Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) bersama HMN Technologies Co., Limited (HMN Tech) menyelesaikan Factory Acceptance Testing (FAT) untuk perangkat wet plant pada proyek Moratelindo International Cable System-3 (MIC-3). Keberhasilan ini menjadi tahapan penting sebelum sistem kabel bawah laut berkapasitas tinggi yang menghubungkan Indonesia dan Singapura mulai dioperasikan.

Proyek MIC-3 akan menghubungkan Singapura dengan Pulau Batam melalui pemasangan dua 32FP branching unit di sepanjang jalur kabel bawah laut. Ke depan, MoraRepublic juga menyiapkan perluasan jaringan melalui dua reserved branching unit, termasuk untuk koneksi menuju Jakarta.

Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat jalur komunikasi berkecepatan tinggi antara Singapura sebagai salah satu gerbang digital internasional dengan Indonesia yang memiliki pasar digital besar.

Selain meningkatkan konektivitas kedua negara, MIC-3 juga ditujukan untuk memperkuat interkoneksi infrastruktur digital di koridor Singapura-Johor-Batam. Jalur ini dinilai akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan pusat data.

Sistem MIC-3 dibangun menggunakan dua 32FP branching unit terbaru dari HMN Tech yang dilengkapi teknologi 16FP optical switch. Teknologi tersebut memungkinkan pengalihan layanan komunikasi secara fleksibel antara jalur utama dan jalur percabangan sehingga kapasitas jaringan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan di masa depan.

Selain itu, penggunaan kabel bawah laut repeatered 32FP milik HMN Tech diklaim mampu menghadirkan kapasitas transmisi sangat tinggi (ultra-high capacity) dengan latensi sangat rendah (ultra-low latency). Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengakomodasi lonjakan kebutuhan bandwidth seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital di kawasan.

Setelah beroperasi secara komersial, MIC-3 akan diintegrasikan dengan jaringan domestik dan internasional yang telah dimiliki MoraRepublic. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi digital lintas negara di Asia Tenggara.

Chief Technology Officer MoraRepublic, Michael C. McPhail, mengatakan proyek MIC-3 merupakan salah satu inisiatif strategis perusahaan dalam memperkuat interkoneksi digital regional.

"Proyek kabel bawah laut MIC-3 merupakan inisiatif strategis utama dalam memperkuat interkoneksi digital regional. Proyek ini menghadirkan gerbang konektivitas berkapasitas tinggi yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, sekaligus memungkinkan perluasan cakupan jaringan berkapasitas besar di masa depan melalui fleksibilitas branching yang telah disiapkan. Kehadiran MIC-3 akan memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan," ujar Michael dalam keterangannya.

Sementara itu, Executive Vice President HMN Tech, Ma Yanfeng, mengatakan kebutuhan konektivitas global terus meningkat seiring berkembangnya teknologi AI.

"Seiring dengan berkembangnya teknologi AI di tingkat global, kebutuhan akan konektivitas internasional terus bergerak menuju kapasitas yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih tinggi, serta ketahanan jaringan yang semakin kuat. Ke depan, HMN Tech akan terus mendukung konektivitas digital global melalui teknologi inti yang dirancang untuk era kecerdasan buatan," kata Ma.

MIC-3 menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem konektivitas digital Asia Tenggara sekaligus menyediakan infrastruktur pendukung bagi pertumbuhan layanan digital, pusat data, dan teknologi AI di masa mendatang.

Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp73,5 triliun per tahun selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” ujar Herman Saheruddin dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal tersebut juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan terkait iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp794 triliun hingga Rp800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” katanya.

Herman menyatakan pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim, tapi sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Pihaknya pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia.

“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” ucap Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan), serta kerja sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa dirgantara dan pertahanan global, Airbus, menilai pemanfaatan akses satelit komersial orbit bumi rendah (LEO) seperti Starlink belum cukup memadai untuk menopang operasi keselamatan publik secara mandiri.

Untuk mengantisipasi risiko kegagalan komunikasi di wilayah rawan bencana seperti Indonesia, diperlukan arsitektur sistem komunikasi hibrida khusus misi kritikal yang mampu menjamin kedaulatan data nasional sekaligus mengintegrasikan jaringan terestrial dengan konektivitas satelit secara end-to-end.

Head of APAC Sales & Programme Delivery for Public Safety and Security Airbus Defence and Space Alain Ruinet memaparkan konstelasi satelit LEO menyediakan jaringan pengaman ber-bandwidth tinggi yang berharga untuk menjembatani celah konektivitas. Kendati demikian, karakteristik infrastruktur komersial memiliki keterbatasan besar dalam skenario darurat.

“Konektivitas komersial standar tidak memiliki fitur misi kritikal khusus seperti prioritas panggilan darurat, manajemen alur kerja otomatis, dan interoperabilitas bawaan dengan pusat kendali (dispatch centres),” ujar Alain kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Sistem hibrida yang sesungguhnya, jelas Alain, memerlukan platform khusus seperti Tactilon Agnet untuk menjembatani tautan satelit dengan jaringan di darat dan lalu lintas seluler komersial, sembari memanfaatkan perangkat keras tangguh yang dapat dipindahkan di lingkungan bencana.

Agnet Airbus sendiri merupakan platform komunikasi digital berbasis pita lebar (broadband) misi kritis yang dikembangkan Airbus Secure Land Communications untuk instansi militer, kepolisian, pemadam kebakaran, serta industri skala besar seperti bandara, pertambangan, dan energi yang membutuhkan komunikasi tim sangat aman, instan, dan anti-gagal.

Dalam implementasinya, Alain mengingatkan sistem hibrida dapat menjadi ancaman bagi Indonesia jika sepenuhnya bergantung pada komputasi awan (cloud) publik yang di-host di luar negeri atau jaringan komersial tanpa proteksi. Ketergantungan ini membuat data sensitif negara rentan terhadap intersepsi atau penyalahgunaan pihak asing di ruang siber.

Guna memitigasi risiko tersebut, Airbus mengintegrasikan protokol keamanan secara langsung ke dalam fase desain teknologi. Kontrol penuh atas arus informasi strategis menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar oleh otoritas pertahanan dan keamanan Indonesia.

“Untuk menjamin kedaulatan data, sistem harus menawarkan opsi penerapan di lokasi (on-premises) yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menghosting inti komunikasinya sendiri,” kata Alain.

Tata kelola lokal ini diperkuat oleh enkripsi, deteksi ancaman aktif, dan manajemen identitas ketat yang memblokir perangkat yang terkompromi. Langkah strategis ini memastikan seluruh data sensitif milik negara tetap berada di dalam batas yurisdiksi nasional.

Urgensi keandalan komunikasi ini berkaca pada aktivitas vulkanik seperti Gunung Dukono yang menjadi pengingat posisi Indonesia di Cincin Api (Ring of Fire).

Saat bencana atau aksi sabotase melumpuhkan jaringan seluler tradisional, berbagai lembaga penyelamat kerap terpaksa beroperasi secara terisolasi (in silos) justru di saat koordinasi antartim sangat krusial.

Kegagalan ini memicu celah informasi, menghambat keputusan, serta mengancam keamanan nasional akibat minimnya kesadaran situasional bersama. Bagi perusahaan pengelola infrastruktur kritikal di sektor transportasi dan energi, dampaknya berupa penghentian operasional berkepanjangan serta kerugian ekonomi masif.

Alain mengatakan guna membangun sistem yang tangguh, Indonesia perlu berinvestasi pada gateway komunikasi kritikal yang menjembatani jaringan pita sempit (narrowband) warisan dengan pita lebar modern, pusat data lokal yang aman untuk hosting on-premises, serta aset taktis bergerak seperti nodus satelit di kendaraan.

Tantangan operasional utama terletak pada upaya meruntuhkan sekat-sekat institusional karena penggunaan sistem kepemilikan (proprietary) yang tidak kompatibel antarlembaga.

Selain itu, kondisi geografis kepulauan dengan cakupan 5G yang terfragmentasi menuntut kesiapan operasional yang tinggi melalui pengujian alat sejak dini dan pelatihan bersama sebelum krisis terjadi.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026. Peluncurannya dilakukan Senin, 29 Juni 2026, dengan target rekrutmen mencapai 150.000 orang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif ini lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sederhana memastikan lulusan perguruan tinggi tidak menganggur lama, tapi bisa langsung masuk dunia kerja dan punya penghasilan.

Lewat PMN 2026, sarjana baru akan ditempatkan selama 6 bulan di perusahaan-perusahaan rekanan. Selama periode magang, peserta akan menerima upah. Besarannya berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan UMR di daerah penempatan masing-masing.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy, Selasa (30/6/2026).

Sebagai perbandingan, pada 2025 lalu PMN sudah berjalan dengan 100.000 peserta yang disebar di berbagai perusahaan di Indonesia. “Tahun ini kuotanya naik jadi 150.000 orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.

Lihat video: Konferensi Pers Bakom Bahas Lanjutan Program Magang Nasional dan Aset Negara



Evaluasi batch pertama menunjukkan hasil positif. Dari 100.000 peserta, 30% atau sekitar 30.000 orang langsung diangkat jadi karyawan tetap setelah magang selesai. Sedangkan 30% lainnya masih dalam proses rekrutmen dan dipanggil kerja dalam 2-3 bulan ke depan. “Jadi PMN ini benar-benar jadi jembatan bagi lulusan baru untuk kerja dan dapat gaji secepatnya,” tegas Teddy.

Dengan menambah jumlah peserta dan mitra perusahaan, pemerintah menargetkan PMN jadi salah satu strategi utama menekan angka pengangguran lulusan baru. Program ini juga diharapkan memperkuat skill SDM muda Indonesia agar lebih siap masuk ke industri.

Jakarta (ANTARA) - Program Magang Nasional (PMN) 2026 yang diluncurkan pemerintah menawarkan gaji bagi peserta magang berkisar Rp3,5-6 juta per-bulan, bergantung pada upah minimum kabupaten/kota tempat peserta bekerja.

"Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5 sampai Rp6 juta per-bulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat pembukaan Program Magang Nasional 2026 yang dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Teddy mengatakan Program Magang Nasional merupakan inisiatif Presiden Prabowo yang mulai dijalankan sejak 2025 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program itu bertujuan menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih mudah memasuki dunia kerja dan menyasar lulusan sarjana, penyandang disabilitas, serta peserta dari berbagai profesi.

"Salah satu 'PR' pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji," ujarnya.

Selain memperoleh penghasilan, peserta PMN mengikuti masa magang selama enam bulan di perusahaan mitra serta mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan keterampilan kerja.

"Peserta PMN dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skill bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel," kata Teddy.

Pada 2026, jumlah peserta PMN ditingkatkan menjadi 150 ribu orang dari 100 ribu peserta pada tahun sebelumnya. Mereka akan ditempatkan di sekitar 8.800 perusahaan milik BUMN maupun swasta di berbagai daerah.

Menurut Teddy, pelaksanaan PMN pada tahun pertama menunjukkan hasil positif, yaitu dari 100 ribu peserta yang mengikuti program di 2025, sekitar 30 persen atau sekitar 30 ribu peserta direkrut menjadi pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu, 30 persen lainnya masih menunggu panggilan kerja dalam kurun dua hingga tiga bulan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Emiten infrastruktur konektivitas, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menggandeng perusahaan raksasa teknologi global, PT FiberHome Technologies Indonesia. Aksi ini demi menggencarkan megaproyek infrastruktur kabel laut regional dan memperkuat konektivitas antarpulau di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, INET menggenggam ekosistem ekonomi digital ASEAN. Kolaborasi itu mencakup pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas domestik antarpulau, hingga pemanfaatan kapal FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan.

AFC System merupakan jaringan serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang menghubungkan sejumlah pusat ekonomi di Asia, termasuk Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dalam proyek ini, INET berperan sebagai mitra pendaratan (landing station partner) di Indonesia sekaligus memperoleh hak akses kapasitas langsung pada jaringan utama AFC System.

Direktur Utama INET Muhammad Arif menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah strategis perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional. Menurutnya, Pontianak memiliki posisi yang sangat penting secara geografis dan geopolitik sebagai jalur alternatif konektivitas global Indonesia.

“Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif dalam keterangan resminya, Kamis (25/6).

Nantinya FiberHome akan memimpin penyediaan teknologi, rekayasa sistem, serta pelaksanaan teknis proyek kabel laut. Sementara itu, INET berperan sebagai mitra lokal yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel, pembangunan infrastruktur darat, serta pemenuhan aspek regulasi dan perizinan di Indonesia.

Sinergi Teknologi hingga Prospek ke Depan

Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan internasional, tetapi juga memperkuat konektivitas domestik antarpulau melalui jaringan transmisi berkapasitas tinggi. Proyek tersebut mencakup seluruh tahapan pengembangan infrastruktur telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, penggelaran jaringan, hingga operasional.

Demi mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional, INET dan FiberHome juga mengamankan kapal khusus FH-21 yang akan digunakan untuk pemasangan kabel, pemeliharaan preventif, dan perbaikan gangguan darurat pada jaringan kabel bawah laut.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek (project governance) yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," tambah Arif.

Dari sisi korporasi, penandatanganan MoU ini memperkuat fundamental bisnis INET yang kini didukung ekosistem aset digital terintegrasi. Mulai dari konektivitas domestik, jaringan backbone internasional, hingga fasilitas pendukung operasional kelautan.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian definitif yang akan mengatur nilai investasi, struktur transaksi, alokasi kapasitas jaringan, serta jadwal pelaksanaan proyek. Manajemen INET menyatakan seluruh rincian komersial dan potensi dampak keuangan dari proyek ini akan disampaikan secara transparan kepada publik dan otoritas bursa sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) terbaru, HSBC TradeCash, untuk mempercepat akses modal kerja bagi pelaku usaha di tengah tekanan likuiditas akibat gejolak geopolitik dan tingginya suku bunga global.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan biaya operasional.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Delia menambahkan, peluncuran TradeCash dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perdagangan di tengah aktivitas ekspor dan impor Indonesia yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai impor juga naik 22,49% menjadi US$25,21 miliar.

HSBC juga mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor yang menunjukkan sebanyak 88% responden melakukan penyesuaian alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas global. Selain itu, 89% responden mengaku aktif meningkatkan penempatan modal di pasar-pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Melalui HSBC TradeCash, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) secara digital melalui platform HSBCnet tanpa perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

HSBC menjelaskan nasabah yang memenuhi persyaratan dapat menerima pencairan modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan dan memperoleh persetujuan.

Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas lebih cepat tanpa harus menunggu siklus pembayaran yang umumnya berlangsung selama 30 hari atau lebih.

Global Head of Trade HSBC Vivek Ramachandran mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu perusahaan memaksimalkan kas yang tertahan pada piutang melalui proses digital yang lebih sederhana.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," katanya.

Menurut Vivek, meningkatnya tensi geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan dunia usaha terhadap akses modal kerja yang cepat dan efisien.

HSBC TradeCash melengkapi portofolio solusi trade finance HSBC yang telah tersedia sebelumnya, termasuk HSBC TradePay yang memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan sekaligus melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih cepat.

Fokus Perkuat Bisnis Korporasi

Peluncuran HSBC TradeCash juga sejalan dengan fokus HSBC Indonesia memperkuat layanan bagi segmen Corporate and Institutional Banking (CIB).

Sebelumnya, HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) setelah kedua pihak menandatangani perjanjian pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil tinjauan strategis terhadap operasional perbankan ritel di Indonesia yang telah diumumkan sejak Juli 2025.

"...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis," jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menegaskan pengalihan bisnis IWPB tidak mencerminkan kinerja unit usaha tersebut, melainkan bagian dari strategi HSBC Group untuk menyederhanakan bisnis dan memfokuskan sumber daya pada segmen yang memiliki keunggulan kompetitif serta prospek pertumbuhan lebih besar.

HSBC juga memastikan lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh transaksi tersebut dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan global perseroan.

"CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC," ujar perseroan.

Dalam catatan Bisnis, transaksi pengalihan IWPB mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan portofolio simpanan, produk investasi, kartu kredit, dan pinjaman ritel. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada paruh pertama 2027.

Sementara itu, OCBC NISP menilai akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis wealth management dan konsumer perseroan, sekaligus mendukung strategi pengembangan bisnis melalui perluasan basis nasabah. Tanpa memperhitungkan biaya transaksi satu kali (one-off), pengambilalihan tersebut diperkirakan mulai memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan OCBC setelah transaksi rampung pada kuartal II/2027.

kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional

Jakarta (ANTARA) - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT FiberHome Technologies Indonesia selaku anak usaha FiberHome Telecommunication Technologies Co. Ltd, yaitu perusahaan teknologi telekomunikasi berasal dari China.

Kedua entitas tersebut menjalin kerja sama dalam rangka pembangunan megaproyek infrastruktur kabel laut dan penguatan konektivitas antarpulau di Indonesia.

Direktur Utama INET, Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional.

"Pontianak memiliki posisi geopolitik dan geografis yang sangat strategis sebagai gerbang alternatif konektivitas global Indonesia. Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif.

Kerja sama kedua entitas mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang (branching) kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas domestik antarpulau, serta pemanfaatan kapal khusus FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jangka panjang.

AFC System merupakan sistem transmisi serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menghubungkan pusat ekonomi Asia, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

Dalam proyek ini, INET memegang peran kunci sebagai landing station partner (mitra pendaratan) di Indonesia, sekaligus mengamankan hak akses kapasitas (capacity rights) langsung pada jaringan utama AFC System.

Dari sisi pembagian kompetensi teknologi dan operasional, FiberHome akan memimpin penyediaan teknologi mutakhir, rekayasa sistem (system engineering), dan eksekusi teknis laut.

Sementara itu, INET bertindak sebagai jangkar lokal yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel (landing station), pembangunan infrastruktur darat (terrestrial), serta pemenuhan regulasi dan perizinan di Indonesia.

"Proyek ini mencakup siklus penuh infrastruktur telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, penggelaran (deployment), hingga pengoperasian jaringan," ujar Arif.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional (operational excellence), INET dan FiberHome mengamankan aset strategis berupa kapal khusus FH-21.

Kapal tersebut dirancang secara spesifik untuk menangani pemasangan, pemeliharaan preventif, hingga mitigasi gangguan darurat (cable repair) di laut dalam.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek (project governance) yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," ujar Arif.

INET menegaskan bahwa rincian komersial dan dampak terhadap kinerja keuangan perseroan akan dirilis secara transparan kepada publik dan otoritas bursa, seiring perkembangan proyek sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan regulasi pasar modal yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Emiten milik Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge menggandeng perusahaan teknologi telekomunikasi asal Cina bernama Wuhan FiberHome International Technologies Co. Ltd. (FiberHome) untuk memperluas jangkauan program Internet Rakyat (IRA) hingga proyek pembangkit tenaga surya.

Melalui kerja sama lanjutan ini, kedua perusahaan membidik sejumlah peluang pengembangan bisnis, mulai dari perluasan jaringan fixed broadband, penguatan backbone dan akses optik nasional, pengembangan layanan Fiber to the Home (FTTH) hingga solusi 5G Fixed Wireless Access (FWA).

"Melalui penguatan kemitraan dengan FiberHome, kami ingin mempercepat terciptanya infrastruktur digital yang bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga membuka peluang, memberdayakan komunitas, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Indonesia," kata Direktur WIFI Shannedy Ong dalam keterangannya dikutip Kamis (25/6).

Dalam kerja sama tersebut, WIFI dan FiberHome menargetkan pembangunan hingga 3.000 lokasi FWA dan penyediaan sekitar 1,6 juta unit perangkat pelanggan atau Customer Premises Equipment (CPE).

Selain itu, kolaborasi mencakup pengembangan infrastruktur backbone lintas pulau dan jaringan metro access optical berbasis DWDM, MPLS dan OSP, pembangunan FTTH homepass hingga 300 ribu unit serta penyediaan perangkat jaringan Passive Optical Network (PON) seperti Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT).

Kerja sama juga mencakup pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya terpusat serta sistem komunikasi bergerak untuk transportasi kereta api generasi berikutnya.

Shannedy memandang, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi digital yang lebih inklusif, terjangkau dan berkelanjutan untuk WIFI. Perseroan menilai perluasan jaringan serat optik di berbagai wilayah strategis akan membantu menghadirkan akses internet yang lebih cepat dan merata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Chief Executive Officer FiberHome Indonesia Jason Lin menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

"Melalui kolaborasi dengan SURGE, kami berharap dapat menghadirkan teknologi dan inovasi yang mendukung pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, berkelanjutan, dan siap menjawab kebutuhan masa depan," ujar Jason.

FiberHome merupakan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) asal Cina yang berfokus pada teknologi komunikasi optik, jaringan nirkabel, dan komunikasi data. Perusahaan tersebut dikenal sebagai salah satu pemasok teknologi jaringan untuk operator telekomunikasi dan berbagai proyek transformasi digital di sejumlah negara.

Sebelumnya, WIFI resmi meluncurkan program IRA bulan lalu, Selasa (26/5). Perseron menyatakan program ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti target pemerintah.

Program IRA diluncurkan lewat anak usaha WIFI yaitu PT Telemedia Komunikasi Pratama (Telemedia). Program ini menyediakan layanan internet fixed broadband berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps, dibanderol dengan harga Rp 100 ribu.

Dalam acara persemian itu, perseroan menargetkan lima juta pelanggan setelah IRA meluncur serentak di wilayah regional 1, Jawa, Maluku dan Papua.

Melihat kinerja keuangannya pada tiga bulan perdana 2026, WIFI membukukan laba bersih Rp 164,50 miliar. Jumlah tersebut hampir 100% dibandingkan dengan laba bersih perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 82,57 miliar.

Sementara itu, emiten sektor telekomunikasi ini membukukan pendapatan Rp 783,56 miliar, melonjak 238,38% dari Rp 231,56 miliar secara tahunan. Kenaikan pendapatan ini ditopang oleh ekspansi signifikan dari segmen telekomunikasi dan kontribusi awal dari bisnis wholesale.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menggandeng perusahaan teknologi telekomunikasi asal China, Wuhan FiberHome International Technologies Co. Ltd. (FiberHome).

Direktur Surge Shannedy Ong mengatakan melalui kerja sama tersebut, Surge menargetkan pengembangan hingga 3.000 lokasi fixed wireless access (FWA) dan penyediaan sekitar 1,6 juta unit customer premises equipment (CPE) untuk memperluas akses internet di Indonesia.

“Masa depan ekonomi digital dibangun di atas konektivitas yang andal, terjangkau, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Kami memandang konektivitas bukan sekadar infrastruktur, melainkan enabler bagi kemajuan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2026 di Shanghai, China. Kolaborasi lanjutan itu mencakup pengembangan jaringan broadband tetap, backbone serat optik nasional, layanan fiber-to-the-home (FTTH), hingga solusi akses nirkabel tetap berbasis teknologi 5G atau FWA.

Selain pengembangan 3.000 lokasi FWA dan 1,6 juta unit perangkat pelanggan, kerja sama juga mencakup pembangunan infrastruktur backbone antarpulau dan metro access optical, solusi FTTH hingga 300.000 homepass.

Selain itu, pengembangan perangkat jaringan passive optical network (PON), proyek pembangkit listrik tenaga surya terpusat, hingga sistem komunikasi bergerak untuk transportasi kereta api.

Menurut Shannedy, setiap jaringan yang dibangun berpotensi membuka akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, layanan publik, hingga inovasi.

Karena itu, penguatan kemitraan dengan FiberHome diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur digital yang tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Surge sendiri tengah memperluas jaringan serat optik di berbagai wilayah strategis guna mendukung pemerataan akses internet. Perseroan menargetkan penyediaan layanan digital yang lebih cepat, merata, dan terjangkau untuk masyarakat.

Chief Executive Officer (CEO) FiberHome Indonesia Jason Lin mengatakan Indonesia memiliki prospek besar sebagai salah satu pusat ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan. Melalui kolaborasi dengan SURGE, kami berharap dapat menghadirkan teknologi dan inovasi yang mendukung pembangunan infrastruktur digital yang tangguh, berkelanjutan, dan siap menjawab kebutuhan masa depan,” katanya.

Meningkatnya kebutuhan konektivitas nasional memerlukan sinergi antara penyedia infrastruktur dan penyedia teknologi. Karena itu, kemitraan diarahkan untuk mempercepat perluasan akses digital yang inklusif sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, BATAM - Dugaan kebocoran sebanyak 1.495 data pendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam menjadi perbincangan luas di media sosial setelah informasi mengenai data tersebut viral dan disebut dapat diunduh secara bebas di internet.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan apakah data yang beredar tersebut benar-benar telah diambil oleh pihak yang tidak berwenang.

"Jadi begini, itu kan masih dugaan. Belum bisa dipastikan apakah data tersebut sudah diambil," kata Rudi saat dikonfirmasi di Batam.

Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah bergerak cepat dengan melibatkan tim siber terpadu dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan insiden tersebut.

"Itu pekerjaan orang terlatih, jadi kita respons dengan orang terlatih juga. Kita punya tim terpadu, tim siber yang bekerja sama dengan BSSN," ujarnya.

Rudi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan laporan kepada BSSN sejak dugaan insiden itu terjadi. Selanjutnya, dilakukan pelacakan terhadap alamat internet protocol (IP address) yang diduga digunakan pelaku untuk mengakses sistem.

"Nanti akan dilacak IP address orang yang mencuri data, apakah dari luar negeri, luar Batam, atau dari lokasi tertentu. Semua akan ditelusuri," katanya.

Selain melakukan investigasi, Pemkot Batam juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Salah satunya dengan menyurati berbagai instansi terkait, seperti perbankan, kependudukan, perpajakan, dan lembaga lain yang berpotensi menjadi sasaran penggunaan data secara tidak sah.

"Kami akan menyampaikan bahwa data orang-orang ini sementara diduga telah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada permintaan transaksi, permohonan informasi, atau usulan apa pun yang berpotensi menimbulkan transaksi, agar dilakukan verifikasi ulang kepada yang bersangkutan," ujar Rudi.

Ia menegaskan langkah verifikasi tambahan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas oleh pihak luar yang diduga telah menguasai data tersebut.

Sementara itu, terkait layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Rudi memastikan proses pendaftaran tetap berjalan normal. Setelah adanya dugaan serangan siber, tim teknis langsung melakukan mitigasi dan pemeriksaan terhadap sistem.

"SPMB tetap beroperasi. Memang kemarin setelah diduga diretas, kami langsung melakukan mitigasi dan melihat apa yang terjadi," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, tercatat terdapat 14 kali percobaan peretasan terhadap aplikasi SPMB. Tim teknis kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui asal serangan, IP address yang digunakan, serta motif pelaku.

Rudi menyebut secara umum sistem data milik Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat keamanan yang baik dan termasuk yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tingginya intensitas akses pada aplikasi SPMB diduga menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu layanan.

"Kalau data kita sangat baik, bahkan saya kira termasuk yang terbaik di Kepri. Hanya saja ada aplikasi tertentu dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi sehingga mendapat gangguan. Apakah tujuannya untuk membuat kekacauan atau lainnya, itu belum kami ketahui," ujarnya.

Pemkot Batam juga mengimbau para orang tua siswa agar tidak panik dan tetap melanjutkan proses pendaftaran anak mereka melalui SPMB.

"Kami berharap orang tua siswa tidak gamang dan tidak khawatir berlebihan. Teruskan pendaftaran anak-anaknya sembari kami menyelesaikan permasalahan ini," kata Rudi.