Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% year-on-year (YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman membeberkan optimistis itu didorong oleh terbitnya POJK 35/2025 atau deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan.

“Kita kan memberikan beberapa paket deregulasi kemarin, dengan POJK kita yang baru itu. Jadi seperti misalnya uang muka, DP untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, kita buat lebih gampang, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga untuk UMKM dan seterusnya, jadi seperti itu background-nya,” ucapnya kala ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Kamis (5/2/2024).

Lebih lanjut, dia turut mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi industri pembiayaan pada 2026. Sebab itu, dia menilai kesempatan deregulasi seperti itu lebih baik dimanfaatkan.

“[Tantangannya] tentu saja mencari proyek-proyek yang lebih sesuai ya dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi merincikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance sepanjang 2025 mencapai Rp506,5 triliun. Angka itu tumbuh 0,61% YoY.

Sebab demikian, dia menyampaikan bahwa OJK optimistis jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan pada 2026.

Di lain sisi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno berpendapat bahwa asosiasi para pelaku industri multifinance memasang sikap hati-hati untuk 2026. Proyeksi kinerja 2025 setahun penuh belum bisa dipastikan sebelum melihat perkembangan kinerja Desember 2025.

Menurutnya, jika melihat proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) hingga asosiasi alat berat, kinerja 2026 diperkirakan sama dengan yang dijual pada 2025.

“Artinya flat kan, nah kalau mereka flat kita gimana mau tumbuh? Belum lagi kalau kita sangat hati-hati, yang saya khawatirkan kita jadi agak berat untuk bertumbuh. Tahun ini [2025] aja mungkin kita akan tutup di kisaran 1%, kemarin per September 1,07% kan,” katanya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru Friderica Widyasari Dewi mengatakan tidak ada kekosongan jabatan di badan otoritas saat ini. Dia menjelaskan bahwa dirinya akan mengemban tiga jabatan sekaligus, begitu juga dengan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK)

"Berdasarkan hasil rapat internal DKOJK mengangkat saya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK. Sementara, tugas kami sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, juga tetap kami emban," kata Friderica dalam konferensi pers yang digelar, Jumat (31/1) malam.

Rangkap jabatan serupa juga diberikan kepada Hasan Fawzi sebagai KE PMDK menggantikan Inarno, serta menjalankan tugas lamanya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

"Jadi tidak ada kekosongan yang bisa kami sampaikan dan kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Kita tetap mengedepankan yang terbaik untuk kemajuan stabilitas sektor jasa keuangan," tegas wanita yang akrab disapa Kiki.

OJK telah mengumumkan Friderica sebagai Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK yang baru, serta Hasan Fawzi sebagai pengganti KE PMDK, Sabtu (31/1).

Sebelumnya, empat pejabat OJK mengundurkan diri bersama pada Jumat (30/1), imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari beruntun.

Beberapa nama tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner (DK)OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Selain Mahendra, pejabat OJK lainnya turut mengundurkan diri. Dia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi.

Ada juga Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK(DKTK) I. B.Aditya Jayaantara, yang baru dilantik Senin (5/1).

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mundur, Jumat (30/1) pagi.

Apa penyebab mundurnya pejabat OJK?

Mundurnya para pejabat OJK dan BEI merupakan imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen. Badai itu muncul setelah perusahaan pembobotan saham Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok selama dua terakhir hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Adapun pada perdagangan Jumat (30/1) sore, IHSG ditutup di level 8.329 menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah memberikan kisi-kisi mengenai pertumbuhan kredit sepanjang 2025, tetapi angka resmi belum diumumkan hingga kini. Di tengah berbagai tantangan, apakah realisasi penyaluran mencapai target yang ditetapkan sebelumnya?

OJK sebelumnya memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan berada di kisaran 9% hingga 11% sepanjang tahun lalu. Sementara BI menetapkan target pertumbuhan dalam rentang 8% hingga 11%.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025 melaporkan terdapat peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan menjelang akhir tahun lalu. Dia pun memberikan proyeksi kinerja penyaluran kredit perbankan hingga akhir 2025.

“Kinerja intermediasi sampai akhir 2025 diperkirakan semakin solid, dengan pertumbuhan kredit diperkirakan akan di atas batas bawah target yang ditetapkan OJK,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, OJK meyakini dana pihak ketiga (DPK) akan mencapai pertumbuhan double digit. Menurutnya, hal ini menunjukkan perbankan telah mampu mengatasi berbagai tantangan.

Adapun pada November 2025, OJK melaporkan penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.315 triliun per November 2025, tumbuh 7,74% secara tahunan (year on year/YoY). “Kredit tumbuh sebesar 7,74% (YoY), di mana bulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,36%, menjadi sebesar Rp8.314,48 triliun,” ujarnya.

Menurut jenis penggunaan, Dian melaporkan bahwa kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,98% diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,04% (YoY). Dari kategori debitur, OJK mengungkapkan bahwa kredit korporasi tumbuh sebesar 12% (YoY).

“Sementara kredit UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup berat yang dalam pengertian masih terkontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, DPK tercatat tumbuh sebesar 12,03% (YoY) setelah sebelumnya, tumbuh sebesar 11,48% (YoY), menjadi sebesar Rp9.899,07 triliun.

Kualitas Kredit

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21% dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 2,19% dan NPL net 0,86% dibandingkan November 2024 0,75%.

OJK juga mencatat Loan at Risk (LaR) sebesar 9,22% pada November 2025 turun dibandingkan November 2024 yang sebesar 9,82%. Dian mengatakan rasio LaR tercatat stabil seperti di level sebelum pandemi.

Dari sisi ketahanan perbankan, OJK mencatatkan permodalan (CAR) yang berada di level sebesar 26,05%, turun dibandingkan November 2024 sebesar 26,87%.

Sementara itu, Bank Sentral meyakini pertumbuhan kredit perbankan mampu menembus 8% pada penutupan tahun buku 2025, meski terjadi perlambatan sepanjang tahun.

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan berada di level 7,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) per November 2025, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% YoY. Adapun, BI menetapkan target pertumbuhan kredit 2025 dalam rentang 8% hingga 11%.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mengakui laju pertumbuhan kredit perbankan tahun ini menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Kendati demikian, dia menilai capaian saat ini masih berada dalam koridor yang sehat, ditopang oleh fundamental perbankan dan korporasi yang solid.

“Per November ini tumbuh 7,74%. Mudah-mudahan, Insyaallah di Desember nanti akhir tahun bisa di atas 8% sebagaimana target Bank Indonesia,” ujarnya dalam Taklimat Media BI, Senin (22/12/2025).

Optimisme Bank Sentral, sambung Solikin, didorong oleh kinerja Kredit Investasi (KI) yang tumbuh impresif sebesar 17,98% YoY per November 2025. Lonjakan di segmen investasi ini menjadi indikator utama bahwa persepsi pelaku usaha terhadap prospek ekonomi jangka menengah dan panjang masih sangat positif.

“Tingginya kredit investasi ini memberikan harapan bahwa persepsi ekonomi ke depan itu tinggi atau menggeliat, sejalan dengan program strategis dan prioritas pemerintah yang terus didorong,” jelasnya.

Kondisi tersebut kontras dengan Kredit Modal Kerja (KMK) yang tercatat tumbuh landai di level 2,39% YoY. Solikin menganalisis rendahnya pertumbuhan KMK merefleksikan kondisi operasional jangka pendek di sejumlah sektor ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, sehingga kebutuhan likuiditas harian korporasi cenderung tertahan.

Di luar aspek pertumbuhan, otoritas moneter memastikan ketahanan perbankan (banking resilience) tetap terjaga kokoh. Hal ini tecermin dalam tiga parameter utama, yaitu permodalan (Capital Adequacy Ratio), likuiditas (Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit), dan risiko kredit (Non-Performing Loan/NPL) yang masih berada dalam zona aman. Dari sisi debitur, korporasi juga dinilai memiliki kapasitas pembayaran (repayment capacity) yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menyelesaikan sebanyak 176 perkara di sektor jasa keuangan hingga 31 Desember 2025. Dari total tersebut, perkara terbanyak yang berhasil diselesaikan otoritas berasal dari sektor perbankan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan total perkara yang telah diselesaikan OJK hingga akhir 2025 mencakup 140 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 24 perkara asuransi dana pensiun, dan 3 perkara di bidang Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

“Sampai dengan 31 Desember 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 176 perkara,” kata Mirza dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Selain perkara yang telah diselesaikan, Mirza mengungkapkan bahwa total perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 140 perkara. Perinciannya, 134 perkara telah menggunakan ketetapan hukum tetap atau inkrah dan 6 perkara masih dalam tahap kasasi.

Mirza memastikan penyidik OJK akan terus berkomunikasi secara aktif dengan penegak hukum dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerja sama dalam penegakan sektor jasa keuangan.

Sebagai informasi, OJK memiliki wewenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan), sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui POJK ini, cakupan tindak pidana di sektor jasa keuangan meliputi Perbankan; Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya.

Kemudian, inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto; serta Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan menjelang akhir 2025. Pertumbuhan kredit diperkirakan berada di zona batas bawah target OJK, di kisaran 9%—11% untuk 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025.

“Kinerja intermediasi sampai akhir 2025 diperkirakan semakin solid, dengan pertumbuhan kredit diperkirakan akan di atas batas bawah target yang ditetapkan OJK,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, OJK meyakini dana pihak ketiga (DPK) akan mencapai pertumbuhan double digit. Menurutnya, hal ini menunjukkan perbankan telah mampu mengatasi berbagai tantangan.

Adapun pada November 2025, OJK melaporkan penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.315 triliun per November 2025, tumbuh 7,74% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kredit tumbuh sebesar 7,74% (YoY), di mana bulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,36%, menjadi sebesar Rp8.314,48 triliun,” ujarnya.

Menurut jenis penggunaan, Dian melaporkan bahwa kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,98% diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,04% (YoY). Dari kategori debitur, OJK mengungkapkan bahwa kredit korporasi tumbuh sebesar 12% (YoY).

“Sementara kredit UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup berat yang dalam pengertian masih terkontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, DPK tercatat tumbuh sebesar 12,03% (YoY) setelah sebelumnya, tumbuh sebesar 11,48% (YoY), menjadi sebesar Rp9.899,07 triliun.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21% dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 2,19% dan NPL net 0,86% dibandingkan November 2024 0,75%.

OJK juga mencatat Loan at Risk (LaR) sebesar 9,22% pada November 2025 turun dibandingkan November 2024 yang sebesar 9,82%. Dian mengatakan rasio LaR tercatat stabil seperti di level sebelum pandemi.

Dari sisi ketahanan perbankan, OJK mencatatkan permodalan (CAR) yang berada di level sebesar 26,05%, turun dibandingkan November 2024 sebesar 26,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan menjelang akhir 2025. Pertumbuhan kredit diperkirakan berada di zona batas bawah target OJK, di kisaran 9%—11% untuk 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2025.

“Kinerja intermediasi sampai akhir 2025 diperkirakan semakin solid, dengan pertumbuhan kredit diperkirakan akan di atas batas bawah target yang ditetapkan OJK,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, OJK meyakini dana pihak ketiga (DPK) akan mencapai pertumbuhan double digit. Menurutnya, hal ini menunjukkan perbankan telah mampu mengatasi berbagai tantangan.

Adapun pada November 2025, OJK melaporkan penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.315 triliun per November 2025, tumbuh 7,74% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kredit tumbuh sebesar 7,74% (YoY), di mana bulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,36%, menjadi sebesar Rp8.314,48 triliun,” ujarnya.

Menurut jenis penggunaan, Dian melaporkan bahwa kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,98% diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,04% (YoY). Dari kategori debitur, OJK mengungkapkan bahwa kredit korporasi tumbuh sebesar 12% (YoY).

“Sementara kredit UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup berat yang dalam pengertian masih terkontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, DPK tercatat tumbuh sebesar 12,03% (YoY) setelah sebelumnya, tumbuh sebesar 11,48% (YoY), menjadi sebesar Rp9.899,07 triliun.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21% dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 2,19% dan NPL net 0,86% dibandingkan November 2024 0,75%.

OJK juga mencatat Loan at Risk (LaR) sebesar 9,22% pada November 2025 turun dibandingkan November 2024 yang sebesar 9,82%. Dian mengatakan rasio LaR tercatat stabil seperti di level sebelum pandemi.

Dari sisi ketahanan perbankan, OJK mencatatkan permodalan (CAR) yang berada di level sebesar 26,05%, turun dibandingkan November 2024 sebesar 26,87%.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank Tanah Air siap memberikan dukungan atas kebijakan relaksasi kredit yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Direktur & CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menyampaikan bahwa CIMB Niaga siap membantu nasabah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, terutama setelah adanya relaksasi dari OJK.

“Kami tanggapi dengan positif [kebijakan relaksasi] OJK untuk relaksasi nasabah lending yang terkena bencana,” kata Lani di Kantor CIMB Niaga, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

CIMB Niaga sendiri telah melakukan assessment. Hasil assessment menunjukkan bahwa dampak bencana tersebut terhadap bank swasta terbesar kedua di Indonesia ini tidak terlalu besar.

“Kami lihat secara total lending di sana tidak besar, sehingga dampaknya kurang daripada 2%,” ujarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh OJK.

Menurutnya, relaksasi yang ditetapkan pemerintah merupakan respons cepat dalam mengakselerasi pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

“Tindak lanjut terhadap arahan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Adhika dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

Adhika menuturkan, Bank Mandiri tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemetaan ini lanjut dia, dilakukan guna menentukan langkah mitigasi risiko yang paling sesuai dengan ketentuan regulator.

Bank dengan logo pita emas ini juga terus menjaga koordinasi dengan OJK serta berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana. Tujuannya agar setiap opsi relaksasi dapat diarahkan secara hati-hati dan tetap selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk diketahui, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan yang ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK ini berlaku dalam jangka waktu hingga 3 tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

“Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Berikut Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana:

• Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;
• Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan
• Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerangka pengaturan perdagangan aset keuangan digital dengan menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2025. Aturan baru ini mencakup pengawasan terhadap aset kripto dan berbagai produk turunannya, sekaligus memperluas mandat regulator dalam mengatur aktivitas pasar yang terus berkembang.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan beleid tersebut merupakan perubahan atas POJK 27/2024 dan disusun untuk menyelaraskan standar domestik dengan praktik internasional. Ia menegaskan penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif aset keuangan digital. "Khususnya aset kripto serta munculnya produk-produk baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional,” tuturnya, Kamis (4/12/2025).

Dengan diberlakukannya aturan baru ini, cakupan aset keuangan digital (AKD) kini meliputi aset kripto dan aset digital lainnya, termasuk derivatif. OJK juga menegaskan bahwa AKD yang diperdagangkan di pasar harus memenuhi kriteria tertentu, seperti penggunaan teknologi buku besar terdistribusi (DLT).

Ismail menambahkan, penyelenggara perdagangan AKD dilarang memperdagangkan aset yang tidak tercantum dalam daftar AKD yang ditetapkan oleh bursa. Di sisi produk turunan, OJK menetapkan bahwa bursa wajib memperoleh persetujuan regulator sebelum memperdagangkan derivatif AKD.

Adapun pedagang dapat menjalankan transaksi derivatif berdasarkan amanat konsumen tanpa persetujuan langsung dari OJK, sepanjang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan bursa.

Ia menegaskan kembali, “Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan atau beli derivatif AKD atas amanat konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.”

Selain itu, penyelenggara perdagangan AKD diwajibkan menyediakan mekanisme penempatan margin atau jaminan pada rekening khusus guna memperkuat perlindungan konsumen. Untuk meningkatkan pemahaman risiko, calon investor derivatif AKD juga diwajibkan mengikuti knowledge test sebelum dapat bertransaksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, Termasuk Aset Kripto.

Penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya aset kripto, sebagai instrumen investasi di masyarakat Indonesia, serta munculnya produk dan/atau kegiatan baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital.

POJK ini bertujuan untuk melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan perdagangan derivatif aset keuangan digital yang membuka opsi investasi bagi konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, diantaranya:

1. POJK ini mengatur bahwa aset keuangan digital terdiri atas aset kripto dan aset keuangan digital lainnya, yang mencakup derivatif aset keuangan digital.

2. Perdagangan aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu kepada AKD yang mendasari.

3. Penyelenggara perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam daftar aset keuangan digital yang ditetapkan oleh Bursa.

1. Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada OJK.

2. Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat konsumen yang diperdagangkan pada Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara pedagang dan Bursa.

3. Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

4. Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD demi kepentingan perlindungan konsumen.

5. Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang akan diselenggarakan oleh pedagang.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang perubahan alokasi penjatahan dalam penawaran umum saham secara elektronik (e-IPO).

Aturan itu tertuang dalam surat edaran OJK (SEOJK) No.25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan dan Penyelesaian Efek dalam Penawaran uUmum secara Elektronik. SEOJK itu diterbitkan pada 17 November 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.

OJK membeberkan dua latar belakang terbitnya SEOJK ini. Pertama, tingginya tingkat volatilitas harga saham pasca penawaran umum perdana untuk emiten dengan nilai penawaran umum kecil.

Hal itu diduga disebabkan oleh adanya pihak tertentu yang melakukan pemesanan saham dalam jumlah sangat besar sehingga berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga saham di pasar sekunder, apabila pihak tersebut melakukan penjualan atas saham yang dimilikinya.

Kedua, terdapat ketidakseimbangan alokasi saham di antara investor ritel dan nonritel pada penjatahan terpusat.

“Sehingga dalam rangka memberikan batasan serta menyesuaikan alokasi penjatahan bagi investor, maka dilakukan penerbitan SEOJK ini,” tulis OJK dalam dokumen yang dikutip Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan catatan Stockbit Sekuritas, SEOJK itu mengatur tentang perubahan alokasi efek penawaran umum untuk ritel. Regulasi baru tersebut memiliki beberapa perubahan penting dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Salah satunya, peningkatan porsi ritel pada penjatahan terpusat. Stockbit Sekuritas menyampaikan bahwa SEOJK yang baru mengubah porsi alokasi efek untuk penjatahan terpusat ritel dan non–ritel dengan perbandingan 1:1.

“Pada regulasi sebelumnya, porsi ritel hanya 1/3 dari total penjatahan terpusat, sementara pada regulasi baru porsi ritel naik menjadi 1/2 dari total penjatahan terpusat,” tulis Stockbit Sekuritas dalam catatan yang dikutip Kamis (4/12/2025).

Selain itu, SEOJK yang baru mengatur batas pemesanan IPO pada penjatahan terpusat sebesar 10% dari nilai efek yang ditawarkan. Stockbit Sekuritas menjabarkan bahwa SEOJK yang baru memperkenalkan aturan jumlah maksimum pemesanan efek.

Dengan aturan tersebut, pemesanan setiap calon investor secara kumulatif hanya diberikan maksimum 10% dari nilai keseluruhan efek yang ditawarkan. Regulasi sebelumya tidak mengatur mengenai batas pemesanan maksimum.

“Jika tingkat pemesanan melebihi batas tersebut, maka pemesanan tidak akan diproses dan dikembalikan kepada calon investor untuk dilakukan penyesuaian kembali,” paparnya.

Selanjutnya, OJK juga mengatur tentang penambahan golongan dan jumlah minimum alokasi efek berdasarkan nilai IPO.

Merujuk catatan Stockbit Sekuritas, SEOJK yang baru mengubah struktur golongan penawaran umum, dari sebelumnya 4 golongan menjadi 5 golongan.

Lima golongan itu disusun berdasarkan batas nilai IPO yang terdiri atas golongan I ≤Rp100 miliar, golongan II >Rp100 miliar-Rp250 miliar, golongan III >Rp250 miliar-Rp500 miliar, golongan IV >Rp500 miliar-Rp1 triliun, golongan V >Rp1 triliun. Masing-masing golongan diatur secara terperinci alokasi efeknya.

“Pemecahan golongan ini dilakukan untuk mengakomodasi penawaran umum dengan nilai efek yang lebih kecil, agar memiliki jumlah alokasi efek yang lebih besar.”

Sumber: Stockbit Sekuritas

Aspek lain yang mengalami perubahan dalam SEOJK ini ialah penyesuaian jumlah minimum alokasi efek ketika oversubscribed.

Stockbit Sekuritas mencatat SEOJK yang baru mengatur jumlah minimum alokasi efek ketika terjadi kelebihan pemesanan (oversubscribed).

Perubahan utama terdapat pada golongan I di regulasi baru, di mana alokasi minimum perlu disesuaikan ke kisaran 22,5–30% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. Sebelumnya, alokasi minimum untuk golongan I perlu disesuaikan ke kisaran 17,5–25% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan.

Sumber: Stockbit Sekuritas

KOMPAS.com – Mencari pendanaan cepat kini semakin mudah berkat hadirnya layanan pinjaman online. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi masyarakat untuk memastikan platform yang digunakan termasuk dalam daftar pinjol resmi OJK.

Pasalnya, meski menawarkan kemudahan, penggunaan aplikasi pinjaman online yang tidak berizin dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari bunga tinggi, penagihan tak manusiawi, hingga kebocoran data pribadi.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali pentingnya hanya menggunakan pinjol resmi yang telah mengantongi izin operasional.

OJK secara berkala memutakhirkan daftar pinjol resmi OJK 2025 untuk memudahkan masyarakat memeriksa legalitas perusahaan fintech lending. Per 13 Desember 2025, terdapat 95 perusahaan pinjol resmi yang masih aktif dan berizin.

“Total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK, Sabtu (13/12/2025).

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi OJK, pengguna dapat lebih aman saat memilih layanan pinjaman online.

Daftar pinjol resmi OJK 2025

Berikut daftar pinjol resmi OJK terbaru Desember 2025, yang berizin dan terdaftar secara legal:

• Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha – PT Amartha Miko Fintek
• Dompet Kilat – PT Indo FinTek
• Boost – PT Creative Mobile Adventure
• Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha
• Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
• Maucash – PT Astra Welab Digital Arta
• Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi

• Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia
• Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
• KreditPro – PT Tri Digi Fin
• FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia
• RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana Fintech – PT Artha Dana Teknologi
• JULO – PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamin – PT Progo Puncak Group
• DanaRupiah – PT Layanan Keuangan Berbagi
• OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
• PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi
• Alami – PT Alami Fintek Sharia

iStock/ hirun Ilustrasi pinjol, pinjol resmi OJK. Pinjol resmi OJK September 2025. Pinjol resmi OJK 2025. Daftar pinjol resmi OJK September 2025. Pinjol resmi OJK 2025.

• AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia
• Danakini – PT Dana Kini Indonesia
• Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka – PT Intekno Raya
• Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
• Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi
• Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
• klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

• Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia
• 360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
• TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
• Invoila – PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
• UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito – PT Fintek Digital Indonesia

• AdaPundi – PT Info Tekno Siaga
• Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
• Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
• Avantee – PT Grha Dana Bersama
• Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita – PT Inclusive Finance Group
• IKI Modal – PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
• DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi
• Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

• Qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah
• KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
• Doeku – PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain – PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
• Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
• Danabijak – PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
• KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas – PT Plus Ultra Abadi
• Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya – PT Mapan Global Reksa

Untuk memastikan aplikasi pinjaman online yang digunakan sudah legal, masyarakat dapat mengecek melalui situs resmi ojk.go.id, layanan kontak OJK 157, WhatsApp resmi OJK: 081-157-157-157.

Verifikasi ini penting agar tidak terjebak menggunakan layanan ilegal yang berpotensi merugikan secara finansial maupun mengancam keamanan data pribadi.

Dengan mengenali dan memahami daftar pinjol resmi OJK 2025, masyarakat bisa lebih bijak sebelum mengajukan pinjaman. Selalu pastikan aplikasi yang dipilih berada dalam daftar pinjol resmi OJK agar transaksi lebih aman dan terlindungi.

KOMPAS.com – Mencari pendanaan cepat kini semakin mudah berkat hadirnya layanan pinjaman online. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi masyarakat untuk memastikan platform yang digunakan termasuk dalam daftar pinjol resmi OJK.

Pasalnya, meski menawarkan kemudahan, penggunaan aplikasi pinjaman online yang tidak berizin dapat menimbulkan risiko serius, mulai dari bunga tinggi, penagihan tak manusiawi, hingga kebocoran data pribadi.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali pentingnya hanya menggunakan pinjol resmi yang telah mengantongi izin operasional.

OJK secara berkala memutakhirkan daftar pinjol resmi OJK 2025 untuk memudahkan masyarakat memeriksa legalitas perusahaan fintech lending. Per 13 Desember 2025, terdapat 95 perusahaan pinjol resmi yang masih aktif dan berizin.

“Total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK, Sabtu (13/12/2025).

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi OJK, pengguna dapat lebih aman saat memilih layanan pinjaman online.

Daftar pinjol resmi OJK 2025

Berikut daftar pinjol resmi OJK terbaru Desember 2025, yang berizin dan terdaftar secara legal:

• Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha – PT Amartha Miko Fintek
• Dompet Kilat – PT Indo FinTek
• Boost – PT Creative Mobile Adventure
• Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha
• Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
• Maucash – PT Astra Welab Digital Arta
• Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi

• Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia
• Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
• KreditPro – PT Tri Digi Fin
• FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia
• RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana Fintech – PT Artha Dana Teknologi
• JULO – PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamin – PT Progo Puncak Group
• DanaRupiah – PT Layanan Keuangan Berbagi
• OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
• PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi
• Alami – PT Alami Fintek Sharia

iStock/ hirun Ilustrasi pinjol, pinjol resmi OJK. Pinjol resmi OJK September 2025. Pinjol resmi OJK 2025. Daftar pinjol resmi OJK September 2025. Pinjol resmi OJK 2025.

• AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia
• Danakini – PT Dana Kini Indonesia
• Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka – PT Intekno Raya
• Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
• Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi
• Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
• klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

• Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia
• 360 Kredi – PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
• TrustIQ – PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
• Invoila – PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
• UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito – PT Fintek Digital Indonesia

• AdaPundi – PT Info Tekno Siaga
• Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
• Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
• Avantee – PT Grha Dana Bersama
• Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita – PT Inclusive Finance Group
• IKI Modal – PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
• DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi
• Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi

• Qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah
• KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
• Doeku – PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain – PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
• Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
• Danabijak – PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
• KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas – PT Plus Ultra Abadi
• Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya – PT Mapan Global Reksa

Untuk memastikan aplikasi pinjaman online yang digunakan sudah legal, masyarakat dapat mengecek melalui situs resmi ojk.go.id, layanan kontak OJK 157, WhatsApp resmi OJK: 081-157-157-157.

Verifikasi ini penting agar tidak terjebak menggunakan layanan ilegal yang berpotensi merugikan secara finansial maupun mengancam keamanan data pribadi.

Dengan mengenali dan memahami daftar pinjol resmi OJK 2025, masyarakat bisa lebih bijak sebelum mengajukan pinjaman. Selalu pastikan aplikasi yang dipilih berada dalam daftar pinjol resmi OJK agar transaksi lebih aman dan terlindungi.