Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri satelit nasional mulai memetakan ruang pertumbuhan baru atau blue ocean di tengah sengitnya persaingan pasar konektivitas seiring makin tajamnya penetrasi satelit asing, seperti Starlink, di Tanah Air.

Sektor aplikasi non-konektivitas dan kemandirian sistem navigasi diprediksi menjadi motor pertumbuhan masa depan yang perlu diuji lebih lanjut.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Risdianto Yuli Hermansyah mengungkapkan pasar utama satelit saat ini memang masih didominasi oleh layanan konektivitas. Namun, dinamika teknologi dan perubahan ekspektasi pelanggan mendorong operator satelit untuk bergeser dari sekadar penyedia kapasitas (capacity-based) menjadi penyedia solusi (solution-based).

Perubahan ini menuntut operator lebih kreatif dalam menyediakan use case yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Risdianto menilai ketergantungan pada layanan internet satelit konvensional akan menemui titik jenuh seiring berkurangnya wilayah yang tidak terjangkau (unserved) atau kurang terlayani (underserved).

"Ruang pertumbuhannya akan bergeser ke arah aplikasi-aplikasi lain," kata Risdianto dalam ajang Apsat 2026 International Conference, Selasa (12/5/2026).

Salah satu ruang pertumbuhan strategis yang mulai dilirik adalah sistem navigasi mandiri. Risdianto menyoroti tensi geopolitik global yang meningkat telah memberikan kesadaran nasional mengenai pentingnya memiliki sistem navigasi yang berdaulat. Ketergantungan pada pihak asing dalam hal navigasi mengandung risiko besar bagi fungsionalitas berbagai aplikasi dan perangkat di dalam negeri.

“Kaitan dengan geopolitik meningkatkan awareness nasional terhadap situasi di dalam negeri. Peningkatan tensi geopolitik itu juga memberikan arah kepada kita, ternyata kemandirian sistem navigasi itu penting,” tuturnya.

Dia memberikan gambaran apabila sistem navigasi asing yang digunakan saat ini dinonaktifkan secara sepihak, maka banyak aplikasi kritikal di Indonesia tidak akan berfungsi. Kebutuhan untuk memastikan keberlangsungan aplikasi inilah yang memunculkan peluang bisnis baru di luar layanan internet dasar.

Meskipun ukuran pasar konektivitas saat ini masih menjadi yang terbesar, potensi blue ocean tidak dapat dilihat secara parsial. Industri satelit kini mengarah pada ekosistem telekomunikasi menyeluruh yang terintegrasi. Sesuai indikasi standar 3GPP mengenai converging network, satelit diposisikan sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem komunikasi nasional sebagai Non-Terrestrial Network (NTN).

Dalam masa depan yang seamless atau nirkabel tanpa batas, pengguna akhir tidak lagi mempermasalahkan apakah koneksi mereka berasal dari jaringan terestrial, satelit geostasioner (GEO), atau satelit orbit rendah (LEO). Fokus utama pelanggan adalah kualitas layanan internet yang dihasilkan.

Selain itu, arus digitalisasi yang masif di wilayah terpencil mendorong pertumbuhan aplikasi berbasis Internet of Things (IoT). ASSI melihat IoT sebagai salah satu ruang pertumbuhan yang paling menjanjikan di luar bisnis konektivitas murni. Dengan meluasnya digitalisasi, perangkat di berbagai sektor—mulai dari pertanian hingga maritim—membutuhkan dukungan satelit untuk bertukar data secara real-time.

Jatah Penengah

Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Sigit Jatiputro mengungkapkan industri satelit dalam negeri perlu melampaui persaingan harga dan latensi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi strategis sebagai penengah di tengah krisis geopolitik global yang menciptakan jarak antar-negara produsen teknologi besar.

Sigit melihat adanya celah atau gap akibat ketegangan perdagangan, misalnya antara Amerika Serikat dan China, atau Jepang dengan China. Ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk bertransaksi secara langsung menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai jembatan atau proksi kolaborasi teknologi.

“Jepang tidak mau beli barang China, China juga tidak mau beli barang Jepang. Tapi mereka semua bisa menggunakan Indonesia sebagai proksi. Mengapa kita tidak menjadi proksi tersebut? Kita bisa berkolaborasi dengan AS, Jepang, serta China, dan menjadi tenaga penggerak,” ujar Sigit.

Strategi tersebut, lanjutnya, memerlukan langkah nyata dalam industrialisasi di dalam negeri. Indonesia diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai komponen global, seperti cip dari berbagai negara, untuk kemudian dirakit dan dikembangkan menjadi industri ruang angkasa berbasis lokal.

Langkah ini juga mencakup pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Sigit berpendapat Indonesia dipandang sebagai jembatan yang mampu menyatukan dua pihak yang saling berseberangan secara geopolitik, sehingga akses terhadap inovasi global seharusnya lebih terbuka bagi industri nasional.

Dari sisi teknis, Sigit menyoroti pentingnya operator satelit nasional untuk keluar dari "permainan" standar yang didominasi oleh pemain LEO global. Jika hanya mengandalkan Quality of Service (QoS) seperti latensi rendah atau kecepatan uplink yang tinggi, satelit geostasioner (GEO) milik nasional akan sulit bersaing secara langsung dengan Starlink.

Sebagai solusi, industri harus bergeser ke arah Quality of Experience (QoE) yang lebih mengerti karakter konsumen lokal. Salah satu poin krusial adalah kemudahan akses pembiayaan dan metode pembayaran yang lebih merakyat.

“Kita masuk ke Quality of Experience. Bisa tidak kita sangat Indonesia di sisi pembiayaan? Jika sekarang pembayaran hanya bisa via kartu kredit, kita tahu persis ini tidak bisa menjangkau semua lapisan. Bisa tidak operator Indonesia menyediakan pembayaran yang bisa dilakukan di warung atau di mana saja?” tuturnya.

Sigit mencontohkan kasus di wilayah terpencil seperti Miangas atau wilayah perbatasan lainnya. Di daerah tersebut, penetrasi kartu kredit sangat rendah, sehingga model bisnis satelit asing yang kaku pada metode pembayaran digital tertentu akan menemui hambatan. Dengan menyediakan mekanisme pembayaran bulanan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan ekosistem keuangan lokal, operator satelit Indonesia dapat menciptakan pasar unik yang sulit dimasuki pemain global.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia perlu mengubah paradigma dari pembeli menjadi produsen teknologi satelit. Untuk itu, para peneliti secara bertahap mengembangkan kemampuan nasional, mulai dari penggunaan komponen impor hingga

Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Robertus Heru Triharjanto mengatakan bahwa pengembangan teknologi satelit di Indonesia sangat penting, untuk memperkuat kemandirian. Pengembangan satelit nasional bertujuan meningkatkan posisi Indonesia dalam industri antariksa global.

“Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai pembeli teknologi satelit, sementara nilai strategis terbesar berada pada negara produsen satelit dan penyedia layanan peluncuran,” ungkapnya dikutip dari situs resmi BRIN, Rabu (11/3/2026).

Robertus Heru menambahkan pada tahap awal pengembangan satelit nasional, sebagian besar komponen masih diperoleh dari luar negeri. Namun, secara bertahap peneliti mulai mengembangkan komponen lokal, seperti reaction wheel, star sensor, dan sistem kamera satelit.

Dia menyatakan bahwa meskipun pengembangan satelit pada awalnya menghadapi keterbatasan fasilitas, program tersebut tetap dapat berjalan berkat dukungan manajemen, pendanaan riset, serta koordinasi tim di BRIN.

Robertus Heru menilai kemampuan memproduksi satelit sendiri dapat mendorong lahirnya pusat keahlian, kolaborasi perguruan tinggi dan industri, serta membuka peluang terbentuknya industri satelit nasional.

“Program ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti muda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam perancangan, integrasi, hingga pengujian satelit,” ujarnya.

Dia melanjutkan, keberhasilan pengembangan dan pengoperasian LAPAN-A1 menjadi fondasi penting bagi program satelit nasional berikutnya. Menurutnya, kemajuan teknologi antariksa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh visi, kepemimpinan, dan kerja tim yang kuat.

Satelit tersebut mulai dikembangkan pada 2003 melalui kerja sama dengan Technical University Berlin. Peluncurannya dilaksanakan pada 10 Januari 2007 dengan menggunakan roket PSLV-C7 milik Indian Space Research Organisation dari Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota. LAPAN-A1 menandai keberhasilan Indonesia mengoperasikan satelit hasil pengembangan nasional di orbit.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkap kapasitas satelit nasional yang mencapai 400 Gbps peluang sekaligus tantangan bagi industri satelit nasional. Tanpa model bisnis yang tepat, kapasitas satelit yang besar tidak akan terserap jika harganya tak terjangkau.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas tersebut menjadi lompatan signifikan bagi konektivitas nasional, terutama untuk menutup kesenjangan digital, memperkuat ketahanan jaringan, dan menyediakan backhaul berkecepatan tinggi ke daerah yang belum terlayani serat optik.

Menurut Heru, tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan kapasitas satelit, melainkan kesiapan ekosistem pendukung di darat.

Dia mengatakan tantangan utama adalah kesiapan pada ground segment, kemudian juga tentu adalah distribusi di last-mile nya, biaya perangkat, serta koordinasi operator.

“Tak ketinggalan, model bisnis yang terjangkau akan menentukan tingkat penyerapan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam konteks arsitektur satelit, peran orbit geostasioner (GEO) tetap relevan meski kehadiran satelit orbit rendah (LEO) semakin masif, terutama untuk broadcast, trunking/backhaul, enterprise VSAT, maritime/aviation, dan solusi regional berskala besar yang membutuhkan stabilitas, cakupan luas, dan QoS terjamin.

Heru juga melihat proyeksi bisnis SNL ke depan akan banyak bertumpu pada model layanan grosir serta segmen pemerintah dan korporasi.

“Kalau kita lihat, proyeksi bisnis SNL bergeser ke layanan wholesale, pemerintah, dan korporasi, serta hybrid LEO–GEO. GEO tetap relevan pada kapasitas terkelola, keandalan, dan biaya per bit yang kompetitif untuk trafik agregat tinggi,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan SNL melayani beberapa negara dengan kapasitas total diharapkan mencapai 400 Gbps. Untuk wilayah Indonesia terdapat 101 spot beams dengan kapasitas 160 Gbps.

Menurutnya, kapasitas sebesar ini dapat melayani kebutuhan konektivitas internet dengan baik, baik di daerah 3T maupun non-3T, serta berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pada sisi komersial, pendapat saya, akan koeksisten dengan penyelenggara eksisting,” katanya.

Dia juga menilai layanan internet publik pada umumnya tidak terlalu sensitif terhadap latensi sehingga berbagai orbit satelit tetap memiliki pangsa pasar masing-masing.

Sebelumnya, SNL resmi dinyatakan tiba di orbit geostasioner pada posisi 113° Bujur Timur, tepat di atas Pulau Kalimantan, pada ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso, mengatakan SNL merupakan satelit berteknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan total kapasitas lebih dari 160 Gbps. Satelit ini menggunakan platform Boeing 702MP dan dilengkapi 101 spot beam Ka-band yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. SNL disebut sebagai The Most Advanced VHTS di dunia.

Adi menambahkan, SNL memiliki performa yang lebih kuat dibandingkan satelit lain di kawasan Asia. Terminal satelit (VSAT) N5 juga dirancang sangat canggih dan mutakhir. Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, PSN nantinya dapat menyediakan layanan broadband tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina.

Satelit ini dirancang memiliki usia operasional lebih dari 15 tahun serta mengusung teknologi digital payload yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas data secara lebih fleksibel dan efisien.

Jakarta (ANTARA) - Satelit Nusantara Lima (SNL/Satelit N5) resmi dinyatakan telah tiba di orbit geostasioner pada 113° Bujur Timur, tepat berada di atas Pulau Kalimantan, dengan ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso menyebutkan Satelit N5 diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX pada 12 September 2025.

"Tibanya Satelit N5 di orbit merupakan pencapaian strategis dan tonggak penting dalam penguatan infrastruktur satelit nasional dan mewujudkan kedaulatan antariksa Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Satelit ini akan memainkan peranan dalam pemerataan akses internet di Indonesia, tambahnya, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian, peningkatan layanan publik, kesehatan, lingkungan hingga pertahanan serta keamanan.

"SNL merupakan bagian dari komitmen PSN dalam menghadirkan konektivitas berkapasitas besar dan andal untuk Indonesia," ujar Adi.

Dia menjelaskan SNL merupakan satelit berteknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan total kapasitas lebih dari 160 Gbps, menggunakan platform Boeing 702MP, dan memiliki 101 spot beam Ka-band yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. SNL merupakan The Most Advanced VHTS di dunia.

Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, tambahnya, PSN juga mampu menyediakan layanan broadband hingga ke negara-negara ASEAN yaitu Malaysia, dan Filipina.

Dikatakannya, dengan nanti beroperasinya Satelit N5, maka Indonesia akan memiliki kapasitas lebih dari 400 Gbps yang merupakan terbesar di Asia Pasifik.

Project Director SNL sekaligus Direktur Teknologi PSN, Satrio Adiwicaksono, menjelaskan bahwa setelah tiba di orbit, satelit akan segera memasuki fase Testing untuk memverifikasi kesehatan dan performa satelit pascapeluncuran dan integrasi dengan jaringan ruas/stasiun bumi.

Proses ini akan berlangsung sekitar 90 hari, sebelum dilanjutkan dengan tahapan spacecraft handover, yaitu serah terima operasional satelit dari Boeing kepada SNL.

Adi menambahkan, dalam mendukung operasional Satelit N5, PSN telah menyiapkan tujuh Stasiun Bumi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Aceh, Bengkulu, Banjarmasin, Cikarang, Gresik, Kupang, dan Tarakan.

"Seluruh infrastruktur ruas bumi ini akan berperan penting dalam memastikan layanan satelit dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan," katanya.

SNL ditargetkan beroperasi penuh pada April 2026 dan diharapkan dapat memperkuat ekosistem konektivitas nasional, khususnya dalam mendukung kebutuhan komunikasi data berkapasitas besar serta percepatan transformasi digital di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu Menteri Perdagangan periode 2011-2014, Gita Wirjawan menyatakan keberadaan Satelit N5 akan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sebab, dengan terciptanya pemerataan akses internet hingga ke pelosok Nusantara, maka semakin membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memperkuat kinerja bisnis dengan memasarkan produk-produknya ke market yang lebih luas.

"Kehadiran Satelit N5 sebagai infrastruktur digital dalam memperluas konektivitas harus dimaksimalkan para pelaku usaha untuk pengelolaan bisnis agar tumbuh secara berkelanjutan sehingga berdampak positif bagi masyarakat serta negara," ujar dia saat kunjungan ke Stasiun Bumi PSN di Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 360 miliar dolar AS pada 2030 sehingga Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) turut menilai rencana pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membangun pelabuhan antariksa di Biak, Papua, dapat memangkas rantai pasok satelit.

Kepala Bidang Media ASSI, Firdaus Adinugroho, menilai pelabuhan antariksa merupakan katalis yang sangat strategis bagi pengembangan industri satelit nasional. Menurutnya, keberadaan pelabuhan antariksa dapat menciptakan permintaan inti bagi satelit lokal, memperpendek rantai pasok dari proses produksi hingga ke orbit, serta mendorong hilirisasi inovasi.

“Dan yang paling penting adalah percepatan pembentukan ekosistem industri dari hulu ke hilir,” kata pria yang akrab disapa Daus saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Dari sisi investasi, Daus menyebut pengembangan industri satelit membutuhkan pendanaan yang relatif besar, namun dapat dilakukan secara bertahap. Untuk lini produksi satelit kecil, investasi awal diperkirakan berkisar USD20–50 juta atau setara sekitar Rp335,6 miliar hingga Rp839 miliar.

Selain itu, Daus menambahkan investasi juga diperlukan untuk pembangunan fasilitas pengujian, stasiun bumi (ground station), serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, skema Kemitraan Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership/Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP/KPBU) dinilai sangat dibutuhkan.

Di luar keberadaan pelabuhan antariksa, Daus menegaskan industri satelit nasional masih memerlukan berbagai infrastruktur pendukung agar dapat berkembang secara optimal. Infrastruktur tersebut mencakup fasilitas perakitan, integrasi, dan pengujian (assembly, integration, and testing/AIT), jaringan stasiun bumi, serta regulasi yang jelas dan konsisten.

“Tantangan utama adalah birokrasi/perizinan, akses pendanaan jangka panjang, kompetisi global, dan ketersediaan SDM yang siap memasuki industri ini,” katanya.

Berdasarkan pengamatan ASSI, Firdaus menyebut pemerintah melalui BRIN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bersama para pemangku kepentingan industri satelit, telah melakukan koordinasi dan saat ini tengah mempersiapkan serta mengantisipasi berbagai aspek tersebut secara komprehensif.

Menurutnya, langkah ini merupakan upaya berani menuju kemandirian teknologi dan kedaulatan ruang angkasa Indonesia yang patut diapresiasi.

Sebelumnya, BRIN berencana membangun Bandar Antariksa Nasional pertama Indonesia yang berlokasi di Biak, Papua. Bandar antariksa tersebut diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan.

Biak dinilai memiliki keunggulan geografis karena letaknya yang dekat dengan garis ekuator, sehingga memberikan efisiensi teknis dan ekonomi dalam kegiatan peluncuran wahana antariksa.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kategori mantap. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Reiza Setiawan, menyampaikan panjang jalan nasional di Pulau Biak mencapai 85,72 kilometer dengan tingkat kemantapan 99,77%.

“Untuk jaringan jalan nasional di Pulau Biak panjangnya adalah 85,72 km, dengan kondisi kemantapan saat ini adalah 99,77%. Jadi, bisa dikatakan di Pulau Biak kondisi jalan nasional itu sangat mantap, di mana yang baik sedang itu ada 32,29% dan 67,71%, dan hanya 0,23% yang tidak mantap,” kata Reiza.

Bisnis.com, JAKARTA— Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) memberi tekanan terhadap industri satelit nasional. Tingginya ketergantungan pada komponen impor membuat biaya pengembangan bisnis satelit ikut meningkat. Perusahaan satelit dalam negeri pun mulai berfokus pada produk dalam negeri.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengakui tekanan kurs cukup berat bagi industri satelit, terutama karena banyak peralatan masih didatangkan dari luar negeri.