Bisnis.com, JAKARTA — Produksi rokok murah bertarif cukai lebih rendah berisiko meningkatkan konsumsi produk tembakau sekaligus mengurangi optimalisasi penerimaan negara di tengah fenomena downtrading.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, menilai kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

“Dengan dia [produsen rokok] bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa makin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” kata Beladenta dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan selain berdampak terhadap konsumsi, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, makin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini, tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan, yakni Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang.

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar makin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurutnya, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku memiliki strategi untuk mencegah pelebaran defisit APBN 2026 melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun akibat percepatan belanja.

Adapun, muncul kekhawatiran pelebaran defisit APBN di atas 3% terhadap PDB setelah realisasi defisit pada kuartal I/2026 tercatat telah menyentuh angka 0,93% terhadap PDB. Secara matematis, jika laju realisasi tiga bulan pertama 2026 tersebut ditarik secara linier selama empat kuartal berturut-turut, maka defisit dapat melampaui level 3%.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pun menyampaikan bahwa pemerintah akan memitigasi risiko tersebut dengan ketat dan tidak akan membiarkan laju belanja bergerak tanpa rem pengaman. Dia juga menekankan bahwa kalkulasi fiskal tidak dapat dihitung secara sederhana dengan metode linier.

"Tentu saja kita tidak membiarkan [belanja] berjalan tanpa ada pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa langsung mengalikannya dengan empat, lalu menjadi di atas 3%. Intinya seperti itu, kita sangat aware [sadar] mengenai risiko-risiko itu," kata Juda di acara Kick Off Pinisi, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai strategi pengendalian fiskal, Juda menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi mingguan. Pemantauan itu, sambungnya, difokuskan pada dua sisi, yakni optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran.

Di sisi penerimaan, Kemenkeu memantau ketat pergerakan setoran pajak beserta tren restitusinya. Sementara dari sisi pengeluaran, pemerintah secara disiplin menyisir pos-pos belanja yang sifatnya masih fleksibel dan dapat dikendalikan.

"Tentu saja kita lihat setiap minggu, dievaluasi pajaknya seperti apa, restitusinya seperti apa. Kemudian belanja-belanja yang kemarin kita kendalikan, dievaluasi berjalan sesuai dengan rencana atau tidak," paparnya.

Otoritas fiskal meyakini bahwa instrumen pengawasan yang berlapis tersebut akan mampu menjaga kesehatan postur APBN 2026 dari risiko pelebaran defisit yang tidak terukur. Juda meyakini bahwa target defisit pada akhir tahun akan tetap patuh pada jangkar fiskal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu tidak melebihi 3% terhadap PDB.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau meminta dukungan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam upaya mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp22,16 triliun.

Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Kanwil DJP Riau dan Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, di Kantor Polda Riau. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Riau, YFR Hermiyana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin sepanjang 2025 dalam menyukseskan berbagai program perpajakan di wilayah Riau.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi yang telah berjalan dengan baik bersama Polda Riau. Dukungan ini sangat penting dalam menjaga kewibawaan hukum di bidang perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujar Hermiyana, Senin (23/2/2026).

Dirinya menegaskan bahwa dengan target penerimaan Rp22,16 triliun pada 2026, DJP Riau membutuhkan dukungan berkelanjutan dari Polda Riau dalam berbagai langkah strategis optimalisasi penerimaan pajak.

Selama ini, kolaborasi yang telah terjalin antara lain fasilitasi publikasi aktivasi akun Coretax DJP melalui videotron, kolaborasi siniar edukasi perpajakan, pembuatan video kampanye penyampaian SPT Tahunan oleh Kapolda Riau, serta pelaksanaan bimbingan teknis perpajakan kepada jajaran keuangan di lingkungan Polda Riau.

Dalam aspek penegakan hukum, sinergi diwujudkan melalui pendampingan kegiatan lapangan oleh aparat kepolisian, koordinasi penanganan perkara yang beririsan dengan tindak pidana umum, hingga bantuan pengamanan dalam pelaksanaan penagihan aktif dan penyitaan aset.

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH), DJP Riau memandang penting kolaborasi lintas sektor dengan Polda Riau guna mendukung pengawasan aktivitas ekonomi pascapenertiban kawasan hutan serta pertukaran informasi terkait subjek dan objek pajak di kawasan tersebut.

Menurut Hermiyana, sinergi ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan atas kegiatan usaha di kawasan yang telah ditertibkan.

"Audiensi ini diharapkan semakin mempererat kolaborasi antara DJP Riau dan Polda Riau dalam menjaga integritas administrasi keuangan negara di tingkat regional serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan di Provinsi Riau," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera merombak besar-besaran pejabat di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu dekat, guna menutup celah kebocoran serta memacu optimalisasi penerimaan negara.

Purbaya menegaskan pembenahan ini tidak sekadar rotasi biasa, melainkan penggantian pejabat secara drastis, mulai dari pejabat di lingkungan kantor pusat hingga pimpinan di pelabuhan-pelabuhan utama. Bahkan, dia menyebut opsi untuk "merumahkan" sejumlah pejabat tinggi sebagai bentuk peringatan serius.

"Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi atau besok. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen [direktur jenderal], di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Terus seluruh kepala pelabuhan, Kakanwil yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua," ujarnya di Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Purbaya merincikan bahwa perombakan akan menyasar pejabat di lima pelabuhan besar di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan aparat di lapangan bekerja lebih serius, terutama dalam mendeteksi praktik ilegal seperti underinvoicing yang menggerus potensi pendapatan negara.

Terkait sosok pengganti, bendahara negara itu memastikan akan mempromosikan talenta internal yang lebih muda (promosi jabatan). Menurutnya, opsi mengambil eksekutif dari luar instansi dinilai kurang efisien mengingat kompleksitas operasi kepabeanan yang membutuhkan pemahaman teknis mendalam.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti bahwa secara kapabilitas, sumber daya manusia di Bea Cukai sejatinya mumpuni. Dia mencontohkan keberhasilan internal membangun program berbasis artificial intelligence atau akal imitasi (AI) untuk mendeteksi underinvoicing hanya dalam waktu dua minggu.

Oleh karena itu, perombakan struktur pejabat ini diharapkan menjadi pemantik agar kinerja pengawasan berjalan lebih ketat.

"Ini pesan untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja dengan lebih serius ke depan. Kita punya harapan, tapi perlu shock therapy supaya mereka kerja lebih keras," tegasnya.

Tak hanya Bea Cukai, Purbaya juga memberi sinyal perbaikan tata kelola pada Direktorat Jenderal Pajak dalam dua pekan ke depan.

Dia menekankan bahwa sinergi perbaikan di tiga pilar penerimaan yaitu pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bersifat mutlak agar kebocoran anggaran tidak lagi terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengakui adanya kekhawatiran yang tinggi dari investor asing, khususnya pemegang Surat Berharga Negara (SBN), terkait potensi pelebaran defisit APBN 2026.

Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang mencuat adalah strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan negara (shortfall) seperti yang sempat terjadi pada tahun lalu.

Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah menutup celah tersebut memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berimbas pada arus modal keluar (capital outflow).

"Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026," ujar Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026).

Pengajar di Universitas Indonesia itu menjelaskan strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Dia mencatat, meski realisasi defisit APBN 2025 sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026. Dia mencatat terdapat penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.

Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahan di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing.

Kendati demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.

"Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga," katanya.

Strategi Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah memiliki strategi agar tidak terjadi pelebaran defisit APBN 2026. Caranya, dengan memperbaiki penerimaan negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

"Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri "dikebulin" atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

"Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi," jelasnya.

Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

"Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih," ungkapnya.

Dengan menutup kebocoran ini, Purbaya optimistis defisit anggaran 2026 dapat ditekan ke level yang lebih rendah, sembari memberikan dampak ekonomi riil yang lebih besar kepada masyarakat.

"Saya yakin 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Kontribusi Sangat Minim

Kendati demikian, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa upaya penegakan hukum seperti pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pidana secara historis memberikan sumbangsih yang sangat minim terhadap total penerimaan pajak.

Berdasarkan data 2018—2024, rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) hanya berkisar Rp2,28 triliun per tahun. Sementara itu, realisasi dari denda pidana pajak rata-rata hanya Rp1,46 triliun per tahun.

"Jadi, kalau bergantung dari penegakan hukum, saya kira tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan potensi shortfall penerimaan pada tahun ini. Tidak akan menjadi solusi bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026, masih jauh," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Adapun, realisasi penerimaan pajak 'hanya' mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Artinya, harus ada tambahan penerimaan pajak Rp439,87 triliun pada 2026 atau naik 22,96% dari realisasi 2025 agar target 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa tercapai.

Fajry menilai kenaikan target penerimaan pajak itu terlampau tinggi untuk dikejar hanya dengan mengandalkan strategi 'mengembat' pengemplang pajak.

Menurutnya, untuk mengejar realisasi 87,6% dari target APBN pada tahun ini saja, pemerintah sudah membutuhkan tindakan yang luar biasa. Sebagai gambaran, dalam kondisi ekonomi yang sedang ekspansi, tambahan penerimaan biasanya hanya berkisar Rp150 triliun—Rp200 triliun.

"Tambahan penerimaan sebesar Rp283 triliun [gap dari target moderat] pada akhir tahun itu luar biasa besar. Dari regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan pun, saya belum melihat effort pemerintah akan mampu mengejar target penerimaan pada tahun ini," tambahnya.

Selain nominal yang relatif kecil, Fajry menyoroti kendala waktu dalam proses penegakan hukum. Proses hukum perpajakan memakan waktu panjang, mulai dari bukti permulaan, penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi penagihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba' yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

“Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

“Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

“Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya mengadakan kegiatan Konferensi Pers Operasi Gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri di Buffer Aera MTI NPCT 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hadir dalam konferensi pers ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Adapun, konferensi pers pada hari ini, Kamis (6/11/2025), ini dilakukan dalam rangka pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO

Konferensi pers seharusnya dimulai pada pukul 13.00 WIB namun molor karena menunggu Kapolri dan Menteri Perdagangan tiba di lokasi.

Tampak Purbaya hadir lebih awal pada pukul 13.00 WIB. Purbaya disambut oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Setelahnya hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sebanyak 87 kontainer yang diberitahukan dalam tujuh Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan total berat bersih 1.802 ton senilai Rp28,7 milliar. Operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk Lartas ekspor. Data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 Wajib Pajak, termasuk PT MMS, melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkantax ratioatau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 10,02% hingga 10,50% pada 2027. Target yang tampak moderat, namun dirasa tetap sulit terealisasi.

Targettax ratioitu sendiri ditetapkan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).