Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendorong penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa penguatan bank KBMI I perlu ditempuh secara terarah dan prudent.

Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan nasional, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya risiko serangan siber.

OJK telah menyampaikan himbauan penguatan fundamental dan konsolidasi kepada bank-bank KBMI I sejak Oktober 2025.

Dalam himbauan tersebut, bank diminta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, hingga prospek jangka panjang.

Bank-bank tersebut juga didorong mengidentifikasi pilihan penguatan modal serta peluang konsolidasi yang paling sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Bagi bank yang kinerjanya cenderung stagnan, OJK memandang pendekatan anorganik melalui konsolidasi dapat menjadi salah satu pendorong perbaikan kinerja.

“Pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat,” tulis OJK dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Mei 2026, Rabu (24/6/2026).

OJK menegaskan, setiap rencana penguatan akan dievaluasi secara kasus per kasus dengan memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, serta aspek perlindungan nasabah.

Regulator juga menyerahkan keputusan konsolidasi kepada pemegang saham masing-masing bank sesuai dengan strategi korporasi dan pertimbangan bisnis mereka.

Meski masih berupa imbauan, OJK mengungkapkan bahwa sudah terdapat sejumlah bank yang berencana melakukan konsolidasi dan meningkatkan skala bisnis.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa merger di segmen bank KBMI I mulai bergerak dari sekadar wacana menuju agenda korporasi yang lebih konkret.

Konsolidasi dinilai relevan bagi bank-bank kecil yang menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kemampuan digital, dan memenuhi kebutuhan investasi teknologi.

Dengan skala usaha yang lebih besar, bank hasil konsolidasi diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi operasional, serta meningkatkan daya saing di tengah dominasi bank-bank besar.

Di sisi lain, aksi merger juga dapat menjadi salah satu opsi bagi emiten perbankan untuk memenuhi kewajiban kepemilikan saham publik atau free float minimum 15%.

OJK menyebut penyesuaian struktur kepemilikan saham dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggabungan dua atau lebih bank.

Namun, OJK menekankan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi KBMI I tidak ditempuh secara tergesa-gesa. Regulator akan mengevaluasi efektivitas imbauan tersebut secara berkala, sembari tetap mengedepankan dialog dengan industri.

Arah kebijakan itu diharapkan menghasilkan industri perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif, serta mampu memperluas kualitas layanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Berbagai indikator lainnya juga positif pada periode yang sama

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan permodalan perbankan tetap kuat di tengah musim pembagian dividen pada awal tahun, sebagaimana tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada pada level 25,09 persen per Maret 2026.

Meski CAR mengalami penurunan tipis sebesar 0,74 poin persentase dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 25,83 persen, level tersebut dinilai masih tergolong tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa CAR yang solid tersebut menandakan ketahanan permodalan perbankan yang tetap kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank tetap terjaga dengan return on asset (ROA) tercatat sebesar 2,47 persen dan net interest margin (NIM) sebesar 4,38 persen per Maret 2026.

"Berbagai indikator lainnya juga positif pada periode yang sama, dengan likuiditas industri yang tetap memadai serta kualitas aset yang tetap terjaga," katanya.

Rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 122,55 persen dan 27,85 persen, masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level 193,64 persen, sedangkan net stable funding ratio (NSFR) berada pada level 128,84 persen.

Sementara itu, rasio non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,14 persen dan NPL net terjaga pada level 0,83 persen. Di sisi lain, loan at risk (LaR) tercatat sebesar 8,94 persen.

Pada Maret 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp8.659 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,85 persen (yoy), diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen (yoy), sedangkan kredit modal kerja sebesar 4,38 persen (yoy).

Berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 14,88 persen (yoy).

Sementara kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12 persen (yoy) dari posisi Februari 2026 yang terkontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,66 persen yoy.

Porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,33 persen. Per Maret 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh sebesar 24,20 persen yoy menjadi Rp28,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 30,81 juta.

Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.231 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen (yoy), 11,57 persen (yoy), dan 8,36 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) memperkuat struktur permodalannya melalui penerbitan instrumen Additional Tier-1 (AT1) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities senilai 700 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp11,9 triliun.

Menurut perseroan, aksi korporasi ini mendapat respons positif dari investor global dengan tingkat permintaan mencapai lebih dari 2,5 miliar atau mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,6 kali.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penerbitan ini merupakan kali kedua yang dilakukan perseroan setelah sebelumnya menerbitkan instrumen serupa sebesar 600 juta dolar AS pada 2021.

"Sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia, BNI memastikan bahwa perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin kokoh melalui struktur permodalan yang kuat,” kata Okki.

Merujuk keterbukaan informasi, proses bookbuilding dan penetapan harga (pricing) dilakukan pada 15 April 2026, sementara penyelesaian transaksi (settlement) pada 22 April 2026.

Perseroan menjelaskan bahwa instrumen AT1 yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai modal tambahan yang bersifat subordinasi, tanpa jatuh tempo (perpetual), serta pembayaran imbal hasil yang tidak diakumulasikan.

Penerbitan dilakukan berdasarkan ketentuan Regulation S (Reg S) dalam US Securities Act dan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX).

Menurut perseroan, hal ini menandai akses yang semakin luas terhadap pasar keuangan internasional. Di samping itu, catat perseroan, tingginya minat investor juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental dan prospek kinerja.

Selain itu, basis investor pada penerbitan kali ini semakin terdiversifikasi, mencakup kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga offshore Amerika Serikat. Perseroan mencatat bahwa hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik instrumen keuangan BNI di mata investor global.

Sebagai bagian dari pengelolaan struktur permodalan, BNI juga telah mengumumkan rencana pembelian kembali (buyback) atas instrumen AT1 yang diterbitkan pada 2021 melalui mekanisme penawaran tender (tender offer)sekitar 94,7 persen dari total AT1 Eksisting. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan komposisi permodalan secara keseluruhan.

Penerbitan instrumen AT1 ini menunjukkan langkah BNI dalam memanfaatkan instrumen pasar global untuk memperkuat struktur permodalan.

Perseroan menilai dukungan investor yang kuat mencerminkan kepercayaan terhadap kinerja dan prospeknya, serta membuka ruang yang lebih luas untuk ekspansi bisnis dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia relatif terbatas, karena eksposur terhadap pihak nonresiden di kawasan tersebut kecil, sehingga tidak signifikan mempengaruhi permodalan maupun likuiditas perbankan nasional.

“Dampak langsung dari konflik Timur Tengah terhadap perbankan Indonesia itu sebetulnya relatif terbatas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Dian mengingatkan perlunya mencermati kondisi perekonomian Indonesia sebagai ekonomi terbuka yang sangat dipengaruhi situasi dan ketidakpastian global, sementara konflik tersebut berdampak signifikan terhadap geopolitik dan geokonomi dunia.

Apabila eskalasi konflik berlangsung lama, jelas dia, kondisi tersebut berpotensi menjadi sumber kerentanan yang memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan.

Ia mencatat bahwa gangguan jalur distribusi energi global, termasuk penutupan Selat Hormuz sebagai jalur utama, dapat mendisrupsi harga komoditas energi.

Kenaikan harga energi global akan mendorong kenaikan harga bahan bakar dan biaya distribusi barang, termasuk bahan baku dan pangan, sehingga meningkatkan tekanan inflasi baik global maupun domestik.

Dalam kondisi ini, jika tekanan inflasi direspons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, Dian mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terdampak melalui penurunan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi.

Lebih lanjut, ia mengatakan peningkatan biaya hidup di tengah perlambatan permintaan akan menekan margin atau keuntungan korporasi serta meningkatkan risiko korporasi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut dapat diperburuk oleh meningkatnya ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap risk-off, sehingga meningkatkan risk premium Indonesia, memicu arus keluar modal, dan menekan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya menimbulkan risiko bagi perbankan, khususnya risiko keuangan.

Dari sisi kredit, Dian menjelaskan kenaikan harga energi dan tekanan inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi, menurunkan profitabilitas perusahaan, serta melemahkan kemampuan bayar debitur dan daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kredit bermasalah (NPL) dan kebutuhan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Ia menambahkan bahwa risiko tersebut terutama meningkat pada sektor yang sensitif terhadap harga energi dan biaya logistik seperti transportasi, manufaktur, serta sektor yang bergantung pada bahan baku impor.

Selain itu, ia menyebut tekanan terhadap daya beli juga dapat meningkatkan risiko kredit pada segmen UMKM dan konsumsi yang lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan kredit ke depan.

Namun demikian, tegas Dian, ketahanan perbankan Indonesia tetap kuat di tengah berbagai risiko global, dengan standar keuangan yang berada di atas praktik terbaik internasional.

Per Februari 2026, permodalan perbankan masih tinggi dengan rasio CAR sebesar 25,83 persen, sementara risiko kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen dan tren pencadangan CKPN yang stabil.

Di sisi likuiditas, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) dan alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) di atas ambang batas, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 84,72 persen dalam kisaran yang sehat, serta liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 195,64 persen yang jauh di atas ketentuan.

Dian memastikan, OJK juga terus memantau perkembangan risiko dan meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Perbankan secara rutin melakukan stress test, baik secara individual bank maupun oleh otoritas, untuk mengukur ketahanan terhadap berbagai potensi guncangan makroekonomi.

Menurutnya, hasil stress test menunjukkan permodalan perbankan masih memadai untuk menghadapi risiko dari perubahan signifikan kondisi makroekonomi.

Selain itu, Dian memastikan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan lembaga terkait, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna memantau kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita sudah pernah menghadapi situasi yang lebih buruk dari ini, seperti COVID itu cukup lama sampai bertahun-tahun, tapi kita bisa survive dengan kebijakan-kebijakan..,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini industri perbankan mampu menghadapi dan melewati risiko atau dampak rambatan perang Timur Tengah, sekaligus memastikan kondisi permodalan (capital adequacy ratio/CAR) berada dalam posisi yang kuat untuk menyerap risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencatat bahwa rasio permodalan (CAR) industri perbankan saat ini berada pada kisaran 25-27 persen, jauh di atas ketentuan internasional.

“Kita sudah pernah menghadapi situasi yang lebih buruk dari ini, seperti COVID itu cukup lama sampai bertahun-tahun, tapi kita bisa survive dengan kebijakan-kebijakan. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu dikhawatirkan karena kita pernah menghadapi situasi yang lebih parah, kira-kira begitu,” katanya saat dijumpai di DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dian menjelaskan bahwa dampak rambatan konflik Timur Tengah terhadap sistem keuangan nasional, termasuk perbankan, bergantung pada durasi konflik tersebut.

Ia memastikan, otoritas terus menganalisis dan menghitung berbagai risiko yang mungkin muncul. Dampak konflik disebut dapat masuk ke sistem keuangan melalui berbagai jalur transmisi, seperti nilai tukar, inflasi, dan indikator lainnya.

Seluruh implikasi tersebut, ujar Dian, sedang dan terus dianalisis secara mendalam, termasuk potensi risiko pasar yang akan dihadapi perbankan. Pemantauan dilakukan secara berkala, bahkan hingga masing-masing bank.

“Secara voluntarily, bank-bank itu kan melakukan stress test. Dan kita sendiri pun, di tim kita (OJK) juga melakukan hal yang sama sebetulnya untuk melakukan stress test,” kata dia.

Ketika ditanya mengenai proyeksi net interest margin (NIM) tahun ini, Dian menyampaikan bahwa perkembangannya masih bergantung pada situasi ekonomi dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi, seperti suku bunga, simpanan, penyaluran kredit, serta risiko pasar termasuk kemungkinan kenaikan yield.

Menurutnya, dampak ketidakpastian global terhadap NIM industri perbankan tetap ada, namun besarannya masih harus ditinjau lebih dalam sesuai perkembangan situasi.

Ketika ditanya apakah NIM industri dapat meningkat tahun ini, Dian juga menyatakan, belum dapat memastikan hal tersebut karena masih perlu melihat kondisi perekonomian dan situasi bisnis secara lebih menyeluruh.

“Situasi kondisi perekonomian kita, situasi bisnis dan lainnya, kita harus lihat juga, ya. Harapan kita tentu saja NIM akan ada perbaikan. Tapi saya tidak berani mengatakan (NIM berpotensi naik atau turun) sebelum saya melakukan analisis yang lebih dalam,” kata Dian.

Sebelumnya, dalam menghadapi risiko geopolitik di Timur Tengah yang meningkat, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memastikan bahwa industri perbankan memperketat prudential measures, termasuk kerangka manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27/3), menegaskan bahwa indikator fundamental perbankan domestik masih berada pada level yang solid, meskipun volatilitas eksternal meningkat.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang kuat.

Perbanas mencatat sejumlah langkah mitigasi telah dan terus diperkuat oleh industri perbankan di Tanah Air.

Beberapa langkah tersebut di antaranya melalui stress test sektoral dan penguatan early warning system untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit.

Adapun stress test sektoral dilakukan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi seperti transportasi, logistik, dan manufaktur.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I bukanlah kebijakan yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur.

Arah kebijakan ini juga mengedepankan dialog dengan industri, dan berorientasi pada terciptanya perbankan yang lebih kuat, efisien, inovatif, dan mampu memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

“Perlu disampaikan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I saat ini bersifat imbauan dan akan dievaluasi secara berkala untuk melihat tingkat keberhasilannya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, saat ini OJK masih mengelompokkan bank ke dalam empat kategori. KBMI I merupakan bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun, paling rendah dibandingkan kelompok lainnya.

OJK memandang, penguatan bank-bank dengan kategori KBMI I adalah langkah yang perlu ditempuh secara terarah dan prudent untuk memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional.

Hal ini mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

Dian mengatakan, imbauan untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah disampaikan OJK kepada bank-bank KBMI I pada akhir Oktober 2025.

OJK menghimbau setiap bank KBMI I untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank.

Menurut Dian, pendekatan anorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank yang dinilai mengalami stagnasi.

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan OJK untuk mendorong konsolidasi dan/atau aksi korporasi secara natural dan sukarela berdasarkan kajian bisnis yang sehat.

Setiap rencana penguatan akan dinilai secara case by case untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan aspek pelindungan nasabah.

Terkait perkembangan terakhir, OJK pada Desember 2025 juga telah mengundang bank-bank KBMI I untuk melakukan focus group discussion (FGD) dalam rangka menyusun roadmap.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia OJK per Juni 2025, jumlah bank umum yang masuk dalam kategori KBMI I tercatat sebanyak 61 bank.

Dari total bank KBMI I tersebut, 11 di antaranya memiliki aset dalam kisaran Rp1 triliun hingga Rp10 triliun. Kemudian, 48 bank tercatat dengan aset kisaran Rp10 triliun hingga Rp50 triliun dan 2 bank dengan aset di atas Rp50 triliun.

Pada periode yang sama, bank KBMI I mencatatkan modal inti (Tier I) Rp207,51 triliun, dengan rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 29,27 persen. Adapun capital adequacy ratio (CAR) tercatat berada di level 30,73 persen.

Kinerja profitabilitas tercermin dari rasio return on assets (ROA) sebesar 1,54 persen, sementara efisiensi operasional yang diukur melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,44 persen.

Dari sisi intermediasi dan likuiditas, rasio net interest margin (NIM) tercatat sebesar 4,72 persen, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 81,96 persen, serta liquid assets ratio (LAR) sebesar 15,65 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana penghapusan kategori bank berdasarkan modal (KBMI) I masih bergulir. Bank-bank yang berada pada kategori itu pun memberikan sejumlah tanggapan.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus kategori KBMI 1 dan mendorong bank untuk naik kelas ke KBMI 2.

Dalam pengelompokan bank berdasarkan KBMI, bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun masuk ke KBMI 1. Kemudian, bank dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun masuk ke KBMI 2.

Lalu, KBMI 3 merupakan kelompok bank dengan modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Salah satunya adalah PT Bank Ina Perdana Tbk. (Bank Ina) yang merupakan bagian dari Salim Group. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Ina Adhiputra Tanoyo mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari OJK.

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank Ina ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Ina memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Bank KBMI 1 lain juga telah menyampaikan tanggapannya terhadap wacana tersebut. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum Bank Panin Dubai Syariah Andri Latif menyampaikan bahwa perseroan sejauh ini belum memiliki rencana tindakan korporasi dalam memenuhi kebijakan dari OJK tersebut.

Perseroan juga belum memiliki linimasa dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Perseroan belum memiliki linimasa [timeline],” terang Andri dalam keterbukaan yang disampaikan ke BEI, dikutip pada Selasa (23/12/2025).

Kendati begitu, PNBS memastikan akan senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, perseroan juga memastikan akan mengikuti ketentuan permodalan perbankan yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. atau Bank Mas menuturkan bahwa perseroan akan terus memantau perkembangan wacana ini, termasuk dengan berkomunikasi aktif dengan OJK.

Bank milik Wings Group, yang didirikan oleh Johanes Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto itu, juga menyatakan siap melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

“Bank MAS sebagai bank umum yang berizin dan diawasi oleh OJK, sepenuhnya menghormati dan mendukung langkah strategis dan kebijakan yang diambil OJK,” ungkap Manajemen Bank Mas.

Dalam memenuhi kebijakan OJK tersebut, manajemen berencana menerapkan sejumlah strategi. Di antaranya, melakukan evaluasi dan analisis terhadap kondisi keuangan, struktur bisnis, dan prospek pertumbuhan usaha, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha dan kebijakan/regulasi.

Perseroan juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur TI untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

Tidak berhenti di situ, manajemen juga memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai serta memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan memperluas skala bisnis perseroan.

Saat ini, manajemen menyebut bahwa kondisi permodalan dan likuiditas perseroan berada pada posisi yang sehat dan kuat, serta telah memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan OJK. “Fokus utama kami tetap pada pemberian layanan terbaik bagi stakeholder,” tegas manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Misalnya, BSI yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. Kemudian, BSN lahir dari hasil spin off UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang digabungkan dengan PT Bank Victoria Syariah.

Di sisi lain, Anggito menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah memang memerlukan peran pemerintah yang kuat. Kendati begitu dia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pemisahan kelembagaan, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan modal dan keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, jika spin-off justru menghasilkan bank syariah berukuran kecil, maka tujuan memperbesar pangsa pasar dan memperkuat industri syariah sulit tercapai. Karena itu, dia mendorong agar kebijakan spin-off dikaji secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.

“Jadi kalau menurut saya, dari studi saya ini ya, mungkin untuk Indonesia ya biarlah mereka [UUS] tumbuh aja. Kalau spin-off dan akhirnya menghasilkan suatu bank syariah yang kecil, kan akhirnya enggak bisa kompetitif juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun wajib memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bersama DPRD Sumut menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis Sumatra Utara pada Senin (29/12/2025).

Ketiga Ranperda itu yakni Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut, Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut, serta Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumut.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Ranperda tersebut telah disetujui bersama dengan DPRD.

"Kami mengapresiasi DPRD Sumut, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas kerja keras dan kolaborasi yang intensif, sehingga ketiga Ranperda tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui pembahasan yang dinamis antara eksekutif dan legislatif," kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Secara rinci, dalam Ranperda perubahan perangkat daerah akan dilakukan penataan organisasi di lingkungan Pemprov Sumut.

Bobby menyebut Ranperda itu akan memecah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi 2 perangkat daerah.

Ranperda itu juga membahas pemindahan urusan penataan ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, dilakukan pula penggabungan beberapa dinas sektor pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Adapun Ranperda perubahan bentuk hukum Bank Sumut menjadi Perseroda, lanjutnya, merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

Status Perseroan yang berubah dari Swasta Nasional menjadi Perseroda dinilai sebagai bentuk paling tepat untuk memperkuat peran Bank Sumut khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan terkait permodalan Bank Sumut, Pemprov dan DPRD telah menyepakati penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah senilai Rp280,98 miliar.

Bobby mengungkapkan barang itu berupa gedung kantor seluas 7.805 meter persegi.

"Penyertaan modal ini diharapkan dapat menjadikan kepemilikan saham Pemprov Sumut sebagai pemegang saham mayoritas serta memperkuat kinerja Bank Sumut ke depan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun atau masuk kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1 memberikan penjelasan terkait strategi untuk meningkatkan modal di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus klasifikasi KBMI 1.

Sebagai informasi, kelompok KBMI 1 terdiri dari bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) misalnya. Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/12/2025) menyatakan perseroan senantiasa mengikuti ketentuan dari regulator. "Bank akan menyesuaikan apabila telah terdapat ketentuan OJK yang mengatur terkait hal tersebut," demikian penjelasan manajemen.

Kemudian, untuk pemenuhan modal agar dapat naik kelas ke KBMI 2, Bank IBK menyebutkan akan dilakukan secara organik, mengingat modal inti perseroan saat ini senilai Rp5,7 triliun atau kurang Rp300 miliar untuk mencapai Rp6 triliun.

Perseroan berharap penambahan modal akan terpenuhi setelah 2026 yang diperoleh dari estimasi laba 2025 senilai Rp210 miliar dan proyeksi laba tahun depan sesuai rencana bisnis bank (RBB) senilai Rp210 miliar. Terkait dengan linimasa atau timeline lebih lanjut, manajemen menyatakan akan menunggu peraturan lebih lanjut dari regulator.

Hingga akhir September 2025, Bank IBK membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp160,32 miliar. Sementara, sepanjang 2024, laba yang dibukukan senilai Rp215,85 miliar.

Selain Bank IBK, PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) juga menyampaikan dukungan terkait rencana OJK tersebut, untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing.

Manajemen BVIC menyatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif, baik melalui transformasi digital maupun peningkatan kualitas layanan.

"Perseroan juga akan terus mengoptimalkan peningkatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, efisiensi operasional, serta ekspansi bisnis yang selektif," ujar manajemen.

Lebih jauh, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat belum ada ketentuan resmi yang mengatur terkait dengan linimasa atas rencana kebijakan tersebut. "Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan."

Per 30 September 2025 modal inti Bank Victoria tercatat senilai Rp4,01 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp3,58 triliun. Pada periode yang sama, BVIC membukukan laba tahun berjalan senilai Rp127,79 miliar.

Bank Digital

Dari sisi bank digital, Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menegaskan perseroan saat ini lebih memilih fokus memperkuat kinerja fundamental dibandingkan berspekulasi terhadap kebijakan yang masih bersifat wacana. Menurutnya, Bank Neo menitikberatkan pada perbaikan profitabilitas, tata kelola, serta cara perusahaan mengomunikasikan kinerja ke pasar.

“Sekarang ini kami benar-benar fokus ke apa yang ingin dicapai. Tahun ini setidaknya kami sampaikan profitabilitas, tata kelola kita perbaiki, dan yang penting adalah bagaimana mengomunikasikan semua ini ke market,” ujar Eri dalam paparan publik, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi permodalan, Bank Neo masih mengandalkan laba ritel (retail earnings) dengan modal inti yang saat ini berada di kisaran Rp4 triliun. Dengan posisi tersebut, Eri menilai kondisi permodalan perseroan masih memadai jika dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR).

Berdasarkan data yang dipaparkan, modal inti Bank Neo menguat menjadi Rp4 triliun, naik 1,52% dibandingkan September 2025 sebesar Rp3,94 triliun, serta tumbuh 20,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp3,33 triliun pada Oktober 2024. Sebagai informasi, KBMI I merupakan kelompok bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun.

Sementara itu, CAR Bank Neo pada Oktober 2025 tercatat meningkat signifikan menjadi 47,77%, dibandingkan 35,89% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi peluang naik kelas ke KBMI II, Eri menyatakan bahwa perseroan tidak semata-mata mengejar status tersebut. Meski demikian, dia mengakui menjadi bank dengan skala yang lebih besar akan membuka ruang bagi pengembangan produk baru.

“Kalau dari sisi kecukupan modal, sebenarnya jauh lebih dari cukup. Tapi tentunya kita ingin menjadi bank yang lebih besar, supaya bisa menawarkan produk lain, misalnya layanan valas untuk nasabah yang suka travel,” jelasnya.

Banyak Faktor

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan OJK untuk mendorong KBMI 1 melakukan konsolidasi.

Dia menuturkan, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. Dian menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, kebutuhan investasi teknologi semakin besar. Dian menuturkan penguatan sistem IT, digital banking, hingga pengembangan super app membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga sulit dipenuhi oleh bank dengan modal dan aset terbatas jika berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini, Dian menyebut bahwa bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal, baik terkait opsi penambahan modal maupun rencana merger dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi.

Dia mengharapkan proses tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan penguatan struktur perbankan nasional ke depan. “Kita harapkan itu akan terus terjadi dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) menyatakan bahwa perseroan berada pada jalur yang secara kualifikasi memenuhi kriteria Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II, seusai menghimpun dana Rp2,79 triliun melalui aksi penawaran umum perdana saham pada Rabu ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, modal inti (tier 1) per akhir September 2025 tercatat sebesar Rp4,88 triliun. Untuk diketahui, KBMI II merupakan bank dengan modal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.

“Jadi memang biasanya ada prosesnya di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tapi secara modal kami per hari ini 17 Desember 2025, capital kami sudah Rp8 triliun. Jadi dari segi kualifikasi untuk KBMI II, kita sudah masuk pada hari ini,” kata Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Tigor memandang bahwa permodalan perseroan saat ini telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek hingga menengah, seiring dengan prospek pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Ia mengatakan, pengembalian dari investasi serta pertumbuhan laba diharapkan terus menguat ke depan, sehingga untuk sementara waktu kebutuhan tambahan modal dinilai telah terpenuhi.

“Jadi, kami merasa untuk sementara kebutuhan modal kami sudah terpenuhi,” kata Tigor.

Terkait strategi ke depan, perseroan tetap meyakini kekuatan ekosistem sebagai motor utama pertumbuhan. Tigor menilai pangsa pasar perbankan digital di Indonesia juga masih relatif kecil, sehingga peluang pendalaman pasar masih terbuka luas.

Ia juga menegaskan bahwa strategi ecosystem play akan menjadi pembeda utama ke depan. Salah satu yang telah diimplementasikan yakni kolaborasi dengan OVO melalui produk OVO Nabung, yang memungkinkan pengguna menjadi nasabah Superbank tanpa harus keluar dari aplikasi OVO.

Menurut Tigor, sekitar 60 persen akuisisi nasabah saat ini berasal dari ekosistem Grab dan OVO. Model ini dinilai memberikan efisiensi biaya akuisisi dan layanan, sekaligus meningkatkan tingkat keterikatan nasabah.

Sementara itu, sekitar 40 persen akuisisi berasal dari luar ekosistem dan terus berkembang melalui berbagai kemitraan strategis lainnya.

Meski mengandalkan kekuatan ekosistem, Superbank tetap membuka ruang pertumbuhan di luar ekosistem. Tigor menilai pasar perbankan di Indonesia masih sangat luas, sehingga peluang pertumbuhan tetap terbuka baik di dalam maupun di luar ekosistem.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong bank-bank kategori KBMI I untuk naik kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan opsi memperkuat permodalan atau melakukan konsolidasi agar kapasitas serta ketahanan perbankan semakin kuat.

Saat ini OJK masih mengelompokkan bank ke dalam empat kategori. KBMI I merupakan bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun, paling rendah dibandingkan kelompok lainnya.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia OJK per Juni 2025, bank dalam kategori KBMI I tercatat sebanyak 61 bank, terbanyak di antara KBMI lainnya. Pada periode yang sama, KBMI II tercatat sebanyak 26 bank, KBMI III 14 bank, dan KBMI IV 4 bank.

Hingga Oktober 2025, Superbank membukukan laba sebelum pajak (profit before tax/PBT) sebesar Rp102 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 173 persen year on year (yoy) menjadi Rp1,3 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) Superbank tumbuh 168 persen yoy menjadi Rp10,6 triliun per Oktober 2025, ditopang oleh inovasi produk seperti OVO Nabung by Superbank yang memperluas integrasi dengan ekosistem Grab dan OVO.

Sementara itu, penyaluran kredit mencapai Rp9,1 triliun atau meningkat 70 persen, didukung oleh kolaborasi dengan berbagai mitra strategis dan produk pinjaman fleksibel.

Pertumbuhan kredit turut mendorong total aset meningkat 72 persen yoy menjadi Rp17,6 triliun hingga akhir Oktober 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank-bank kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I untuk naik kelas dengan opsi memperkuat permodalan atau melakukan konsolidasi agar kapasitas serta ketahanan perbankan semakin kuat.

“Dalam rangka memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, OJK memandang penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I sebagai agenda strategis yang yang perlu kita tempuh secara terarah dan prudent,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil RDKB Oktober 2025 di Jakarta, Jumat.

Saat ini OJK masih mengelompokkan bank ke dalam empat kategori. KBMI I merupakan bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun, paling rendah dibandingkan kelompok lainnya.

Menurut Dian, langkah penguatan ini penting seiring dengan dinamika teknologi informasi, percepatan digitalisasi perbankan, ketidakpastian ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber.

Ia mengungkapkan, imbauan formal untuk memperkuat fundamental dan melakukan konsolidasi telah disampaikan OJK kepada bank-bank KBMI I melalui surat pada akhir Oktober lalu.

OJK menilai bahwa bank-bank kecil ini masih memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha, baik melalui langkah organik maupun anorganik.

Dian menambahkan, OJK juga mengimbau agar setiap bank KBMI I melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang secara berkala.

Evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi pemegang saham pengendali (PSP) dan manajemen dalam mengambil keputusan strategis, termasuk menambah modal atau melakukan konsolidasi.

Adapun pendekatan atau dorongan OJK kepada bank KBMI I saat ini masih bersifat persuasif. Namun, OJK juga membuka peluang untuk memberikan insentif bagi bank KBMI I yang melakukan konsolidasi.

Langkah penguatan ini dinilai penting agar pengurus dan PSP tidak hanya fokus pada kelangsungan bisnis bank, tetapi turut berkontribusi pada penguatan sistem perbankan nasional secara keseluruhan.

Dian mengatakan, pengelompokan bank memang masih berbasis modal inti. Namun dalam pengawasan, OJK juga mempertimbangkan kemampuan transformasi digital, infrastruktur teknologi informasi, keamanan siber, serta tata kelola risiko sebagai elemen penting dalam menilai profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

“Faktor-faktor tersebut itu menjadi bagian dari dialog pengawasan dan apa yang kita sebut sebagai prudential meeting, dan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyempurnaan kerangka pengelompokan (bank) ke depan,” kata dia.

Mengenai rencana penyederhanaan kategori KBMI, termasuk kemungkinan penghapusan KBMI I sehingga hanya menjadi tiga kelompok, Dian mengatakan bahwa langkah ini masih bersifat imbauan persuasif. Penetapan aturan yang lebih tegas, seperti POJK, akan dipertimbangkan apabila diperlukan.

“Kita bisa lihat perkembangannya ke depan, apakah ini perlu dikeluarkan aturan yang lebih jelas, apakah itu nanti dalam bentuk POJK atau lainnya. Jadi memang itu (aturan) apabila diperlukan saja. Tetapi tentu kita lebih mendorong kepada kesadaran masing-masing teman-teman dari KBMI I untuk mulai melihat situasi perkembangan ekonomi makro maupun mikro serta melihat kondisi masing-masing bank,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025