Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan seluruh proses pengajuan pembiayaan dana bergulir tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Lembaga juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, penipuan, maupun penyalahgunaan nama LPDB Koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan seluruh tahapan pengajuan pembiayaan, mulai dari penyampaian proposal hingga pencairan dana, dilakukan secara transparan dan profesional.

Dia menambahkan proses itu tanpa biaya administrasi, uang pelicin, komisi, maupun bentuk pungutan lainnya.

"Apabila ada pihak yang mengatasnamakan LPDB Koperasi dan meminta sejumlah uang dengan alasan dapat mempercepat proses atau menjamin pembiayaan disetujui, dipastikan itu adalah modus penipuan dan bukan bagian dari prosedur resmi LPDB Koperasi," ujar Deva pada Selasa (30/6).

Deva menegaskan LPDB Koperasi akan menindak tegas setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal yang terbukti melakukan pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan integritas dan tata kelola yang baik menjadi prinsip utama dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional.

LPDB Koperasi juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi layanan, pengendalian internal, manajemen risiko, audit, serta kanal pengaduan masyarakat. 

Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) naik menjadi Rp10.415,9 triliun per Mei 2026. Angka ini tumbuh 10,8 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang sebesar 9,2 persen (yoy).

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 15,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 6 persen (yoy).

"Peningkatan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (23/6).

BI mencatat aktiva bersih atau tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 7,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7 persen (yoy).

Lalu, penyaluran kredit pada Mei 2026 juga tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April 2026 sebesar 9,4 persen (yoy).

BI juga mencatat uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,2 persen (yoy) pada Mei 2026, melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,3 persen (yoy) di angka Rp2.214,6 triliun.

[Gambas:Youtube]

Sebagai informasi, M0 adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 17,4 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy)," imbuh Denny.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil.

Khofifah seusai meninjau harga bahan pangan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan, kepastian mengenai kondisi harga komoditas pangan di pasar merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diberikan setiap pelaksanaan rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

"Mendagri mengajak seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi untuk membahas pengendalian inflasi, dari proses setiap minggunya itu memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif mengecek terutama (harga) sembako di lapangan," kata Khofifah.

Dia menyatakan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan efektivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi peningkatan harga sembako.

Tak hanya itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ditegaskannya perlu menguatkan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah yang menjadi sentra penghasil komoditas pangan.

KAD juga menjadi upaya penting karena sebagai bagian memitigasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan bahan pangan.

"Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan," ucap dia.

Sementara itu, Khofifah mengemukakan bahwa dari hasil peninjauan harga bahan pangan di Pasar Klojen, komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga yang dari awalnya di kisaran harga Rp35-45 ribu menjadi Rp55-60 ribu per kilogram.

"Untuk cabai rawit di sini (Pasar Klojen) ada yang (menjual) Rp100 ribu dan ada yang Rp120 ribu (per kilogram) tetapi di pasar lainnya di Malang bisa Rp80 ribu, maka dari itu perlu dilakukan KAD," ucapnya.

Tak hanya itu, Khofifah secara khusus meminta Wali Kota Malang untuk mempercepat proses pemenuhan ketersediaan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Klojen yang sudah habis.

Ia memastikan siap membantu pemenuhan pasokan beras SPHP untuk wilayah Kota Malang maupun daerah lain.

"Kami punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui pendistribusian yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk SPHP maupun Minyakita," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri nasional dan menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi impor dengan mempertimbangkan dinamika pasar domestik dan global, penguatan pengawasan barang beredar, hingga percepatan transformasi layanan perdagangan berbasis digital.

"Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan impor saat ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Budi menjelaskan, pemerintah terus memperketat tata kelola perizinan impor agar semakin transparan dan akuntabel. Barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru. Importir juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

"Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, Kemendag telah menerapkan digitalisasi layanan perdagangan melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan secara elektronik. Seluruh pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan luar negeri 100 persen wajib daring melalui Single Submissiom (SSm).

Kemendag menerapkan mekanisme standar pelayanan maksimal lima hari sebagai upaya memangkas hambatan administratif dan meningkatkan kepastian berusaha.

Budi menyebut langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menyoroti langkah Indonesia dalam melindungi industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Indonesia tercatat menjadi negara yang paling aktif menerapkan safeguard dengan sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus global.

"Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai proyeksi laju inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 masih wajar.

"Kalau proyeksi inflasi pada kisaran (range) 1,5 sampai 3,5 persen menurut saya masih lebih oke, masih lebih bisa dicapai. Mungkin lebih ke batas atas," ujar Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pencapaian target inflasi bergantung kepada kebijakan pemerintah dan juga Bank Indonesia (BI).

"Memang inflasi itu dikendalikan oleh Bank Indonesia, tapi naik turunnya itu sering kali juga bergantung pada kebijakan pemerintah," katanya.

Menurut dia, di tengah tekanan global saat ini, sebetulnya yang dikhawatirkan pertama kali adalah inflasi kenaikan harga barang-barang.

"Kalau kita melihat dari tingkat inflasi yang ada sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kalau dibandingkan dengan target BI 1,5 sampai 3,5 persen yang sekarang masih dalam target BI," katanya.

Hal tersebut, kata Faisal, dibantu oleh kebijakan pemerintah di antaranya adalah yang paling utama di ditahannya harga barang-barang BBM dan juga LPG yang disubsidi, yang dampaknya cukup besar terhadap pengendalian inflasi.

"Jadi kalau kemudian tahun depan arahnya sama, kemungkinan bisa terjadi bahwa inflasi itu di range demikian kecuali kalau ada perubahan arah kebijakan pemerintah," ujarnya.

Faisal juga menyarankan pemerintah mengantisipasi sejumlah tantangan agar pengendalian inflasi pada tahun 2027 dapat bisa tercapai sesuai asumsi ekonomi makro yakni kemungkinan tekanan harga barang-barangnya itu masih berlangsung sampai tahun depan dan faktor fenomena iklim El Nino yang dapat memengaruhi biasanya tingkat produksi pertanian.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, pemerintah memproyeksikan laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tukar.

Pemerintah juga menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500.

Melalui pengelolaan fiskal yang berkelanjutan tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Presiden menegaskan stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Jawa Timur melalui penguatan pasokan, distribusi, dan sinergi pusat-daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani di tengah tantangan perubahan iklim serta fluktuasi pangan.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah,” kata Aida dalam sambutannya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan strategi GPIPS tetap mengacu pada empat aspek utama pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan fokus penguatan pada aspek ketersediaan pasokan dan distribusi pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan rumah tangga, sehingga stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah dan BI.

Dalam pelaksanaannya, Aida menyebut GPIPS akan diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan GPIPS akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diarahkan untuk membangun model bisnis pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir, seperti hilirisasi pangan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penguatan pengolahan pascapanen.

Ia mengungkapkan BI memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu nasional.

Aida menambahkan, sekitar 80 persen distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur yang didukung kapasitas penyimpanan Perum Bulog mencapai 22,81 persen dari kapasitas nasional.

“Kami memilih Jatim juga untuk meminjam semangat patriotik arek-arek Suroboyo dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, demi memastikan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Aida.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang merek KFC Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja sepanjang 2025 dengan menekan kerugian secara signifikan. Capaian ini menjadi sinyal awal pemulihan bisnis setelah periode tekanan yang cukup panjang.

"Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan mencatat penurunan rugi bersih sebesar 53,74% menjadi Rp369,24 miliar, mencerminkan efektivitas strategi efisiensi dan penguatan fundamental bisnis yang dijalankan secara konsisten," bunyi keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Pendapatan tercatat relatif stabil di level Rp4,89 triliun. Di saat yang sama, kualitas profitabilitas membaik seiring keberhasilan menekan beban pokok penjualan sebesar 1,96% menjadi Rp2,00 triliun.

Perbaikan tersebut mendorong margin laba meningkat dari 58,3% menjadi 59,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja operasional.

"Perbaikan ini didukung oleh berbagai inisiatif strategis, termasuk peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, serta pelaksanaan program promosi yang lebih selektif dan terukur untuk menjaga kualitas pertumbuhan," papar keterangan resmi.

Di samping itu, langkah efisiensi juga diterapkan dengan disiplin dalam pengendalian biaya diterapkan di seluruh lini bisnis. Upaya ini mencakup rasionalisasi biaya overhead, optimalisasi utilisasi aset, serta penerapan inisiatif digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas.

Dampak dari langkah tersebut terlihat pada penurunan rugi operasional dan penguatan arus kas operasional. Kinerja ini menunjukkan perbaikan kualitas operasional yang lebih terjaga.

Di sisi neraca, struktur keuangan juga mengalami penguatan. Rasio lancar meningkat dari 26,90% menjadi 33,49% sebagai hasil dari langkah refinancing yang dilakukan secara proaktif.

Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan profil jatuh tempo kewajiban serta meningkatkan fleksibilitas arus kas. Dengan kondisi likuiditas yang lebih baik, ruang gerak perusahaan menjadi lebih terjaga.

Penguatan juga terlihat pada struktur permodalan. Perseroan melakukan penambahan modal pada pertengahan 2025 yang mendorong peningkatan ekuitas menjadi Rp435,86 miliar.

Selain itu, perusahaan melakukan divestasi sebagian kepemilikan pada entitas anak. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat likuiditas dengan tetap mempertahankan kendali atas bisnis utama.

"Ke depan, KFC Indonesia akan terus melanjutkan transformasi bisnis dengan fokus pada efisiensi, penguatan operasional, serta inovasi produk guna mendorong pertumbuhan yang lebih sehat, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkas keterangan tertulis.

Industri perbankan nasional mengambil langkah berupa penguatan kerangka manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebagai respons atas peningkatan risiko global, yang antara lain disebabkan oleh eskalasi konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan berpotensi menekan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya minyak mentah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (Perbanas) yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi.

Hery mengatakan, meskipun volatilitas eksternal meningkat, indikator fundamental perbankan domestik masih berada pada level yang solid. Penilaian itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap terjaga, likuiditas yang memadai, serta permodalan yang kuat.

"Kami melihat risiko global meningkat, terutama melalui transmisi kenaikan harga energi dan volatilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, perbankan akan semakin memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset," ujar Hery.

Hery menjelaskan, Perbanas telah mencatat sejumlah langkah mitigasi yang akan terus diperkuat oleh industri perbankan di Tanah Air. Langkah tersebut di antaranya melalui stress test sektoral dan penguatan early warning system guna mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit.

Adapun stress test sektoral dilakukan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi seperti transportasi, logistik, dan manufaktur.

Selain itu, lanjut Hery, perbankan juga meningkatkan disiplin penyaluran kredit melalui pendekatan risk-based pricing, menjaga kecukupan likuiditas melalui optimalisasi rasio liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NFSR), serta mengelola eksposur nilai tukar secara lebih konservatif melalui strategi lindung nilai dan pengendalian posisi devisa neto.

"Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," tuturnya.

Melalui beragam kebijakan itu, industri perbankan diharapkan tetap resilien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal yang berpotensi meningkat dalam jangka pendek hingga menengah.

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, CIKAMPEK -- Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas berupa contraflow untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan keluar Jakarta menuju Cikampek pada masa mudik Lebaran 2026. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan hal itu saat meninjau Command Center Korlantas Polri di Cikampek, Bekasi, Sabtu (14/3/2026).

Wakapolri bersama jajaran juga memantau arus mudik melalui patroli udara dari Jakarta hingga kawasan KM 29 Tol Jakarta–Cikampek. Hasil pemantauan menunjukkan volume kendaraan mulai meningkat pada hari kedua Operasi Ketupat 2026. Namun, pergerakan arus kendaraan masih berjalan lancar.

“Secara umum saya pantau dari udara arus lalu lintas yang keluar Jakarta berjalan sangat lancar. Meskipun sudah ada peningkatan, namun masih dalam kategori sangat lancar,” kata Dedi.

Menurut dia, kesiapan pengendalian arus kendaraan didukung oleh Command Center Operasi Ketupat. Fasilitas tersebut membantu petugas memantau kondisi lalu lintas di berbagai wilayah secara langsung.

Posko tersebut mengintegrasikan analisis data dan laporan situasi di lapangan sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait rekayasa lalu lintas. “Selain memantau dari jalur udara, kami juga melihat kesiapan command center Satgas Operasi Ketupat 2026. Hasil analisis dan evaluasi dari hari pertama hingga hari kedua menunjukkan situasi kamtibmas dalam kondisi sangat kondusif,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan skenario contraflow telah dipersiapkan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan menuju arah Cikampek. Rekayasa lalu lintas tersebut tidak dilakukan secara mendadak karena seluruh keputusan didasarkan pada analisis data dari command center.

“Contraflow ini dipersiapkan dan diantisipasi tiga jam sebelum diskresi itu dilakukan,” ucap Dedi.

Korlantas juga menyiapkan langkah lanjutan apabila volume kendaraan meningkat signifikan pada malam hari. Jika jumlah kendaraan yang melintas di jalur Tol Cikampek melampaui ambang batas tertentu, rekayasa lalu lintas skala lebih besar akan diberlakukan.

“Ketika arus lalu lintas yang melalui Cikampek sudah di atas 6.000 kendaraan per jam, maka akan dilakukan rekayasa one way dan pengaturan lainnya,” kata Dedi.