Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

IDXChannel - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan. Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Selasa (30/6/2026), mayoritas komoditas utama mengalami penurunan harga.

Untuk beras kualitas bawah I turun 2,39 persen menjadi Rp14.300 per kg. Beras kualitas bawah II turun 3,1 persen menjadi Rp14.050 per kg. Kemudian telur ayam ras segar turun 2,51 persen menjadi Rp29.100 per kg.

Penurunan harga juga berlaku untuk beras kualitas medium I turun 5,2 persen menjadi Rp15.500 per kg. Sementara itu beras kualitas medium II turun 9,32 persen menjadi Rp14.600 per kg. Kemudian beras kualitas super I turun 1,99 persen di Rp17.250 per kg. Beras kualitas super II turun 5,87 persen menjadi Rp16.050 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 21,58 persen menjadi Rp43.050 per kg. Sedangkan cabai merah keriting turun 10,2 persen menjadi Rp48.850 per kg. Cabai rawit hijau turun 36,14 persen menjadi Rp33.750 per kg. Untuk cabai rawit merah turun 20,6 persen menjadi Rp57.050 per kg.

Sementara itu daging ayam ras segar turun 3,1 persen menjadi Rp35.950 per kg. Daging sapi kualitas I turun 7,49 persen menjadi Rp138.000 per kg. Daging sapi kualitas II turun 6,48 persen menjadi Rp131.400 per kg.

Gula pasir lokal terpantau turun sebesar 2,36 persen menjadi Rp18.650 per kg. Untuk minyak goreng curah sama dengan hari sebelumnya di level Rp20.600 per liter.

Di sisi lain gula pasir kualitas premium naik 3,7 persen menjadi Rp21.000 per kg. Harga bawang merah terpantau di 52.000 per kg. Sementara bawang putih mengalami kenaikan sebesar 7,33 persen menjadi Rp46.850.

Begitu juga dengan harga minyak goreng kemasan bermerek II naik sebesar 2,35 persen menjadi Rp23.950 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 5,58 persen menjadi Rp25.550 per liter.

(NIA DEVIYANA)

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional dalam keadaan aman meski Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino yang disebut BMKG sebagai "El Nino Godzilla".

Hal tersebut disampaikan usai memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Amran menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, terdapat potensi hasil panen (standing crop) yang diperkirakan mencapai 10–11 juta ton serta cadangan beras di hotel, rumah tangga, dan restoran sekitar 12,5 juta ton.

"Artinya dengan cadangan tersebut, kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi hingga 10 sampai 11 bulan ke depan. Kalau dihitung konservatif, aman sampai April tahun depan, sementara panen puncak sudah dimulai pada Maret," ujar Amran.

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai program mitigasi, antara lain pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, serta program cetak sawah baru. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produksi pangan nasional tetap stabil.

Di sektor peternakan, Amran mengatakan pemerintah tengah berupaya menjaga keseimbangan harga ayam dan telur yang sempat mengalami penurunan. Kementerian Pertanian telah mengumpulkan para peternak untuk mencari solusi bersama.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan konsumsi telur dan ayam dalam program yang dijalankan pemerintah.

"Konsumsi telur yang sebelumnya satu kali dalam seminggu diupayakan menjadi tiga kali, termasuk konsumsi ayam. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbaikan harga di tingkat peternak," katanya.

Sementara itu, pada sektor hortikultura, pemerintah mempercepat program penanaman bawang putih guna memperkuat pasokan dalam negeri.

Di bidang perkebunan, Kementerian Pertanian terus mempercepat program hilirisasi dan pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu. Program tersebut mencakup total lahan seluas 870.000 hektare yang melibatkan petani di berbagai daerah, termasuk Papua.

Amran mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2026, setelah sebelumnya menyalurkan Rp2 triliun pada 2025. Total bantuan yang telah digelontorkan mencapai lebih dari Rp5,5 triliun.

"Bapak Presiden meminta agar program bantuan ini dilanjutkan. Bantuan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk hibah, traktor, pengembangan sawah, dan berbagai sarana produksi lainnya," tandas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan merupakan program negara yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran di Podcast Jurnalistik saat menanggapi berbagai narasi yang berkembang terkait program pengembangan pangan di Papua. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan pangan jangka panjang seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Mentan Amran.

Ia menjelaskan, pengembangan pangan di Papua merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru di berbagai wilayah Indonesia. Selain padi, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lokal seperti sagu dan ubi yang telah lama menjadi sumber pangan masyarakat Papua.

Mentan Amran juga menegaskan bahwa lahan yang dikelola dalam program tersebut merupakan lahan milik masyarakat setempat. Karena itu, ia membantah berbagai narasi yang menyebut masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Menurut Amran, pemerintah justru memberikan berbagai dukungan kepada masyarakat berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, pembangunan irigasi, hingga pendampingan budidaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.

“Dikasih traktor, dikasih irigasi, dikasih benih gratis. Kira-kira salahnya di mana? Padahal kita ingin mereka sejahtera,” katanya.

Mentan Amran juga membantah tudingan yang mengaitkan proyek tersebut dengan kepentingan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa program yang berjalan merupakan proyek negara yang melibatkan banyak pihak dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kontraktor yang bekerja ada 135 perusahaan. Kenapa hanya satu nama yang disebut? Jangan fitnah orang. Yang dikerjakan itu adalah proyek negara untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amran mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program tersebut.

“Kalau mau datang ke sana, saya terima hari ini juga. Saya bertanggung jawab penuh. Mari lihat fakta, jangan hanya percaya fiksi,” ujarnya.

Menurut Amran, manfaat program mulai dirasakan masyarakat. Penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menanam satu kali dalam setahun dengan produktivitas sekitar 3 ton per hektare, kini hasil panen dapat mencapai sekitar 7 ton per hektare dengan intensitas tanam hingga tiga kali setahun.

Ia menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan.

“Kita butuh pengkritik konstruktif, bukan fitnah yang memecah belah bangsa. Negara ini membutuhkan orang-orang yang punya idealisme dan kritik yang membangun. Tetapi jangan memutarbalikkan fakta. Yang kita bangun adalah kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan Republik Indonesia,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak pasar global. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6/2026) sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Budi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan, kenaikan harga kedelai dipengaruhi kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Tujuannya untuk meringankan dampak kenaikan harga akibat gejolak pasar global dan perang, sehingga perajin tetap bisa memproduksi tempe dengan harga yang ada sekarang," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 5,3 juta ton memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tekanan inflasi pangan dunia. Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh. CBP yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang baik, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan, angka Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton. Itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah republik ini," ujar Yudhi.

Menurut dia, penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.

Menurut dia, tim tersebut tidak hanya melakukan tindakan terhadap potensi pelanggaran, tetapi juga mengantisipasi potensi kenaikan harga serta pelanggaran dari sisi mutu dan keamanan pangan.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," ucap Yudhi.

Jakarta: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan peningkatan konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tiga kali dalam sepekan.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan peternak sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas peternakan di dalam negeri.

Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Amran, peningkatan frekuensi konsumsi telur dan ayam dalam program MBG dapat menjadi solusi untuk memperbesar penyerapan hasil produksi peternak lokal.

"Kami telah mengajukan agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali setiap minggu," ujar Amran dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan bahwa Kepala BGN memberikan respons positif terhadap rekomendasi tersebut dan segera mengambil langkah tindak lanjut. Dukungan itu diharapkan mampu memperkuat pasar bagi produk peternakan nasional yang selama ini kerap menghadapi tekanan harga akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Amran menilai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Harga telur dan ayam yang sebelumnya mengalami penurunan kini perlahan bergerak naik seiring meningkatnya kebutuhan dari program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyoroti kondisi peternak ayam broiler yang sempat menghadapi kerugian akibat merosotnya harga ayam hidup di tingkat peternak. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya pasokan di pasar pada saat permintaan sedang melemah.

Faktor libur sekolah turut memengaruhi situasi tersebut. Ketika aktivitas belajar mengajar berhenti sementara, pelaksanaan program MBG ikut mengalami penyesuaian sehingga kebutuhan terhadap produk ayam dan telur menurun.

Untuk itu, Amran berharap konsumsi kedua komoditas tersebut dalam program MBG dapat dilakukan secara rutin setidaknya tiga kali setiap pekan. Dengan pola penyerapan yang lebih konsisten, keseimbangan antara produksi dan permintaan diharapkan dapat terjaga.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BGN yang dinilai cepat merespons usulan pemerintah. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan sekaligus memastikan pasokan pangan bergizi bagi masyarakat.

"Respons yang cepat sangat membantu. Saat ini harga telur dan ayam mulai menunjukkan perbaikan dan kami berharap tren positif ini dapat terus berlanjut," kata Amran.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 22,4 triliun untuk tahun 2027.

Usulan itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI.

“Rancangan usulan tambahan anggaran 2027 Rp 22,43 triliun,” kata Amran dalam paparannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Amran mengatakan, surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapppenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei menyebut, pagu indikatif belanja Kementan di 2027 Rp 23,23 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk seluruh direktorat dan unit di Kementan yang dipimpin pejabat Eselon I.

Dengan usulan tersebut, maka jumlah seluruh anggaran Kementan pada 2027 jika disetujui mencapai Rp 45.656.326.647.000 atau Rp 45,6 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

• Sekretariat Jenderal Rp 3.833.079.575.000
• Inspektorat Jenderal Rp 125.247.787.000
• Ditjen Tanaman Pangan Rp 3.327.312.415.000
• Ditjen Hortikultura Rp 3.368.215.131.000
• Ditjen Perkebunan Rp 4.950.157.235.000
• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 3.111.833.904.000
• Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 7.199.265.214.000
• Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp 3.027.656.571.000
• Badan PPSDM Pertanian Rp 6.094.725.991.000
• Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp 10.618.832.824

Anggaran tersebut, kata Amran, di antaranya akan memenuhi target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari sejumlah komoditas pangan yakni sebagai berikut.

• 60,47 juta ton Gabah Kering Giling setara 34,83 juta ton
• 18,23 juta ton jagung dengan kadar air 14 persen
• 392.000 ton kedelai
• 17.79 juta ton ubi kayu
• 245,4 juta ton kelapa sawit
• 32 juta ton tebu
• 791.000 ton kopi
• 2,9 juta ton kelapa
• 633.000 ton kakao
• 41.000 ton pala
• 64.000 ton lada
• 922.000 ton susu
• 8,08 juta ton telur
• 5,28 juta ton daging

“Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan,” ujar Amran.

Tambahan untuk Bapanas

Pada kesempatan tersebut, Amran juga mengajukan tambahan anggaran untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2027.

Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas melaporkan, Bapanas hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 110 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk biaya operasional, program ketersediaan pangan, hingga dukungan manajemen, dan tunjangan pegawai.

“Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional,” kata Amran.

Bapanas, kata Amran, mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melaksanakan sejumlah program strategis.

Untuk memenuhi target itu, Bapanas membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,8 triliun.

Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Total kebutuhan Anggaran Badan pangan nasional Tahun 2027 sebesar Rp 17.842.264.663.000,” sebagaimana dikutip dari paparan Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat penyerapan gabah dan beras petani guna mencapai target pengadaan tahun 2026.

Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan di NTB telah mencapai 163.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target yang ditetapkan sebesar 240.661 ton setara beras.

Capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan Perum Bulog secara nasional yang telah menyerap 3 juta ton setara beras hingga 3 Juni 2026 atau sekitar 75% dari target nasional sebanyak 4 juta ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah di NTB.

“Target serapan tahun ini sebesar 240.661 ton setara beras. Pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus, karena potensi masa tanam periode kedua di berbagai wilayah NTB sedang dilaksanakan bersama mitra pengadaan,” ujar Mara, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, target pengadaan tersebut tersebar di sejumlah wilayah kerja Bulog NTB, meliputi Kantor Cabang Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.

Untuk mendukung pencapaian target, Bulog NTB menyiapkan berbagai strategi, salah satunya menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra maupun pihak swasta.

“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta untuk digunakan Bulog, agar target serapan perusahaan bisa tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Mara.

Selain memperkuat sarana penyimpanan, Bulog NTB juga meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya TNI dan pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Jemput Pangan (TJP), pemantauan lokasi panen, hingga pengawasan harga gabah agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan hasil panen terserap secara optimal.

Sementara itu, secara nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan capaian serapan lebih dari 3 juta ton setara beras menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, Bulog telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah petani melalui penetapan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Serapan yang tinggi juga memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Saat ini, stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui 5 juta ton, tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional, sehingga dinilai mampu mendukung kebutuhan stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga antisipasi bencana dan gejolak pasar.

Dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah daerah, Bulog optimistis target pengadaan nasional 4 juta ton setara beras dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Di NTB, optimisme serupa juga muncul seiring masih adanya potensi panen musim tanam kedua yang diharapkan dapat mendongkrak serapan gabah dan beras dalam beberapa bulan ke depan.

Bisnis.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi dalam mempertahankan provinsinya sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan TNI terkait pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujarnya.

Ia juga menyebut pembagian peran TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air melalui kendaraan yang dimiliki.

Luthfi juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya seperti setrum listrik. Menurutnya, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan.

Adapun terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.

Sementara itu, sejumlah bupati/wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Sragen disebut masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Walakin, Ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan, untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Setyo menyatakan telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Adapun tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali meminta dukungan perbaikan irigasi agar lahan pertanian bisa lebih produktif.

Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, ia berharap produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, Boyolali juga menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran.

Setali tiga uang, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko juga menyampaikan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi El Nino kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.