Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pertumbuhan layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) alias paylaterdinilai akan tetap positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengingatkan tantangan terbesar industri ini adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas pembiayaan.

Dia mengatakan bahwa saat ini ada kecenderungan layanan pembiayaan digital semakin mudah diakses, tetapi proses penilaian kemampuan membayar konsumen belum tentu semakin baik.

“Akibatnya, risiko gagal bayar terus meningkat dan dapat berdampak pada masyarakat maupun stabilitas industri,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, Heru mendorong agar penyelenggara harus menerapkan prinsip responsible lending, memperkuat analisis kelayakan kredit, dan tidak hanya mengejar pertumbuhan pengguna. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.

Untuk diketahui, OJK menerbitkan aturan paylater yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. POJK ini mengatur penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan. Adapun, bagi pelaku jasa keuangan selain itu diberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan layanan BNPL-nya.

Bagi Heru, POJK tersebut membuat industri lebih sehat karena penyelenggara berada di bawah pengawasan yang lebih kuat dan memiliki manajemen risiko yang lebih baik. Kepercayaan masyarakat juga berpotensi meningkat.

“Namun, pertumbuhan ke depan harus diimbangi dengan prinsip pemberian pembiayaan yang bertanggung jawab agar tidak mendorong masyarakat terjebak dalam utang yang melebihi kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia turut berpendapat persaingan antara industri paylater dan industri pinjaman daring (pindar) ke depannya kemungkinan akan semakin ketat karena sama-sama menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara digital.

Namun, meskipun karakteristiknya sama, Heru melihat kedua industri ini menghadapi risiko yang sama yaitu gagal bayar. Sebab itu, yang dia khawatirkan adalah dampak dari persaingan yang hanya fokus pada kemudahan memperoleh pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan konsumen untuk membayar.

“Karena dalam jangka panjang, masyarakat akan memilih layanan yang cepat dan mudah, tetapi industri harus memastikan kemudahan tersebut tidak berubah menjadi jebakan utang,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kinerja investasi industri asuransi umum masih menunjukkan hasil yang positif pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada asuransi umum konvensional, investment yield tercatat sebesar 0,55%, meningkat dibandingkan 0,27% pada Maret 2026.

“Sementara itu, asuransi umum syariah mencatat investment yield sebesar 0,44%, juga meningkat dari 0,36% pada bulan sebelumnya,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Ogi mengemukakan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis.Dia turut membeberkan tantangan utama industri asuransi ke depannya adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko.

“Khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga,” sebutnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan.

Di lain sisi, Ogi turut berpendapat kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

“Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan,” jelasnya.

KOMPAS.com – Transformasi digital mendorong perusahaan untuk terus bergerak cepat dalam menghadirkan inovasi.

Namun, di balik percepatan tersebut, perusahaan juga dituntut mampu memastikan setiap keputusan bisnis tetap berpijak pada kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang matang.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis di setiap jenjang organisasi.

Pembekalan mencakup perkembangan regulasi hingga praktik-praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan bisnis sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Executive Session bertajuk “Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making” yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan pada Jumat (26/6/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai perkembangan regulasi beserta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan bekal tersebut, setiap kebijakan perusahaan diharapkan memiliki landasan kepatuhan hukum yang kuat, didukung tata kelola risiko bisnis yang baik, tetap sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG), serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penguatan budaya kepatuhan di tengah transformasi digital

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana mengatakan, percepatan transformasi bisnis dan digital perlu diiringi dengan penguatan budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Andy menilai, pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru perlu disertai shared understanding yang kuat di kalangan para pengambil keputusan. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fondasi agar transformasi perusahaan tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum kuat, proses akuntabel, serta mitigasi risiko komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujar Andy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Dok. Telkom Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana menyampaikan sambutan pada Executive Session ?Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making?, Jumat (26/6/2026).

Business judgment rule menjadi bekal dalam pengambilan keputusan

Sebagai bagian dari Executive Session, Telkom menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof Dr Eddy OS Hiariej, SH, MHum, yang membawakan materi bertajuk “Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru”.

Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga implementasi business judgment rule (BJR) sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan, dokumentasi dalam perumusan keputusan, serta pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Bekal menghadapi restrukturisasi hingga kepailitan

Executive Session juga menghadirkan Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Nien Rafles Siregar, SH, MH, yang turut menjadi Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam paparannya yang bertajuk “Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi”, Nien mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi ketika menghadapi restrukturisasi perusahaan, PKPU, serta kepailitan.

Pembahasan tersebut juga mencakup penerapan business judgment rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan

Bagi Telkom, Executive Session menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning sekaligus memperkuat implementasi GCG.

Melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum, Telkom ingin memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi Telkom dalam menghadirkan excellence service, memperkuat kepercayaan pelanggan dan para pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar memperketat langkah mitigasi risiko dari hulu ke hilir guna menekan laju rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), khususnya pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengetatan ini dirasa penting untuk menjaga kualitas aset perseroan di tengah tren suku bunga tinggi yang membayangi sektor riil.

Kendati rasio kualitas pembiayaan saat ini dinilai masih berada dalam batas aman regulator, langkah preventif tetap diperkuat guna mengantisipasi potensi penurunan daya beli maupun tekanan likuiditas pada debitur UMKM.

Berdasarkan data kinerja operasional periode Januari hingga April 2026, BRI RO Makassar mencatatkan rasio NPL KUR sebesar 2,01%. Angka tersebut dinilai relatif aman dan solid karena berada jauh di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 5%.

Adapun total penyaluran KUR di wilayah kerja tersebut telah menembus Rp4,82 triliun dalam empat bulan pertama tahun ini.

Jika dibedah per segmen, NPL untuk KUR Makro tercatat berada di level 2,4%, sedangkan untuk segmen KUR Kecil memperlihatkan performa yang lebih impresif di posisi 1,6%. Secara umum, portofolio pembiayaan pada kedua segmen tersebut masuk dalam kategori sangat sehat.

Seperti diketahui, wilayah kerja operasional BRI RO Makassar sendiri mencakup empat provinsi strategis di Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

RCEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengungkapkan bahwa untuk mengantisipasi potensi gagal bayar dari debitur, perseroan menitikberatkan strategi pada perbaikan proses bisnis sejak tahap awal penyeleksian atau dari 'bibit' sumber kredit.

Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan kapabilitas para petugas lapangan, mulai dari Mantri hingga Relationship Manager (RM) Mikro.

"Kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kompetensi para pemrakarsa serta pemutus kredit di internal kami. Tujuannya agar mereka semakin cermat dalam melakukan proses analisis kredit, mulai dari tahapan pemilihan debitur hingga proses penandatanganan akad yang benar sesuai prinsip kehati-hatian," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Argo menguraikan, salah satu pemicu utama terjadinya pemburukan kualitas kredit adalah ketidaksesuaian antara kapasitas riil kebutuhan debitur dengan plafon pembiayaan yang dikucurkan, atau overcrediting.

Menurutnya, proses kredit yang sehat harus mengedepankan kalkulasi kebutuhan yang presisi agar dana yang disalurkan tepat guna.

"Prinsipnya sederhana, jika pelaku usaha butuhnya Rp50 juta, maka harus diberikan Rp50 juta. Jangan dipaksakan naik menjadi Rp150 juta karena kebesaran modal dari kapasitas usaha justru berisiko memicu kredit macet di kemudian hari. Overcrediting merupakan salah satu kekeliruan eksternal yang kami minimalisir melalui edukasi internal," jelasnya.

Regional Mikro Banking Head BRI Region 15 Makassar Iwan Suprianto menambahkan, selain pembenahan di sisi internal, strategi penekanan NPL juga difokuskan pada penguatan edukasi kepada nasabah secara intensif saat penandatanganan akad kredit.

Pihak bank memastikan peninjauan langsung ke lokasi usaha dilakukan secara berkala, baik oleh mantri maupun pejabat pemutus kredit.

Edukasi yang diberikan mencakup kewajiban penggunaan dana untuk sektor-sektor yang produktif dan larangan keras mengalihkan pembiayaan ke ranah konsumtif. Guna memonitor perputaran arus kas nasabah, BRI juga mengedukasi debitur agar mengalihkan seluruh transaksi pendapatan usahanya ke dalam rekening simpanan BRI.

"Faktor penunggakan itu mayoritas dipicu oleh dua hal, yakni pembiayaan yang terlalu besar atau penyalahgunaan peruntukan dana untuk kebutuhan konsumtif. Melalui penguatan edukasi dan pendampingan yang intensif, serta optimalisasi jaringan unit kerja dan Agen BRILink di wilayah terpencil, kami optimistis kualitas kredit bermasalah dapat ditekan ke level seminimal mungkin," pungkas Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai Mas Nusantara melihat persaingan industri pergadaian ke depan akan semakin kompetitif, seiring bertambahnya pelaku usaha yang berkembang secara nasional.

Coporate Secretary & Legal Gadai Mas Nusantara, Evi Mayanti Situmorang menilai kondisi itu menjadi momentum positif bagi industri untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk terus dapat memperkuat daya saing, lanjut Evi, perusahaan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola perusahaan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

“Selain itu, perusahaan juga terus memperluas jaringan layanan secara bertahap dan memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan usaha dapat berjalan sehat, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya, Senin (29/6/2026).

Kendati begitu, Gadai Mas Nusantara memperkirakan pada tahun ini industri pergadaian menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan usaha yang semakin kompetitif, fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, serta perubahan kebutuhan dan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan layanan.

“Untuk menghadapinya, perusahaan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan kualitas layanan agar tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegas Evi.

Oleh karena itu, dia berpendapat ke depannya daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kualitas layanan, tata kelola yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat sebesar 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasirisiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’". Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi." Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif. Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan pemerintah ke perseroan akan disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, jika kebijakan ini direalisasikan, tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

“Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional,” kata Hery dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Hery menyebut bahwa penyaluran pembiayaan tersebut akan diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Selain itu, menurutnya tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI melalui penempatan dana SAL,” ujarnya.

Adapun hingga Maret 2026, BRI mencatatkan total pembiayaan secara bank only sebesar Rp1.358 triliun. Mayoritas pembiayaan disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Ke depan, perseroan akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian, sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hery memastikan, setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan BRI dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” tuturnya.

Adapun, untuk mengimbangi pembiayaan tersebut, BRI akan terus menggenjot perolehan dana pihak ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem digital perseroan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026 guna menjaga likuiditas industri perbankan di tengah tingginya permintaan kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp320 triliun pada 2026, menjadi peluang yng cukup besar bagi industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

“Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (19/6/2026).

Sejalan dengan itu, lanjut Ogi, rencana penurunan bunga kredit mikro menjadi di bawah 10% pun berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM. Untuk diketahui, per hari ini, Senin (29/6/2026), pemerintah resmi memangkas bunga kredit ultra mikro menjadi 8%.

Namun, tegasnya, industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat,” sebut Ogi.

Lebih jauh, dia menilai bahwa karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung.

“Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK, penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alokasi plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 naik menjadi Rp320 triliun.

Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp286,61 triliun. Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp38 triliun.

“[Plafon KUR] dinaikkan menjadi Rp320 triliun. Nah ada kenaikan angka yang kurang lebih sekitar Rp40 triliun. Kenapa seperti itu? Karena memang Pak Presiden concern sekali terhadap ekonomi kerakyatan,” katanya dalam raker bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Tak hanya kenaikan plafon KUR, untuk tahun depan Maman menyebut target alokasi ke KUR produksi akan bertambah menjadi 65%. Adapun, untuk tahun ini alias 2025 target ke sektor produksi sebesar 60% penyaluran. Dia optimistis hingga Desember 2025 bisa mencapai 61% penyaluran.

“Yang tahun ini kita ditargetkan 60%, Alhamdulillah Desember nanti sampai di 61%. Kita tahun depan minta ditargetkan di 65% ke sektor produksi, itu sudah diketok juga,” tegasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan mulai mengubah strategi penyaluran kredit dengan lebih selektif membiayai sektor-sektor usaha yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan dan risiko yang lebih terukur.

Pergeseran tersebut tercermin dari melesatnya pertumbuhan kredit investasi yang jauh melampaui kredit konsumsi maupun kredit modal kerja.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan bank kini tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga prospek usaha, kualitas risiko, serta kontribusi suatu sektor terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah,” kata Christiantoko dalam keterangan resminya, Minggu (28/06/2026).

Laporan NEXT Indonesia Center bertajuk Sektor Usaha Favorit Perbankan menunjukkan outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Hingga April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp8.755 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi mencapai Rp6.454 triliun, sedangkan kredit konsumsi rumah tangga sebesar Rp2.301 triliun.

Menurut Christiantoko, peningkatan tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan kuat di tengah dinamika perekonomian nasional.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48% secara tahunan (year on year/YoY), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04% YoY maupun kredit konsumsi sebesar 6,13% YoY.

Dia menilai lonjakan kredit investasi mencerminkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, serta investasi jangka panjang.

“Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang,” ujarnya.

Dari sisi kualitas aset, kondisi kredit perbankan secara umum masih terjaga. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross tercatat sebesar 2,17% pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas terbaik dengan NPL hanya 1,34%.

Sebaliknya, kredit modal kerja masih menjadi segmen dengan risiko tertinggi dengan NPL sebesar 2,64%. Sementara itu, NPL kredit konsumsi berada di level 2,40%, yang mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap kemampuan bayar rumah tangga akibat beban cicilan, pelemahan daya beli, dan ketidakpastian pendapatan.

Konstruksi Pimpin Pertumbuhan Kredit

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan berdasarkan laju pertumbuhannya, yakni konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Penilaian tersebut didasarkan pada pertumbuhan kredit tertinggi, bukan pada besarnya nilai outstanding kredit.

Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan kredit tertinggi, yakni sebesar 45,54% secara tahunan pada April 2026. Menariknya, lonjakan pembiayaan tersebut diikuti penurunan NPL dari 2,64% pada April 2025 menjadi 1,99%.

“Pertumbuhan kredit yang tinggi akan jauh lebih berkualitas apabila diikuti penurunan risiko kredit. Itu berarti bank tidak hanya mengejar ekspansi, tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.

Di posisi berikutnya, sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan kredit sebesar 23,27% dengan NPL hanya 0,22%, menjadikannya sektor dengan risiko kredit paling rendah.

Karakter bisnis yang ditopang kontrak jangka panjang, permintaan yang stabil, serta perannya sebagai infrastruktur ekonomi dinilai membuat sektor tersebut semakin menarik bagi perbankan.

Sementara itu, kredit ke sektor aktivitas profesional dan perusahaan tumbuh 15,15%, disusul sektor real estat sebesar 14,12%, serta sektor aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar 12,92% pada April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2026–2030.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat OJK Nomor SR-10/D.04/2026 tertanggal 17 Juni 2026 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2026–2030. Susunan direksi tersebut selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan profil direksi BEI, Abdul Munim lahir di Surakarta pada 12 September 1967. Dia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994.

Sebelum bergabung dengan BEI, Abdul Munim bekerja sebagai programmer analyst pada proyek Caltex Financial and Accounting Information System pada 1994–1996.

Kariernya di BEI dimulai pada Desember 1996 sebagai staf pengembangan aplikasi di Divisi Teknologi Informasi. Selama lebih dari dua dekade, dia menempati sejumlah posisi di bidang teknologi informasi, mulai dari Koordinator Task Force Helpdesk JATS dan Remote Trading pada 2002 hingga Koordinator Satgas NCC pada 2003–2008.

Pada 2011, Abdul Munim dipercaya menjabat Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi. Jabatan tersebut diembannya hingga Desember 2018.

Selanjutnya, dia mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan BEI, termasuk sebagai Advisor Teknologi Informasi pada Juli–September 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai direktur, Abdul Munim menjabat sebagai Konsultan Project Manager Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP) BEI sejak Oktober 2023. Dalam posisi tersebut, dia terlibat dalam proyek modernisasi sistem perdagangan dan pengawasan bursa.