Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033.

“Prospek kita akan baik tahun ini, kita coba dorong ke 6 persen (pertumbuhan ekonomi). Sepuluh tahun ke depan, kita kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi itu sampai dengan 2033,” kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Seiring dengan fase ekspansi, Purbaya juga meyakini lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Arah perekonomian yang optimis ini, tegas dia, tentunya bisa dicapai dengan mengedepankan manajemen fiskal yang baik.

Pemerintah akan mendorong belanja negara secara terukur dengan tetap memastikan rasio defisit terhadap PDB berada di bawah batas 3 persen. Di samping itu, rasio utang akan dipertahankan pada level yang stabil dan diarahkan untuk menurun secara bertahap.

“Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa kita tekan perlahan-lahan ke bawah,” kata dia.

Dalam sesi diskusi panel, Purbaya menjelaskan bahwa siklus ekonomi umumnya bergerak dari fase ekspansi ke resesi, lalu kembali ekspansi. Fase ekspansi biasanya berlangsung antara tujuh hingga sepuluh tahun, kemudian diikuti resesi sekitar satu tahun sebelum kembali tumbuh.

Ia mencatat, Indonesia mengalami fase ekspansi pada 2009 hingga 2020, lalu memasuki resesi akibat pandemi COVID-19, dan kini kembali berada dalam fase ekspansi.

Indikator leading economic index (LEI) yang memproyeksikan arah ekonomi enam hingga 12 bulan ke depan, jelas Purbaya, sempat menurun namun dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan tren kenaikan. Sementara coincident economic index (CEI) yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini juga mulai bergerak naik.

Purbaya mengatakan, peningkatan gradien pada kedua indeks tersebut mengindikasikan ekonomi akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan arah dan pengelolaan kebijakan yang tepat, ia optimistis momentum tersebut dapat berlanjut hingga 2033.

Ia pun meminta publik untuk tidak khawatir terhadap prospek ekonomi jangka menengah.

“Jadi kelihatannya, kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia suram,” tutup Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja pengelolaan anggaran mendapat sorotan dari sejumlah lembaga pemeringkat utang. Di sisi lain, rasio utang telah membengkak di angka 40,08% dari produk domestik bruto (PDB).

Sekadar catatan, total utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 mencapai Rp9.549,46 triliun atau bertambah sekitar Rp736,3 triliun dari posisi tahun 2024 sebesar Rp8.813,16 triliun.

Sementara itu, berdasarkan rilisan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) nominal pada tahun 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun. Artinya jika total utang dibagi dengan PDB nominal tahun 2025, maka rasio utang pemerintah pusat tercatat sebesar 40,08%.

Kendati masih lebih rendah dibandingkan batas aman dalam Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok sebesar 60% dari PDB, rasio utang tahun 2025 tercatat membengkak dibandingkan tahun 2024 yang hanya 39,81%.

Pembengkakan rasio utang ini sejalan dengan tren pelemahan daya pungut pajak di angka 8,05% serta pelebaran defisit anggaran pada tahun yang sama yakni di angka 2,92% dari PDB.

Menariknya, pengumuman realisasi defisit APBN 2025 itu dilakukan sebelum BPS merilis data terbaru tentang PDB Indonesia pada 2025.

Disorot Lembaga Pemeringkat Utang

Adapun, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody'sRatings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'. Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2.

Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan. Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Peringkat Stabil S&P

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara. Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.

Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.

"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan hasil afirmasi tersebut merupakan tahapan akhir dari proses asesmen serta diskusi bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

K/L yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Otoritas Jasa Keuangan, Danantara Indonesia, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam laporannya, Moody’s memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia akan tetap stabil dalam jangka menengah, ditopang kekayaan sumber daya alam serta struktur demografi yang mendukung.

Beban utang pemerintah dinilai tetap terkendali berkat kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati, dengan inflasi yang terjaga dalam sasaran.

Deni menyebut Moody’s memahami upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pengelolaan kebijakan fiskal kini memperoleh tambahan dorongan dengan hadirnya Danantara sebagai mesin pertumbuhan baru.

Dalam konteks investasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai akan semakin berperan sebagai katalis yang menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat melalui berbagai program yang menyasar langsung masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga program perumahan rakyat.

Namun demikian, Moody’s menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola perekonomian yang sedang berlangsung.

Moody’s juga menyoroti pentingnya penguatan basis penerimaan negara guna mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pemerintah, kata Deni, akan terus melakukan transformasi, mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, serta memastikan setiap potensi risiko dapat dikelola dengan baik. Langkah tersebut mencakup debottlenecking yang menghambat aktivitas usaha serta sinergi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan.

Pemerintah pun optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat, salah satunya melalui kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada kuartal IV 2025 yang melampaui ekspektasi pasar.

“Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang semakin baik, ditopang konsumsi rumah tangga yang meningkat serta investasi yang tumbuh di berbagai sektor sebagai indikator menguatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia,” tutur Deni.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri reksa dana saham pada 2026 dinilai tetap positif, seiring membaiknya outlook ekonomi dan peluang pasar keuangan kendati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah menyentuh rekor all-time high baru (ATH).

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Dimas Ardhinugraha mengatakan berdasarkan kondisi pasar yang ada, reksa dana saham masih memiliki ruang pertumbuhan meskipun sempat mencetak rekor tertinggi.

IHSG sempat mencetak rekor all-time high baru (ATH) ke 9.134,70 perdagangan Selasa (20/1/2026).

Pada 2025 lalu, sebutnya, kinerja IHSG tercatat jauh lebih baik dibandingkan indeks LQ45. Namun, penguatan tersebut lebih banyak ditopang oleh saham-saham yang memiliki momentum tinggi dengan katalis khusus, bukan oleh saham-saham blue chip.

Memasuki 2026, situasinya diperkirakan akan berubah. Dengan adanya harapan pemulihan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi domestik, saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip diproyeksikan kembali diminati investor.

Kondisi ini diyakini akan menjadi penopang kinerja IHSG dan LQ45 ke depan.

"Jadi, walaupun IHSG sudah menyentuh level tertinggi, reksa dana saham masih tetap prospektif," ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Kamis (23/11/2026).

Selain reksa dana saham, dia menilai reksa dana pendapatan tetap juga menjadi produk yang menarik pada tahun ini.

Produk ini berpotensi diuntungkan dari arah kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif, sekaligus menawarkan stabilitas imbal hasil bagi investor.

Namun demikian dari sisi pengembangan produk, Manulife menilai portofolio reksa dana yang ada saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan investor. Menurutnya fokus utama bukan pada menambah jumlah produk baru, melainkan menghadirkan inovasi dan solusi investasi yang relevan dengan kebutuhan investor di berbagai kondisi pasar.

Manulife Aset Manajemen Indonesia mencatat hingga akhir Desember 2025, total dana kelolaan (asset under management/AUM) yang dikelola tercatat lebih dari Rp124 triliun.

Dimas memperkirakan dengan outlook ekonomi yang semakin membaik, minat investor terhadap aset-aset keuangan dan instrumen investasi diperkirakan akan ikut meningkat, termasuk reksa dana.

Apalagi, tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan suku bunga deposito perbankan mulai mendorong investor mencari alternatif investasi yang menawarkan potensi imbal hasil lebih menarik dibandingkan simpanan konvensional.

Meski demikian, peluang tersebut tetap diiringi sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Perbaikan iklim investasi sangat bergantung pada aktivitas ekonomi riil.

Salah satu faktor kunci yang menjadi perhatian adalah realisasi belanja pemerintah. Pada 2026, percepatan belanja negara memegang peranan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi. Jika realisasinya berjalan lambat, siklus pemulihan ekonomi berisiko tertunda.

Pemulihan kepercayaan investor ini diharapkan terjadi secara berkelanjutan, sehingga minat investor asing kembali meningkat. Dengan demikian, terdapat tiga faktor utama yang saling berkaitan dalam menjaga prospek investasi di 2026, yaitu percepatan realisasi belanja negara, kelonggaran ruang fiskal, dan pemulihan keyakinan investor.

Selain faktor domestik, pelaku pasar juga perlu mencermati dinamika global. Situasi geopolitik dunia serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat masih menjadi faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar dan arah investasi ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dinilai perlu ditopang peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, meski konsumsi masyarakat mulai menunjukkan perbaikan namun masih terbatas. Managing Director sekaligus Chief India Economist dan Macro Strategist ASEAN HSBC, Pranjul Bhandari, menilai dorongan terhadap investasi menjadi faktor krusial agar pemulihan ekonomi Indonesia lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kita memang melihat sedikit peningkatan konsumsi, tetapi jika ingin peningkatan yang lebih kuat, kita harus mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Pranjul dalam HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026 yang digelar secara daring, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, tidak ada satu kebijakan tunggal yang bisa menjadi solusi. Reformasi struktural, terutama di bidang investasi dan penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Saya menilai Indonesia berada pada posisi yang sangat kuat dan memiliki banyak peluang, terutama karena rantai pasok global sedang mengalami perubahan,” jelasnya.

Pranjul menyebut, saat ini investor global tengah mencari negara alternatif untuk membangun basis manufaktur dan ekspor. Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai sangat sesuai untuk mengambil peran lebih besar.

“Investor global mencari negara baru untuk membangun dan mengekspor, dan saya pikir Indonesia sangat sesuai dalam konteks ini,” katanya.

Ia mencontohkan struktur ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang kini semakin didominasi produk manufaktur dan barang konsumsi, seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki. Selama ini, produk-produk tersebut kerap diasosiasikan dengan Vietnam.

“Padahal, hanya sekitar 25 persen yang berasal dari Vietnam. Basis industrinya sebenarnya ada di Indonesia, tetapi perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Pranjul menegaskan, kepastian kebijakan dan kemudahan berusaha menjadi faktor utama untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. “Menurut saya, kepastian kebijakan adalah faktor utama, disusul oleh kemudahan berusaha,” kata dia.

Untuk memaksimalkan peluang tersebut, ia menekankan pentingnya reformasi regulasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif agar arus FDI dapat meningkat secara berkelanjutan. “Untuk itu, dibutuhkan investasi, kemudahan berusaha, dan reformasi regulasi,” ujarnya.

Pranjul berharap sebagian agenda reformasi itu dapat mulai terealisasi pada 2026 hingga 2027 sehingga manfaat dari pendekatan berbasis investasi dapat dirasakan dalam jangka menengah. “Harapan saya, pada 2026 dan 2027, sebagian reformasi tersebut sudah terealisasi,” katanya.

Ia menilai peluang Indonesia memanfaatkan pergeseran rantai pasok global tidak datang setiap waktu dan perlu dimanfaatkan secara optimal. “Ini adalah peluang yang mungkin hanya datang sekali dalam satu dekade,” harap Pranjul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menilai prospek investasi dan perekonomian Indonesia pada 2026 akan semakin kuat, ditopang hilirisasi, penguatan sektor manufaktur, dan kebangkitan industri pariwisata berbasis MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions). Hal itu mengemuka dalam The 3rd Business, Trade & Tourism Investment Business Forum bertema Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar Krista Exhibitions, Selasa (2/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi Januari—September 2025 telah mencapai Rp 1.434,3 triliun atau meningkat hampir 13 persen secara tahunan. Investasi tersebut menciptakan 1,95 juta lapangan kerja baru. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga mencatat investasi kumulatif Rp 294,4 triliun, terutama dari sektor pariwisata.

“Pada semester pertama, realisasi investasi mencapai 60 persen dari target nasional dan 44 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi investasi asing langsung mencapai 26 persen,” kata Airlangga, Selasa (2/12/2025).

Ia menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dialokasikan sekitar Rp 3.250 triliun untuk ketahanan pangan, energi, gizi, dan pendidikan. Sekitar Rp 450 triliun di antaranya didedikasikan untuk memperkuat sektor-sektor inti tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan investasi Rp 2.175,26 triliun pada 2026, naik 14,2 persen dari target 2025. Ia menilai hilirisasi tetap menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Sektor pariwisata dan industri MICE akan ikut terdorong seiring meningkatnya arus investasi,” ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Manulife Aset Manajemen Indonesia melirik saham-saham sektor konsumer untuk dimasukkan ke dalam keranjang reksa dana kelolaan perseroan. Harapannya daya beli yang dapat terungkit pada akhir tahun akan tercermin dalam kinerja saham konsumer.

Chief Investment Officer-Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia Samuel Kesuma menjelaskan bahwa pihaknya memang memiliki ketertarikan terhadap emiten konsumer dalam meracik reksa dana. Hal itu terlebih mengingat ada sejumlah stimulus tunai yang digelontorkan oleh pemerintah belakangan.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dinilai pro-pertumbuhan dan penurunan suku bunga, diharapkan mampu memperkuat daya beli yang berimbas pada perekonomian nasional.

“Namun, strategi kami tetap selektif, berfokus pada emiten konsumer dengan fundamental solid dan valuasi menarik, bukan sekadar mengikuti tren sektor,” katanya, Rabu (12/11/2025).

Samuel menegaskan bahwa pihaknya lebih memperhatikan kinerja saham per saham, ketimbang kinerja sektoral dalam meracik reksa dana. Terutama yang berkaitan dengan kinerja fundamental emiten.

Terhadap sektor konsumer, Samuel menilai bahwa pelemahan daya beli masih menjadi tantangan yang serius bagi emiten konsumer. Meskipun begitu, asa membaiknya kinerja emiten konsumer dinilai masih terbuka, di tengah berbagai stimulus dan outlook perbaikan ekonomi.

“Pelemahan daya beli memang masih menjadi tantangan, tetapi outlook perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal memberi ruang bagi sektor consumer untuk tetap masuk dalam portofolio reksa dana saham, bersama sektor finansial,” katanya.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat IKK pada Oktober 2025 sebesar 121,2, naik 6,2 basis poin (bps) dari posisi 115 pada September 2025. Kenaikan ini mengakhiri penyusutan IKK yang terjadi dalam dua bulan sebelumnya secara beruntun yang juga menjadi sinyal perbaikan daya beli.

Sebagai informasi, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Oktober 2025 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah membaiknya data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025, manajer investasi (MI) menilai ruang penguatan bagi saham-saham konsumer memang terbuka, tetapi belum cukup untuk mengubah strategi investasi mereka secara signifikan. Sejumlah MI tetap selektif dengan fokus pada emiten berfundamental kuat dan valuasi menarik.

Meskipun begitu, data IKK yang positif, nyatanya tidak serta merta menarik minat manajer investasi (MI) untuk menjadikan saham-saham berbasis konsumer sebagai racikan reksa dana mereka.

Direktur Panin Asset Management Rudiyanto, menegaskan, dalam meracik reksadana saham maupun campuran, Panin tidak sekadar berspekulasi atas data positif yang mendukung sentimen terhadap suatu emiten. Melainkan, Panin lebih memperhatikan harga saham, kinerja fundamental perusahaan, hinggaoutlookperusahaan tersebut.

Dengan begitu, Rudiyanto menegaskan, strategi investasi yang dijalankan oleh Panin lebih melihat kinerja saham per saham, bukan sentimen sektoral suatu perusahaan.

“Terkadang antara outlook makro dan kinerja saham secara spesifik belum tentu sama. Strategi investasi Panin bukan sektoral, tapi lebih ke saham per saham secara individual. Terlepas dari outlook makro, kami lebih memperhatikan valuasi, laba bersih, dan outlook perusahaan ke depan,” tegas Rudiyanto saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

Sementara itu, Chief Investment Officer-Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia Samuel Kesuma, menjelaskan bahwa kendati pihaknya memiliki ketertarikan terhadap emiten konsumer dalam meracik reksadana, tetapi ketertarikan itu didasarkan pada sejumlah stimulus tunai yang digelontorkan oleh pemerintah belakangan, bukan sekadar data konsumen yang membaik.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dinilai pro-pertumbuhan dan penurunan suku bunga, diharapkan mampu memperkuat daya beli yang berimbas pada perekonomian nasional.

“Namun, strategi kami tetap selektif, berfokus pada emiten konsumer dengan fundamental solid dan valuasi menarik, bukan sekadar mengikuti tren sektor,” katanya, Rabu (12/11/2025).

Sama seperti Panin, Samuel menegaskan bahwa pihaknya lebih memperhatikan kinerja saham per saham, ketimbang kinerja sektoral dalam meracik reksadana. Terutama yang berkaitan dengan kinerja fundamental emiten.

Terhadap sektor konsumer, Samuel menilai bahwa pelemahan daya beli masih menjadi tantangan yang serius bagi emiten konsumer. Meskipun begitu, asa membaiknya kinerja emiten konsumer dinilai masih terbuka, di tengah berbagai stimulus danoutlookperbaikan ekonomi.

“Pelemahan daya beli memang masih menjadi tantangan, tetapi outlook perbaikan ekonomi dan kebijakan fiskal memberi ruang bagi sektor consumer untuk tetap masuk dalam portofolio reksa dana saham, bersama sektor finansial,” katanya.

Untuk diketahui, Bank Indonesia (BI) mencatat IKK pada Oktober 2025 sebesar 121,2, naik 6,2 basis poin (bps) dari posisi 115 pada September 2025. Kenaikan ini mengakhiri penyusutan IKK yang terjadi dalam dua bulan sebelumnya secara beruntun.

Sebagai informasi, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Oktober 2025 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, penegasan R&I atas peringkat kredit Indonesia di level BBB+ mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang solid.

Di samping itu, peringkat kredit tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang berlanjut.

Perry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengingatkan perlunya upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional.

“Sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah juga diharapkan dapat semakin memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia,” kata Perry.

Pada Jumat (24/10), lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil.

Keputusan ini mencerminkan keyakinan R&I terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga didukung oleh ekspansi demografi, sumber daya yang melimpah serta sektor industri pengolahan yang bertumbuh.

R&I menilai inflasi Indonesia tetap stabil, dengan tingkat utang pemerintah yang tetap rendah, serta kebijakan moneter dan fiskal yang prudent.

Namun di sisi lain, R&I menilai perlu asesmen lebih lanjut terhadap langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kondisi fiskal yang tetap sehat dalam jangka menengah.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen.

R&I juga meyakini inflasi akan terjaga dalam kisaran target, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah sekitar 1 persen dari PDB.

Sementara dari sisi fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Ke depan, Bank Indonesia pun akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik.

Selain itu, bank sentral tetap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025