Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk memperkuat pelindungan dan kompetensi pekerja migran asal Banten.

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Kementerian P2MI pada Kamis (18/6), menjadi upaya strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi. Selain Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk serta Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).

Andra Soni melalui keterangannya di Serang, Jumat, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, sekaligus memastikan calon pekerja migran mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.

"MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Menurut dia, Banten memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran sehingga program inisiasi pemerintah pusat ini harus didukung secara serius oleh daerah. Pihaknya menyatakan antusias dan siap menjalankan program tersebut secara optimal.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri ini merupakan wujud sinergi perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.

Program yang disiapkan mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai tenaga kerja terampil atau skilled worker di sektor formal,” katanya menjelaskan.

Dukungan kuat juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta, Lamhot Sinaga, menegaskan kesiapan civitas akademika dan jaringan alumni Untirta dalam menyumbangkan sumber daya pendidikannya guna membina kompetensi calon pekerja.

"Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan perlindungan yang kuat,” ujar Lamhot.

Di sisi industri, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan berkomitmen untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan teknis. Melalui fasilitas tersebut, ia berharap para pekerja migran Indonesia dapat berangkat dengan kepercayaan diri tinggi dan mampu bersaing secara profesional di kancah global.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja sama itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kolaborasi antara organisasi pendiri Partai Golkar dan pemerintah tersebut tak hanya diarahkan pada sosialisasi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan paradigma pekerja migran Indonesia: dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju tenaga kerja terampil yang memperoleh pelindungan menyeluruh.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun.

Dalam sambutannya, Misbakhun menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola pekerja migran sekaligus memastikan berbagai kebijakan negara dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Menurutnya, SOKSI ingin mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah agar komunikasi publik terkait program pelindungan PMI berjalan efektif.

"Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula," kata Misbakhun.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, terutama pada aspek pelindungan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan tenaga kerja berkualitas.

Misbakhun menilai jembatan kerja sama antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi penting agar masyarakat memahami arah kebijakan negara dan tidak menafsirkan program secara keliru.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan bahwa kerja sama dengan SOKSI merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembenahan tata kelola pekerja migran Indonesia.

Menurut Mukhtarudin, negara tidak boleh hanya hadir saat pekerja migran menghadapi masalah di luar negeri, tetapi harus memberi perlindungan sejak proses persiapan, keberangkatan, masa bekerja, hingga mereka kembali ke Indonesia.

Ia juga menegaskan pemerintah tengah mendorong transformasi besar dalam pola penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

"Jadi, sebenarnya pekerja migran Indonesia sekarang ini mayoritas sudah skilled workers dan formal. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujar Mukhtarudin.

Lebih jauh, Mukhtarudin mengingatkan bahwa pekerja migran harus ditempatkan sebagai manusia yang memiliki hak dan masa depan, bukan semata sebagai penghasil devisa negara.

"Pekerja Migran ini manusia, bukan barang. Oleh karena itu, semua stakeholder harus terlibat dalam konteks bagaimana mempersiapkan Pekerja Migran di sisi hulunya, pengawasan, pelindungan, sampai pemberdayaan ketika mereka selesai bekerja di luar negeri," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, KP2MI juga membuka peluang bagi kader-kader SOKSI maupun masyarakat binaan organisasi yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan terfasilitasi pemerintah.

Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat layanan negara kepada masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem pekerja migran yang aman, produktif, dan sejahtera.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat positioning kementerian dan pelayanan kita ke masyarakat, agar betul-betul kita bisa menciptakan migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju," katanya.

Kita harus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - PT Krakatau Steel (Persero) berkomitmen untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di wilayah Banten.

Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global tersebut, BUMN baja tersebut bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Pemerintah Provinsi Banten, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) menandatangani Nota Kesepahaman pembentukan Banten Migrant Center.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, mengatakan pembentukan Banten Migrant Center merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan berdaya saing global.

"Sebagai BUMN, Krakatau Steel memiliki tanggung jawab moral untuk turut menghadirkan solusi ketenagakerjaan yang konkret bagi masyarakat Banten," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Melalui kolaborasi tersebut, pihaknya ingin memastikan ekosistem industri yang telah berkembang di Banten dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja.

Kehadiran Banten Migrant Center diharapkan menjadi wadah penyiapan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka akses penempatan kerja yang legal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat Banten di berbagai negara tujuan.

Menurut dia, Krakatau Steel Group siap mengoptimalkan aset pendidikan, fasilitas pelatihan dan lingkungan industrinya, melalui Yayasan Pendidikan Krakatau Steel (YPKS) untuk mendukung pengembangan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

"Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan talenta-talenta unggul yang memiliki kompetensi global, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus martabat tenaga kerja Indonesia di pasar internasional," ujar Akbar Djohan yang juga Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). .

Sementara itu Gubernur Banten, Andra Soni mengapresiasi kolaborasi empat lembaga tersebut dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.

"Kita harus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Melalui kolaborasi tersebut Pemprov berharap semakin banyak tenaga kerja Banten yang memiliki kompetensi, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak baik di dalam maupun luar negeri.

Ia juga mengapresiasi dukungan Krakatau Steel Group yang membuka fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Menurutnya, kehadiran Banten Migran Center diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang legal, aman, dan berkualitas sekaligus mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI, Dwi Setiawan Susanto, yang mewakili Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan bahwa Banten menjadi daerah pertama yang mengintegrasikan pemerintah, perguruan tinggi, SMK, dan BUMN dalam satu ekosistem penyiapan pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, Banten menjadi pilot project implementasi arahan Presiden dalam menyiapkan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan memiliki daya saing global.

"Melalui kolaborasi ini, kita ingin mendorong lahirnya lebih banyak tenaga kerja terampil yang mampu mengisi berbagai peluang kerja di pasar internasional," ujarnya.

Dikatakannya, Banten Migrant Center akan menjadi wadah penguatan kompetensi, pelatihan, dan akses informasi bagi calon pekerja migran sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas SDM sekaligus memperluas kesempatan kerja yang aman, legal, dan berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Banten Migrant Center dibentuk untuk memperluas akses kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja asal Banten agar mampu bersaing di pasar global. Kehadiran pusat pengembangan pekerja migran itu diharapkan menjadi wadah pelatihan, peningkatan keterampilan, hingga penempatan kerja yang legal dan aman.

Pembentukan Banten Migrant Center ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) di SMK YPWKS Kota Cilegon, Senin (15/6/2026).

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

"Sebagai BUMN, Krakatau Steel memiliki tanggung jawab moral untuk turut menghadirkan solusi ketenagakerjaan yang konkret bagi masyarakat Banten. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan ekosistem industri yang telah berkembang di Banten dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja," ujar Akbar dalam siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Menurut dia, Krakatau Steel Group akan mengoptimalkan aset pendidikan, fasilitas pelatihan, dan lingkungan industrinya guna mendukung pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

"Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan talenta-talenta unggul yang memiliki kompetensi global sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus martabat tenaga kerja Indonesia di pasar internasional," kata Akbar.

Gubernur Banten Andra Soni menilai keberhasilan program tersebut bergantung pada kesesuaian antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar tenaga kerja yang dihasilkan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar.

"Kita harus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak tenaga kerja Banten yang memiliki kompetensi, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak baik di dalam maupun luar negeri," ujar Andra.

Ia menambahkan, Banten Migrant Center juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses terhadap lapangan kerja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan Banten menjadi daerah pertama yang mengintegrasikan pemerintah, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan BUMN dalam satu ekosistem penyiapan pekerja migran.

Menurut dia, model tersebut dapat menjadi percontohan nasional dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi.

"Banten menjadi pilot project implementasi arahan Presiden dalam menyiapkan pekerja migran yang kompeten, terlindungi, dan memiliki daya saing global. Melalui kolaborasi ini, kita ingin mendorong lahirnya lebih banyak tenaga kerja terampil yang mampu mengisi berbagai peluang kerja di pasar internasional," ujar Dwi.

Kehadiran Banten Migrant Center sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Selain memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pusat ini juga akan menjadi sarana penyediaan informasi dan pendampingan bagi calon pekerja migran agar dapat bekerja secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Cilegon (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus mendorong lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Banten untuk berdaya saing internasional atau Go Global agar lulusan vokasi dapat mengisi peluang kerja sektor formal di berbagai negara.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komprehensif antara KP2MI, Pemerintah Provinsi Banten, Ikatan Alumni Mahasiswa Untirta, PT Krakatau Steel dan SMK YPWKS Cilegon di Kota Cilegon, Banten, Senin.

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dwi Setiawan Susanto di Kota Cilegon, Senin, mengatakan bahwa integrasi dengan lembaga pendidikan vokasi seperti SMK adalah kunci untuk mencetak tenaga kerja terampil (skilled worker).

"Lulusan SMK, vokasi, hingga perguruan tinggi kini menjadikan luar negeri sebagai alternatif karir yang menjanjikan. Kita menuju era di mana adik-adik kita yang produktif ini memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh lintas negara," ujar Dwi.

Dwi menjelaskan, negara-negara maju saat ini tengah menghadapi fenomena penuaan penduduk (aging population), sehingga sangat membutuhkan pasokan tenaga kerja terampil dari negara dengan bonus demografi seperti Indonesia.

Peluang bagi lulusan SMK sangat terbuka lebar di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, manufaktur, perhotelan, konstruksi, hingga keahlian khusus pengelasan yang diakui memiliki nilai jual dan apresiasi tinggi di luar negeri.

Untuk merealisasikan visi "SMK Go Global" ini, KP2MI menekankan pentingnya penyiapan yang matang sejak di bangku sekolah.

"Penyiapan tidak hanya pada hard skill atau teknis, tetapi yang terpenting adalah bahasa dan sikap mental. Saya melihat di SMK sudah mulai belajar bahasa Jepang, itu adalah langkah yang sangat baik," katanya.

Melalui penyiapan terintegrasi ini, jangkauan lulusan SMK tidak lagi terbatas pada negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tetapi juga meluas hingga ke benua Eropa. Dwi menyebutkan, KP2MI baru saja membuka kesepakatan untuk sektor perhotelan dan kesehatan di Jerman, serta membidik negara Eropa lain seperti Austria, Italia, dan Spanyol.

Lebih lanjut, Dwi optimistis program pengiriman tenaga kerja terampil lulusan vokasi ini dapat melipatgandakan serapan pekerja migran asal Banten dengan aman dan minim masalah.

"Jika lulusan SMK ini disiapkan bahasanya, skill teknis nya, dan didaftarkan melalui jalur resmi (SISKO P2MI), kita bisa menargetkan penempatan Banten naik menjadi 5.000 hingga 10.000 pekerja, dan yang paling penting adalah zero tolerance terhadap kasus karena semua melalui prosedur yang legal," kata Dwi menegaskan.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memastikan pemerintah tetap memberikan perlindungan penuh kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, termasuk mereka yang diketahui berangkat ke luar negeri secara nonprosedural.

Saat melakukan kunjungan ke shelter penampungan deportan di Batam, Kepulauan Riau, Mukhtarudin menegaskan negara hadir untuk memastikan para pekerja migran mendapatkan pelayanan dasar sebelum dipulangkan ke daerah asal.

"Hari ini kami juga mengunjungi shelter untuk menemui para deportan yang baru datang dari Johor Bahru. Semua kami fasilitasi, termasuk yang sakit akan kami obati," kata Mukhtarudin.

Ia menjelaskan saat ini Kementerian P2MI tengah melakukan pendataan dan profiling terhadap para deportan untuk mengetahui latar belakang keberangkatan dan kebutuhan penanganan lanjutan.

Berdasarkan temuan awal, sebagian besar deportan diketahui berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural karena tidak memiliki dokumen resmi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh deportan tetap mendapatkan perlindungan dan pendampingan hingga kembali ke kampung halaman masing-masing.

Batam selama ini menjadi salah satu pintu keluar-masuk utama pekerja migran Indonesia menuju Malaysia dan Singapura. Tingginya mobilitas tersebut berdampak pada tingginya angka deportasi yang masuk melalui wilayah tersebut.

Data Kementerian P2MI mencatat hingga Juni 2026 sebanyak 883 deportan telah dipulangkan melalui Pelabuhan Batam Center. Sementara dalam periode 2024–2026, jumlah deportan yang melintas melalui Batam mencapai 3.829 orang.

Mukhtarudin mengakui Batam menjadi wilayah dengan angka deportasi PMI tertinggi dibanding sejumlah kawasan perbatasan lain di Indonesia.

"Batam ini tertinggi. Selain itu ada Entikong di Kalimantan Barat, Nunukan di Kalimantan Utara, serta jalur perlintasan dari Dumai dan Medan," ujarnya.

Melihat tingginya angka tersebut, ia meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan di Batam serta Kepulauan Riau memperkuat sinergi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri dengan informasi dan pemahaman yang terbatas terkait prosedur resmi penempatan.

"Karena ini bagian dari pelayanan publik, negara harus hadir memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, baik yang berangkat secara prosedural maupun mereka yang dideportasi," tegasnya.

Pada akhir kunjungannya, Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi melalui kantor Kementerian P2MI, balai pelayanan di daerah, maupun perusahaan penempatan pekerja migran yang memiliki izin resmi.

Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan arah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) harus ditingkatkan menuju sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

“Penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa,” katanya dalam rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Pertemuan dengan Mukhtarudin merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian P2MI, khususnya terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta peningkatan kualitas dan kapasitas calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi dan upgrading skill.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia.

Data yang terintegrasi disebut akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara lebih efektif dan terukur.

Pertemuan turut membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global yang menargetkan penyaluran 500 ribu pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029.

Program tersebut difokuskan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, termasuk melalui peningkatan kemampuan bahasa dan keterampilan kerja.

Kepala Bappenas juga menyoroti urgensi konsep village based protection dengan menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap dia.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif.

“Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi,” ucap Rachmat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) empat tahun mulai diimplementasikan di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang lebih siap kerja, termasuk untuk pasar global.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Dia menyebut, sebagian SMK telah menjalankan skema empat tahun, termasuk yang bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam program SMK Go Global.

“Sudah mulai jalan, termasuk SMK yang kerja sama dengan P2MI untuk menyiapkan lulusan bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan meluncurkan program pemberangkatan ribuan lulusan SMK dalam waktu dekat.

“Nanti tanggal 19 saya ke Surabaya untuk launching 3.000 pemberangkatan lulusan SMK yang siap ke luar negeri,” katanya.

Abdul Mu’ti menegaskan, program ini berlaku bagi seluruh SMK, baik negeri maupun swasta, tanpa pembedaan.

“Kita tidak membedakan negeri dan swasta, karena semua mendidik anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Terkait skema pendidikan, ia menjelaskan bahwa program SMK empat tahun tidak bersifat wajib. Ada sekolah yang sejak awal dirancang empat tahun, namun ada pula yang tetap tiga tahun dengan opsi tambahan satu tahun untuk peningkatan kompetensi.

“Yang empat tahun itu opsional. Ada yang dari awal empat tahun, ada juga yang tiga tahun lalu menambah satu tahun,” jelasnya.

Dalam pengembangannya, pemerintah menerapkan tiga pendekatan utama pada pendidikan SMK. Pertama, berbasis keunggulan lokal, seperti pengembangan jurusan perkopian di daerah penghasil kopi atau sektor kelautan dan perikanan.

Kedua, pendekatan tailor made atau kemitraan langsung dengan industri, di mana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan dapat langsung terserap.

“Begitu lulus bisa langsung bekerja di perusahaan mitra karena sudah disiapkan sesuai standar industri,” ujarnya.

Ketiga, penyiapan tenaga kerja untuk negara tertentu, seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara Timur Tengah. Dalam skema ini, siswa tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga bahasa dan pemahaman budaya negara tujuan.

“Sejak awal mereka dilatih skill, bahasa, dan budaya sesuai kebutuhan negara tujuan,” tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). Ia menggantikan Sahat Manaor Panggabean yang menjabat sebagai Kepala Barantin sejak 2023.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Lantas, apa itu Badan Karantina Indonesia?

Melansir laman resminya, Barantin merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk mengawasi lalu lintas media pembawa yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Badan ini resmi dibentuk pada 20 Juli 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan fungsi karantina nasional dalam satu lembaga.

Dasar hukum lembaga ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan karantina secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hama dan penyakit hingga pengawasan keamanan pangan dan produk hayati.

Penguatan kelembagaan Barantin juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 yang mengintegrasikan kewenangan karantina dari berbagai kementerian ke dalam satu lembaga terpusat.

Dalam menjalankan tugasnya, Barantin memiliki sejumlah fungsi utama. Di antaranya perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, hingga koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan internal.

Selain itu, Barantin juga bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara, pemberian dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungannya.

Adapun tujuan pembentukan Barantin adalah untuk mengintegrasikan pengawasan karantina di pintu masuk dan keluar Indonesia, melindungi sumber daya hayati dari ancaman hama dan penyakit, menjamin keamanan pangan, serta mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Karding bukan sosok baru di pemerintahan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI pada 2024-2025.

Kini, ia mendapat mandat baru memimpin Barantin, lembaga strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan hayati nasional di tengah dinamika perdagangan global.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) Abdul Kadir Karding yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata memiliki harta kekayaan Rp16,19 miliar.

Berdasarkan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Karding sebesar Rp16 miliar tersebut tercatat per laporan 2 Desember 2024, ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp14.274.608.000, alat transportasi dan mesin senilai Rp950 juta, harta bergerak lainnya Rp556,7 juta, serta kas dan setara kas Rp412.812.023.

Harta tanah dan bangunan Abdul Kadir tersebar di 20 titik lokasi mulai dari di Pati, Demak, Jakarta Selatan hingga kota Palu. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri.

Sementara itu, untuk kendaraan ia tercatat hanya memiliki tiga jenis yakni Mobil BYD Minibus tahun 2024 senilai Rp345 juta. Lalu, mobil Toyota Minibus tahun 2024 senilai Rp600 juta dan motor Honda Phantom senilai Rp5 juta.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Ia terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Saat itu, ia digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) di Istana Negara pada hari ini, Senin (27/4).

Karding dilantik bersama dengan pejabat negara lainnya. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

Karding bukanlah orang baru di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai politisi Tanah Air, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024-2025.

Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terkena reshuffle oleh Prabowo pada 8 September 2025. Posisi Karding di Kementerian P2MI digantikan oleh politikus Golkar, Mukhtarudin.

Ketika dicopot dari jabatannya, Karding berjanji akan tetap loyal kepada Prabowo. Sebab, ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

"Saya berjanji akan mendukung, loyal, kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo," ucapnya dalam video Instagram @abdulkadirkarding pada Selasa, 9 September 2025.

Sebelum masuk ke pemerintahan, ia juga punya jejak rekam panjang di legislatif. Karding pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Di parlemen, Karding pernah menduduki posisi Ketua Komisi VIII DPR RI.

Pria kelahiran 25 Maret 1973 ini merupakan lulusan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (saat itu Fakultas Perikanan) UNDIP tahun 1997.

Pada 2009, ia lulus dari Program Magister Administrasi Publik UNDIP.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA —Mohammad Jumhur Hidayat resmi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), hari ini, Senin (27/4/2026).

Dirinya menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur, sapaannya, bukan lah orang baru dalam jajaran dewan pemerintahan. Aktivis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2007 hingga 2014 atau pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BNP2TKI merupakan pendahulu BP2MI yang kini telah bertranformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan fokus utama terkait penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selama menjabat, harta Jumhur justru terpantau anjlok. Melansir laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jumhur, tercatat hartanya senilai Rp2,27 miliar per 5 Desember 2007.

Sementara pada 19 mei 2014, hartanya menurun bahkan minus hingga -Rp3,37 miliar. Meski demikian, dokumen LHKPN tersebut tak dapat dibuka.

Jauh sebelum menjadi pejabat, bahkan saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), dirinya pernah memprakarsai dan memimpin sejumlah demonstrasi mahasiswa yang menentang Rezim Militer Indonesia. Atas perannya tersebut, pada tahun 1989 Jumhur dipenjara selama tiga tahun.

Setelah keluar penjara pada tahun 1992, Jumhur melanjutkan studi Teknik Fisika di Universitas Nasional dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan gelar Magister Sosiologi di Universitas Indonesia.

Dirinya melanjutkan perjuangannya dengan bergabung pada beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Jumhur juga mendirikan organisasi buruh dan kini memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar bernama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya juga memiliki sejumlah peran, seperti Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) – 2020, hingga Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022).

Sementara itu, nama Jumhur kembali menjadi perbincangan pada akhir 2020 lalu. Dirinya didakwa oleh jaksa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kericuhan.

Hal tersebut berangkat dari cuitannya di X (dulu Twitter) yang mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di akun pribadinya @jumhurhidayat pada 7 Oktober 2020.

Pada 11 November 2021, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat 10 bulan penjara. Meski demikian, Jumhur tak ditahan karena sedang dalam perawatan dokter.