ekBis

Bank Nationalnobu (NOBU) Bidik Penetrasi Segmen Digital UMKM

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) membidik segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penetrasi ekosistem digital.

Business Regulatory and Digital Asset Partnership Division Head NOBU Herdiani Sunarto menilai penggunaan pembayaran non tunai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.

Dia melanjutkan bahwa upaya percepatan digitalisasi transaksi di pasar rakyat sudah mulai direalisasikan di sejumlah pasar, salah satunya di Pasar Sukawati, Bali.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di kalangan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Lebih jauh, strategi tersebut dilakukan perseroan dengan menyediakan perangkat Soundbox QRING atau QRIS Berdering secara cuma-cuma bagi para pedagang. Perangkat ini memungkinkan pedagang memperoleh notifikasi suara secara langsung setiap kali menerima pembayaran melalui QRIS.

Selain penyediaan perangkat, NOBU juga menerapkan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0% selama periode program berlangsung. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pedagang menerima pembayaran digital tanpa dikenakan biaya transaksi.

“Kami mendorong digitalisasi transaksi di pasar rakyat terus didorong melalui kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia,” tuturnya.

Menurut Herdiani, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di tengah berkembangnya ekonomi digital.

“Ke depan, kami akan melanjutkan dukungannya terhadap berbagai program digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan akses layanan keuangan melalui pengembangan solusi pembayaran digital serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Adapun, bank yang sebagian kepemilikannya berada di tangan Hanwha Life Insurance Co., Ltd. tersebut membukukan laba sebesar Rp153,95 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 39,82% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari raihan Rp110,10 miliar pada kuartal I/2025.

Laba Bank Korea di RI Terbelah, Siapa yang Melaju dan Tertinggal?

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan bank-bank milik investor Korea Selatan di Indonesia semakin beragam pada kuartal I/2026. Dari tujuh bank yang beroperasi di Tanah Air, hanya sebagian yang mampu mencatatkan pertumbuhan laba, sedangkan sisanya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan triwulan, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) berada di posisi pertama dengan pertumbuhan laba bersih 112,54% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp64,67 miliar pada kuartal I/2026. Bank besutan korporasi keuangan asal Korea Selatan, APRO Financial Co. Ltd. itu pada kuartal I/2025 mencetak laba senilai Rp30,43 miliar.

PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) berada di posisi kedua. Bank Nobu, yang sebagian kepemilikannya berada di tangan Hanwha Life Insurance Co., Ltd. dengan porsi 40% saham, membukukan laba sebesar Rp153,95 miliar, meningkat 39,82% YoY dari Rp110,10 miliar pada kuartal I/2025.

Kemudian, ada PT Bank KEB Hana Indonesia alias Hana Bank mencetak laba bersih sebesar Rp200,78 miliar pada kuartal I/2026. Realisasi itu meningkat 23,84% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp162,13 miliar.

Capaian ini menempatkan perseroan sebagai bank milik investor Korea Selatan dengan raihan laba bersih tertinggi di antara bank-bank asal Negeri Ginseng lainnya.

Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan menyampaikan, perseroan pada tahun ini menargetkan laba bersih sebesar Rp650,11 miliar. Dengan demikian, realisasi laba pada awal tahun sudah sekitar 30,88% dari total laba yang ditargetkan Hana Bank pada 2026.

Adapun perseroan optimistis dapat mencapai target 2026 dengan target laba bersih sebesar Rp650,11 miliar, aset, kredit Rp43,30 triliun, DPK Rp29,50 triliun, dan aset sebesar Rp56,65 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Hendri mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui jaringan kantor cabang.

“Kami fokus mendorong pertumbuhan aset, pertumbuhan pendapatan operasional bruto, efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat tata kelola di cabang,” kata Hendri beberapa waktu lalu.

Sementara itu, tidak semua bank yang berada dalam genggaman investor Korea Selatan yang membukukan keuntungan pada awal 2026. PT Bank Shinhan Indonesia misalnya, mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 12,69% YoY menjadi Rp54,25 miliar hingga Maret 2026, setelah pada periode yang sama tahun lalu meraup laba Rp62,14 miliar.

Laba bersih PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) milik Woori Bank juga menyusut 30,78% YoY dari Rp154,33 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp106,82 miliar pada kuartal I/2026. PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) yang dikendalikan oleh Industrial Bank of Korea turut mencatatkan penurunan laba sebesar 31,90% YoY menjadi Rp37,17 miliar dari Rp54,58 miliar pada kuartal I/2025.

Di antara bank-bank tersebut, laba bersih PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) mencatatkan penurunan terdalam. Hingga Maret 2026, KB Bank membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp10,67 miliar, turun 96,97% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp352,12 miliar.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, utamanya dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” ujar Kunardy dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Rasio Profitabilitas Bank Korsel di Indonesia

Dilihat dari tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE), Bank Nobu menempati posisi teratas di antara bank-bank milik investor Korea Selatan.

Sebagai catatan, rasio ini menunjukkan tingginya keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari setiap nilai yang diinvestasikan pemegang sahamnya. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya.

Hingga Maret 2026, bank dengan kode saham NOBU itu membukukan ROE sebesar 15,47%, mengungguli ROE Hana Bank 6,91%, OK Bank 6,78%, Bank Shinhan 4,35%, Bank Woori Saudara 4,01%, IBK 2,60%, dan KB Bank 0,16%.

Sementara itu dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA), OK Bank menjadi yang terdepan. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien bank dalam mendayagunakan asetnya untuk mencetak keuntungan.

Pada kuartal I/2026, OK Bank membukukan ROA sebesar 2,42%, disusul Hana Bank 1,93%, Bank Nobu 1,91%, Bank Shinhan dan Bank Woori Saudara 0,97%,, IBK 0,80%, dan KB Bank 0,02%.

Transformasi Belum Seragam

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, perbedaan kinerja laba bank-bank Korea di Tanah Air pada periode ini lebih mencerminkan perbedaan tahap transformasi dan kualitas fundamental masing-masing bank daripada faktor kepemilikan.

“Bank yang mampu menjaga kualitas kredit, menekan biaya dana, dan meningkatkan efisiensi operasional cenderung mencatat pertumbuhan laba,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Kondisi tersebut, kata dia, tercermin pada Hana Bank yang membukukan laba bersih Rp200,78 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 23,84% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kinerja itu ditopang oleh rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang rendah sebesar 0,72% serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 11,78%.

Di sisi lain, sejumlah bank masih menghadapi tekanan dari tingginya biaya pencadangan, proses penyehatan portofolio kredit, hingga biaya transformasi bisnis yang belum sepenuhnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Kondisi tersebut pada akhirnya menekan kemampuan bank dalam membukukan pertumbuhan laba.

Trioksa menilai fenomena tersebut menunjukkan proses transformasi bank-bank Korea di Indonesia belum berlangsung secara seragam. Sebagian bank telah memasuki fase pemanenan hasil (harvesting) setelah menjalankan berbagai upaya perbaikan bisnis dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan sebagian lainnya masih berada pada tahap konsolidasi dan penguatan fundamental.

Ke depan, Trioksa menyebut bahwa kemampuan menjaga kualitas aset dan efisiensi pendanaan akan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan profitabilitas bank-bank tersebut. Terlebih, industri perbankan saat ini dihadapkan pada kondisi likuiditas yang semakin ketat dan persaingan penghimpunan dana yang kian intens.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai strategi bisnis turut memengaruhi perbedaan kinerja bank Korea Selatan.

Dia menuturkan, bank yang fokus pada niche market seperti ekosistem perusahaan Korea, supply chain industri, atau pembiayaan korporasi cenderung lebih stabil dibanding bank yang terlalu agresif masuk ke segmen retail berisiko tinggi atau digital lending tanpa mitigasi risiko kuat.

Di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya suku bunga, menurutnya strategi ekspansi yang terlalu agresif justru dapat meningkatkan tekanan NPL dan kebutuhan pencadangan.

“Artinya, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa kemampuan manajemen risiko menjadi faktor yang semakin menentukan daya tahan profitabilitas bank,” jelas Rizal kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa proses transformasi dan ekspansi sejumlah bank Korea di Indonesia memang nampak belum sepenuhnya menghasilkan profitabilitas optimal.

Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjelaskan bahwa investor Korea cukup agresif melakukan akuisisi, digitalisasi, hingga injeksi modal besar di Indonesia. Kendati begitu, transformasi perbankan membutuhkan waktu panjang karena harus diikuti pembentukan basis nasabah, penguatan dana murah, efisiensi operasional, serta kualitas kredit yang sehat.

Karena itu, dia menilai bank Korea yang berpotensi bertahan dan tumbuh bukan hanya yang agresif berekspansi, tetapi yang mampu membangun model bisnis yang efisien, fokus, dan resilien terhadap tekanan likuiditas maupun volatilitas ekonomi global.

Kredit Konsumer Topang Kinerja Bank Nobu

Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Nobu Bank membukukan pertumbuhan kinerja pada 2025 seiring dengan pertumbuhan kredit konsumer.

Di sisi intermediasi, penyaluran kredit perseroan mencapai Rp24,2 triliun, tumbuh 20,07% (YoY) dengan kontribusi utama berasal dari segmen konsumer khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta segmen UKM dan mikro.

Pertumbuhan tersebut tetap disertai dengan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga kualitas kredit perseroan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah di 0,44% (gross) dan dengan Rasio CKPN terhadap NPL sebesar 222%.

Dari sisi struktur portofolio kredit, Kredit Konsumer tetap menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 18,23% dan mendominasi portofolio kredit perseroan hingga 56,9% pada akhir tahun 2025.

“Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pemasaran produk KPR Primary, serta partisipasi aktif Nobu Bank dalam mendukung program perumahan Pemerintah,” jelas Mario Satrio, Corporate Secretary NOBU, dalam siaran pers, Jumat (3/4/2026).

Ke depan, Nobu Bank akan terus memperkuat fokus pada pengembangan ekosistem pembayaran digital, perluasan jaringan merchant, serta pertumbuhan kredit yang berkualitas pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

Sepanjang 2025, perseroan membukukan laba bersih Rp481,3 miliar, meningkat 46,30% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, serta penguatan sumber pendapatan berbasis transaksi.

Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,24% YoY menjadi Rp1,13 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp992,85 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, total aset perseroan mencapai Rp41,2 triliun, meningkat 23,67%. Pencapaian ini menempatkan Nobu Bank di jajaran Top 25 bank swasta nasional saat ini.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp28,9 triliun, tumbuh 18,76%, mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap layanan dan produk perseroan.

Dalam pengembangan bisnis digital, Nobu Bank terus memperluas jaringan merchant QRIS yang hingga akhir tahun 2025 telah melampaui 2 juta merchant dan lebih dari 143.000 ribu agent banking yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Mario menambahkan, perseroan berpartisipasi dalam berbagai program strategis sektor perumahan, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Kredit Program Perumahan (KUR Perumahan).

Perusahaan juga memberikan akses yang luas bagi pengembang, kontraktor, supplier, serta industri pendukung sektor perumahan.

Bank Nobu (NOBU) Raup Laba Rp485,18 Miliar sepanjang 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp485,18 miliar sepanjang 2025. Capaian itu meningkat 47,47% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp329,00 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, raihan laba bersih sepanjang 2025 itu didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 17,09% YoY menjadi Rp2,48 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan naik 19,60% YoY menjadi sebesar Rp1,34 triliun hingga akhir 2025.

Dengan demikian, Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,24% YoY menjadi Rp1,13 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp992,85 miliar.

Raihan laba perseroan juga didorong oleh pendapatan komisi yang mencapai Rp471,47 miliar, meningkat 73,51% YoY dibanding capaian 2024 yang sebesar Rp271,73 miliar.

Bank yang terafiliasi dengan kelompok usaha milik James Riady itu mencatatkan penurunan pada beban operasional lainnya sebesar 9,98% YoY dari tahun sebelumnya Rp572,69 miliar menjadi Rp515,56 miliar pada akhir 2025.

Adapun, laba operasional perseroan tumbuh 47,25% YoY menjadi Rp618,67 miliar setelah pada 2024 membukukan pendapatan operasional sebesar Rp420,16 miliar. Pada saat yang sama, Bank Nobu mencatatkan rugi non operasional senilai Rp1,19 miliar, setelah tahun sebelumnya mencatatkan laba sebesar Rp2,05 miliar.

Sementara itu, laba tahun berjalan sebelum pajak mencapai Rp617,47 miliar, menanjak 46,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp422,21 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Nobu tercatat sebesar Rp24,23 triliun hingga akhir 2025. Realisasi itu meningkat 20,07% YoY dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang sebesar Rp20,18 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp28,95 triliun setelah pada tahun sebelumnya membukukan DPK senilai Rp24,35 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Nobu turun dari 23,79% pada 2024 menjadi 22,29% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross tercatat turun dari 0,47% menjadi 0,44% dan NPL net 0,32% dari periode yang sama tahun sebelumnya 0,35%.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Nobu menyusut dari 3,74% menjadi 3,59% hingga akhir 2025. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga menurun dari 82,80% pada 2024 menjadi 79,93% hingga akhir 2025.

Bank Nobu (NOBU) Umumkan Rencana Buyback Saham Maksimal Rp50 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham sebesar-besarnya Rp50 miliar.

Manajemen Bank Nobu menyampaikan, nilai buyback saham tersebut sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan buyback.

“Jumlah nilai buyback adalah sebesar-besarnya Rp50 miliar,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan buyback tidak akan melebihi 20% dari modal yang disetor perusahaan dan saham free float setelah pelaksanaan.

Perseroan menjelaskan bahwa buyback ini akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku. Buyback akan dilakukan di BEI melalui pasar reguler dan hanya akan dilakukan melalui PT Ciptadana Sekuritas.

Aksi korporasi ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Bank Nobu memperkirakan bahwa buyback tidak akan menurunkan pendapatan perseroan dari kegiatan usaha perbankan. Perseroan juga meyakini pelaksanaan buyback tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, posisi permodalan, maupun likuiditas karena Bank Nobu memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan operasional.

Melalui aksi korporasi ini, perseroan berharap dapat memperoleh fleksibilitas dalam mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta mendorong harga saham agar lebih mencerminkan kinerja Bank Nobu saat ini maupun pada masa mendatang.

Adapun dalam pelaksanaan buyback, perseroan akan menggunakan dana sendiri dan bukan dari pinjaman dan telah memenuhi ketentuan POJK No.29/2023. “Hasil pelaksanaan buyback akan dicatat sebagai saham tresuri sebagai pengurang ekuitas perseroan,” jelas perseroan.

Berikut Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu Buyback Saham NOBU:

Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 9 Maret 2026
Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): Pembelian Kembali Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah Keterbukaan Informasi, terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan 8 Juni 2026, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sejumlah perbankan masih tergolong dalam kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I menghadapi tantangan besar di 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus KBMI I alias yang memiliki modal inti Rp 3 triliun–Rp 6 triliun.

Rencana OJK tersebut mendorong bank yang tergolong dalam KBMI I putar otak. Pilihannya memperkuat ekspansi agar tetap berada di daftar bank nasional atau turun kelas menjadi bank pembangunan daerah atau (BPD).

Saat ini aturan mengenai pelaksanaan bank diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Ini adalah aturan utama OJK yang mengubah klasifikasi bank dari sistem BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti).

Head of Research NH Korindo, Ezaridho Ibnutama, dalam riset terbaru NK Korindo menilai penghapusan KBMI I sejalan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah untuk mendorong peningkatan belanja dan mengurangi penumpukan tabungan. Berkurangnya tingkat persaingan dinilai akan memaksa bank-bank KBMI I melakukan injeksi modal atau konsolidasi melalui merger sehingga mendorong peningkatan konsentrasi permodalan di industri perbankan.

Meski begitu ia menilai bank yang kini berada dalam daftar KBMI I akan bekerja ekstra untuk memenuhi ketentuan baru. Menurut Ezaridho konsolidasi baik berupa merger atau injeksi modal dapat menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri.

“Hal ini akan mengurangi biaya modal di seluruh industri perbankan dan menurunkan persaingan untuk menarik penabung dengan tingkat bunga deposito yang tinggi,” tulis Ezaridho dalam riset yang dikutip Kamis (22/1).

NH Korindo menilai, untuk menghindari merger paksa dan naik ke KBMI II, bank-bank dapat mengejar IPO, penawaran hak, atau penempatan swasta. Preseden historis menunjukkan penawaran hak dan penempatan swasta menjadi alat penggalangan modal yang dominan pada periode kenaikan modal minimum 2022.

Menurut mereka, strategi serupa berpotensi kembali digunakan di bawah regulasi yang diusulkan. Meski penghapusan KBMI I secara teoretis masuk akal dari sudut pandang stabilitas sistemik dan pertumbuhan, respons perilaku dinilai belum tentu sejalan dengan tujuan kebijakan.

Dengan strategi ini, penabung tidak secara otomatis beralih ke pengeluaran atau investasi ketika imbal hasil deposito domestik menurun.Hal itu meningkatkan risiko arus modal keluar ke bank asing yang menawarkan imbal hasil riil lebih menarik dan stabilitas mata uang.

Selain itu, peningkatan konsentrasi industri memperbesar liabilitas deposito, yang memerlukan penyaluran kredit lebih cepat dan lebih luas.

“Bank dengan modal lemah mungkin terdorong untuk mengorbankan kualitas aset, memperkenalkan risiko sekunder terhadap stabilitas keuangan jika disiplin kredit melemah,” ucapnya.

Tak hanya itu NH Korindo mengatakan kebijakan ini berpotensi menekan langsung pada bank-bank kecil untuk menyuntikkan modal atau konsolidasi. Head of Research Ezaridho Ibnutama dan Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengatakan, lanskap perbankan Indonesia mendekati titik balik struktural seiring dengan sinyal dari OJK mengenai kemungkinan penghapusan KBMI I, klasifikasi bank terendah berdasarkan modal inti.

“Regulasi yang diusulkan akan memaksa bank-bank yang kekurangan modal untuk menyuntikkan modal baru atau menjalani konsolidasi, mempercepat penguatan neraca dan konsentrasi pasar di seluruh industri,” demikian tertulis dalam risetnya, dikutip Kamis (22/1).

Perusahaan KBMI I yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI):

PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)
PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)
PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB)
PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)
PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD)
PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA)
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS)

Perusahaan KBMI I non-Tbk:

PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Mega Syariah
PT Bank Index Selindo
PT Bank Hibank Indonesia
PT Bank Resona Perdania
PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Nano Syariah
PT Bank Digital BCA
PT Bank KB Bukopin Syariah
PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Seabank Indonesia
PT Bank BCA Syariah
PT Bank Shinhan Indonesia

Sumber: NH Korindo Sekuritas

Alasan OJK Minta Bank KBMI 1 Perkuat Modal

Sebelumnya Dian Ediana Rae mengatakan imbauan formal untuk memperkuat fundamental, lewat surat, sudah dikirim sejak akhir Oktober 2025.

Kebijakan untuk mendorong bank KBMI 1 meningkatkan modal, merupakan bagian dari strategi OJK memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dian menuturkan, penguatan permodalan dan kapasitas bank menjadi penting di tengah percepatan digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global, peningkatan risiko siber dan tuntutan transformasi teknologi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan perbankan nasional.

“Pendekatan OJK saat ini masih bersifat persuasif. Kami mendorong dan mungkin juga akan memberikan insentif kepada bank yang melakukan konsolidasi,” ujar kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada November 2025.

Menurut Dian, OJK tidak ingin bank-bank KBMI 1 hanya sekadar bertahan secara bisnis, tetapi juga mampu berkontribusi memperkuat sistem perbankan nasional. Ia menambahkan, meski pengelompokan bank masih berbasis modal inti, dalam praktik pengawasan OJK juga mempertimbangkan faktor lain seperti kesiapan transformasi digital, infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan manajemen risiko.

Faktor-faktor ini kini menjadi bagian dari dialog pengawasan dan akan memengaruhi penyempurnaan kerangka klasifikasi bank ke depan. OJK menilai bank-bank kecil masih memiliki ruang untuk memperkuat modal dan meningkatkan skala usaha, baik melalui cara organik maupun anorganik.

Otoritas juga meminta bank-bank KBMI 1 melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola dan prospek jangka panjang. Bank diminta mengidentifikasi opsi penguatan modal serta peluang konsolidasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Langkah Bank KBMI I

Menanggapi rencana OJK, Direktur Utama Bank IBK Indonesia Oh In Taek mengatakan strategi pemenuhan penambahan modal dilakukan melalui modal organik perseroan. Dengan modal inti saat ini sebesar Rp 5,7 triliun, perseroan menargetkan modal inti mencapai Rp 6 triliun setelah 2026.

Kenaikan itu berasal dari estimasi laba tahun 2025 sebesar Rp 210 miliar serta proyeksi laba tahun 2026 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) sebesar Rp 210 miliar.

“Timeline akan menunggu setelah ada peraturan lebih lanjut dari regulator, Bank senantiasa akan mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ucap Oh In Taek dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (22/1).

Di samping itu Direktur Utama Bank Victoria International Achmad Friscantono mengatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, didukung efisiensi operasional serta ekspansi bisnis yang selektif.

Terkait implementasi kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat hingga saat ini belum terdapat ketentuan resmi yang mengatur jadwal pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan,” ucapnya.

Kemudian Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio, mengatakan perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut sehingga saat ini belum dapat mengetahui dampaknya bagi kelangsungan usaha, kegiatan operasional dan kondisi keuangan.

“Dengan demikian saat ini perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ucapnya.

Sebelumnya OJK mengumumkan rencana merger PT Bank MNC International Tbk (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) batal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank itu memutuskan untuk mengakhiri proses konsolidasi yang pertama kali diumumkan pada awal 2023 itu.

"Kedua Bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha (merger) sebagaimana laporan yang disampaikan kepada OJK," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya.

Dian mengatakan selanjutnya sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan, serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, Pemegang Saham Pengendali (PSP) kedua bank telah diminta OJK untuk tetap melakukan penguatan permodalan secara berkelanjutan, baik melalui tambahan setoran modal oleh PSP dan/atau mengundang masuknya investor strategis.