Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah mengumpulkan bea keluar ekspor emas senilai Rp695 juta pada Januari 2026. Taget penerimaan bea keluar berada di kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun tahun ini.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berlaku mulai 23 Desember 2025, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Sejatinya pemerintah juga berencana mulai mengenakan bea keluar untuk batu bara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyebut setidaknya setoran dari tarif ekspor batu bara senilai Rp20 triliun per tahun.

Masalahnya, sampai dengan saat ini regulasi untuk mulai memungut bea keluar batu bara belum juga rampung oleh lintas kementerian/lembaga. "Sementara terkait bea keluar batu bara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Adapun sampai dengan Januari 2026, APBN membukukan penerimaan pajak senilai Rp22,6 triliun atau 6,7% terhadap target tahun ini yaitu Rp336 triliun.

Pada awal tahun, seluruh pos penerimaan kepabeanan cukai terkontraksi. Cukai hanya terkumpul Rp17,5 triliun atau turun 12,4% (yoy) dari tahun lalu, akibat penurunan produksi akhir 2025. Sementara itu, bea keluar terkontraksi paling dalam yakni 41,6% (yoy) atau Rp1,4 triliun. Bea masuk terkumpul Rp3,7 triliun atau turun (4,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas. Pemerintah menetapkan skema tarif progresif dua lapis yang bergantung pada harga referensi global, dengan tarif tertinggi mencapai 15%.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid ini diteken oleh Purbaya pada 17 November 2025 dan telah diundangkan pada 9 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral emas di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diambil demi menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Pemerintah menetapkan dua lapisan tarif berdasarkan Harga Referensi emas per troy ounce, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 yakni lapir pertama, apabila harga referensi berada di kisaran US$2.800 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$3.200 per troy ounce. Selanjutnya lapis kedua apabila harga referensi telah menyentuh level US$3.200 per troy ounce atau lebih.

Berdasarkan lampiran PMK 80/2025, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Kewenangan Penetapan Harga

Terkait acuan harga, Pasal 4 mengamanatkan bahwa harga referensi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas.

Selanjutnya, perhitungan besaran bea keluar menggunakan skema ad valorem (persentase). Rumus perhitungannya dijabarkan secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: Tarif Bea Keluar × Jumlah Satuan Barang × Harga Ekspor × Nilai Tukar.

Adapun besaran Harga Ekspor untuk perhitungan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Pelaku usaha emas perlu segera melakukan penyesuaian, mengingat masa transisi aturan ini cukup singkat. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 beleid tersebut.

Mengingat aturan ini diundangkan pada 9 Desember 2025, artinya ketentuan tarif baru ini akan efektif berlaku mulai 23 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas. Pemerintah menetapkan skema tarif progresif dua lapis yang bergantung pada harga referensi global, dengan tarif tertinggi mencapai 15%.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid ini diteken oleh Purbaya pada 17 November 2025 dan telah diundangkan pada 9 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral emas di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diambil demi menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Pemerintah menetapkan dua lapisan tarif berdasarkan Harga Referensi emas per troy ounce, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 yakni lapir pertama, apabila harga referensi berada di kisaran US$2.800 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$3.200 per troy ounce. Selanjutnya lapis kedua apabila harga referensi telah menyentuh level US$3.200 per troy ounce atau lebih.

Berdasarkan lampiran PMK 80/2025, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Kewenangan Penetapan Harga

Terkait acuan harga, Pasal 4 mengamanatkan bahwa harga referensi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas.

Selanjutnya, perhitungan besaran bea keluar menggunakan skema ad valorem (persentase). Rumus perhitungannya dijabarkan secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: Tarif Bea Keluar × Jumlah Satuan Barang × Harga Ekspor × Nilai Tukar.

Adapun besaran Harga Ekspor untuk perhitungan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Pelaku usaha emas perlu segera melakukan penyesuaian, mengingat masa transisi aturan ini cukup singkat. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 beleid tersebut.

Mengingat aturan ini diundangkan pada 9 Desember 2025, artinya ketentuan tarif baru ini akan efektif berlaku mulai 23 Desember 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rencana pemerintah mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas mulai 2026.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk mengetahui secara lebih pasti besaran ekspor emas Indonesia.

"Soal emas, karena sekarang ekspornya nol kalo enggak salah, selain meningkatkan pendapatan pemerintah juga untuk melihat berapa sih ekspor emas kita sebetulnya. Jadi kita lihat income apa yang bisa kita dapat dari pertambangan itu," ujar Purbaya di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).

Purbaya belum menyebutkan proyeksi resmi terkait potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Meski begitu, ia memberikan gambaran kasar mengenai besaran pendapatan yang bisa diperoleh pemerintah.

"Enggak tahu (potensi penerimaan), pokoknya triliunanlah. Rp2 (triliun) sampai Rp6 triliun lah," ujarnya.

Rencana penerapan bea keluar emas ini tengah disiapkan Kementerian Keuangan dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan tersebut akan berlaku untuk sejumlah produk emas, seperti dore, granules, cast bar, hingga minted bars, dengan rentang tarif 7,5 persen hingga 15 persen.

Kementerian Keuangan menjelaskan penetapan tarif bea keluar akan mengikuti harga mineral acuan (HMA) emas. Usulan Kementerian ESDM menyebutkan semakin hilir bentuk produknya, semakin rendah tarif bea keluar yang dikenakan.

Dalam penjelasan sebelumnya, pemerintah memaparkan struktur tarif yang berlaku berdasarkan HMA per troy ons. Untuk dore dengan HMA sampai US$2.800 dan di bawah US$3.200, tarif bea keluar ditetapkan 12,5 persen.

Jika HMA di atas atau sama dengan US$3.200, tarifnya naik menjadi 15 persen. Tarif serupa berlaku untuk produk emas lain dalam kategori tidak ditempa dan berbentuk granules.

Sementara itu, untuk emas atau paduan emas berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars (di luar kategori dore), tarif bea keluar ditetapkan 10 persen untuk HMA hingga US$2.800 dan di bawah US$3.200, serta 12,5 persen untuk HMA di atas US$3.200. Adapun minted bars dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen sesuai level HMA.

Kebijakan ini diharapkan mulai menyumbang pendapatan negara pada 2026 setelah PMK terkait resmi diundangkan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor emas sebesar 7,5 persen hingga 15 persen mulai 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bea keluar dikenakan atas komoditas seperti dore, granules, cast bar, dan minted bars.

Pengenaan bea keluar ekspor emas akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan ini akan segera kita undangkan dan kita pastikan nanti di 2026 memberikan sumbangan bagi pendapatan negara," kata Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (17/11).

Febrio mengatakan bea keluar emas ditetapkan berdasarkan harga mineral acuan (HMA) emas.

"Usulan dari Kementerian ESDM agar semakin hilir produknya semakin rendah bea keluarnya," terang Febrio.

Dalam paparannya, Febrio merinci dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainya dengan HMA lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di bawah US$ 3.200 per troy ons dikenakan tarif 12,5 persen.

Selanjutnya, apabila HMA emas di atas atau sama dengan US$3.200 per troy ons dikenakan tarif bea keluarnya sebesar 15 persen.

Tarif sama juga berlaku untuk untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore.

Sementara itu, untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen untuk HMA lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di bawah US$ 3.200 per troy ons. Kemudian 12,5 persen untuk HMA di atas US$ 3.200 per troy ons.

Untuk minted bars tarifnya antara 7,5 persen untuk HMA lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di bawah US$ 3.200 per troy ons. Lalu, 10 persen untuk untuk HMA di atas US$3.200 per troy ons.