Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

"Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan," ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4) dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

"Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu," ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

"Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan," ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4) dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

"Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu," ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Ketika harga minyak dunia kembali naik akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, Indonesia mengandalkan B50 sebagai bantalan baru ketahanan energi. Program yang akan dimulai 1 Juli 2026 ini digadang-gadang mampu menekan impor BBM sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Namun di balik ambisi tersebut, kesiapan implementasi masih menyisakan sejumlah celah. Dari hulu hingga hilir, tidak semua sektor bergerak dengan tingkat kesiapan yang sama.

B50 Jalan Indonesia Wujudkan Ambisi Setop Impor Solar

Percepatan program B50 merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ambisi pemerintah menghentikan impor solar. B50 merupakan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME).

Sebelumnya, program biodiesel 40 persen atau B40, mampu mengurangi impor solar secara signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor BBM diesel atau minyak solar 5,29 juta ton pada 2025, berkurang 25% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Seiring dengan itu, nilai impornya berkurang 32% (yoy) menjadi US$3,49 miliar pada 2025, seperti terlihat pada grafik. Angka-angka tersebut merupakan gabungan impor komoditas dengan kode HS 27101971 (bahan bakar kendaraan bermesin diesel) dan 27101972 (bahan bakar diesel lainnya).

Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026, seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu (20/4).

Hal senada juga dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berencana menghentikan impor seluruh produk solar pada semester kedua 2026. Ia memastikan pemerintah sudah tidak mengeluarkan izin impor solar sejak awal tahun ini, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Selain B50, rencana penghentian impor solar juga dilakukan seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang Balikpapan yang berkapasitas 360 ribu barel ini tidak hanya memproduksi semua jenis solar, tetapi juga bensin, LPG, serta produk petrokimia lainnya.

“Sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan presiden sejak 2005 bahwa kita harus memprioritaskan produk dalam negeri,” ujarnya di lokasi Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

Siapa Paling Diuntungkan?

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa dampak signifikan terhadap industri sawit. Dengan meningkatnya campuran biodiesel hingga 50 persen, kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) diperkirakan ikut melonjak.

Laporan Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) menunjukkan, konsumsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia untuk biodiesel konsisten naik sejak 2018. Konsumsi CPO untuk biodiesel tahun ini diperkirakan bertambah sekitar 2,1 juta ton atau 15,44% dibanding 2025, sebagaimana grafik di bawah.

Meningkatnya kebutuhan CPO diharapkan dapat mendongkrak harga minyak sawit mentah yang selama ini menjadi komoditas andalan Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memprediksi harga minyak sawit mentah atau CPO bisa lebih cepat menembus US$ 1.300 per ton karena program biodiesel serta perang Iran-AS.

Sebagai perbandingan, harga kontrak CPO di Bursa Malaysia pada akhir Desember 2025 ditutup senilai MYR 4.037 per ton atau setara US$ 1.017 per ton (kurs 0,252 US$/1 MYR).

"Prediksi harga US$ 1.300 per ton akan dilampaui lebih cepat kalau perang di Timur Tengah ini tidak selesai-selesai," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono kepada Katadata.co.id, Kamis (12/3).

Di level makro, kebijakan B50 dipandang sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan energi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara struktural dari implementasi kebijakan ini.

“B50 memberi manfaat lintas sektor, dari pengurangan impor BBM hingga penguatan nilai tambah domestik. Ini bukan sekadar proyek industri, tetapi instrumen strategis negara untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global,” ujarnya.

Menurut dia, meski industri sawit dan energi turut menikmati manfaat, skala keuntungan keduanya tidak sebesar dampak yang diterima negara. “Industri sawit mendapat manfaat komersial besar, tetapi negara meraih keuntungan struktural yang lebih luas,” kata Syafruddin.

CPO Terbatas, Energi dan Pangan Mulai Berebut Pasokan

Di balik potensi peningkatan nilai ekonomi tersebut, muncul persoalan pada sisi ketersediaan bahan baku. Kenaikan porsi biodiesel hingga B50 berarti peningkatan signifikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku utama.

Produksi minyak CPO meningkat (ANTARA FOTO/Akbar Tado/nz.)

Namun, peningkatan permintaan yang tidak dibarengi degan penambahan pasokan akan memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Data GAPKI menunjukkan, konsumsi CPO oleh industri pangan tercatat susut 3,6 persen menjadi 9,83 juta ton sejak implementasi B40 diterapkan pada 2025.

Peneliti Independen Akhmad Hanan menjelaskan bahwa industri pangan, oleokimia, hingga manufaktur berbasis turunan sawit menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika porsi CPO untuk biodiesel meningkat. Kondisi ini dapat memicu kenaikan biaya produksi di sejumlah sektor yang juga bergantung pada komoditas tersebut.

“Ini pada akhirnya bisa memicu tekanan biaya di industri pangan dan sektor turunannya kalau tidak diimbangi dengan manajemen pasokan yang baik,” kata Hanan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, mengatakan program B50 pada dasarnya akan memperbesar serapan CPO domestik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor. Namun, ia mengingatkan bahwa struktur produksi sawit nasional masih menghadapi tantangan produktivitas dan keterbatasan pasokan.

“Jadi kita menggunakan CPO untuk di-blending ke solar murni. Tentu ini akan mengurangi ekspor,” ujarnya.

Ia menyebut total produksi CPO Indonesia sekitar 56 juta ton per tahun, dengan porsi ekspor masih cukup besar meski terus menurun seiring peningkatan mandatori biodiesel.

Harga TBS sawit di Sulbar (ANTARA FOTO/ Akbar Tado/bar)

Menurut dia, tekanan terbesar justru ada pada kemampuan produksi jangka panjang. Program replanting kebun sawit rakyat yang dinilai belum berjalan optimal membuat potensi peningkatan produksi belum sepenuhnya tercapai.

“Dari 2,5 juta hektare yang mau direplanting, progresnya baru sekitar 400 ribu hektare,” kata Gulat.

Tanpa percepatan replanting, Indonesia akan menghadapi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan kebutuhan industri lain yang juga bergantung pada CPO, seperti pangan dan oleokimia. Dalam kondisi tersebut, ruang pasokan menjadi semakin terbatas ketika permintaan biodiesel meningkat.

“Kalau tahun depan naik ke B60, itu mulai jadi persoalan kalau kita tidak menambah produksi,” ujarnya.

Belum Ada Merek Otomotif yang Benar-benar Siap

Kendala lain juga terdapat pada pengguna B50, baik otomotif, alat dan mesin pertanian, hingga kereta api. Pengamat Otomotif, Bebin Djuana, menyoroti sisi kehati-hatian dalam implementasi.

“Di dunia, Indonesia yang pertama kali berani memakai B50. Soal kompatibilitas, tidak ada merek yang benar-benar siap,” ujarnya.

Program biodiesel menghemat devisa negara (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.)

Ia menambahkan, B50 memiliki energi lebih rendah sehingga berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros, serta sifat higroskopisnya dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem bahan bakar. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada kenaikan biaya perawatan kendaraan jika tidak diantisipasi.

Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian ESDM melakukan uji coba dalam rangka memastikan kompatibilitas pada berbagai jenis kendaraan. Kementerian ESDM menyebut uji coba dilakukan mulai dari kendaraan ringan, bus, truk, hingga alat berat sebelum kebijakan diterapkan pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan hasil awal uji jalan menunjukkan performa kendaraan masih stabil dan sesuai spesifikasi pabrikan.

“Kalau klaimnya 11 kilometer per liter, hasil uji kita juga di kisaran itu. Artinya masih sesuai dengan spesifikasi pabrikan,” ujarnya di Bandung, Rabu (21/4).

Ia menambahkan, kualitas biodiesel terus ditingkatkan melalui perbaikan spesifikasi bahan baku, termasuk penurunan kadar air untuk menjaga performa mesin.

Uji mesin B50 (Kementerian ESDM)

Ketua Tim Uji B50, Cahyo Setyo Wibowo, menegaskan seluruh pengujian dilakukan tanpa modifikasi khusus pada kendaraan agar mencerminkan kondisi penggunaan nyata di lapangan. “Semua kita jalankan sesuai standar pabrikan,” ujarnya, Rabu (21/4).

Namun ia menekankan bahwa evaluasi akhir baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian uji selesai, termasuk pembongkaran komponen seperti filter dan injektor untuk melihat dampak jangka panjang.

Dari sisi industri, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan tidak ditemukan kendala signifikan dalam uji jalan. Ia juga menyebut teknologi komponen kendaraan kini semakin baik sehingga potensi clogging dapat ditekan.

“Tidak ada isu dengan B50 untuk kendaraan bermotor di jalan raya, baik komersial maupun penumpang,” ujarnya, Selasa (21/4).

B50 datang dengan janji kemandirian energi, tetapi juga membawa beban baru pada sistem yang belum sepenuhnya siap menopangnya. Di tengah keterbatasan pasokan CPO, tekanan industri pangan, dan mesin yang masih diuji, kebijakan ini seperti memaksa satu komoditas menjadi penyangga banyak kepentingan sekaligus.

Pada akhirnya, B50 bukan hanya soal energi, tetapi soal seberapa jauh daya tahan sistem ekonomi ketika satu komoditas ditarik ke terlalu banyak arah.

Dunia menghadapi lonjakan risiko konfrontasi geoekonomi seiring memanasnya persaingan antarnegara. Ambisi negara-negara mendominasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai semakin memperkuat rivalitas, mendorong penggunaan kebijakan ekonomi sebagai alat untuk menekan pesaing.

Laporan Risiko Global 2026 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada 14 Januari 2026 memberikan peringatan tegas bahwa konfrontasi geoekonomi kini menjadi risiko nomor satu yang paling ditakuti para pemimpin dunia.

Dari survei terhadap lebih dari 1.300 pemimpin pemerintahan, bisnis, dan akademisi, 18% responden menyebut konfrontasi geoekonomi sebagai risiko paling berpotensi memicu krisis global pada 2026. Posisinya naik dua tingkat dibandingkan 2025, dan menggeser konflik bersenjata antarnegara ke posisi kedua.

WEF mendefinisikan konfrontasi geoekonomi sebagai penggunaan alat-alat ekonomi, seperti sanksi, tarif, kontrol ekspor, dan pembatasan investasi, untuk mencapai tujuan geopolitik. Ini adalah peperangan di mana rantai pasokan dijadikan senjata, regulasi dirancang untuk melemahkan pesaing, dan akses ke teknologi dijadikan hak istimewa yang dikontrol negara.

"Itu adalah ketika alat kebijakan ekonomi pada dasarnya menjadi senjata daripada dasar kerja sama," kata Direktur Pelaksana Pertemuan Tahunan WEF Saadia Zahidi dalam konferensi pers, dikutip dari Reuters, pada Januari. WEF menyebut era saat ini sebagai ‘Age of Competition’, ketika konfrontasi menggantikan kolaborasi.

AI dinilai menjadi salah satu alasan konfrontasi geoekonomi. “Kenapa AI bisa menjadi risiko terbesar konfrontasi geoekonomi? Konfrontasi ini tidak terlepas dari upaya penguasaan terhadap seluruh ekosistem AI," ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Edwin Hidayat dalam acara diskusi IDE Katadata Future Forum 2026 bertajuk ‘Menuju Visi Kecerdasan Artifisial: Penguatan Tata Kelola AI’ di Jakarta, Rabu (15/4).

Edwin merujuk pada teori ‘lima lapisan kue’ yang diungkapkan oleh CEO Nvidia Jensen Huang sebagai berikut:

Lima lapisan AI (Nvidia)

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati juga menyampaikan, instrumen perdagangan dan teknologi saat ini dimanfaatkan negara-negara sebagai senjata strategis. Kondisi ini, kata dia, akan mendatangkan beberapa gejolak, utamanya seperti harga-harga komoditas penting.

Pada Oktober 2022 misalnya, BIS atau Bureau of Industry and Security Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan aturan komprehensif yang membatasi ekspor semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur terkait ke Cina.

Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat bahwa strategi AS dirancang secara bertingkat, yakni memblokir akses langsung ke cip canggih, menolak perangkat lunak (software) dan mesin yang dibutuhkan untuk mendesain dan memproduksi cip, kemudian menghalangi lokalisasi dengan mempersulit akses ke komponen penting pembuat mesin produksi cip.

Strategi AS mendapat ujian berat pada Januari 2025, ketika startup AI Cina DeepSeek merilis model R1 yang performanya setara dengan model akal imitasi populer Amerika Serikat, dan dilatih menggunakan cip yang belum sempat diblokir.

Brookings Institution menyebut DeepSeek sebagai ‘burung kenari di tambang batu bara’ yang memperingatkan bahwa ada batas seberapa jauh kontrol ekspor bisa menghambat inovasi Cina.

Tiongkok merespons bukan dengan inovasi semata, tetapi juga menggunakan dominasinya atas mineral kritis sebagai senjata balas. Pada 3 Desember 2024, Beijing mengumumkan larangan total ekspor galium, germanium, dan antimon ke AS, mineral vital untuk produksi cip generasi lanjut. Langkah ini dilakukan sehari setelah AS menambahkan 140 perusahaan Cina ke Entity List.

Menurut CSIS, Tiongkok menguasai 98% produksi galium primer dunia, monopoli yang memberi Beijing leverage nyata untuk menghentikan pasokan ke pasar hilir. Harga galium di Rotterdam melonjak lebih dari 150% setelah kontrol itu diterapkan.

Sumber: NFS, GAO, BIS, CSIS, White House, USTR, Carneige Endowment, Fortune, IEA, DLA Pipler, Atlantic Council (Claude, Katadata/Desy Setyowati)

Peneliti senior di Inisiatif Demokrasi dan Teknologi Mark Scott mengatakan, seiring dengan semakin sentralnya peran AI dalam prospek ekonomi suatu negara, para pembuat kebijakan nasional kemungkinan akan berupaya menerapkan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur digital yang penting, mencakup daya komputasi, penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud), mikrocip, dan regulasi.

Bagi kekuatan digital terbesar di dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, dorongan untuk mengendalikan infrastruktur ini kemungkinan akan berkembang menjadi pertempuran ‘tumpukan AI’, pendekatan yang semakin bertentangan tentang bagaimana infrastruktur digital inti yang memungkinkan kecerdasan buatan berfungsi di dalam dan luar negeri.

‘Rencana Aksi AI’ AS, yang diterbitkan pada Juli 2025, menjadikan kebijakan resmi pemerintah federal untuk mengekspor teknologi AI AS ke negara-negara pihak ketiga, termasuk melalui potensi dukungan pendanaan dari Departemen Perdagangan AS agar pemerintah lain dapat membeli produk dari perusahaan seperti Microsoft, OpenAI, dan Nvidia.

Komisi Eropa telah mengalokasikan miliaran euro untuk apa yang disebut gigafactory AI, atau infrastruktur komputasi berkinerja tinggi, dari Estonia hingga Spanyol. Sementara itu, Partai Komunis Tiongkok mendesak perusahaan-perusahaan lokal untuk meninggalkan pengetahuan AI Barat dan sebagai gantinya mengandalkan alternatif domestik dari perusahaan seperti Alibaba atau Huawei.

Selain itu, data yang merupakan ‘bahan baku AI’ kini menjadi aset strategis. Aliran data lintas-negara yang dulunya tampak rutin kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat atau pembatasan langsung di bawah panji ‘kedaulatan digital’.

WEF dalam artikel bertajuk ‘AI Geopolitics and Data in the Era of Technological Rivalry’ pada Juli 2025, menyebutkan pemerintah dari Uni Eropa hingga Cina menerapkan UU untuk menjaga data sensitif tetap berada di dalam negeri, memecah komputasi awan yang dulunya tanpa batas menjadi silo-silo nasional. Banyak negara khawatir bahwa mengizinkan data diproses di luar negeri dapat membuat mereka rentan terhadap pengawasan atau pengaruh asing, sehingga teknologi terjalin dengan keamanan nasional.

WEF memperingatkan bahwa persaingan antar-negara mendorong terciptanya fragmentasi ekosistem teknologi global, yakni AS dengan sekutunya, serta Cina dengan strategi Digital Silk Road-nya.

“Aturan dan institusi yang telah lama menopang stabilitas, kini terancam di era baru ketika perdagangan, keuangan, dan teknologi digunakan sebagai senjata pengaruh,” demikian dikutip dari laman resmi WEF. Hanya 6% responden yang percaya bahwa tatanan multilateral berbasis aturan yang selama ini ada akan bangkit kembali.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar dominasi teknologi, melainkan arah tatanan global ke depan. Ketika AI menjadi arena utama persaingan, konfrontasi geoekonomi berisiko semakin intens dan berkepanjangan.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah strategi saling membatasi ini benar-benar akan memperkuat posisi masing-masing negara, atau justru mempercepat fragmentasi global? Ketika AI dijadikan alat kekuatan dan kebijakan ekonomi berubah menjadi senjata, dunia berisiko terjebak dalam siklus konfrontasi tanpa akhir, skenario yang telah diingatkan oleh WEF.

Meta dan Google baru memenuhi panggilan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi setelah mengabaikan panggilan pertama terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas). Fakta ini menguji seberapa besar daya paksa negara terhadap raksasa teknologi global.

Pemanggilan kedua itu berujung pada pemeriksaan terhadap kedua perusahaan. Meta, induk Facebook, Instagram, dan Threads, diperiksa pada Senin (6/4), disusul Google, pemilik YouTube, pada Selasa (7/4). Pemeriksaan itu merupakan bagian dari tahapan penegakan aturan setelah keduanya tidak hadir dalam pemanggilan awal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar mengatakan tim mengajukan 29 pertanyaan untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap implementasi PP Tunas. “Hasilnya akan kami dalami lebih lanjut,” kata Alexander di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Kementerian juga memberikan surat peringatan kepada TikTok dan Roblox. Jika hal ini tidak direspons, maka Komdigi akan melayangkan surat panggilan kepada keduanya.

Sementara itu, X dan Bigo Live tercatat sudah mematuhi PP Tunas yang berlaku sejak 28 Maret.

Namun fakta bahwa pemanggilan pertama diabaikan Meta dan Google menunjukkan bahwa kepatuhan platform tidak terjadi secara otomatis, bahkan terhadap aturan yang telah berlaku. Dalam konteks ini, mekanisme pemanggilan administratif menjadi ujian awal bagi daya paksa negara.

Sanksi Ada, tetapi Apakah Cukup Menakutkan?

Dalam PP Tunas, pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif mulai dari teguran tertulis maksimal dua kali, denda, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses atau pemblokiran.

Besaran denda administratif dan tata cara penghitungannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Dalam hal sanksi berupa pemutusan akses, Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan instansi pengatur dan pengawas sektor Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta meminta pendapat dari ahli.

Namun Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menilai pemerintah perlu mempertegas sanksi ekonomi. “Sanksi yang ada kurang greget, mereka tidak takut. Harus ada sanksi ekonomi berupa denda,” ujarnya kepada Katadata.co.id, pekan lalu (2/4).

Ia mencontohkan pendekatan Australia yang mengenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau Rp 584 miliar (kurs Rp 11.800 per dolar Australia). “Pemerintah harus berani eskalasi melalui denda,” ia menambahkan.

Dengan denda itu, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, dan platform streaming Kick dan Twitch, bahkan masih dinilai belum memenuhi aturan pembatasan akses anak ke medsos di Australia, yang berlaku sejak 10 Desember 2025.

Dalam laporan pertama Badan Pengawas Keamanan Daring Australia atau eSafety, disebutkan masih ada celah besar dalam langkah-langkah perusahaan membatasi akses anak ke medsos, di antaranya:

1. Memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sebelumnya menyatakan berusia di bawah 16 tahun, sebelum larangan diberlakukan, untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah berusia di atas 16 tahun
2. Memungkinkan anak di bawah usia 16 tahun untuk berulang kali 'mencoba metode verifikasi usia yang sama' hingga berhasil
3. Kurangnya langkah-langkah untuk mencegah pembuatan akun baru bagi anak di bawah usia 16 tahun
4. Tidak menyediakan cara yang efektif bagi orang tua dan pihak lain untuk melaporkan anak di bawah usia 16 tahun yang masih memiliki akses ke media sosial

Opsi Blokir Platform Medsos dan Dampaknya

Di sisi lain, opsi sanksi paling keras dan terakhir, yakni pemblokiran, dinilai berpotensi menimbulkan efek domino bagi pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan sektor informal yang bergantung pada platform digital.

Sejak pandemi corona, UMKM mulai memaksimalkan platform digital untuk berjualan online. Setidaknya ada 27 juta UMKM yang berjualan online per 2024.

Sementara itu, masyarakat mulai memanfaatkan media sosial untuk mencari tambahan penghasilan sebagai afiliator maupun kreator konten. Data Kementerian Ekonomi Kreatif pada 2024, ada 17 juta kreator konten di Indonesia, dengan delapan juta di antaranya sebagai profesi utama. Selain itu, 63% berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT) Heru Sutadi, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi, seperti masa transisi, notifikasi publik yang jelas, serta mendorong diversifikasi platform bagi pelaku usaha, sebelum menetapkan sanksi blokir.

Di sisi lain, kepatuhan platform tetap penting untuk melindungi pengguna. Jadi, kebijakan harus menyeimbangkan perlindungan publik dengan keberlangsungan ekonomi digital.

Risiko yang dihadapi anak di platform digital (Gemini AI, Katadata/Desy Setyowati)

Namun Heru juga menyoroti langkah Kementerian Komdigi yang langsung menetapkan delapan platform, yakni Instagram, Facebook, Threads, YouTube, TikTok, Roblox, X, dan Bigo Live, sebagai kategori berisiko tinggi, sehingga harus menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun secara bertahap mulai 28 Maret. Bigo Live dan X sudah patuh.

“Itu berpotensi jumping conclusion,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Selasa (7/4), mengingat PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur PSE untuk melakukan penilaian risiko secara mandiri, baru kemudian dievaluasi regulator. “Jika belum melalui tahap ini, tetapi sudah ditetapkan berisiko tinggi, hal ini menimbulkan pertanyaan soal konsistensi proses.”

Oleh karena itu, menurut dia, selain denda, transparansi dan kepastian prosedur menjadi kunci agar penegakan hukum yang kredibel.

Google, lewat blog resmi pada 27 Maret mengatakan bahwa perusahaan siap mengimplementasikan PP Tunas lewat pendekatan penilaian mandiri (self-assessment). Namun perusahaan tidak memerinci tentang menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun.

“Pembatasan akun secara menyeluruh bagi pengguna di bawah 16 tahun justru akan membuat kaum muda yang mengakses YouTube kehilangan berbagai perlindungan, kontrol orang tua, serta fitur keamanan yang telah kami integrasikan ke dalam akun yang diawasi (supervised accounts),” kata perusahaan.

Katadata.co.id juga mengonfirmasi kepada Kementerian Komdigi tentang tahapan pelaksanaan PP Tunas terhadap delapan platform, apakah penilaian mandiri terlebih dulu atau menonaktifkan akun secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 140 Tahun 2026. Namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, Meta belum memberikan tanggapan terkait dugaan pelanggaran PP Tunas.

Kasus Meta dan Google menjadi sinyal bahwa daya paksa negara masih diuji. Tanpa sanksi yang benar-benar menekan, pemanggilan berulang bisa berakhir hanya sebagai prosedur administratif. Pada akhirnya, kekuatan PP Tunas tidak hanya ditentukan oleh isi pasal, tetapi juga ketegasan sanksi, konsistensi prosedur, dan kemampuan negara mengelola dampak kebijakan.

Katadata resmi meluncurkan Katadata ESG Insight (KESGI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Senin (6/4). KESGI merupakan dashboard yang mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan publik, serta sejumlah perusahaan pelat merah di Indonesia.

Co-Founder dan CEO Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan, penilaian environmental social and government (ESG) yang dilakukan Katadata sudah berjalan lebih dari empat tahun lamanya. Namun, dashboard yang dirilis tahun ini lebih komprehensif.

“Akan ada scoring, ada communication, ada activations. Pada ujungnya ada consulting activity yang kami lakukan. Ini layanan yang terintegrasi dalam bentuk dashboard,” kata Metta dalam sambutannya di Katadata ESG Forum: ESG untuk Akselerasi Dekarbonisasi dan Bisnis Hijau di Jakarta, Senin (6/4).

Melalui KESGI, masyarakat dapat melihat kinerja keberlanjutan oleh lebih dari 200 perusahaan di Indonesia pada sembilan sektor, yaitu perbankan, batu bara, perkebunan, minyak dan gas, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, rumah tangga, mineral, serta telekomunikasi.

KESGI Terapkan 100 Indikator

KESGI menerapkan 100 indikator untuk menilai keberlanjutan perusahaan. Hasil penilaian ini dapat diakses melalui dashboard KESGI akan terus diperbarui setiap tahun. Metta pun tak menutup kemungkinan bertambahnya perusahaan untuk ikut ditinjau melalui penilaian KESGI.

Keberadaan KESGI tidak lepas dari kebutuhan industri untuk melengkapi laporan keberlanjutannya. Sejauh ini, kata Metta, tingkat kepatuhan perusahaan untuk merilis laporan keberlanjutan – terutama yang melantai di BEI – sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Akan tetapi, ketersediaan data dan informasi mengenai ESG masih menjadi tantangan, di samping keterbatasan sumber daya manusia. “Jadi ini sebetulnya sangat dibutuhkan ketersediaan data yang memadai,” ucap Metta.

Karena itu, KESGI menjadi inisiatif yang dilakukan Katadata untuk menutup celah dan tantangan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik pun mengapresiasi langkah Katadata.

“Kami tentu sangat mengapresiasi inisiatif Katadata dalam menghadirkan forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif dan sekali lagi berbasis data,” ucap Jeffrey. Menurut dia, inisiatif ini relevan seiring meningkatnya urgensi transformasi menuju ekonomi yang rendah karbon.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mendorong nasabah untuk mengelola keuangan lebih cermat selama masa Ramadan. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi fitur Insight yang tersedia pada aplikasi wondr by BNI.

Langkah tersebut merespons prediksi adanya peningkatan belanja masyarakat menjelang bulan puasa hingga persiapan Idulfitri. BNI berupaya memberikan solusi agar nasabah tetap dapat menjaga arus kas mereka dengan teratur.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa momen ini identik dengan kenaikan aktivitas belanja harian maupun kebutuhan Lebaran. Fokus utama perusahaan adalah mempermudah nasabah dalam memantau pola pengeluaran tersebut.

"Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran, mulai dari kebutuhan harian, berbuka puasa bersama, hingga persiapan Lebaran. Melalui fitur Insight di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah memantau dan memahami pola pengeluaran mereka secara lebih mudah dan transparan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).

Fitur Insight bekerja dengan merangkum seluruh transaksi dan mengelompokkannya secara otomatis berdasarkan jenis pengeluaran. Sistem ini menyajikan rekap bulanan yang membantu nasabah mengevaluasi kondisi finansial pribadi dengan lebih menyeluruh.

Transparansi data ini diharapkan membantu pengguna mengidentifikasi pola belanja serta menyesuaikan anggaran dengan lebih tepat. Hal ini menjadi penting untuk menghindari risiko pemborosan yang sering muncul selama bulan Ramadan.

Di samping pemantauan arus kas, wondr by BNI juga menyediakan fitur Growth untuk mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Nasabah dapat mengakses berbagai instrumen investasi seperti Tabungan Berjangka (Life Goals) dan deposito rupiah maupun valuta asing.

Produk finansial lainnya yang tersedia mencakup reksa dana, obligasi, hingga sukuk ritel untuk kebutuhan masa depan. Layanan ini dirancang agar nasabah memiliki opsi yang lebih luas dalam mengelola aset mereka secara profesional.

"Melalui pendekatan ini, wondr by BNI tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi transaksi, tetapi juga membantu nasabah membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana," kata Okki.

Dari sisi operasional harian, aplikasi ini memfasilitasi berbagai layanan mulai dari QRIS Tap hingga transfer terjadwal. Pengguna juga bisa melakukan pengisian saldo e-wallet, pembayaran tagihan, serta transaksi kartu kredit dalam satu platform.

Kemudahan lain yang ditawarkan meliputi fitur grup transfer dan express top up TapCash untuk mendukung mobilitas nasabah. Semua layanan tersebut diintegrasikan untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan efisien.

BNI berharap ketersediaan fitur ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam menjaga stabilitas keuangan selama periode libur panjang. Hal ini sejalan dengan komitmen bank dalam memberikan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

"Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi nasabah untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan dan meraih tujuan finansial bersama wondr by BNI," pungkas Okki.

Penguatan layanan digital ini bertujuan meningkatkan literasi serta kedisiplinan finansial bagi seluruh pengguna aplikasi. Target akhirnya adalah masyarakat dapat menyambut hari raya dengan kondisi keuangan yang lebih sehat dan terkendali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendorong nasabah mengelola pengeluaran secara lebih cerdas selama Ramadhan melalui fitur Insight di aplikasi wondr by BNI. Langkah ini diambil seiring prediksi peningkatan belanja masyarakat menjelang dan selama bulan puasa hingga persiapan Lebaran.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, Ramadhan identik dengan kenaikan aktivitas dan kebutuhan belanja, mulai dari konsumsi harian, buka puasa bersama, hingga belanja kebutuhan Idul Fitri.

Karena itu, BNI menghadirkan fitur yang membantu nasabah memantau arus kas dengan lebih terstruktur. Ramadhan identik dengan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran, mulai dari kebutuhan harian, berbuka puasa bersama, hingga persiapan Lebaran.

‘’Melalui fitur Insight di wondr by BNI, kami ingin membantu nasabah memantau dan memahami pola pengeluaran mereka secara lebih mudah dan transparan," ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Melalui fitur Insight, nasabah dapat melihat ringkasan transaksi yang secara otomatis dikategorikan berdasarkan jenis pengeluaran. Sistem tersebut menyajikan rekap bulanan yang memudahkan evaluasi kondisi keuangan pribadi secara lebih komprehensif.

BNI menilai transparansi data transaksi dapat membantu nasabah mengidentifikasi pola belanja, menyesuaikan anggaran, serta menghindari pemborosan yang kerap terjadi selama Ramadhan.

Selain fitur Insight, aplikasi wondr by BNI dilengkapi fitur Growth yang menyediakan berbagai pilihan produk finansial untuk mendukung perencanaan jangka menengah dan panjang.

Produk yang tersedia antara lain Tabungan Berjangka (Life Goals), deposito dalam rupiah maupun valuta asing (USD dan SGD), reksa dana, hingga obligasi dan sukuk ritel.

"Melalui pendekatan ini, wondr by BNI tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi transaksi, juga membantu nasabah membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana," kata Okki.

Di sisi transaksi, wondr by BNI menghadirkan beragam layanan seperti QRIS Tap, transfer terjadwal, grup transfer, top up e-wallet, virtual account, express top up TapCash, hingga pembayaran tagihan dan kartu kredit dalam satu aplikasi.

BNI berharap kehadiran fitur Insight dan layanan terintegrasi dalam wondr by BNI dapat menjadi solusi praktis bagi nasabah dalam menjaga stabilitas keuangan selama Ramadhan.

"Semoga Ramadhan tahun ini menjadi momentum bagi nasabah untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan dan meraih tujuan finansial bersama wondr by BNI," tegas Okki.

Dengan penguatan layanan digital ini, BNI menargetkan peningkatan literasi dan kedisiplinan finansial nasabah, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadhan dan menyambut Lebaran dengan kondisi keuangan yang lebih sehat dan terkendali.

Pernah merasa uang belanja bulanan menjadi lebih cepat habis beberapa waktu terakhir? Kondisi ini mungkin dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia sejak awal 2026.

Tren kenaikan harga yang dirasakan secara umur dan terus menerus selama jangka waktu tertentu dikenal dengan istilah inflasi.

Awal tahun ini, inflasi Tanah Air sempat melambung tinggi, melampaui batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) 3,5 persen secara tahunan.

Sebagai gambaran, inflasi Februari berada di level 4,76 persen year on year (yoy), melonjak dari catatan Januari yakni 3,55 persen yoy.

Secara bulanan alias month to month (mtm), inflasi Februari 2026 berada di 0,68 persen, berbanding terbalik dari catatan Februari 2025 yang mengalami penurunan harga atau deflasi 0,48 persen.

Fenomena tersebut dirangkum dalam jurnal Inflasi Bulanan Maret 2026, Seri Analisis Makroekonomi yang dirilis LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) pada 4 Maret 2026.

Analis menilai peningkatan drastis pada inflasi awal 2026 tak lepas dari kondisi tahun sebelumnya. Di mana, tahun lalu inflasi terjaga berkat diskon tarif listrik secara besar-besaran, dan membalikkan keadaan saat tarif kembali diberlakukan normal.

Lalu, bagaimana dengan tren inflasi Maret tahun ini yang bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri?

Kali ini, Research Insight CNN Indonesia mengajak untuk menilik seperti apa nasib "dompet" masyarakat Indonesia ketika dihadapkan pada momentum Ramadan dan Lebaran 2026.

Inflasi Februari 2026 secara yoy dinobatkan sebagai yang tertinggi dalam 39 bulan terakhir, di mana kenaikannya dipengaruhi oleh low base effect dari posisi deflasi tahun sebelumnya.

Alhasil, inflasi 2026 tidak bisa diartikan sebagai lonjakan tekanan harga baru, melainkan konsekuensi dari normalisasi diskon harga listrik.

Selain itu, kenaikan inflasi 2026 secara mtm terjadi karena tekanan musiman dari periode awal Ramadan dan Tahun Baru Imlek. Pengaruh tersebut diperkuat oleh penyesuaian pasokan pangan imbas cuaca, terutama pada komoditas sensitif curah hujan seperti cabai.

Pergolakan harga mulai menunjukkan peningkatan tekanan pada Februari 2026, sejalan dengan masuknya Ramadan.

"Ketika permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan mulai meningkat dan ekspektasi harga di tingkat konsumen ikut menguat," tulis analisis tersebut.

Inflasi komponen harga bergejolak Februari 2026 tercatat sebesar 4,64 persen (yoy) dan 2,50 persen (mtm), dengan tekanan utama berasal dari komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, beras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Secara bulanan, tekanan harga utamanya didorong kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Komoditas tersebut juga mengalami kenaikan musiman pada Ramadan tahun lalu.

"Meski demikian, inflasi kelompok harga bergejolak berpotensi meningkat lebih tajam apabila terjadi gangguan pasokan, khususnya pada komoditas beras," jelas analisis tersebut.

Di sisi lain, inflasi inti Februari 2026 mencapai 2,63 persen. Kenaikan harga ini masih didominasi harga emas perhiasan yang naik, seiring meningkatnya permintaan emas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Andil komoditas emas perhiasan ke inflasi umum tahunan sekitar 1,06 persen poin. Sedangkan inflasi rumah tangga, relatif terjaga.

Analisis LPEM FEB UI juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga bulanan beberapa komoditas pangan tampak lebih kuat pada Ramadan tahun ini, ketimbang tahun lalu yang jatuh pada Maret 2025. Khususnya kenaikan pada daging ayam ras.

Andil daging ayam ras terhadap inflasi umum bulanan pada Februari 2026 mencapai 0,09 persen poin, meningkat dari 0,03 persen poin pada Maret 2025.

Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi bulanan adalah cabai rawit dengan andil 0,08 persen poin serta ikan segar dengan andil 0,05 persen poin.

Pola juga menunjukkan bahwa tekanan harga pangan pada Februari 2026 tidak hanya berasal dari faktor musiman Ramadan, tetapi juga mengarah pada penguatan permintaan sejumlah komoditas pangan utama.

"Dalam hal ini, semakin luasnya implementasi program MBG dalam satu tahun terakhir dapat menjadi salah satu faktor yang turut memperkuat permintaan, meski kontribusinya perlu dilihat lebih dalam untuk masing-masing komoditas," ungkap analis.

Indonesia termasuk yang mencatatkan pola inflasi konsisten dalam setiap tahunnya. Dalam hal ini, harga akan selalu naik saat memasuki bulan puasa, kemudian melonjak saat Lebaran.

Faktor pemicunya tak jauh-jauh dari kenaikan harga pada kelompok bahan makan dan tarif transportasi jelang mudik. Hal ini membuat rata-rata inflasi Ramadan Indonesia berada di kisaran 0,5 persen mtm.

Mengacu data di atas, inflasi Ramadan Tanah Air sempat berada di level terendah 0,07 persen pada 2020. Hal ini terjadi imbas pandemi Covid-19, ketika Ramadan dilaksanakan di tengah pembatasan mobilitas (PSBB) dan larangan mudik oleh pemerintah.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Di luar momentum Ramadan dan Lebaran, angka inflasi secara bulanan Tanah Air berada di kisaran 0,22 persen mtm. Sedangkan inflasi akhir tahun cenderung di level 0,4 persen mtm.

Untuk Maret 2026, Analisis LPEM FEB UI menilai inflasi tahunan bakal menurun ke kisaran 3,07 persen sampai 3,51 persen (yoy) seiring memudarnya low-base effect. Secara bulanan, inflasi diperkirakan berada pada kisaran 0,01 persen hingga sampai 0,44 persen (mtm).

Meski demikian, proyeksi ini tetap menghadapi upside risks, terutama dari peningkatan permintaan pangan selama Ramadan, kenaikan tarif transportasi untuk mobilitas perayaan dan libur Idulfitri, serta dampak dari penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 Maret 2026.

"Risiko inflasi yang lebih tinggi juga dapat datang dari kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi biaya energi domestik," tulis analisis tersebut.

Adapun program pembangunan pemerintah, termasuk proyek hilirisasi dan pembangunan rumah, dapat menambah tekanan harga secara bertahap apabila akselerasi implementasinya mulai lebih terasa pada awal tahun ini.

Dalam lima tahun terakhir, tren inflasi Ramadan di beberapa negara mayoritas muslim menunjukkan pola yang cukup beragam. Jika inflasi sebelumnya didominasi aktivitas belanja pakaian, ongkos mudik dan kenaikan harga pangan, kali ini justru berbeda.

Perbedaan kondisi inflasi Ramadan periode 2021-2025 yakni karena dibumbui kondisi krisis global. Hal ini membuat tren inflasi di mayoritas negara muslim berbeda.

Secara garis besar, tren inflasi Ramadan di sejumlah negara bisa terbagi ke dalam tiga kategori, yakni negara dengan daya tahan inflasi tinggi, terkendali hingga krisis dan gejolak moneter.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) masuk ke dalam kategori negara dengan tingkat daya tahan inflasi tinggi. 

Artinya, meskipun tren inflasi Ramadan di negara tersebut tinggi, itu dapat diimbangi oleh kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan memberikan subsidi hingga mengontrol kenaikan harga.

Menariknya, penyebab inflasi di negara Arab dan UEA lebih dikarenakan sektor jasa. Di antaranya kenaikan harga tiket pesawat hingga tarif hotel, imbas lonjakan ibadah umrah selama Ramadan.

Kategori selanjutnya ada Indonesia dan Malaysia yang dinilai memiliki inflasi terkendali. Untuk Indonesia memiliki pola inflasi unik, di mana awal Ramadan tren kenaikan harga cenderung lunak, kemudian memuncak jelang Hari Raya.

Terakhir ada Mesir, Turki dan Pakistan yang masuk dalam kategori krisis dan gejolak moneter. Ketiga negara tersebut masuk dalam kelompok menderita, lantaran inflasi bukan berasal dari kenaikan permintaan bahan pangan, tetapi juga ambruknya mata uang negara dan ketergantungan terhadap impor.

Adapun level inflasinya berada di rentang 30 persen hingga 70 persen dalam lima tahun terakhir.

Tren suku bunga acuan bank sentral dunia cenderung menurun hingga awal 2026. Hal itu sejalan pada masuknya fase stabilisasi moneter menuju ke arah pelonggaran untuk merangsang laju ekonomi.

Kondisi tersebut tercermin dari keputusan sebagian besar negara berkembang untuk menahan hingga memangkas suku bunga acuannya.

Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral berharap biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga bisa mendorong konsumsi hingga investasi.

Di Indonesia, kecenderungan pelonggaran moneter terjadi sejak setahun terakhir. Sejak Januari 2025 hingga 2026, tren suku bunga acuan BI atau BI Rate menurun.

Keputusan Bank Sentral dalam menentukan suku bunga acuan di setiap negara memiliki tujuan beragam. Kebijakan tersebut turut direspons pelaku pasar modal domestik maupun global sebagai hal positif maupun negatif.

Kali ini, Research Insight CNN Indonesia mengajak untuk membedah dampak kebijakan suku bunga acuan terhadap pasar modal. Dengan begitu, akan muncul gambaran terkait risiko jangka pendek hingga potensi krisis yang mungkin tumbuh dari keputusan bank sentral global.

Respons tersebut salah satunya digambarkan dalam jurnal bertajuk "Stock Market Reactions to Interest Rate Changes: Evidence from Emerging Markets" (Reaksi Pasar Saham terhadap Perubahan Suku Bunga: Bukti dari Pasar Negara Berkembang) yang ditulis Binali Selman EREN dari Bitlis Eren University yang dirilis Indonesia Capital Market Review (ICMR) Vol. 18 (2026).

Penelitian itu menyimpulkan bahwa pasar modal negara berkembang memberikan reaksi beragam terhadap kebijakan suku bunga bank sentral nasional, bank sentral AS (The Fed), dan bank sentral Uni Eropa (ECB).

Menurut riset yang dirilis Januari 2026 tersebut, pemotongan suku bunga acuan oleh bank sentral nasional akan membuat biaya pinjaman perbankan menjadi lebih murah dan penempatan uang di pasar modal menjadi lebih menarik di negara berkembang. Efeknya, indeks saham cenderung menguat.

Sebaliknya, kenaikan suku bunga acuan justru kerap berdampak negatif pada pasar modal. Artinya, saat suku bunga acuan naik, pasar modal akan merespons negatif. Namun, perlu dicatat, faktor penurunan maupun kenaikan indeks saham tak hanya kebijakan suku bunga acuan.

Di Indonesia, indeks saham cenderung menguat selama setahun terakhir. Saat Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 25 basis poin ke 5,5 persen pada 21 Mei 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merespons dengan ditutup menguat ke 0,68 persen ke 7.142.

Penguatan indeks sebesar 0,72 persen ke 7.192 juga terjadi saat BI mengumumkan pemangkasan suku bunga menjadi 5,25 persen pada 16 Juli 2025.

Saat BI menurunkan BI Rate turun ke 5 persen pada 20 Agustus 2025, IHSG ditutup menguat 0,49 persen ke 7.901. Indeks juga kembali menguat ke 7.965 saat BI memangkas BI Rate ke 4,75 persen ke 17 September 2025.

Menariknya, berbeda dengan respons terhadap bank sentral nasional, pasar modal negara berkembang justru kerap memberikan reaksi negatif terhadap penurunan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Eropa atau ECB. 

Misalnya, saat The Fed mengumumkan penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,5 persen-3,75 persen pada 10 Desember 2025 waktu setempat, IHSG merespons dengan penurunan 0,92 persen ke 8.620 pada 11 Desember 2025.

Pemotongan suku bunga di bank sentral negara maju bisa memicu reaksi negatif di negara berkembang, di mana reaksi pasar cenderung lebih berhati-hati sebelum pengumuman, dan menjadi lebih menguntungkan setelahnya.

Perbedaan tersebut mencerminkan variasi kondisi makroekonomi, struktur pasar keuangan, dan faktor spesifik setiap negara.

Peneliti menekankan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memiliki pasar modal yang lebih rapuh, dibandingkan negara maju.

Hal itu dikarenakan tingginya ketergantungan terhadap aliran modal asing, sensitivitas fluktuasi nilai tukar, serta struktur pasar keuangan yang belum dewasa sehingga membuat pengumuman kebijakan bisa berdampak drastis.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Penelitian ini juga memeriksa average abnormal returns (AAR) dan cumulative average abnormal returns (CAAR) di berbagai peristiwa, untuk melihat reaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pengumuman dilakukan.

Saham abnormal merujuk pada kondisi, perilaku, atau struktur yang tidak normal, tidak wajar, menyimpang, atau berbeda dari kebiasaan.

Melalui analisis grafik AAR dan CAAR, dapat diketahui dampak positif dan negatif dari kebijakan suku bunga acuan terhadap saham. Pada saat krisis global terjadi, semua saham berpotensi merugi signifikan.

Analoginya, jika saham biasa mengalami kenaikan 1 persen per hari, saat terjadi pemangkasan suku bunga acuan saat krisis, indeks saham justru turun 2 persen.

Kondisi itu disebut abnormal return atau selisih imbal hasil sebanyak -3 persen dan jika dikumpulkan dalam beberapa hari, lahirlah nilai CAAR.

Berdasarkan riset, H-1 sebelum pengumuman kebijakan suku bunga bank sentral nasional, pasar saham Rusia merespons agresif dengan turun -1,7 persen, disusul Hungaria -0,9 persen dan Turki -0,8 persen.

Sebaliknya, pasar saham Mesir, Republik Ceko, Kolombia dan Chili menunjukkan AAR positif.

Sedangkan untuk CAAR periode pra-pengumuman (-7...0) cenderung bergerak negatif, di mana pasar saham Rusia mencatatkan -3,50 persen, Brasil -1,80 persen, dan Turki -1,40 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pasar.

Sebaliknya, selama periode yang sama pasar saham Mesir mencatat nilai CAAR positif 3,20 persen dan Peru 1 persen.

Adapun pada periode pasca pengumuman (0...+7), nilai CAAR negatif tertinggi berasal dariTaiwan yakni -2,30 persen dan India -1,40 persen. Sedangkan Mesir menunjukkan CAAR positif 3,20 persen dan Turki 2,30 persen.

Secara khusus, pasar Taiwan, Rusia, Polandia, Republik Ceko, Indonesia, dan Brasil menunjukkan reaksi negatif yang kuat pada periode (-10...+10). Sebaliknya, Mesir, Peru, dan Chili menunjukkan reaksi positif terbesar.

Reformasi di pasar modal Tanah Air memasuki fase genting setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan penyesuaian atau rebalancing indeks saham Indonesia pada akhir Januari lalu. Tekanan beruntun jatuhnya IHSG dan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 4 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaksa regulator segera bersikap. Transparansi dan likuiditas pasar didorong agar selaras dengan standar global. Namun di sisi lain, perubahan aturan berpotensi menekan emiten besar sekaligus memicu volatilitas pasar.

Usulan kenaikan batas minimal kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15% pun muncul sebagai kompromi. Usai berdialog dengan MSCI pada Senin (2/2), BEI dan OJK mengumumkan aturan baru itu. BEI juga berjanji membuka data pemegang saham emiten dari sebelumnya di atas 5% menjadi di atas 1%, sehingga struktur kepemilikan perusahaan terbuka yang tercatat di bursa dapat ditelusuri lebih rinci dan transparan.

Di balik perubahan itu, regulator memandang perlu adanya penyesuaian agar lebih sejalan dengan praktik internasional. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan peningkatan free float akan memperkuat sisi penawaran sekaligus permintaan di pasar. Selain investor asing, ia menilai permintaan juga akan datang dari investor domestik.

“Dukungan pemerintah juga sangat besar. Investor domestik kita bisa masuk, sehingga permintaan akan mampu menyerap tambahan pasokan saham. Dengan begitu pembentukan harga tetap berjalan efisien,” kata Jeffrey kepada Katadata seperti dikutip Kamis (5/2).

Rencana menaikkan ambang batas free float sebenarnya telah lama bergulir. BEI bersama OJK bahkan telah menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan batas minimal free float menjadi sekitar 30% secara bertahap hingga 2030. Rencana tersebut masuk dalam target jangka menengah OJK untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar saham. Namun, momentum MSCI membuat implementasinya dipercepat meski tahap awal baru menaikkan ambang dari ketentuan 7,5% yang berlaku saat ini.

Dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr)

Persoalan free float meski tak secara gamblang dibunyikan dalam rilis MSCI memang menjadi salah satu isu yang sering disorot setiap kali lembaga global itu akan mengevaluasi daftar indeks. Di kalangan pelaku pasar modal terdapat sorotan pada beberapa saham yang masuk dalam indeks MSCI atas dasar kapitalisasi pasar yang besar namun tidak likuid.

Sebagai contoh saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang masuk dalam indeks MSCI Global Standard pada rebalancing Agustus 2025 lalu. Saat itu MSCI menyatakan ada perlakuan khusus terhadap saham yang dikendalikan Grup Sinar Mas itu lantaran adanya ketidakpastian free float.

“Mengingat bobot yang signifikan dalam MSCI Indonesia Indeks, MSCI akan menerapkan adjustment factor sebesar 0,5 pada Foreign Inclusion Factor (FIF) saham tersebut,” ungkap MSCI dalam rilis saat itu.

Bila mencermati gerak sahamnya, DSSA memang tidak terlalu likuid di pasar yang ditandai dengan volume transaksi terbatas. Padahal bila dilihat secara nilai, kapitalisasi pasar DSSA di bursa mencapai Rp 650 triliun. Dengan penyesuaian itu, bobot FIF untuk saham DSSA turun dari 0,25 menjadi 0,13.

Ketiadaan batas yang jelas antara saham yang benar-benar dimiliki publik atau bukan dalam porsi freefloat dinilai menjadi salah satu sandungan. Padahal poin penting yang dibutuhkan investor terutama institusi global adalah transparansi data. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan beberapa bursa global, batas free float Indonesia masih tergolong rendah.

Di beberapa negara seperti Cina dan Australia besaran freefloat di rentang 20%-30%. Di India dan Cina berlaku pengecualian bagi emiten dengan kapitalisasi tertentu. Taiwan hanya mensyaratkan freefloat minimum saat IPO, sementara Euronext Prancis bahkan tidak menetapkan batas minimal tertentu. Perbedaan besaran ini menunjukkan bahwa praktik global cenderung fleksibel namun tetap menekankan likuiditas dan transparansi.

Berikut data perbandingan freefloat di beberapa negara.

Dua Sisi Batasan Baru FreeFloat

Kesenjangan besaran saham yang beredar di publik menjadi salah satu alasan regulator mempercepat reformasi agar pasar modal Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang lebih likuid dan transparan. Ketentuan tersebut kini telah dimasukkan dalam draf perubahan peraturan bursa, termasuk mekanisme sanksi berupa denda, suspensi, hingga delisting. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi sebagian emiten.

Otoritas mengakui perubahan ini tidak mudah, tetapi tetap perlu dilakukan. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa jika ketentuan free float 15% resmi diberlakukan, setidaknya terdapat 267 emiten yang berpotensi belum memenuhi batas tersebut. Sebanyak 49 emiten di antaranya merupakan perusahaan berkapitalisasi pasar besar (big caps).

Saat ini saja, dengan batas 7,5%, masih ada 38 emiten yang belum memenuhi ketentuan minimal saham publik. BEI akan memberikan masa penyesuaian bagi emiten yang belum memenuhi aturan. Namun, emiten yang tetap tidak memenuhi ketentuan berisiko menghadapi langkah ekstrem, termasuk delisting dari bursa.

“Kami kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspons padahal sudah cukup periodenya untuk dikenakan sanksi dan suspensi, pada saat itulah kami meminta mereka melakukan delisting dengan tetap menjaga proteksi kepada investor,” ujar Nyoman.

Penerapan free float 15% juga berpotensi berdampak pada emiten unggulan. Bahkan saat ini masih terdapat saham yang masuk kelompok LQ45 namun belum memenuhi angka terbaru yang tengah diusulkan regulator.

Berikut daftar enam saham LQ45 yang belum memenuhi batas usulan 15% free float:

Persoalan lain di balik kebijakan peningkatan kepemilikan saham publik adalah aturan teknis terkait klasifikasi saham publik yang berkaitan erat dengan standar global seperti MSCI. Dalam praktik internasional, free float tidak hanya dilihat dari persentase kepemilikan, tetapi juga independensi investor serta hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Di Indonesia, free float saat ini dihitung dari kepemilikan investor di bawah 5% per individu. Dalam aturan baru, BEI akan membuka data kepemilikan saham publik sesuai kategori bursa yang semula menggunakan sembilan kategori dan nantinya diperluas menjadi 27 kategori kepemilikan saham.

Sumber: OJK

Jika definisi diperketat mengikuti standar global, sejumlah emiten berpotensi mengalami penurunan free float secara administratif meskipun jumlah saham publik tidak berubah. Sebaliknya, jika definisi tetap longgar, Indonesia berisiko dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi global.

Regulator menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap. Pejabat Pengganti Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan ketentuan free float 15% akan berlaku langsung bagi emiten IPO baru, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi.

“Untuk perusahaan yang IPO baru ya, bisa kita petakan langsung 15%, karena kalau sudah lama ya butuh waktu, tapi kalau yang baru kita akan petakan 15%,” kata Friderica.

Sebagai langkah awal, BEI akan menjadikan 49 saham berkapitalisasi besar sebagai pilot project implementasi. Setelah itu, OJK akan memetakan kesenjangan terhadap batas minimum 15% tersebut. Masa transisi ditargetkan berlangsung selama dua tahun sebelum aturan berjalan efektif.

Untuk memenuhi batas baru, OJK menilai perusahaan dapat melakukan berbagai aksi korporasi, seperti penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue dan tanpa hak memesan efek atau private placement. Selain itu, pemegang saham pengendali juga dapat mendukung peningkatan free float melalui penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi, maupun konversi saham dari bentuk warkat ke scriptless.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono mengusulkan agar peningkatan free float ke level 15% dilakukan secara bertahap, terukur, dan hati-hati dengan mempertimbangkan kapasitas pasar serta risiko penyesuaian. Ia juga menilai regulator perlu memperjelas peran investor institusi untuk menjaga keseimbangan pasar, disertai penguatan literasi bagi investor ritel.

“Secara umum kami support untuk mendukung OJK dan SRO untuk mendorong pasar modal menjadi lebih tangguh,” kata Armand.

Sebagai langkah awal, OJK sedang menyusun kerangka indikatif yang akan dituangkan dalam peraturan bursa agar pelaku pasar memiliki kejelasan arah serta waktu penyesuaian. Bursa juga akan menyiapkan hot desk dan tim khusus untuk mendampingi emiten selama proses penyesuaian kebijakan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasar modal Tanah Air.

Kenaikan Free Float dan Arus Dana Asing

Dalam ekosistem indeks global, bobot saham Indonesia di MSCI menjadi acuan utama bagi dana pasif dan ETF berskala besar. Perubahan metodologi free float berpotensi memengaruhi kapitalisasi pasar sekaligus menentukan bobot saham dalam indeks global. Bank investasi Goldman Sachs Group Inc sebelumnya memproyeksikan dana asing berpotensi keluar sekitar US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 38,54 triliun dari pasar modal Indonesia dalam periode penyesuaian indeks beberapa bulan ke depan.

Secara historis, setiap perubahan bobot MSCI kerap diikuti pergerakan arus dana menjelang maupun setelah periode rebalancing. Penurunan bobot biasanya mendorong dana pasif mengurangi eksposur, sedangkan peningkatan bobot cenderung menarik aliran dana baru. Ketidakpastian definisi free float dan klasifikasi investor juga dapat membuat investor global bersikap defensif hingga arah kebijakan menjadi lebih jelas.

Pada fase transisi kebijakan, arus dana asing berpotensi bergerak fluktuatif, terutama pada saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot dominan dalam indeks MSCI Indonesia. Sekitar 49 saham big caps menyumbang hampir 90% kapitalisasi pasar, sehingga perubahan free float pada kelompok ini berpotensi langsung memengaruhi stabilitas IHSG. Selain itu penambahan pasokan saham melalui divestasi pemegang saham pengendali maupun aksi korporasi lain berpotensi meningkatkan volatilitas harga dalam jangka pendek, terutama bila tambahan likuiditas harus diserap pasar dalam waktu relatif singkat.

OJK mengakui kebijakan peningkatan free float perlu dijalankan secara hati-hati dengan menekankan transparansi. Berdasarkan data BEI, sekitar 47,3% transaksi harian masih didominasi investor ritel, sehingga perubahan struktur kepemilikan berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan harian.

“Berbarengan kami juga harus memikirkan bagaimana mendorong lebih banyak partisipasi aktif dari investor-investor institusi besar, baik domestik maupun global,” ujar Hasan.

Di sisi lain, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyatakan kepemilikan saham yang masuk kategori free float tetap dapat berasal dari Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau penerima manfaat akhir selama diungkapkan secara transparan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar pembentukan harga mencerminkan mekanisme pasar yang sehat dan efisien.

“Itu yang lagi diperbincangkan sekarang, supaya benar-benar yang namanya free float itu real free float, sehingga pembentukan harga benar-benar berdasarkan supply dan demand,” kata Oki.

Di tengah proses reformasi, BEI juga telah menjatuhkan sanksi kepada emiten yang belum memenuhi ketentuan free float saat ini, termasuk suspensi perdagangan terhadap puluhan saham. Jika implementasi kebijakan tidak disertai strategi transisi yang matang, tekanan harga dan peningkatan volatilitas berpotensi terjadi dalam jangka pendek.

Bagaimanapun, free float 15% akan menjadi ujian keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan kredibilitas jangka panjang pasar. Kejelasan definisi, ketepatan waktu implementasi, serta kemampuan regulator menjaga stabilitas selama masa transisi akan menentukan apakah kebijakan ini menjadi katalis penguatan IHSG atau justru menambah tekanan baru bagi pasar yang masih sensitif terhadap arus modal global.

Reformasi di pasar modal Tanah Air memasuki fase genting setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan penyesuaian atau rebalancing indeks saham Indonesia pada akhir Januari lalu. Tekanan beruntun jatuhnya IHSG dan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 4 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaksa regulator segera bersikap. Transparansi dan likuiditas pasar didorong agar selaras dengan standar global. Namun di sisi lain, perubahan aturan berpotensi menekan emiten besar sekaligus memicu volatilitas pasar.

Usulan kenaikan batas minimal kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15% pun muncul sebagai kompromi. Pada Senin (2/2), BEI dan OJK mengumumkan aturan baru itu. BEI juga berjanji membuka data pemegang saham emiten dari sebelumnya di atas 5% menjadi di atas 1%, sehingga struktur kepemilikan dapat ditelusuri lebih rinci dan transparan.

Di balik perubahan itu, regulator memandang perlu adanya penyesuaian agar lebih sejalan dengan praktik internasional. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan peningkatan free float akan memperkuat sisi penawaran sekaligus permintaan di pasar. Selain investor asing, ia menilai permintaan juga akan datang dari investor domestik.

“Dukungan pemerintah juga sangat besar. Investor domestik kita bisa masuk, sehingga permintaan akan mampu menyerap tambahan pasokan saham. Dengan begitu pembentukan harga tetap berjalan efisien,” kata Jeffrey kepada Katadata seperti dikutip Kamis (5/2).

Rencana menaikkan ambang batas free float sebenarnya telah lama bergulir. BEI bersama OJK bahkan telah menyetujui usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan batas minimal free float menjadi sekitar 30% secara bertahap hingga 2030. Rencana tersebut masuk dalam target jangka menengah OJK untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar saham. Namun, momentum MSCI membuat implementasinya dipercepat meski tahap awal baru menaikkan ambang dari ketentuan 7,5% yang berlaku saat ini.

Dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr)

Persoalan free float meski tak secara gamblang dibunyikan dalam rilis MSCI memang menjadi salah satu isu yang sering disorot setiap kali lembaga global itu akan mengevaluasi daftar indeks. Di kalangan pelaku pasar modal terdapat sorotan pada beberapa saham yang masuk dalam indeks MSCI atas dasar kapitalisasi pasar yang besar namun tidak likuid.

Sebagai contoh saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang masuk dalam indeks MSCI Global Standard pada rebalancing Agustus 2025 lalu. Saat itu MSCI menyatakan ada perlakuan khusus terhadap saham yang dikendalikan Grup Sinar Mas itu lantaran adanya ketidakpastian free float.

“Mengingat bobot yang signifikan dalam MSCI Indonesia Indeks, MSCI akan menerapkan adjustment factor sebesar 0,5 pada Foreign Inclusion Factor (FIF) saham tersebut,” ungkap MSCI dalam rilis saat itu.

Bila mencermati gerak sahamnya, DSSA memang tidak terlalu likuid di pasar yang ditandai dengan volume transaksi terbatas. Padahal bila dilihat secara nilai, kapitalisasi pasar DSSA di bursa mencapai Rp 650 triliun. Dengan penyesuaian itu, bobot FIF untuk saham DSSA turun dari 0,25 menjadi 0,13.

Jika dibandingkan dengan beberapa bursa global, batas free float Indonesia masih tergolong rendah. Di India dan Cina berlaku pengecualian bagi emiten dengan kapitalisasi tertentu. Taiwan hanya mensyaratkan free float minimum saat IPO, sementara Euronext Prancis bahkan tidak menetapkan batas minimal tertentu. Perbedaan besaran ini menunjukkan bahwa praktik global cenderung fleksibel namun tetap menekankan likuiditas dan transparansi.

Berikut data perbandingan free float di beberapa negara.

Dua Sisi Batasan Baru Free Float

Kesenjangan besaran saham yang beredar di publik menjadi salah satu alasan regulator mempercepat reformasi agar pasar modal Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang lebih likuid dan transparan. Ketentuan tersebut kini telah dimasukkan dalam draf perubahan peraturan bursa, termasuk mekanisme sanksi berupa denda, suspensi, hingga delisting. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi sebagian emiten.

Otoritas mengakui perubahan ini tidak mudah, tetapi tetap perlu dilakukan. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa jika ketentuan free float 15% resmi diberlakukan, setidaknya terdapat 267 emiten yang berpotensi belum memenuhi batas tersebut. Sebanyak 49 emiten di antaranya merupakan perusahaan berkapitalisasi pasar besar (big caps).

Saat ini saja, dengan batas 7,5%, masih ada 38 emiten yang belum memenuhi ketentuan minimal saham publik. BEI akan memberikan masa penyesuaian bagi emiten yang belum memenuhi aturan. Namun, emiten yang tetap tidak memenuhi ketentuan berisiko menghadapi langkah ekstrem, termasuk delisting dari bursa.

“Kami kasih waktu 24 bulan. Kalau memang tidak juga melakukan hal-hal yang mesti direspons padahal sudah cukup periodenya untuk dikenakan sanksi dan suspensi, pada saat itulah kami meminta mereka melakukan delisting dengan tetap menjaga proteksi kepada investor,” ujar Nyoman.

Penerapan free float 15% juga berpotensi berdampak pada emiten unggulan. Bahkan saat ini masih terdapat saham yang masuk kelompok LQ45 namun belum memenuhi angka terbaru yang tengah diusulkan regulator.

Berikut daftar enam saham LQ45 yang belum memenuhi batas usulan terbaru.

Persoalan lain di balik kebijakan peningkatan kepemilikan saham publik adalah aturan teknis terkait klasifikasi saham publik yang berkaitan erat dengan standar global seperti MSCI. Dalam praktik internasional, free float tidak hanya dilihat dari persentase kepemilikan, tetapi juga independensi investor serta hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

Di Indonesia, free float saat ini dihitung dari kepemilikan investor di bawah 5% per individu. Dalam aturan baru, BEI akan membuka data kepemilikan saham publik sesuai kategori bursa yang semula menggunakan sembilan kategori dan nantinya diperluas menjadi 27 kategori kepemilikan saham.

Sumber: OJK

Jika definisi diperketat mengikuti standar global, sejumlah emiten berpotensi mengalami penurunan free float secara administratif meskipun jumlah saham publik tidak berubah. Sebaliknya, jika definisi tetap longgar, Indonesia berisiko dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi global.

Regulator menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap. Pejabat Pengganti Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan ketentuan free float 15% akan berlaku langsung bagi emiten IPO baru, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi.

“Untuk perusahaan yang IPO baru ya, bisa kita petakan langsung 15%, karena kalau sudah lama ya butuh waktu, tapi kalau yang baru kita akan petakan 15%,” kata Friderica.

Sebagai langkah awal, BEI akan menjadikan 49 saham berkapitalisasi besar sebagai pilot project implementasi. Setelah itu, OJK akan memetakan kesenjangan terhadap batas minimum 15% tersebut. Masa transisi ditargetkan berlangsung selama dua tahun sebelum aturan berjalan efektif.

Untuk memenuhi batas baru, OJK menilai perusahaan dapat melakukan berbagai aksi korporasi, seperti penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue dan tanpa hak memesan efek atau private placement. Selain itu, pemegang saham pengendali juga dapat mendukung peningkatan free float melalui penawaran umum oleh pemegang saham, divestasi, maupun konversi saham dari bentuk warkat ke scriptless.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono mengusulkan agar peningkatan free float ke level 15% dilakukan secara bertahap, terukur, dan hati-hati dengan mempertimbangkan kapasitas pasar serta risiko penyesuaian. Ia juga menilai regulator perlu memperjelas peran investor institusi untuk menjaga keseimbangan pasar, disertai penguatan literasi bagi investor ritel.

“Secara umum kami support untuk mendukung OJK dan SRO untuk mendorong pasar modal menjadi lebih tangguh,” kata Armand.

Sebagai langkah awal, OJK sedang menyusun kerangka indikatif yang akan dituangkan dalam peraturan bursa agar pelaku pasar memiliki kejelasan arah serta waktu penyesuaian. Bursa juga akan menyiapkan hotline desk dan tim khusus untuk mendampingi emiten selama proses penyesuaian kebijakan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasar modal Tanah Air.

Kenaikan Free Float dan Arus Dana Asing

Dalam ekosistem indeks global, bobot saham Indonesia di MSCI menjadi acuan utama bagi dana pasif dan ETF berskala besar. Perubahan metodologi free float berpotensi memengaruhi kapitalisasi pasar sekaligus menentukan bobot saham dalam indeks global. Bank investasi Goldman Sachs Group Inc sebelumnya memproyeksikan dana asing berpotensi keluar sekitar US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 38,54 triliun dari pasar modal Indonesia dalam periode penyesuaian indeks beberapa bulan ke depan.

Secara historis, setiap perubahan bobot MSCI kerap diikuti pergerakan arus dana menjelang maupun setelah periode rebalancing. Penurunan bobot biasanya mendorong dana pasif mengurangi eksposur, sedangkan peningkatan bobot cenderung menarik aliran dana baru. Ketidakpastian definisi free float dan klasifikasi investor juga dapat membuat investor global bersikap defensif hingga arah kebijakan menjadi lebih jelas.

Pada fase transisi kebijakan, arus dana asing berpotensi bergerak fluktuatif, terutama pada saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot dominan dalam indeks MSCI Indonesia. Sekitar 49 saham big caps menyumbang hampir 90% kapitalisasi pasar, sehingga perubahan free float pada kelompok ini berpotensi langsung memengaruhi stabilitas IHSG. Selain itu penambahan pasokan saham melalui divestasi pemegang saham pengendali maupun aksi korporasi lain berpotensi meningkatkan volatilitas harga dalam jangka pendek, terutama bila tambahan likuiditas harus diserap pasar dalam waktu relatif singkat.

OJK mengakui kebijakan peningkatan free float perlu dijalankan secara hati-hati dengan menekankan transparansi. Berdasarkan data BEI, sekitar 47,3% transaksi harian masih didominasi investor ritel, sehingga perubahan struktur kepemilikan berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan harian.

“Berbarengan kami juga harus memikirkan bagaimana mendorong lebih banyak partisipasi aktif dari investor-investor institusi besar, baik domestik maupun global,” ujar Hasan.

Di sisi lain, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menyataka kepemilikan saham yang masuk kategori free float tetap dapat berasal dari Ultimate Beneficial Owner (UBO) selama diungkapkan secara transparan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar pembentukan harga mencerminkan mekanisme pasar yang sehat dan efisien.

“Itu yang lagi diperbincangkan sekarang, supaya benar-benar yang namanya free float itu real free float, sehingga pembentukan harga benar-benar berdasarkan supply dan demand,” kata Oki.

Di tengah proses reformasi, BEI juga telah menjatuhkan sanksi kepada emiten yang belum memenuhi ketentuan free float saat ini, termasuk suspensi perdagangan terhadap puluhan saham. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian struktur kepemilikan bukan sekadar isu teknis, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlangsungan perdagangan saham di pasar.

Jika implementasi kebijakan tidak disertai strategi transisi yang matang, tekanan harga dan peningkatan volatilitas berpotensi terjadi dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, regulator meyakini peningkatan free float dapat memperdalam likuiditas, memperbaiki transparansi, serta meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.

Bagaimanapun, free float 15% akan menjadi ujian keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan kredibilitas jangka panjang pasar. Kejelasan definisi, ketepatan waktu implementasi, serta kemampuan regulator menjaga stabilitas selama masa transisi akan menentukan apakah kebijakan ini menjadi katalis penguatan IHSG atau justru menambah tekanan baru bagi pasar yang masih sensitif terhadap arus modal global.