JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut korban kasus dugaan penipuan perjalanan haji dan umrah yang menyeret Hanania Travel mencapai 1.430 orang.

“Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, Rabu (1/7/2026).

Andaru menyebutkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di samping itu, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana Hanania Travel.

"Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap tiga rekening perusahaan atas nama Hasanah Taman Internasional. Kemudian dua rekening pribadi perorangan. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut, menelusuri aliran dana dari Hasanah Travel ini," ujar dia.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan bos Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan atau ASF, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan umrah.

Lihat video: Korban Dugaan Penipuan Hanania Travel Bertambah! Kerugian Capai Rp35,3 Miliar



Sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro terkait kasus tersebut, mulai Keanu Angelo, komika Praz Teguh, Paula Verhoeven, hingga pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy dan Karin Novilda atau Awkarin.

Ahmad Syah Farhan atau ASF yang merupakan dijerat dengan pasal dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, penipuan digital (online scam) saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal serta tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, menurutnya, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pencegahan online scams juga membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan.

Dicky, melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan.

Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Mengingat pentingnya pemberantasan online scams secara lintas negara, OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” pada 29-30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra.

Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, Inggris, dan Vietnam.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional.

Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi.

Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen membuka tiga posko pengaduan untuk membantu nasabah yang menjadi korban dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh oknum mantan pegawai berinisiatif N alias D (36) di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Distribution Head 5 (Jateng-DIY) Mandiri Taspen I, Putu Agus Sinom Artawan mengatakan, pembukaan posko tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada para nasabah yang terdampak.

"Bank Mandiri Taspen secara proaktif membuka tiga posko untuk membantu korban penipuan investasi. Kami ingin memastikan setiap pengaduan nasabah dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (25/6) malam.

Ia menjelaskan, tiga posko tersebut berada di Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas. Menurut dia, keberadaan posko di tiga lokasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam menyampaikan laporan maupun memperoleh informasi terkait penanganan kasus yang sedang berlangsung.

Bank Mandiri Taspen Optimalisasi Movin Tingkatkan Layanan Nasabah



Dalam rangka mendukung operasional posko, kata dia, Bank Mandiri Taspen menurunkan 10 personel yang secara khusus bertugas membantu para nasabah, mulai dari menerima pengaduan, melakukan pendataan, hingga memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh korban.

"Petugas kami akan mendata seluruh pengaduan yang masuk dan langsung menindaklanjutinya secepat mungkin sesuai prosedur yang berlaku. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah yang terdampak," katanya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum guna mendukung proses penanganan kasus tersebut serta memastikan hak-hak nasabah memperoleh perhatian. Selain membuka posko, dia mengimbau nasabah untuk menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi yang telah disediakan agar proses verifikasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara optimal.

Sinom menegaskan, Bank Mandiri Taspen akan bersikap kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan serta memberikan pendampingan kepada nasabah yang terdampak. Bank Mandiri Taspen dan UGM Perkuat Kolaborasi Strategis



Sementara itu kasus yang menjadi perhatian tersebut diduga melibatkan N alias D, oknum mantan pegawai Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Purwokerto. Yang bersangkutan diduga menawarkan skema investasi kepada sejumlah nasabah dan masyarakat dengan menjanjikan keuntungan tertentu.

Kasus tersebut saat ini telah menjadi perhatian berbagai pihak dan tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebelumnya, Polresta Banyumas telah menetapkan perempuan berinisial N alias D (36) sebagai tersangka.

Tersangka telah ditahan sejak 7 Juni 2026 dan dijerat Pasal 492 atau Pasal 486 juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Dalam perkara tersebut, polisi memperkirakan total kerugian korban mencapai sekitar Rp25 miliar dengan jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas Ajun Komisaris Polisi Ardi Kurniawan di Purwokerto, Rabu (24/6), mengatakan, hingga saat ini jumlah korban yang telah melapor sebanyak 25 orang dengan total kerugian sekitar Rp5 miliar. Ia mengimbau nasabah lainnya yang merasa menjadi korban untuk segera melapor guna mendukung proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Selain itu, penyidik juga akan segera mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru.

JAKARTA - Kasus penipuan investas i kerap muncul dan memakan korban. Salah satu yang semakin marak adalah penipuan berkedok customer service (CS) atau layanan pelanggan.Dalam modus ini, pelaku mengaku sebagai petugas resmi dari suatu lembaga keuangan.

Biasanya pelaku menghubungi korban melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dengan menggunakan identitas yang menyerupai kanal resmi perusahaan. Pelaku biasanya beralasan bahwa akun bermasalah, terdapat transaksi mencurigakan, korban memperoleh hadiah, atau perlu melakukan pembaruan data.

Tips MotionTrade: Jangan Tertipu, Waspadai Contoh Modus Investasi Ilegal Ini



Dalam situasi tersebut, pelaku biasanya menciptakan rasa panik dan mendesak korban untuk segera bertindak tanpa berpikir panjang. MotionTrade telah merangkum ciri-ciri penipuan berkedok customer service (CS) palsu, yaitu:

1. Meminta Kode OTP, Password, atau PIN

CS resmi tidak akan pernah meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel nasabah. OTP bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh pemilik akun untuk proses verifikasi. Password, PIN, dan data keamanan lainnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan.

2. Mengirim Tautan Mencurigakan

Pelaku sering mengarahkan korban ke situs palsu yang tampak mirip dengan situs resmi perusahaan untuk mencuri data login atau informasi pribadi. Hindari mengklik tautan dari pihak yang tidak dikenal.

3. Menghubungi dari Nomor atau Akun Tidak Resmi

Perhatikan nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial yang digunakan. Banyak kasus penipuan menggunakan akun palsu yang mencatut nama dan identitas perusahaan resmi.

Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal



Sebelum memberikan informasi atau mengikuti instruksi apa pun, pastikan Anda hanya berkomunikasi melalui kanal resmi MNC Sekuritas, yaitu website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 .

4. Mendesak Korban untuk Segera Bertindak

Pelaku biasanya menciptakan kondisi darurat agar korban tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, investor perlu tetap tenang dan tidak mudah panik ketika menerima pesan, telepon, atau informasi yang mengatasnamakan perusahaan keuangan.

Luangkan waktu untuk melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan sebelum memberikan data pribadi atau melakukan instruksi apa pun.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, investor dapat terhindar dari berbagai modus penipuan serta berinvestasi dengan lebih aman dan nyaman. Lakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, dan manfaatkan fitur keamanan yang tersedia pada aplikasi investasi.

Di Aplikasi MotionTrade , investor dapat mengaktifkan biometrik login (sidik jari atau face recognition) untuk perlindungan ekstra.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin.

Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait, di samping penghentian kegiatan usaha.

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut," kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Satgas PASTI pun meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Adapun Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari entitas Universal Peak Investment Inc. yaitu entitas yang berizin di Colorado.

Satgas PASTI mengatakan Universal Peak diduga melakukan penipuan dengan modus investasi dengan skema penyetoran deposit untuk melakukan investasi saham dan saham Initial Public Offering untuk memperoleh keuntungan.

Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menyampaikan bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Universal Peak melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi atau website yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sedangkan BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online (pinjol). Salah satu skema yang ditawarkan adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban. Namun korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu.

Selanjutnya, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia mencantumkan klaim berizin dan terdaftar di OJK. Akan tetapi, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya.

BAFI Group Indonesia juga melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, investasi ilegal, maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkannya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat dan meningkatkan peluang pengembalian dana korban.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

OTTAWA - Geoffrey Wall, seorang mantan pilot maskapai penerbangan di Kanada telah ditangkap karena diduga menerbangkan ratusan penerbangan tanpa lisensi yang sah selama hampir 17 tahun.

Polisi di Peel, Ontario, mengatakan bahwa mereka telah mendakwa mantan kapten Air Canada, Geoffrey Wall, dengan penipuan dan tuduhan lainnya setelah penyelidikan selama empat bulan.

Kepolisian Regional Peel mengatakan Wall, 59, telah menggunakan lisensi pilot palsu untuk memimpin lebih dari 900 penerbangan domestik dan internasional antara tahun 2009 dan 2025.

Polisi mengatakan mereka memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Wall telah menipu Air Canada dan otoritas penerbangan sipil tentang kredensialnya sebelum pensiun pada tahun 2025.

Meskipun Wall memiliki lisensi pilot komersial yang valid, ia tidak memiliki lisensi pilot transportasi udara, tingkat sertifikasi pilot tertinggi yang diperlukan untuk menjadi kapten pesawat komersial, kata polisi.

Wall menghadapi satu dakwaan penipuan, dua dakwaan pemalsuan dokumen, tiga dakwaan kepemilikan merek dagang palsu, dan satu dakwaan perbuatan merusak ketertiban umum.

Al Jazeera tidak dapat menghubungi perwakilan hukum Wall untuk memberikan komentar.

“Kasus ini sangat mengkhawatirkan dan menyentuh inti kepercayaan dan keselamatan publik, karena terdakwa diduga telah membahayakan ratusan ribu penumpang di lebih dari 900 penerbangan domestik dan internasional,” kata Kepala Kepolisian Regional Peel, Nishan Duraiappah, dalam sebuah pernyataan.

Air Canada mengatakan bahwa meskipun mereka memandang tindakan yang diduga dilakukan pilot tersebut dengan “sangat serius”, keselamatan penumpang tidak terganggu, karena semua pilot menjalani pelatihan wajib setiap enam bulan untuk menilai kompetensi mereka, selain pemeriksaan penerbangan tahunan dengan pilot bersertifikat.

Maskapai tersebut mengatakan bahwa Wall telah “berhasil memenuhi atau melampaui” persyaratan pelatihannya dan menunjukkan “tingkat kompetensi yang tinggi untuk mengoperasikan pesawat besar dengan aman”.

Maskapai penerbangan nasional Kanada itu juga mengatakan bahwa mereka tidak menemukan kasus lain ketidakpatuhan terhadap persyaratan lisensi setelah audit terhadap pilotnya.

“Segera setelah Air Canada menemukan hal ini, individu tersebut diberhentikan dari tugas aktif, dan perusahaan secara sukarela melaporkan masalah tersebut kepada Transport Canada,” kata maskapai tersebut dalam sebuah pernyataan.

Hassan Shahidi, seorang pilot berlisensi yang memimpin organisasi nirlaba Flight Safety Foundation yang berbasis di AS, menggambarkan tuduhan terhadap Wall sebagai “kasus yang sangat langka”.

“Jika tuduhan tersebut terbukti, masalah utamanya bukanlah bahwa orang yang tidak terlatih menerbangkan pesawat penumpang, tetapi bahwa pilot ini mengabaikan persyaratan peraturan mendasar selama bertahun-tahun,” kata Shahidi kepada Al Jazeera.

“Kasus ini dapat menunjukkan kelemahan dalam proses verifikasi dan pengawasan lisensi, terutama jika kredensial palsu dapat lolos dari deteksi begitu lama.”

Shahidi mengatakan bahwa tindakan Wall yang diduga tidak tampak telah membuat penumpang menghadapi tingkat risiko yang sama seperti yang akan mereka hadapi jika pilot yang tidak terlatih berada di kokpit.

“Kekhawatiran yang lebih besar adalah kegagalan nyata dari pengamanan regulasi yang seharusnya menjamin kepercayaan pada sistem,” katanya.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan dua kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan modus investasi yaitu CANTVR dan YUDIA sebagai langkah perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

“Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan,” kata Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

CANTVR diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Sementara YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu serta pembelian hak cipta film drama Cina untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan.

Satgas PASTI menjelaskan bahwa CANTVR dan Monexplora (MEX) diduga merupakan entitas yang saling berkaitan karena penawaran investasi melalui platform CANTVR diperoleh dari MEX. CANTVR melakukan impersonasi terhadap Cantor Fitzgerald, yaitu perusahaan yang telah berizin di Amerika Serikat dan Singapura.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, CANTVR diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sedangkan MEX tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi.

CANTVR terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi saham melalui aplikasi, dengan metode penyetoran deposit untuk kegiatan investasi saham dengan janji pemberian beberapa benefit dan keuntungan lebih besar berdasarkan level keanggotaan.

Selain itu, CANTVR memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak para anggotanya. Alokasi acak tersebut mengharuskan anggota untuk melakukan pembayaran terhadap saham IPO fiktif tersebut.

Sementara YUDIA diduga melakukan penipuan modus investasi dengan skema penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton film drama Cina, pembelian hak cipta film drama Cina, dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Komdigi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan CANTVR dan YUDIA serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami tidak ingin korban terus bertambah. Faces of Fraud adalah cara kami berkata bahwa kita semua punya peran dalam memutus rantai ini,

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Digital Identity (VIDA), perusahaan layanan identitas digital dan fraud prevention (pencegahan penipuan), menghadirkan pameran bertajuk “Faces of Fraud” untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik terhadap berbagai modus penipuan yang semakin canggih.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menuturkan, melalui inisiatif tersebut, lima korban penipuan digital membagikan cerita mereka dengan harapan agar pengalaman yang dialami tidak terulang lagi pada lebih banyak masyarakat.

“Melalui gerakan ini, kami ingin membuka mata publik bahwa dampak penipuan digital tidak hanya meninggalkan kerugian finansial, tetapi juga luka emosional, hilangnya rasa aman, dan dampak yang membekas dalam kehidupan sehari-hari,” kata Niki Luhur dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan, pameran tersebut menampilkan kisah dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja profesional, yang menjadi bukti bahwa siapa pun bisa menjadi sasaran penipuan digital.

Salah satu korban merupakan seorang pensiunan yang kehilangan seluruh tabungan akibat modus pengalihan dana ke aset kripto dalam waktu singkat.

Adapula korban yang dimanfaatkan data pribadinya untuk pinjaman online ilegal tanpa persetujuan, sehingga menderita beban psikologis yang berkepanjangan.

Sementara korban lainnya mengalami penipuan dalam bentuk manipulasi emosi sehingga kehilangan dana pengobatan anaknya akibat terjebak dalam modus donasi palsu.

Niki mengatakan, whitepaper yang dirilis pihaknya bertajuk “SEA Digital Identity Fraud Outlook” mengungkapkan bahwa modus penipuan modern kini berkembang semakin terorganisasi dengan menggabungkan berbagai metode serangan dalam satu rangkaian yang terencana.

Ia menekankan bahwa selama kesadaran publik masih rendah dan ekosistem belum bergerak secara kolektif, maka jumlah korban akan terus bertambah.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat regulasi, mengadopsi sistem perlindungan digital berlapis, serta mengutamakan sikap kritis pada setiap interaksi digital.

"Kami tidak ingin korban terus bertambah. Faces of Fraud adalah cara kami berkata bahwa kita semua punya peran dalam memutus rantai ini," imbuh Niki.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan telah memblokir 13.000 nomor telepon terindikasi praktik penipuan (scam call). Dari jumlah tersebut, ada juga ditemukan modus yang mencatut nama pejabat publik.

Hal ini disampaikan Meutya Hafid dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026). Secara total, Meutya mengatakan, Komdigi telah memblokir lebih dari 13.000 nomor telepon bekerja sama dengan operator seluler.

“Jadi berpura-pura menjadi anggota DPR atau pejabat publik kemudian minta sumbangan itu impersonation ada 3.000 nomor telepon yang sudah kita block," kata Meutya.

Selain itu, dari jumlah tersebut sekitar 2.500 nomor telepon dilaporkan terkait berbagai bentuk penipuan digital, dengan modus penipuan mulai dari investasi online fiktif, judi online, penipuan jual beli online, hingga bentuk kejahatan digital lainnya.

Kendati demikian, Meutya menilai jumlah tersebut seharusnya bisa lebih tinggi apabila masyarakat semakin aktif melaporkan nomor-nomor yang dicurigai digunakan untuk penipuan.

Lihat video: Meutya Hafid Ungkap Komdigi Blokir Ratusan Rekening Terindikasi Judol, BCA Terbanyak



“Kalau memang masyarakat sudah terbiasa melapor ketika ada nomor-nomor telepon yang diduga akan menipu itu silakan langsung dilaporkan supaya bisa kita lakukan pemblokiran atau pemutusan akses dari nomor tersebut bekerja sama dengan para operator seluler,” ujarnya.

Keamanan transaksi pengguna adalah prioritas kami. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat teknologi keamanan, tetapi juga terus mengedukasi publik sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen GoPay,

Jakarta (ANTARA) - Penyedia layanan dompet digital GoPay bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memperkuat literasi keuangan dan keamanan transaksi digital bagi guru serta pelajar agar terhindar dari berbagai modus penipuan keuangan.

Melalui gelar wicara (talkshow) Cerdas Bertransaksi Digital di Pattimura Park Kota Ambon, Maluku, sebanyak 150 guru dan siswa mendapatkan edukasi berbagai modus penipuan digital, seperti tautan palsu (phishing), penipuan melalui fake customer service, bukti transfer palsu, hingga modus refund atau salah transfer.

“Keamanan transaksi pengguna adalah prioritas kami. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat teknologi keamanan, tetapi juga terus mengedukasi publik sebagai bagian penting dari perlindungan konsumen GoPay,” kata Kepala Divisi Kepatuhan GoPay Yogi Harsudiono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan mengusung tema berhati-hati dalam bertransaksi yang sejalan dengan kampanye kolektif perlindungan konsumen, Yogi menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi digital dan perlindungan konsumen guna mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun para peserta juga dibekali langkah praktis aman bertransaksi, yaitu tidak membagikan PIN dan OTP kepada siapa pun, menjaga data pribadi, menggunakan aplikasi resmi, serta menghindari tautan mencurigakan.

Selain itu, peserta juga diajak memahami langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami indikasi penipuan, seperti tidak panik, menyimpan bukti transaksi, segera menghubungi layanan resmi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dicky Afrianto menekankan pentingnya peningkatan literasi keamanan bertransaksi di sekolah untuk membangun budaya transaksi digital yang aman sejak dini.

“Di tengah pesatnya sistem pembayaran digital, penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting, khususnya bagi generasi muda,” katanya.

Melalui kegiatan edukasi tersebut, Dicky berharap guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna layanan digital yang cerdas, tetapi juga mampu menjadi penggerak budaya transaksi yang aman di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi GoPay sebagai pelaku industri sistem pembayaran atas peran aktif dalam kampanye edukasi perlindungan konsumen yang mengusung tema, ‘Kalau Ragu, Stop Dulu’,” kata Dicky.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Magento karena diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Magento diduga melakukan impersonasi terhadap produk dari Adobe Inc yaitu Magento Commerce.

Adobe Inc merupakan perusahaanperangkat lunak multinasional yang berizin di Amerika Serikat, sedangkan produk Magento Commerce merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan mengelola e-commerce. Adobe Inc diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menyampaikan bahwa Magento diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan aplikasi atau website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

“Magento terindikasi menjalankan skema penipuan modus investasi dengan skema penawaran pembuatan akun toko pada platform Magento dan melakukan penyetoran dana deposit untuk memperoleh komisi penjualan dan cashback,” kata Hudiyanto.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Magento serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait.

“Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut,” kata Hudiyanto.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.

Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Hal ini seperti entitas Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas yang diduga kuat menggunakan nama perusahaan asing bernama MBAStack Limited maupun Appeninc yang diduga kuat menggunakan nama Perusahaan asing bernama Appen Inc.

Selain itu, Satgas PASTI juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap modus-modus penipuan impersonasi e-commerce yang menawarkan komisi penjualan maupun skema lainnya.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia tercatat sebagai negara kedua paling rentan terhadap penipuan digital secara global berdasarkan Global Fraud Index 2025 yang dirilis Sumsub, perusahaan teknologi verifikasi identitas bertaraf internasional.

Laporan Global Fraud Index 2025 yang menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan di dunia dengan skor 6,53 dari 10.

Data ini menunjukkan masyarakat masih cukup rentan terhadap berbagai modus penipuan digital, mulai dari investasi bodong, pencurian data pribadi, hingga penipuan online lainnya.

Tingginya angka tersebut jadi pengingat bahwa literasi digital dan kewaspadaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Penting untuk lebih hati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu memeriksa informasi sebelum bertindak.

Temuan ini memantik perhatian luas sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar soal kesiapan sistem perlindungan digital nasional.

Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 112 negara yang diteliti dengan skor 6,53 dalam skala 0–10. Skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat kerentanan yang lebih besar. Hanya Pakistan yang berada di bawah Indonesia dengan skor 7,48.

Tingginya volume kasus penipuan digital. Data nasional mencatat ratusan ribu laporan penipuan keuangan digital setiap tahunnya, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Modus yang paling umum meliputi penipuan jual beli daring, phishing, rekayasa sosial (social engineering), investasi bodong, hingga pinjaman online fiktif.

Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat. "Ketika akses terhadap layanan digital meningkat, tanpa disertai pengetahuan yang memadai tentang cara mengenali dan menghindari modus penipuan yang terus berkembang, risiko individu terjebak dalam kejahatan siber meningkat signifikan," terang Pratama.

Ketiga, lemahnya implementasi hukum. Meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berlaku sejak 2022, Pratama menyebut penerapannya belum efektif karena Badan Perlindungan Data Pribadi (Badan PDP) sebagai otoritas pengawas independen belum terbentuk secara operasional. "Ketidakjelasan ini memunculkan legal uncertainty dan celah kelembagaan yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi data pribadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas," ujarnya.

Keempat, ketidakmerataan sistem keamanan digital di sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan dinilai belum memiliki sistem keamanan yang memadai, sementara lembaga pemerintah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.

Global Fraud Index 2025 mengukur sejumlah indikator, di antaranya tingkat aktivitas penipuan digital, kesiapan mekanisme pencegahan seperti KYC/AML, kapasitas teknologi, intervensi pemerintah, serta kondisi ekonomi.

Sumsub juga mencatat bahwa negara-negara dengan PDB per kapita di bawah 25.000 dolar AS cenderung menunjukkan tingkat penipuan lebih tinggi dibandingkan negara berpenghasilan lebih besar.

Sebagai perbandingan, negara-negara dengan perlindungan terbaik antara lain Singapura, Luksemburg, Swiss, Denmark, dan Finlandia, yang dinilai memiliki regulasi ketat serta infrastruktur verifikasi digital yang matang.

Posisi Indonesia dalam indeks ini, lebih mencerminkan kerentanan sistemik ketimbang gambaran karakter masyarakatnya.

Tanpa penguatan literasi digital, perlindungan konsumen, dan koordinasi antarlembaga dalam menangani kejahatan siber, potensi kerugian akibat penipuan digital diperkirakan akan terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital nasional