layak dan mudah dijangkau,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Pius mengatakan pembangunan bak penampungan air bersih tersebut dikerjakan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas konstruksi agar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Sekarang rangka besi beton sudah terpasang dan selanjutnya akan masuk tahap pengecoran. Semua pekerjaan dilakukan dengan perhitungan dan ketelitian supaya bangunan kuat, aman, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



Menurut Pius, kehadiran TNI melalui program TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat Papua, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu kesulitan rakyat, termasuk kebutuhan air bersih yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Pius juga mengapresiasi keterlibatan warga Kampung Tanah Rubuh yang ikut bergotong royong bersama personel Satgas TMMD selama proses pembangunan berlangsung.

“Semangat kebersamaan masyarakat sangat luar biasa. Warga ikut membantu pengerjaan di lapangan, mengangkat material, dan bekerja bersama anggota Satgas. Ini menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.

Pius berharap pembangunan bak penampungan air bersih tersebut nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas kesehatan warga di kampung.

“Kami berharap fasilitas ini nantinya benar-benar bisa membantu masyarakat memperoleh air bersih yang lebih baik, sehingga dapat menunjang kesehatan dan kebutuhan hidup sehari-hari warga Kampung Tanah Rubuh,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Gangguan pasokan air sempat terjadi di salah satu hotel jemaah haji Indonesia di Makkah, tetapi berhasil dipulihkan dalam hitungan jam setelah petugas haji bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak hotel.

Hal tersebut terjadi di Hotel Al Asalah Al Bakkiya, Misfalah, yang dihuni ratusan jemaah. Air dilaporkan tidak mengalir sejak dini hari, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas jemaah seperti untuk mandi hingga mencuci pakaian.

Sekretaris Sektor 7 Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Salamun Ali Mafaz, mengatakan laporan gangguan diterima sekitar pukul 02.00 waktu setempat dan langsung ditindaklanjuti.

“Saya dapat informasi dari kloter sekitar pukul 2 pagi. Kami langsung bergerak karena air itu kebutuhan dasar,” ujar Salamun pada Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, petugas sektor segera berkoordinasi dengan penghubung akomodasi dan manajemen hotel untuk memastikan perbaikan dilakukan secepat mungkin.

“Begitu ada laporan, langsung kami tindak lanjuti. Kami tidak abai,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya meminta hotel memprioritaskan penanganan agar layanan dasar jemaah tidak terganggu lebih lama.

“Tolong dipastikan hari ini selesai. Jangan sampai dibiarkan karena ini layanan pokok,” ujarnya.

Petugas memastikan aliran air kembali normal setelah dilakukan penanganan pada hari yang sama.

Sebelum ditempati jemaah, seluruh fasilitas hotel sebenarnya telah melalui proses pemeriksaan menyeluruh oleh tim sektor. Pemeriksaan mencakup listrik, air, sanitasi, hingga kelayakan kamar.

“Semua ada checklist-nya dan kita pastikan siap sebelum jemaah datang,” katanya.

Pengecekan juga dilakukan hingga ke detail teknis di setiap kamar, seperti kondisi kran, lampu, dan saluran air. Jika ditemukan kendala, tim langsung berkoordinasi dengan pihak hotel untuk perbaikan.

“Kalau ada yang tidak layak, tidak kami berikan ke jemaah,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengakui gangguan teknis tetap berpotensi terjadi di luar kendali, sehingga petugas juga menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memastikan ketersediaan penampungan air dan genset. Dengan penanganan cepat tersebut, aktivitas jemaah di hotel kembali berjalan normal tanpa gangguan berarti.

“Kami sudah antisipasi, tetapi hal teknis tetap bisa terjadi,” katanya.

Hotel tersebut memiliki kapasitas hingga 1.744 jemaah, tetapi saat ini baru dihuni sekitar 900 jemaah dari tiga kelompok terbang

BALI - Upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat terus dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari.

Di Kampung Asai, Distrik Manokwari Utara, pembangunan bak penampungan air bersih kini memasuki tahap pemasangan rangka besi, yang menjadi bagian penting dalam struktur utama bangunan.

Tahapan ini merupakan fondasi sebelum proses pengecoran dilakukan. Rangka besi dipasang untuk memastikan konstruksi bak penampungan mampu menahan volume air dalam jumlah besar secara aman dan berkelanjutan.

Komandan Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf. Davit Sutrisno Sirait, selaku Dansatgas TMMD ke-128, mengatakan pengerjaan dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Setiap tahapan kami pastikan berjalan dengan baik. Pemasangan rangka besi ini menjadi dasar penting agar konstruksi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



Menurutnya, pengerjaan pembangunan dilakukan secara gotong royong antara personel Satgas TMMD dan warga setempat. Kolaborasi tersebut tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bagi warga Kampung Asai, pembangunan ini membawa harapan baru. Selama ini, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau. Kehadiran bak penampungan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air sehari-hari dengan lebih mudah dan stabil", jelasnya.

Dandim Manokwari ini juga menegaskan Program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam percepatan pembangunan wilayah, termasuk pada sektor kebutuhan dasar seperti air bersih.

"Dengan progres yang terus berjalan, pembangunan infrastruktur ini diharapkan segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Asai dan sekitarnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki prospek besar untuk menjadi hub data center di tingkat Asia seiring dengan lokasi Indonesia yang strategis.

Chief Financial Officer Digital Realty Bersama Krishna Worotikan, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran tren, di mana sebelumnya banyak perusahaan Indonesia menyimpan data mereka di Singapura. Namun, akibat keterbatasan ruang di negara tersebut, perusahaan-perusahaan mulai memindahkan data mereka ke Indonesia.

Selain itu, Krishna menambahkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi sumber daya untuk pengembangan data center, seperti ketersediaan lahan yang luas dan pasokan air yang memadai. Hal ini mendorong perusahaan regional maupun global untuk mulai melihat Indonesia sebagai lokasi strategis dalam menyimpan data.

“Ini adalah tempat strategis. Dari sini mereka bisa menempatkan data untuk Asia dan Asia Tenggara, di mana saja mereka inginkan,” kata Krishna dalam acara media gathering eksklusif di fasilitas data center CGK11, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Director Business & Commercial Digital Realty Bersama Andha Yudha Permana, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar yang potensial, dengan sektor perbankan sebagai target utama para pemain data center.

Industri perbankan diwajibkan untuk menyimpan data mereka di dalam negeri, sehingga membutuhkan infrastruktur data center yang letaknya dekat dengan kantor cabang.

“Regulasi dari OJK dan bank sentral mengharuskan perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menempatkan data mereka di dalam negeri,” ujar Yudha.

Di sisi lain, pengembangan data center juga menghadapi tantangan dari keterbatasan infrastruktur lama dan risiko operasional. Yudha mencontohkan salah satu perusahaan internet besar di gedung Cyber One telah mengelola bandwidth hingga 14 terabit per detik, yang menunjukkan kapasitasnya hampir mencapai batas maksimal.

Penggunaan gedung lama juga dinilai berisiko, terutama karena faktor usia bangunan. Dia juga menyinggung adanya insiden berbahaya yang terjadi sekitar lima tahun lalu di gedung tersebut, yang menjadi pengingat pentingnya infrastruktur yang lebih modern dan andal.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Digital Realty Bersama menjalin kemitraan dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) guna memperkuat konektivitas di data center mereka.

“Salah satu cloud terbesar yang diberikan juga sudah ada di sini. Jadi, mereka bisa menjual ke pelanggan di sini,” jelas Yudha.

Data center memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi di Indonesia, baik untuk sektor swasta maupun pemerintah. Di tingkat regional, Indonesia juga semakin dipandang sebagai pasar strategis dalam ekonomi digital Asia.

Sebagai perbandingan, Singapura saat ini membatasi pembangunan data center baru karena keterbatasan sumber daya seperti listrik dan air. Kondisi ini justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dan memperkuat posisinya sebagai hub data center di kawasan. (Nur Amalina)