Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan operasional penyedia layanan satelit orbit bumi rendah (Low Earth Orbit/LEO) global, seperti Starlink, tetap terikat secara ketat pada sejumlah kebijakan yang selaras dengan koridor peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Otoritas regulasi menerapkan prinsip keseimbangan antara keterbukaan arus investasi asing dan perlindungan kedaulatan digital nasional.

Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan posisi strategis Indonesia yang bertindak sebagai magnet utama bagi pertumbuhan industri satelit di kawasan Asia Tenggara.

Karakteristik geografis wilayah nasional yang sangat luas dan berbentuk kepulauan dinilai tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pemenuhan jaringan telekomunikasi hanya dengan mengandalkan infrastruktur terestrial semata. Oleh karena itu, kolaborasi dan kombinasi antara jaringan bergerak seluler (mobile network), pita lebar tetap (fixed broadband), serta jaringan satelit menjadi pilar integrasi yang sangat kritikal bagi konektivitas nasional.

Pemerintah terus mendorong agar pemanfaatan akses satelit mutakhir ini dapat bertransformasi menjadi layanan pita lebar (broadband) yang mampu menghadirkan solusi riil bagi masyarakat, bukan sekadar menjual kapasitas pita lebar (bandwidth).

Komdigi mengarahkan integrasi jaringan satelit dengan solusi teknologi kecerdasan buatan (AI) agar kemajuan ekosistem digital tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah pelosok dan tertinggal, terutama untuk menopang sektor krusial seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan UMKM.

“Intinya kita balance ya antara keterbukaan dengan hak sovereignity karena mereka juga diwajibkan untuk dibuka market-nya, diwajibkan untuk membangun NOC di Indonesia Jadi hub-nya juga ada dan dia comply terhadap aturan-aturan yang mengenai konten,” ujar Ismail kepada Bisnis, dikutip Selasa (2/6/2026).

Ismail menambahkan perkembangan investasi asing di sektor ini menunjukkan antusiasme yang positif, salah satunya terlihat dari proyek peluncuran satelit komersial lokal Satelit Nusantara Lima (N5) yang berhasil mengombinasikan pendanaan bersama sindikasi perbankan internasional serta perusahaan asuransi global.

Fenomena tersebut mencerminkan pandangan dunia internasional terhadap keterbukaan pasar Indonesia, tanpa menanggalkan prinsip utama bahwa Indonesia menolak untuk diposisikan sekadar sebagai target pasar konsumen komoditas digital asing melainkan harus menjadi basis operasi strategis.

Sebelumnya, Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) mengungkapkan bahwa layanan satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk, Starlink, telah mengusai 45% pangsa pasar satelit di Tanah Air.

Hadir pada Mei 2024, Starlink yang memiliki keunggulan di sisi latensi dan kecepatan ini mampu mendisrupsi pasar Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh satelit orbit geostrasioner atau GEO.

Ketua Umum Assi Risdianto Yuli Hermansyah mengatakan satelit LEO Starlink tumbuh pesat dalam waktu cepat karena berhasil ekspektasi pasar. LEO dapat menghadirkan layanan internet berbasis satelit dengan harga mulai dari Rp700.000-an per bulan, yang jauh lebih murah dari satelit GEO.

“Kalau bicara kapasitas bicara kapasitas antara satelit GEO dan LEO (Starlink) sekitar 60:40. Kalau bisa pangsa pasar mungkin sekitar 55:45,” kata Risdianto di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Diketahui, perbedaan mendasar antara satelit Low Earth Orbit (LEO) dan Geostationary Earth Orbit (GEO) terletak pada aspek teknis yang berdampak langsung pada performa konektivitas.

Satelit LEO, yang beroperasi pada orbit rendah sekitar 500 - 2.000 kilometer di atas permukaan laut, menawarkan keunggulan latensi sangat rendah antara 20 hingga 50 milidetik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi real-time seperti gaming dan konferensi video dengan kecepatan yang menyerupai koneksi fiber. Meskipun memerlukan konstelasi satelit dalam jumlah besar, biaya layanan LEO cenderung lebih kompetitif untuk segmen pengguna ritel.

Sebaliknya, satelit GEO beroperasi pada jarak yang jauh lebih tinggi, yaitu 36.000 kilometer di atas permukaan laut, memiliki latensi cukup besar sekitar 500 hingga 700 milidetik.

Kondisi ini membuat GEO kurang optimal untuk aktivitas interaktif, namun sangat efektif untuk siaran televisi, telemetri, dan backhaul di wilayah terpencil. Walaupun hanya memerlukan tiga satelit untuk mencakup seluruh dunia, kapasitas GEO yang terbagi sering kali menjadikannya solusi yang lebih mahal untuk kebutuhan data berkecepatan tinggi dibandingkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi LEO.

Risdianto mengatakan masyarakat saat ini mengharapkan layanan internet satelit yang cepat, ringan, mudah dibawa, dan dapat dipasang dengan sederhana. Harapan tersebut dapat dipenuhi oleh Starlink. Sementara itu instalasi layanan GEO lebih memakan waktu dan butuh dukungan teknisi. Meski demikian, kata Risdianto, pangsa pasar satelit GEO masih ada, khususnya untuk melayani penyiaran di daerah pelosok.

“Untuk broadcast dan backhaul itu dominan masih menggunakan satelit GEO,” kata Risdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) terus memacu kinerja bisnis konektivitas sebagai motor utama pendapatan perusahaan pada kuartal I/2026.

Hingga periode tiga bulan pertama tahun ini, bisnis konektivitas tetap memegang peranan krusial sebagai kontributor utama pundi-pundi pendapatan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tersebut. Sayangnya, Telkomsat tidak memberitahu porsi pendapatan dari konektivitas.

Layanan berbasis satelit, VSAT, backhaul, hingga solusi konektivitas terintegrasi untuk segmen korporasi dan pemerintah menjadi pilar penyokong performa finansial perseroan.

VP Corporate Secretary Telkomsat Fino Arfiantono menjelaskan kontribusi terbesar pada kuartal I/2026 berasal dari bisnis konektivitas inti, baik pada segmen upstream maupun downstream.

Kendati demikian, dinamika pasar mulai menunjukkan perubahan fundamental seiring dengan adopsi teknologi satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO).

“Mulai terlihat adanya pergeseran komposisi pendapatan ke model konektivitas baru, khususnya melalui pemanfaatan LEO satellite seperti Starlink,” ujar Fino kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Dalam menghadapi tren teknologi tersebut, Telkomsat mengambil langkah strategis dengan tidak memposisikan Starlink sebagai produk yang berdiri sendiri. Alih-alih berkompetisi secara langsung, perseroan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem solusi konektivitas yang lebih luas.

Hal ini mencakup layanan hybrid Geostationary (GEO)–LEO, managed service, backhaul, serta layanan berbasis standar kualitas tinggi (SLA). Pendekatan ini diklaim mampu menjaga relevansi bisnis satelit konvensional sekaligus menangkap ceruk pertumbuhan dari permintaan pasar yang baru.

Strategi tersebut memungkinkan Telkomsat menawarkan fleksibilitas dan latensi rendah khas LEO, namun tetap memiliki keandalan kapasitas besar dari satelit GEO. Ekspansi di Wilayah Timur

Guna memperkuat infrastruktur di garda terdepan, Telkomsat telah mengoperasikan dua Community Gateway strategis di tanah Papua, yakni di Merauke dan Wamena. Kehadiran dua

infrastruktur ini memiliki urgensi berbeda dalam mendukung ketersediaan jaringan di wilayah timur Indonesia.

Community Gateway Merauke difungsikan sebagai jalur cadangan (redundancy) untuk mengantisipasi potensi gangguan pada jaringan terestrial. Sementara itu, Community Gateway Wamena dibangun sebagai tautan utama (main link) guna memperkuat kapasitas transportasi data di wilayah Papua Pegunungan yang secara geografis memiliki tantangan aksesibilitas tinggi.

Fino menambahkan Telkomsat terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan penambahan titik gateway baru. Rencana ekspansi ini akan didasarkan pada pertumbuhan trafik, kesiapan ekosistem digital di daerah terkait, serta potensi sinergi dengan Telkom Group, penyedia layanan internet (ISP) lokal, hingga operator telekomunikasi lainnya.

Second Curve Growth

Menatap sisa tahun 2026, Telkomsat mengidentifikasi sejumlah area potensial yang diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan baru. Fokus pengembangan diarahkan pada layanan maritime connectivity dan in-flight connectivity untuk mendukung mobilitas tinggi, serta program Internet Merah Putih.

“Sumber pendapatan baru yang cukup potensial bagi Telkomsat tahun ini berasal dari beberapa area, yaitu layanan maritime connectivity, in-flight connectivity, Internet Merah Putih, layanan hybrid GEO–LEO, serta solusi konektivitas untuk sektor pemerintah, pertahanan, dan wilayah rural/remote,” tuturnya.

Saat ini, layanan maritim dan Internet Merah Putih telah mulai menunjukkan taringnya sebagai motor pengembangan bisnis downstream. Di sisi lain, Telkomsat juga tengah menyiapkan strategi untuk second curve growth melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT), Earth Intelligence, telehealth, hingga layanan direct-to-device.

Meskipun segmen teknologi mutakhir tersebut masih berada dalam tahap awal komersialisasi, manajemen optimistis area ini akan memberikan dampak signifikan di masa depan. Pengembangan dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kesiapan pasar dan kebutuhan spesifik para pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) mengungkapkan bahwa layanan satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk, Starlink, telah mengusai 45% pangsa pasar satelit di Tanah Air.

Hadir pada Mei 2024, Starlink yang memiliki keunggulan di sisi latensi dan kecepatan ini mampu mendisrupsi pasar Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh satelit orbit geostrasioner atau GEO.

Ketua Umum Assi Risdianto Yuli Hermansyah mengatakan satelit LEO Starlink tumbuh pesat dalam waktu cepat karena berhasil ekspektasi pasar. LEO dapat menghadirkan layanan internet berbasis satelit dengan harga mulai dari Rp700.000-an per bulan, yang jauh lebih murah dari satelit GEO.

“Kalau bicara kapasitas bicara kapasitas antara satelit GEO dan LEO (Starlink) sekitar 60:40. Kalau bisa pangsa pasar mungkin sekitar 55:45,” kata Risdianto di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Diketahui, perbedaan mendasar antara satelit Low Earth Orbit (LEO) dan Geostationary Earth Orbit (GEO) terletak pada aspek teknis yang berdampak langsung pada performa konektivitas.

Satelit LEO, yang beroperasi pada orbit rendah sekitar 500 - 2.000 kilometer di atas permukaan laut, menawarkan keunggulan latensi sangat rendah antara 20 hingga 50 milidetik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi real-time seperti gaming dan konferensi video dengan kecepatan yang menyerupai koneksi fiber. Meskipun memerlukan konstelasi satelit dalam jumlah besar, biaya layanan LEO cenderung lebih kompetitif untuk segmen pengguna ritel.

Sebaliknya, satelit GEO beroperasi pada jarak yang jauh lebih tinggi, yaitu 36.000 kilometer di atas permukaan laut, memiliki latensi cukup besar sekitar 500 hingga 700 milidetik.

Kondisi ini membuat GEO kurang optimal untuk aktivitas interaktif, namun sangat efektif untuk siaran televisi, telemetri, dan backhaul di wilayah terpencil. Walaupun hanya memerlukan tiga satelit untuk mencakup seluruh dunia, kapasitas GEO yang terbagi sering kali menjadikannya solusi yang lebih mahal untuk kebutuhan data berkecepatan tinggi dibandingkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi LEO.

Risdianto mengatakan masyarakat saat ini mengharapkan layanan internet satelit yang cepat, ringan, mudah dibawa, dan dapat dipasang dengan sederhana. Harapan tersebut dapat dipenuhi oleh Starlink. Sementara itu instalasi layanan GEO lebih memakan waktu dan butuh dukungan teknisi. Meski demikian, kata Risdianto, pangsa pasar satelit GEO masih ada, khususnya untuk melayani penyiaran di daerah pelosok.

“Untuk broadcast dan backhaul itu dominan masih menggunakan satelit GEO,” kata Risdianto.

Risdianto menampik bahwa satelit GEO mengalami penurunan permintaan di pasar. Bisnis satelit GEO masih stabil. Pemain satelit Indonesia saat ini berpotensi untuk mengeruk pendapatan dari bisnis baru di luar konektivitas, seperti ekosistem satelit dan IoT.

Dia menuturkan pertumbuhan untuk ekosistem IoT berbasis konektivitas satelit saat ini tumbuh melesat. “Kalau bicara satelit memang saat ini masih konektivitas, tetapi memang seperti IoT dan earth intelligence itu pertumbuhannya meningkat,” kata Risdianto.

Terpukul Kurs Rupiah

Selain menghadapi tantangan satelit global seperti Starlink, kata Risdianto, industri satelit saat ini juga cukup tertekan dengan pelemahan kurs rupiah yang telah menyentuh Rp17.400. Pasalnya, biaya operasional dan belanja modal untuk membangun satelit saat ini masih menggunakan dolar.

“Fluktuasi terdampak, profitabilitas terkena, dan ekspansi tertunda,” kata Risdianto.

Untuk menghadapi tekanan global dan kurs rupiah, ujar Risdianto, paradigma industri satelit memang harus bergeser dari layanan konvensional berbasis GEO yang berfokus pada konektivitas, menuju solusi terintegrasi berbasis satelit di berbagai sektor.

“Contoh maritim. Ada kombinasi broadband untuk komunikasi dan narrowband untuk IoT (tracking posisi kapal, sensor mesin/bahan bakar untuk efisiensi). Navigasi dan PNT (Positioning, Navigation, and Timing) juga, dan meningkatnya kebutuhan seiring tensi geopolitik. Tiap negara ingin memiliki data sendiri,” kata Risdianto.

Bisnis.com, JAKARTA— SpaceX kehilangan kontak dengan salah satu satelit Starlink satellite bernomor 34343 setelah mengalami anomali saat berada di orbit pada 29 Maret 2026. Klaim bahwa satelit orbit rendah tersebut aman menuai sorotan.

Dalam pernyataan resminya di platform X, perusahaan menyebutkan gangguan terjadi ketika satelit berada pada ketinggian sekitar 560 kilometer di atas Bumi.

Insiden tersebut menyebabkan komunikasi dengan satelit terputus, dan satelit diduga telah terpecah menjadi beberapa bagian.

“Analisis terbaru menunjukkan peristiwa ini tidak menimbulkan risiko baru bagi International Space Station, awaknya, maupun peluncuran misi NASA yang akan datang [Artemis II],”tulis Starlink di X, Kamis (29/4/2026).

Selain itu, insiden ini juga tidak berdampak pada misi Transporter-16 yang membawa satelit kecil milik sejumlah klien. SpaceX menegaskan akan terus memantau serpihan yang dapat dilacak di orbit, yang mengindikasikan satelit tersebut tidak lagi utuh.

Melansir Engadget, perusahaan pelacak objek luar angkasa LeoLabs melaporkan adanya peristiwa pembentukan fragmen yang melibatkan satelit tersebut pada tanggal yang sama.

LeoLabs menyebut insiden ini memiliki kemiripan dengan kejadian serupa pada Desember 2025. Namun, berbeda dengan kasus sebelumnya yang dipicu faktor eksternal seperti badai geomagnetik, dua insiden terbaru ini diduga berasal dari sumber internal.

Berdasarkan pengamatan radar, LeoLabs menilai peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh sumber energi internal, bukan akibat tabrakan dengan puing luar angkasa atau objek lain.

Hingga saat ini, SpaceX masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti anomali tersebut. Perusahaan menyatakan akan segera mengambil langkah korektif setelah akar masalah berhasil diidentifikasi.

Insiden ini kembali menyoroti meningkatnya risiko di orbit rendah Bumi seiring bertambahnya jumlah satelit.

Saat ini, jumlah satelit Starlink yang mengorbit diperkirakan telah mencapai sekitar 10.000 unit.

Astrofisikawan Jonathan McDowell menilai klaim nihil risiko dari SpaceX perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, risiko memang tergolong rendah karena sebagian besar puing diperkirakan akan segera masuk kembali ke atmosfer dan terbakar. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi terkait dasar penilaian tersebut.

Dia juga mengingatkan, apabila insiden ini disebabkan oleh cacat desain, maka potensi risiko dapat meningkat signifikan karena dapat berdampak pada ratusan satelit lain dalam konstelasi Starlink.

“Harapannya, SpaceX dapat mengidentifikasi akar penyebabnya dan secara proaktif menghentikan operasional atau menarik kelompok satelit tertentu yang terbukti berisiko,” ujarnya, dikutip dari Scientific American.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut industri telekomunikasi dalam negeri saat ini masih mematangkan konsep 6G, meski demikian tidak dipungkiri bahwa teknologi keenam ini merupakan salah satu teknologi masa depan.

Terkait apakah operator di Indonesia telah memiliki peta jalan atau inisiatif awal untuk pengembangan maupun kajian teknologi 6G, Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya masih melakukan kajian internal.

“Kami masih pelajari dulu secara internal,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Senin (9/3/2026).

Secara global, sejumlah perusahaan teknologi telah mulai mengarah pada pengembangan 6G. Beberapa kawasan seperti China, Eropa, Korea Selatan, dan Taiwan bahkan telah melakukan uji coba terhadap teknologi tersebut.

Sementara itu, Indonesia saat ini masih menjadi pasar bagi teknologi generasi sebelumnya. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai mendorong pengembangan teknologi pendukung 6G dari sisi riset domestik.

BRIN memacu pengembangan infrastruktur perangkat keras guna menyambut era jaringan komunikasi nirkabel generasi keenam (6G).

Riset tersebut berfokus pada perancangan antena mikrostrip berdimensi sangat kecil serta pemanfaatan satelit orbit rendah. Persiapan teknologi secara mandiri ini dinilai penting agar Indonesia siap menghadapi komersialisasi jaringan 6G yang diproyeksikan mulai hadir sekitar 2030.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Telekomunikasi BRIN Yohanes Galih Adhiyoga mengatakan perancangan antena single layer dan multilayer menjadi penting mengingat keterbatasan ruang pada perangkat masa depan.

Desain antena tersebut harus diperhitungkan secara matang karena satu telepon seluler nantinya akan memuat berbagai antena sekaligus.

“Kita tidak mungkin memiliki antena yang dimensinya melebihi ukuran telepon seluler itu sendiri. Oleh karena itu, antena harus dirancang sekecil mungkin agar dapat ditempatkan di dalam perangkat,” kata Yohanes dikutip dari siaran resmi, Sabtu (7/3/2026).

Selain untuk perangkat seluler, tim peneliti juga mengadopsi konsep teknologi satelit orbit rendah seperti Starlink melalui pengembangan sistem phased array untuk komunikasi satelit. Sistem ini memungkinkan arah pancaran sinyal bergerak mengikuti lintasan satelit secara elektronik tanpa memerlukan pergerakan komponen mekanis.

Seluruh proses fabrikasi dan pengujian komponen dilakukan di laboratorium BRIN menggunakan perangkat yang mampu mengukur frekuensi hingga 110 gigahertz.

Inisiatif riset domestik tersebut merupakan respons terhadap dinamika kompetisi global yang bergerak cepat menuju era 6G. Berbeda dengan jaringan generasi kelima (5G) yang menggunakan spektrum millimeter-wave, 6G diperkirakan akan beroperasi pada pita frekuensi sub-terahertz hingga terahertz.

Lompatan frekuensi tersebut mendorong pelaku industri global mengembangkan material canggih jenis metakomposit untuk menghasilkan transmisi sinyal dan bandwidth yang optimal.

Secara teknis, jaringan 6G ditargetkan mampu mencapai tingkat latensi mikrodetik, atau sekitar seribu kali lebih cepat dibandingkan batas latensi 5G. Berdasarkan proyeksi para pakar industri, kecepatan transfer data 6G berpotensi menembus hingga satu terabit per detik pada kondisi ideal.

Kemampuan transmisi yang sangat tinggi ini membuka peluang bagi berbagai layanan baru bernilai tambah, seperti video holografik serta sistem kontrol jarak jauh industri yang presisi secara real-time.

Dari sisi operasional dan ekonomi, era 6G juga diperkirakan akan mengubah orientasi bisnis operator telekomunikasi global. Ke depan, arsitektur jaringan 6G diproyeksikan lebih berfokus pada kebutuhan korporasi dan kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai memacu pengembangan infrastruktur perangkat keras untuk menyambut era jaringan komunikasi nirkabel generasi keenam (6G).

Riset tersebut berfokus pada perancangan antena mikrostrip berdimensi ekstra kecil serta pemanfaatan satelit orbit rendah. Persiapan teknologi secara mandiri ini dinilai esensial agar Indonesia siap menghadapi komersialisasi jaringan 6G yang diproyeksikan hadir pada 2030.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Telekomunikasi BRIN Yohanes Galih Adhiyoga mengatakan perancangan antena single layer dan multilayer sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan ruang pada perangkat masa depan.

Desain tersebut harus diperhitungkan secara matang karena satu telepon seluler akan memuat berbagai macam antena sekaligus.

“Kita tidak mungkin memiliki antena yang dimensinya melebihi ukuran telepon seluler itu sendiri. Oleh karena itu, antena harus dirancang sekecil mungkin agar dapat ditempatkan di dalam perangkat,” kata Yohanes dikutip dari siaran resmi, Sabtu (7/3/2026).

Selain perangkat seluler, tim periset turut mengadopsi konsep teknologi Starlink melalui pengembangan sistem phased array untuk komunikasi satelit. Sistem mutakhir ini memungkinkan arah pancaran sinyal bergerak mengikuti lintasan satelit secara elektronik, tanpa memerlukan pergerakan komponen mekanis.

Seluruh proses fabrikasi dan pengujian komponen dilakukan di laboratorium BRIN menggunakan perangkat yang mampu mengukur frekuensi hingga 110 gigahertz.

Inisiatif riset domestik tersebut merespons langsung dinamika kompetisi global yang bergerak cepat menuju era 6G. Berbeda dengan jaringan generasi kelima (5G) yang menggunakan spektrum millimeter-wave, 6G akan beroperasi pada pita frekuensi sub-terahertz hingga terahertz.

Lompatan frekuensi ini memaksa pelaku industri global mengembangkan material canggih jenis metakomposit guna menghasilkan transmisi sinyal dan bandwidth yang optimal.

Secara teknis, jaringan 6G ditargetkan mencapai tingkat latensi mikrodetik, atau seribu kali lipat lebih cepat dibandingkan batas latensi 5G. Berdasarkan proyeksi para pakar industri, kecepatan transfer data 6G berpotensi menembus hingga satu terabit per detik pada kondisi ideal.

Kemampuan transmisi ekstrem tersebut membuka peluang bagi layanan baru bernilai tinggi, seperti video holografik dan sistem kontrol jarak jauh industri yang presisi secara real-time.

Dari sisi operasional dan ekonomi, era 6G diprediksi akan mengubah orientasi bisnis para operator telekomunikasi global. Ke depan, arsitektur 6G akan dirancang ulang untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan korporasi dan kawasan industri.

Fokus baru tersebut menitikberatkan pada peningkatan keandalan, otomatisasi tingkat tinggi, serta integrasi bawaan dengan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan komputasi tepi (edge computing).

Model layanan yang menggabungkan fungsi komunikasi murni dengan komputasi ini diyakini memiliki nilai jual komersial yang jauh lebih kuat.

Saat ini, teknologi 6G masih murni berada dalam fase penelitian tanpa adanya standar global yang mengikat. Kendati demikian, persaingan ekonomi dan geopolitik antarnegara telah memanas, tecermin dari tingginya investasi untuk mengamankan paten dan mendominasi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkap kapasitas satelit nasional yang mencapai 400 Gbps peluang sekaligus tantangan bagi industri satelit nasional. Tanpa model bisnis yang tepat, kapasitas satelit yang besar tidak akan terserap jika harganya tak terjangkau.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas tersebut menjadi lompatan signifikan bagi konektivitas nasional, terutama untuk menutup kesenjangan digital, memperkuat ketahanan jaringan, dan menyediakan backhaul berkecepatan tinggi ke daerah yang belum terlayani serat optik.

Menurut Heru, tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan kapasitas satelit, melainkan kesiapan ekosistem pendukung di darat.

Dia mengatakan tantangan utama adalah kesiapan pada ground segment, kemudian juga tentu adalah distribusi di last-mile nya, biaya perangkat, serta koordinasi operator.

“Tak ketinggalan, model bisnis yang terjangkau akan menentukan tingkat penyerapan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam konteks arsitektur satelit, peran orbit geostasioner (GEO) tetap relevan meski kehadiran satelit orbit rendah (LEO) semakin masif, terutama untuk broadcast, trunking/backhaul, enterprise VSAT, maritime/aviation, dan solusi regional berskala besar yang membutuhkan stabilitas, cakupan luas, dan QoS terjamin.

Heru juga melihat proyeksi bisnis SNL ke depan akan banyak bertumpu pada model layanan grosir serta segmen pemerintah dan korporasi.

“Kalau kita lihat, proyeksi bisnis SNL bergeser ke layanan wholesale, pemerintah, dan korporasi, serta hybrid LEO–GEO. GEO tetap relevan pada kapasitas terkelola, keandalan, dan biaya per bit yang kompetitif untuk trafik agregat tinggi,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan SNL melayani beberapa negara dengan kapasitas total diharapkan mencapai 400 Gbps. Untuk wilayah Indonesia terdapat 101 spot beams dengan kapasitas 160 Gbps.

Menurutnya, kapasitas sebesar ini dapat melayani kebutuhan konektivitas internet dengan baik, baik di daerah 3T maupun non-3T, serta berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pada sisi komersial, pendapat saya, akan koeksisten dengan penyelenggara eksisting,” katanya.

Dia juga menilai layanan internet publik pada umumnya tidak terlalu sensitif terhadap latensi sehingga berbagai orbit satelit tetap memiliki pangsa pasar masing-masing.

Sebelumnya, SNL resmi dinyatakan tiba di orbit geostasioner pada posisi 113° Bujur Timur, tepat di atas Pulau Kalimantan, pada ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso, mengatakan SNL merupakan satelit berteknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan total kapasitas lebih dari 160 Gbps. Satelit ini menggunakan platform Boeing 702MP dan dilengkapi 101 spot beam Ka-band yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. SNL disebut sebagai The Most Advanced VHTS di dunia.

Adi menambahkan, SNL memiliki performa yang lebih kuat dibandingkan satelit lain di kawasan Asia. Terminal satelit (VSAT) N5 juga dirancang sangat canggih dan mutakhir. Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, PSN nantinya dapat menyediakan layanan broadband tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina.

Satelit ini dirancang memiliki usia operasional lebih dari 15 tahun serta mengusung teknologi digital payload yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas data secara lebih fleksibel dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan antariksa SpaceX milik Elon Musk mengajukan permohonan kepada regulator telekomunikasi Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC), untuk mendapatkan persetujuan meluncurkan konstelasi hingga 1 juta satelit bertenaga surya yang akan berfungsi sebagai pusat dataartificial intelligence(AI) di orbit rendah Bumi.

Permohonan ini diajukan melalui berkas resmi yang diterima FCC pada akhir Januari lalu.

Melansir Solar Now pada Minggu (1/2/2026) berdasarkan dokumen yang diajukan SpaceX, satelit-satelit tersebut direncanakan beroperasi pada ketinggian sekitar 500 kilometer hingga 2.000 kilometer di atas permukaan Bumi. Posisi ini memungkinkan satelit memanfaatkan paparan sinar matahari secara maksimal untuk menghasilkan pasokan energi surya yang hampir konstan.

SpaceX menyebut sistem ini dirancang untuk mencapai efisiensi biaya dan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pusat data tradisional di darat.

“Dengan memanfaatkan secara langsung pasokan energi matahari yang hampir konstan dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat rendah, satelit-satelit ini akan menghadirkan efisiensi biaya dan energi yang transformatif sekaligus secara signifikan mengurangi dampak lingkungan yang selama ini ditimbulkan oleh pusat data di darat,” tulis SpaceX dalam dokumen pengajuan tersebut.

Dalam dokumen yang sama, SpaceX menyampaikan jaringan satelit tersebut dirancang sebagai cara paling efisien untuk menjawab lonjakan kebutuhan daya komputasi AI. Perusahaan juga menggambarkan rencana ini sebagai bagian dari visi jangka panjang menuju peradaban Kardashev Tipe II, yakni peradaban yang mampu memanfaatkan energi matahari secara penuh.

“Sekaligus mendukung aplikasi berbasis AI bagi miliaran orang saat ini dan memastikan masa depan multi-planet umat manusia di antara bintang-bintang,” lanjut SpaceX.

Proposal tersebut menjadi salah satu permohonan lisensi satelit paling ambisius yang pernah diajukan, mengingat saat ini jumlah satelit buatan manusia yang mengorbit Bumi diperkirakan berada di kisaran 15.000 unit. Jika disetujui dan direalisasikan, rencana ini akan meningkatkan jumlah objek di orbit rendah Bumi secara drastis.

SpaceX juga mengajukanwaiveratas sejumlah persyaratan regulasi FCC, termasuk ketentuan masa tenggang peluncuran yang mewajibkan sebagian besar sistem diluncurkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam dokumen itu, SpaceX menyebut ketentuan tersebut tidak perlu diberlakukan karena jaringan ini akan menggunakan spektrum Ka-band tanpa perlindungan interferensi.

Mengutip TechCrunch, rencana tersebut memicu perhatian terkait potensi dampaknya terhadap lalu lintas ruang angkasa dan peningkatandebrisatau puing orbit. Sebelumnya, FCC telah memberikan izin kepada SpaceX untuk meluncurkan tambahan sekitar 7.500 satelit Starlink, tetapi menunda persetujuan untuk puluhan ribu satelit lain yang diajukan perusahaan.

Dokumen FCC juga menjelaskan dalam beberapa konfigurasi, satelit data ini akan menggunakan komunikasi laser antar-satelit guna meminimalkan risiko interferensi dan menghubungkan jaringan melalui sistem Starlink yang sudah ada. Adapun sistem radio Ka-band tetap disediakan sebagai cadangan untuk fungsi dasar seperti pelacakan dan kendali.

Pengajuan izin hingga 1 juta satelit ini dinilai lebih sebagai titik awal negosiasi dengan FCC dibandingkan angka final yang kemungkinan akan disetujui. Regulator diperkirakan akan memangkas jumlah tersebut secara signifikan, sebagaimana yang terjadi pada pengajuan sistem Starlink sebelumnya yang jumlah akhirnya jauh lebih kecil dari proposal awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China peringatkan PBB tentang isu risiko keamanan dari satelit orbit rendah Starlink yang dioperasikan oleh SpaceX milik Elon Musk.

Dalam sebuah acara informal Dewan Keamanan PBB, perwakilan China menyampaikan bahwa pertumbuhan aktivitas ruang angkasa komersial yang sangat cepat, jika dibiarkan tanpa regulasi yang efektif, dapat memunculkan tantangan keamanan yang serius.

​Melansir dari South China Morning Post Selasa (06/01/2026), diplomat tersebut menyatakan bahwa proliferasi konstelasi satelit komersial yang tidak terkendali oleh negara telah menciptakan risiko keselamatan yang nyata.

Pihak China tersebut secara spesifik merujuk pada konstelasi Starlink milik Elon Musk, dengan menyatakan bahwa kepadatan satelit tersebut memadati sumber daya frekuensi orbit data yang digunakan bersama oleh semua satelit untuk komunikasi dan secara drastis meningkatkan risiko tabrakan di luar angkasa.

​Kekhawatiran ini didukung oleh data statistik terkini mengenai populasi satelit di orbit. Saat ini, tercatat ada sebanyak 12.955 satelit aktif yang berada di orbit rendah Bumi.

Dari jumlah total tersebut, dominasi SpaceX sangat mencolok, di mana sekitar 8.500 satelit atau lebih dari 66% merupakan bagian dari konstelasi Starlink. Angka ini diproyeksikan akan terus bertambah.

CEO SpaceX Elon Musk telah menyatakan bahwa konstelasi Starlink pada akhirnya dapat mencakup lebih dari 42.000 satelit, meskipun saat ini perusahaan tersebut baru memegang izin peluncuran untuk 12.000 unit.

​Perwakilan China menyoroti insiden nyata sebagai bukti dari bahaya yang ditimbulkan oleh kepadatan ini. Diplomat tersebut mengutip beberapa insiden. Salah satu contohnya adalah situasi pada 2021 silam, yang di mana satelit Starlink dan stasiun luar angkasa China hampir bertabrakan.

Dalam insiden tersebut, satelit Starlink dilaporkan melakukan pendekatan jarak dekat yang berbahaya terhadap stasiun luar angkasa China.

​Selain risiko tabrakan, China juga mengangkat isu kesenjangan teknologi dan risiko bagi negara-negara berkembang.

Perwakilan tersebut mengatakan bahwa bagi wahana antariksa yang dioperasikan oleh negara-negara berkembang yang mungkin kurang memiliki kemampuan kendali orbit, kesadaran situasional ruang angkasa, atau waktu reaksi yang memadai kepadatan satelit komersial ini merupakan risiko besar.

​Aspek keamanan nasional dan militer juga menjadi sorotan utama dalam peringatan tersebut. Dia memperingatkan bahwa satelit komersial kini makin sering digunakan untuk tujuan pengintaian dan komunikasi di medan perang.

​Merespons situasi orbit rendah Bumi yang makin padat sejak tahun 2018, perwakilan China mendesak negara-negara untuk menegakkan regulasi yang lebih baik terhadap aktivitas ruang angkasa komersial mereka. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia. Keduanya memiliki sikap berbeda terhadap satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat bergantung dengan konektivitas satelit, baik Satria-1 maupun Starlink, dalam berkomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi.

Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

“Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi.

Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus.

Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot.

“Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah China saat ini justru tengah memikirkan cara untuk memadamkan satelit Starlink. Mereka khawatir Starlink hanya akan membuat kericuhan pada masa mendatang karena mereka dapat mengendalikan informasi lewat konektivitas satelit.

Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan.

Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

“Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik.

Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

“Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik "zona abu-abu" yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

“Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA --- Ambisi Amazon untuk menghadirkan internet satelit berkecepatan tinggi di Eropa sedang menghadapi rintangan besar.

Di Prancis, sebuah serikat pekerja telekomunikasi resmi menggugat keputusan regulator nasional yang sebelumnya memberikan izin spektrum radio kepada raksasa teknologi tersebut.

Gugatan itu diajukan pada Senin oleh serikat pekerja Telekomunikasi CFE-CGC, yang meminta pengadilan administrasi tertinggi Prancis membatalkan keputusan regulator Arcep pada Juli lalu. Keputusan tersebut memberikan Amazon hak penggunaan frekuensi selama 10 tahun bagi jaringan satelit orbit rendahnya (LEO), yang merupakan bagian dari proyek internet satelit Amazon dikenal sebagai Project Kuiper.

Serikat pekerja menilai Arcep tidak melakukan proses yang memadai sebelum memberikan frekuensi yang dianggap sangat langka dan berharga itu.

Mereka menuduh regulator tidak melakukan analisis pasar, tidak berkonsultasi dengan otoritas persaingan usaha, dan tidak membuka proses penawaran kompetitif.

Amazon maupun Arcep menolak memberikan komentar mengenai gugatan ini.

Pertarungan hukum ini menjadi contoh terbaru bagaimana Prancis terhadap dominasi perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, terutama saat kompetisi layanan internet satelit semakin memanas.

Amazon berniat meluncurkan lebih dari 3.000 satelit LEO dalam beberapa tahun ke depan. Layanan awal ditargetkan mulai tersedia pada akhir 2025, dengan peluncuran penuh sekitar 2026. Saat ini, 27 satelit pertama Amazon telah berhasil diluncurkan pada April lalu.

Selain isu prosedural, serikat pekerja juga menyoroti aspek keamanan. Mereka menilai Arcep tidak cukup meninjau risiko keamanan nasional, perlindungan data, serta keselamatan publik, terutama untuk operator non Eropa.

Menurut mereka, akses yang diberikan kepada penyedia asing dapat menimbulkan ancaman terhadap komunikasi penting, termasuk layanan darurat.

Dampak Ekonomi dan Persaingan Industri

Sebuah studi dari Oxford Economics menyebutkan bahwa Prancis bisa menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan dari kehadiran Project Kuiper, terutama melalui kerja sama dengan Arianespace, penyedia layanan peluncuran satelit.

Namun Amazon bukan satu-satunya pemain di sektor ini. Pasar LEO global kini dipimpin oleh Starlink milik Elon Musk, dengan sekitar 8.000 satelit orbit rendah dan Eutelsat dari Prancis, yang mengoperasikan sekitar 648 satelit.

Ketergantungan Eropa pada Starlink bahkan menjadi sorotan sejak muncul kekhawatiran bahwa akses layanan tersebut yang penting untuk komunikasi militer Ukraina dapat sewaktu-waktu diputus.

Starlink sendiri telah memegang lisensi 10 tahun di Prancis sejak 2021, meski jumlah penggunanya di negara itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

“Kami bahkan tidak melihat kedatangannya (Starlink). Mereka diberi lisensi begitu saja dan sampai sekarang kami tidak tahu berapa banyak pelanggan yang mereka miliki,” ujar Sebastien Crozier, ketua serikat pekerja CFE-CGC di Orange. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Amazon resmi mengganti nama program internet satelitnya. Proyek yang sebelumnya dikenal sebagai Project Kuiper kini diberi nama baru: Leo. Selain berubah nama, perusahaan juga tidak lagi berfokus menawarkan harga internet murah kepada pelanggannya.

Melansir laman TechCrunch pada Senin (17/11/2025) pergantian ini datang seiring dengan perusahaan yang tampak menggeser fokusnya dari misi menyediakan internet terjangkau bagi wilayah “tidak terlayani” menjadi membidik kontrak-komersial berskala besar.

Program satelit ini telah dikembangkan sejak 2019. Menurut Amazon, nama Project Kuiper sejak awal hanya bersifat sementara. Nama baru Leo merujuk pada lokasi jaringan satelit tersebut di low-Earth orbit, atau orbit rendah Bumi.

Sebelumnya, saat bersiap meluncurkan satelit perdana Kuiper pada awal tahun ini, Amazon menekankan proyek tersebut merupakan upaya memperluas akses broadband global.

Perusahaan bahkan menyebut misinya adalah menyediakan koneksi cepat dan terjangkau bagi komunitas yang belum mendapatkan layanan internet memadai.

Namun, Amazon tampaknya mulai mengubah cara mereka menggambarkan layanan ini dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah menjalin kerja sama dengan Airbus dan JetBlue, sebuah langkah yang menempatkan Leo berhadapan langsung dengan Starlink milik SpaceX.

Jejak perubahan ini terlihat jelas pada halaman FAQ. Versi arsip FAQ Project Kuiper yang dipublikasikan pada akhir 2024 menempatkan misi membantu komunitas yang tidak terlayani tepat di bagian atas. Kata affordability atau keterjangkauan muncul tiga kali, dan Amazon menyebut harga murah sebagai prinsip utama Project Kuiper.

Dalam FAQ lama itu, Amazon bahkan membandingkan komitmennya menjaga harga rendah dengan produk-produk populer seperti Echo Dot dan Fire TV Stick: “Kami menerapkan pendekatan yang sama pada Project Kuiper.”

Kini, seluruh bagian yang menyinggung biaya tersebut hilang dari FAQ Leo. Tidak ada lagi penyebutan mengenai keterjangkauan harga.

FAQ terbaru hanya menyatakan Leo adalah jaringan satelit orbit rendah Bumi milik Amazon, dirancang untuk menyediakan internet cepat dan andal bagi pelanggan maupun komunitas yang berada di luar jangkauan jaringan yang ada. Meski masih menyinggung kesenjangan akses internet di wilayah terpencil, Amazon tak lagi secara eksplisit menempatkan komunitas tersebut sebagai fokus utama pengguna.

Website baru Amazon Leo juga semakin menegaskan arah barunya. Alih-alih mencontohkan manfaat bagi wilayah terpencil, laman itu menonjolkan penggunaan untuk internet rumah dan keperluan komersial yakni mulai dari video call tanpa hambatan, streaming 4K, hingga kebutuhan internet keluarga.

Leo juga digambarkan sebagai layanan yang fleksibel, skalabel, dan siap untuk kebutuhan enterprise. Penyebutan soal penggunaan di wilayah rural kini hanya menjadi pelengkap, tanpa informasi mengenai harga.

Meski demikian, pada Kamis lalu Amazon merilis video promosi nama baru Leo di X. Video itu menampilkan berbagai situasi di antaranya seorang anak mengerjakan PR, balap drifting profesional, petugas ambulans di jalanan terpencil, petani yang menggunakan tablet, hingga pasangan yang menari di laundromat. Di caption, Amazon menulis: “Nama baru, misi tetap sama.”