Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 58 persen produksi dari perusahaan di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditujukan untuk ekspor atau dikirim ke pasar global.

"Jadi rata-rata perusahaan dalam KEK lebih banyak berorientasi untuk pasar global sekitar 58 persen," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam Media Gathering Dewan Nasional KEK di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Sementara itu, untuk sisanya atau sebesar 42 persen produksi di seluruh KEK ditujukan untuk pasar domestik.

"Sisanya 42 persen adalah memang produk-produk yang dipasarkan untuk pasar domestik," terangnya.

Begitu juga dengan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan perusahaan di seluruh KEK mayoritas berasal dari dalam negeri sebesar 58 persen. Sisanya menggunakan bahan baku yang berasal dari luar negeri.

"Jadi hanya 42 persen bahan baku yang dipakai dalam kegiatan perusahaan atau kegiatan ekonomi di KEK itu berasal dari luar negeri. Sisanya sekitar 58 persen adalah bahan baku yang memang dihasilkan di dalam negeri," ungkap Edy.

Dengan demikian, Edy menekankan masih banyak bahan baku dari dalam negeri yang mudah diolah menjadi produk-produk bernilai. Terlebih produk yang bisa ditujukan untuk ekspor.

"Artinya masih banyak bahan baku yang di dalam negeri yang mudah diolah di produk-produk secara nilai," pungkasnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan jumlah orang yang putus asa mencari kerja melesat dari 813 ribu pada 2029 menjadi 2,7 juta pada 2024.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) BRIN Zamroni Salim merinci mayoritas orang yang putus asa merupakan lulusan SD dengan porsi 37,97 persen.

Pada posisi kedua, lulusan SMA dengan persentase 24,86 persen dan ketiga, lulusan SMP 20,72 persen.

"Ada sejumlah angkatan kerja yang putus asa. Jadi, putus asa mencari pekerjaan. Artinya, di sini dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dari 2019 ke 2024, di 2024 menjadi 2,7 juta orang, dan itu sebagian besar berasal tentu saja dari SD atau tidak lulus SD, tapi yang ingin kami sampaikan di sini SMP, SMA, dan yang sarjana, diploma dan sarjana itu juga meningkat," ujar Zamroni dalam Seminar Economic Outlook 2026 di Kantor BRIN, Jakarta Selatan, seperti dikutip DetikFinance, Jumat (19/12).

Secara keseluruhan, jumlah pencari kerja di Indonesia trennya juga meningkat.

Pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 jumlah pencari kerja sebanyak 7,8 juta orang, sementara pada 2024 jumlahnya naik menjadi 11,7 juta orang.

Sebagian besar pencari kerja merupakan lulusan SMA dengan persentase 29,46 persen, lulusan SMK 25,04 persen, serta SD atau tidak lulus SD 17,18 persen. Sementara, pencari kerja dari dari kategori lulusan S1 sebanyak 11 persen.

"Itu para pencari kerja itu bertambah pesat. Dan dari mana mereka? Sebagian besar dari mereka justru berasal dari SMA. Kemudian S1. Itu artinya Sarjana menjadi salah satu penyumbang pencari kerja di Indonesia," ujarnya.

Melihat data tersebut, Zamroni menilai perekonomian Indonesia memiliki permasalahan struktural. Dalam hal ini, tenaga kerja tidak bisa terserap dengan optimal. Selain itu, pencari kerja juga banyak terserap ke sektor informasi yang tidak dilindungi jaminan sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia tercatat 7,46 juta orang per Agustus 2025, turun 4.000 orang jika dibandingkan Agustus tahun lalu (yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan penduduk usia kerja saat ini menyentuh 218,17 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 2,80 juta orang dibandingkan Agustus 2024 lalu.

Penduduk usia kerja tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni 154 juta yang berstatus angkatan kerja dan 64,17 juta orang lainnya bukan angkatan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 5,6 persen pada kuartal IV 2025.

Proyeksi tersebut didorong dari aktivitas konsumsi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dan belanja kementerian/lembaga (K/L) pemerintah.

"Jadi oleh karena itu ada nanti kontribusi dari government spending, belanja pemerintah, kemudian dari berbagai program Bansos dan tambahan lagi program yang berharapkan dari mobilitas masyarakat dan juga untuk memanfaatkan Nataru. Kami yang optimis range-nya antara 5,4-5,6 persen," jelas Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Airlangga menegaskan K/L pemerintah sedang memaksimalkan serapan anggaran hingga 90 persen.

"Kuartal ke IV kita berharap angkanya dalam range ya, jadi kontribusinya akan lebih tinggi dari 5 persen, karena memang dari tadi dimonitor hampir seluruh kementerian besar, itu rencana serapan anggarannya di atas 90 persen," katanya.

Ia berharap dorongan tersebut bisa menjadi komponen utama dalam struktur produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,04 persen pada kuartal III 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud melaporkan ekonomi RI berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan Indonesia pada kuartal III 2025 bila dibandingkan dengan kuartal III 2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,04 persen," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Bila dibandingkan dengan kuartal II 2025 atau secara quarter to quarter (qtq) tumbuh sebesar 1,43 persen," sambung Edy.

Sebanyak 1.180 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Oktober 2025.

Angka itu berdasarkan Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang berasal dari laporan PHK di berbagai provinsi, dengan sebaran terbesar berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Data menunjukkan Sulawesi Selatan mencatat jumlah PHK tertinggi pada bulan tersebut, yaitu 600 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 180 orang, serta Jawa Barat dengan 90 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi melaporkan jumlah PHK relatif kecil, seperti Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara, masing-masing hanya 1 orang.

Penyebab PHK pada bulan Oktober 2025 beragam, meski data Kemnaker tidak merinci faktor khusus per provinsi.

Namun, laporan serikat pekerja sebelumnya menunjukkan turunnya pesanan industri, efisiensi perusahaan, hingga penutupan pabrik menjadi penyebab dominan gelombang PHK dalam dua tahun terakhir.

Laporan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menunjukkan tekanan ketenagakerjaan berlangsung sejak 2022. KSPN mencatat 126.160 anggotanya terkena PHK dalam periode 2022 hingga Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan sebagian laporan baru masuk belakangan, meski PHK terjadi bertahap.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," ujar Ristadi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Dari total tersebut, 79 persen atau 99.666 pekerja merupakan tenaga kerja di sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Selebihnya terjadi di sektor ritel, perkebunan/kehutanan, otomotif, pertambangan, hingga perhotelan.

Ristadi menjelaskan pengurangan tenaga kerja terutama dipicu turunnya pesanan, berhentinya order, penurunan kualitas dan kuantitas produksi akibat mesin yang tidak diperbarui, hingga perusahaan yang kalah bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Secara geografis, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah (47.940 pekerja atau 38 persen), diikuti Jawa Barat (39.109 pekerja) dan Banten (21.447 pekerja).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai tingginya PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Deputi Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud.

Data BPS menyebutkan sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Riset Macquarie Capital Indonesia menyebut ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2026.

Riset itu menyebut produk domestik bruto (PDB) Indonesia sudah melewat titik terendah kuartal III lalu. Ekonomi Indonesia dinilai sedang bersiap kembali tumbuh mulai kuartal ini.

"Kami memproyeksikan adanya perbaikan makro secara bertahap yang didorong oleh peningkatan belanja fiskal (pemerintah), konsumsi yang lebih tinggi, dan dorongan investasi," kata ekonom Macquarie Capital Indonesia Ari Jahja melalui keterangan tertulis, Rabu (19/11).

Ari mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi riset ini memang lebih konservatif dari ekspektasi pasar. Namun, ia menyebut angka ini menunjukkan stabilitas fundamental yang kuat.

"Kami mengamati tanda-tanda peningkatan pada makroekonomi dan belanja pemerintah yang terlihat sejauh Kuartal IV ini," ucapnya.

Melalui riset itu, Macquarie Capital Indonesia juga merekam meningkatnya optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peningkatan eksekusi kebijakan serta keberlanjutan reformasi struktural menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor.

Dari sisi pasar saham, Macquarie menilai valuasi MSCI Indonesia masih berada pada level yang wajar dan kompetitif di kawasan.

"Valuasi indeks MSCI Indonesia dinilai masih wajar, dan kami mengantisipasi pertumbuhan Laba Per Saham (EPS) sekitar 10 persen pada tahun 2026. Kami lebih memilih saham-saham yang menunjukkan peningkatan operasional, terlepas dari kondisi makroekonomi secara keseluruhan," ungkap Ari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 5,04 persen pada kuartal III 2025.Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud melaporkan ekonomi RI berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan Indonesia pada kuartal III 2025 bila dibandingkan dengan kuartal III 2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,04 persen," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022 - Oktober 2025.

Presiden KSPN Ristadi mengatakan sepanjang 2024 KSPN telah menerima laporan 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, tetapi baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja.

"Terjadinya PHK ini pun ada yang dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan ke DPP KSPN pada 2025. Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Ia mengatakan dari total 126 ribu pekerja korban PHK, sebanyak 99.666 atau 79 persen berasal dari sektor tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya, berasal dari sektor lain seperti ritel, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, dan varian kertas.

PHK, sambungnya, berasal dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) dan 13 perusahaan non TPT. Dari 59 perusahaan TPT, 3 perusahaan berorientasi penuh pada ekspor.

"Sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," katanya.

Ristadi mengatakan untuk sebaran wilayahnya, PHK anggota KSPN paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38 persen). Kemudian, disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31 persen), Banten sebanyak 21.447 pekerja (17 persen), Sulawesi Tenggara sebanyak 7.569 pekerja (6 persen), dan 10.095 pekerja (8 persen) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya.

Ia menjabarkan ada enam penyebab PHK. Pertama, berkurangnya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi atau pengurangan pekerja. Kedua, pemesanan berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total pabrik.

"Ketiga, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang sebabkan cost product tidak bisa bersaing," katanya.

Keempat, gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan. Kelima, perusahaan yang punya merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual karena kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Terakhir, relokasi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya merinci 3 sektor penyumbang kasus PHK terbanyak di Indonesia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.

Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) merinci 3 sektor penyumbang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan PHK turut menyumbang angka pengangguran per Agustus 2025, meski tidak merinci ada berapa banyak kasus PHK terbaru di Indonesia.

"Sumber pengangguran Agustus 2025, yang terkena PHK dan masih menganggur 0,77 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Jadi, dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan," jelasnya.

Kendati demikian, Edy tidak menjelaskan berapa data kasus PHK per sektor tersebut. Ia hanya menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025.

Ia menjelaskan penduduk usia kerja saat ini menyentuh 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang dibandingkan Agustus 2024 lalu. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua kelompok, yakni 154 juta yang berstatus angkatan kerja dan 64,17 juta orang lainnya bukan angkatan kerja.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4 ribu orang (4.092 orang) dibandingkan Agustus 2024," tutur Edy.

"Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,91 persen)," sambungnya.

Di lain sisi, tiga sektor yang menyerap lapangan usaha terbanyak adalah pertanian; akomodasi dan makan minum; serta industri pengolahan. Masing-masing bertambah 0,49 juta orang, 0,42 juta orang, dan 0,30 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran riil masyarakat Indonesia naik menjadi Rp12,8 juta per tahun per orang, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024 lalu, yang hanya Rp12,34 juta.

Pengeluaran riil per kapita masyarakat pada 2020 sebesar Rp11,01 juta, pada 2021 sebesar Rp11,15 juta, pada 2022 sebesar Rp11,47 juta, dan 2023 sejumlah Rp11,89 juta per kapita per tahun.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menjelaskan pengeluaran riil per kapita per tahun adalah rata-rata konsumsi penduduk per tahun. Data tersebut direkam BPS berdasarkan harga konstan 2012.

"Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp12,802 juta. Artinya, rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia 2025 mencapai Rp12,802 juta untuk satu tahun dan per kapita atau per orang," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Ia menambahkan data yang direkam BPS berdasarkan harga konstan 2012 tersebut mengambil Jakarta Selatan sebagai acuan.

"Berdasarkan harga konstan di 2012 dengan wilayah rujukan adalah Jakarta Selatan," tuturnya.

BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 5,04 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III 2025.

Edy melaporkan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan Indonesia pada kuartal III 2025 bila dibandingkan dengan kuartal III 2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,04 persen. Bila dibandingkan dengan kuartal II 2025 atau secara quarter to quarter (qtq) tumbuh sebesar 1,43 persen," jelas Edy.

Pada kuartal III 2024 lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen year on year. Itu ditopang PDB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp5.638,9 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.279,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tembus 5,12 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan awal tahun ini ketika ekonomi tumbuh 4,87 persen secara tahunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa dicapai di akhir 2025.

"Full year 5,2 persen bisa dicapai," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11).

Airlangga mengatakan masih perlu membahas angka pertumbuhan 5,04 persen year on year (yoy) yang dicapai di kuartal III 2025. Ia menegaskan capaian tersebut baik karena masih bisa bertahan di kisaran 5 persen.

Ia mengamini ada pelemahan di kuartal III, tapi tak menyebutkan apa penyebabnya. Airlangga hanya menekankan pertumbuhan ekonomi akan naik kembali di kuartal IV 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan Indonesia pada kuartal III 2025 bila dibandingkan dengan kuartal III 2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,04 persen," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

"Bila dibandingkan dengan kuartal II 2025 atau secara quarter to quarter (qtq) tumbuh sebesar 1,43 persen," sambungnya.

Pada kuartal III 2024, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,95 persen secara tahunan. Itu ditopang PDB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp5.638,9 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.279,6 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tembus 5,12 persen yoy. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan awal tahun ini ketika ekonomi tumbuh 4,87 persen secara tahunan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memberikan penjelasan soal tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 7,46 juta orang.

Amalia menyampaikan penurunan terjadi meskipun ada pekerja yang di-PHK. Ia berkata ada juga pekerja yang diserap lapangan pekerjaan pada saat bersamaan.

"Sebenarnya ada yang PHK, dan ada yang masuk diserap lapangan kerja, kebetulan di bulan Agustus itu juga jumlah angkatan kerjanya meningkat, tetapi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja itu ada banyak yang diserap tetapi ada juga yang menganggur. Jadi memang di dalam pasar tenaga kerja itu ada yang masuk dan ada yang keluar," kata Amalia sebelum rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).

Diketahui, BPS mencatat angka pengangguran di Indonesia tercatat 7,46 juta orang per Agustus 2025, turun 4.000 ribu orang dibandingkan Agustus tahun lalu (yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan penduduk usia kerja saat ini menyentuh 218,17 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 2,8 juta orang dibandingkan Agustus 2024.

Penduduk usia kerja tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni 154 juta yang berstatus angkatan kerja dan 64,17 juta orang lainnya bukan angkatan kerja.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4 ribu orang (4.092 orang) dibandingkan Agustus 2024," ungkap Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Sementara itu, BPS juga mencatat penyerapan tenaga kerja bertambah 1,9 juta orang dalam rentang Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Edy mengatakan ada sekitar 146,54 juta orang yang kini berstatus bekerja.

Ada 98,65 juta pekerja penuh atau naik 0,20 juta orang. Adapun 36,29 juta orang lainnya pekerja paruh waktu (naik 1,66 juta orang) dan 11,6 juta berstatus setengah pengangguran (naik 0,04 juta orang).

"Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,91 persen)," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia tumbuh signifikan pada kuartal III 2025 sebesar 9,1 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan peringatan ekspor ditopang kenaikan nilai dan volume ekspor barang nonmigas serta ekspor jasa.

"Komponen ekspor barang dan jasa memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (kuartal III), tercatat itu sebesar 2,39 persen," ujar Edy dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 di kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Edy memerinci komponen ekspor barang berkontribusi sebesar 2,22 persen Dan ekspor jasa itu sebesar 0,18 persen. Edy menyebut kontribusi terbesar ekspor barang nonmigas meliputi lemak dan minyak hewan nabati, besi dan baja, serta mesin dan peralatan listrik, hingga kendaraan.

Edy mengaku tidak bisa mengaitkan peningkatan ekspor dengan penerapan tarif resiprokal impor produk Indonesia ke AS sebesar 19 persen. Edy menyampaikan ekspor sejumlah komoditas nonmigas Indonesia ke AS mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada kuartal III 2025.

"Memang kita tidak bisa menyatakan itu ada dampak tarif Trump atau tidak," ucap Edy.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pengeluaran riil masyarakat Indonesia mencapai Rp12,8 juta per tahun per orang.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menjelaskan pengeluaran riil per kapita per tahun adalah rata-rata konsumsi penduduk per tahun. Data tersebut direkam BPS berdasarkan harga konstan 2012.

"Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp12,802 juta. Artinya, rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia 2025 mencapai Rp12,802 juta untuk satu tahun dan per kapita atau per orang," kata Edy dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

Ia menambahkan data yang direkam BPS berdasarkan harga konstan 2012 tersebut mengambil Jakarta Selatan sebagai acuan.

"Berdasarkan harga konstan di 2012 dengan wilayah rujukan adalah Jakarta Selatan," tuturnya.

Edy mengatakan pengeluaran riil per kapita tersebut naik Rp461 ribu dibandingkan 2024 lalu, yang hanya Rp12,34 juta. Jumlah itu juga meningkat dibandingkan 2020 yang Rp11,01 juta, 2021 senilai Rp11,15 juta, 2022 sebesar Rp11,47 juta, dan 2023 sejumlah Rp11,89 juta per kapita per tahun.

Di lain sisi, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 5,04 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III 2025.

Edy melaporkan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) kuartal III 2025 atas dasar harga berlaku adalah Rp6.060 triliun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.444,8 triliun.

"Sehingga pertumbuhan Indonesia pada kuartal III 2025 bila dibandingkan dengan kuartal III 2024 atau secara yoy tumbuh sebesar 5,04 persen. Bila dibandingkan dengan kuartal II 2025 atau secara quarter to quarter (qtq) tumbuh sebesar 1,43 persen," jelas Edy.

Pada kuartal III 2024 lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen year on year. Itu ditopang PDB atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp5.638,9 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.279,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tembus 5,12 persen. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan awal tahun ini ketika ekonomi tumbuh 4,87 persen secara tahunan.